ICEL

ICEL

Permasalahan dalam Penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara

Balikpapan, 22 Februari 2018 – Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah perencanaan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan serta penetapan pola ruang dan struktur ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dilakukan setelah memperoleh izin.[1] RZWP-3-K setara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana ruang lingkup RZWP-3-K adalah perencanaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil sedangkan ruang lingkup RTRW adalah perencanaan ruang darat.  Dasar hukum utama RZWP-3-K adalah Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen KKP No. 23 Tahun 2016).

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) RZWP-3-K Kalimantan Utara. Raperda sudah melalui dua kali sidang paripurna pada tahun 2017 dan termasuk dalam daftar 13 raperda yang akan dibahas pada masa persidangan I DPRD Kalimantan Utara.[2] Sayangnya, ada beberapa isu penting dalam Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara yang perlu diperhatikan sebelum Raperda ini disahkan:

  1. Pengaturan wilayah pesisir ke arah darat tidak diatur dalam Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara, melainkan mengikuti ketentuan yang telah ada dalam RTRW dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku. Padahal pasal 2 UU No. 27 Tahun 2007 mengatur ruang lingkup RZWP-3-K adalah wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12 mil laut serta pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya. Baik UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2014, dan Permen KKP No. 23 Tahun 2016 juga tidak mengatur bahwa pengaturan wilayah pesisir ke arah darat dalam RZWP-3-K dapat mengikuti RTRW
  2. Tidak ada penentuan pola ruang dan struktur ruang untuk pulau-pulau kecil di Kalimantan Utara serta pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak diprioritaskan untuk pertambangan dan perkebunan. Pemanfaatan pulau kecil malah diatur di RTRW Kalimantan Utara dan sebagian besar pulau-pulau kecil diperuntukkan untuk pertambangan dan perkebunan. Pasal 23 (2) UU No. 1 Tahun 2014 mengamanatkan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk (i)konservasi, (ii)Pendidikan dan pelatihan, (iii)penelitian dan pengembangan, (iv)budidaya laut, (v)pariwisata, (vi)usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, (vii)pertanian organic, (viii)peternakan, dan/atau (ix)pertahanan dan keamanan negara. Dengan menjadikan pulau-pulau kecil sebagai wilayah pertambangan dan perkebunan, Pemerintah melanggar pasal 23 (2) UU No. 1 Tahun 2014
  3. Mencampuradukkan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kawasan konservasi perairan. Peraturan pemanfaatan mengatur mengenai kegiatan yang boleh dilakukan, kegiatan yang boleh dilakukan dengan izin, dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan memiliki pembagian zona-zona yang berbeda dengan masing-masing zona memiliki pembatasan kegiatan tertentu. Pencampuradukkan peraturan pemanfaatan antara kedua jenis kawasan konservasi tersebut akan mengakibatkan adanya kegiatan yang seharusnya tidak diperbolehkan di satu zona suatu kawasan konservasi menjadi diperbolehkan.
  4. Minimnya pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, dan wisata bahari berkelanjutan. Pasal 18 Permen KKP No. 23 Tahun 2016 mengatur bahwa alokasi ruang dalam pemanfaatan umum untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (mil) laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik. Namun, pasal 18 Permen KKP No. 23 Tahun 2016 ini hanya diaplikasikan untuk zona perikanan tangkap dimana jarak 0-2 mil laut dalam zona perikanan tangkap diprioritaskan untuk nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional.

Secara prosedural pun, penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara hanya melakukan konsultasi publik sekadar formalitas saja, tanpa benar-benar berusaha untuk melibatkan seluruh pemangku-pemangku kepentingan. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kalimantan Utara yang seharusnya menjadi dasar penyusunan Raperda RZWP-3-K juga masih belum selesai disusun. Tanpa dokumen KLHS, penyusunan Raperda RZWP-3-K Kalimantan Utara akan menjadi cacat procedural dan tidak valid. Adanya kelemahan-kelemahan ini mengakibatkan penyusunan Raperda RZWP-3-K yang seharusnya menjadi instrumen untuk menyelamatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan berbalik menjadi boomerang yang dapat merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (Vania)

 

[1]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 Angka 14.

[2]Amir Bakrie, “Pesisir Kaltara Dibagi Empat Zona Utama,” http://bulungan.prokal.co/read/news/11405-pesisir-kaltaradibagi-empat-zona-utama.html diakses tanggal 22 Februari 2018.