ICEL

ICEL

Pernyataan Sikap Bersama :

Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik

(Ket foto Ki-Ka) Dr. Martua T. Sirait, Forest Watch Indonesia, Dr. Ir. Ahmad Kurnain, M.Sc., Universitas Lambung Mangkurat, Wiwiek Awiati, S.H., M.H., Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Henri Subagiyo, S.H., M.H., Indonesian Center for Environmental Law, Abdon Nababan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si., Universitas Jambi, I Nyoman Suryadiputra, Wetlands Internasional – Indonesia, Drs. Darmae Nasir, M.Si, M.A., Ph.D., Universitas Palangkaraya, dan Charles Simabura, S.H., M.H., Universitas Andalas secara kompak menyilangkan tangan di depan dada sebagai bentuk penolakan terhadap tindak kriminalisasi terhadap civitas akademik.

 

Jakarta, 19 Oktober 2018. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dengan penjara 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar 2,7 miliar. Nur Alam telah terbukti bersalah atas kasus pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Perkara ini kemudian berlanjut ke tingkat banding. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman kepada Nur Alam menjadi 15 tahun penjara dan denda 1 miliar subside 6 bulan kurungan, serta tetap mewajibkan membayar uang pengganti sebesar 2,7 miliar. Tidak hanya itu, hakim di tingkat banding juga menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.

Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan keterangan ahli Dr Basuki Wasis dalam persidangan, menyatakan perbuatan Nur Alam menyetujui IUP eksplorasi yang berubah menjadi operasi produksi PT Anugerah Harisma Barakah tanpa prosedur yang semestinya. Hal itu disebut telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena, belum lagi bila dihitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar. Majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama kecuali soal lama hukuman sehingga diperberat. Pada persidangan tingkat banding ini majelis hakim menyatakan telah mempertimbangan keberatan-keberatan penunutut umum dan penasehat hukum terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding.

Patut disayangkan, bersamaan dengan jalannya perkara Nur Alam tersebut, Dr. Basuki Wasis dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang memberikan keterangan ahli dalam persidangan tersebut justru digugat oleh pihak Nur Alam di Pengadilan Negeri Cibinong sebagai buntut dari keterangan yang dia berikan baik kepada penyidik maupun di persidangan. Dr. Basuki Wasis yang dihadirkan sebagai ahli perhitungan kerugian dampak lingkungan mengungkapkan bahwa perkara korupsi ini mengakibatkan kerugian musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar 2.728.745.136.000 rupiah. Selain meminta kesaksian ahli Basuki Wasis, KPK juga meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan perhitungan kerugian Negara. BPKP berkeyakinan bahwa perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar 1.596.385.454.137 rupiah.

Keterangan inilah kemudian, yang menjadi dasar bagi Nur Alam untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong (Perkara No. 47/Pdt.G/LH/2018/PN.Cbi). Tidak tanggung-tanggung, Nur Alam menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Dr. Basuki Wasis antara lain: (1) menghukum tergugat untuk mencabut hasil penghitungan kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan yang dibuatnya; (2) menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.472.723.024,- yang kemudian diperbaiki menjadi Rp. 93.612.427,- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 3 triliun.

Belum usai kasus ahli menjadi tergugat tersebut, kini bergulir kembali kasus serupa yang menimpa Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi ahli kebakaran hutan dan lahan. Kali ini gugatan dilayangkan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP) salah satu perusahaan perkebunan sawit yang digugat oleh Pemerintah RI c.q. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya pada tahun 2013.

Keterangan ahli yang diberikannya kemudian dijadikan sebagai pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara (Perkara No. 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr). Pada tingkat pertama ini majelis hakim memutuskan antara lain: (1) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 7.196.188.475,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah); (2) Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 120 hektar dengan biaya sebesar Rp. 22.277.130.853,- (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), agar lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap putusan ini kemudian Pemerintah c.q. Menteri LHK mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim di tingkat banding menyatakan PT. JJP bersalah dan menghukum: (1) membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara, sejumlah Rp.119.888.500.000,- (seratus sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); (2) tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 1000 (seribu) hektar yang berada di dalam wilayah ijin usaha untuk dibudidaya perkebunan kelapa sawit; (3) melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1000 (seribu) hektar dengan biaya sejumlah Rp. 371.137.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), ahar lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan tindakan pemulihan lingkungan. Terhadap putusan ini, PT.JJP telah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung RI dan putusan kasasi menguatkan putusan tingkat banding tersebut.

Dalam ke dua putusan Karhutla tersebut, keterangan ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo dipertimbangkan oleh majelis hakim yang kemudian berbuntut gugatan baginya di Pengadilan Negeri Cibinong (Perkara No. 223/Pdt.G/2018/PN. Cbi). Tidak tanggung-tanggung, PT. JJP menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman, antara lain: (1) menyatakan surat keterangan ahli dan surat-surat lainnya yang merujuk atau mendasarkan pada surat keterangan ahli yang bersangkutan dengan logo institusinya adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum; (2) menghukum membayar kerugian materiil sebesar Rp. 10 miliar dan kerugian moril sebesar Rp. 500 miliar; (3) menghukum membayar uang paksa sebesar Rp. 10 juta setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan.

Terhadap kasus di atas, kami civitas akademik dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam FORUM AKADEMISI DAN MASYARAKAT SIPIL PEDULI BASUKI-BAMBANG, dengan ini menyatakan sikap sebagi berikut:

  1. Bahwa memberikan keterangan ahli di persidangan merupakan bagian pelaksanaan kewajiban hukum yang sudah sepatutnya dilindungi. Di sisi lain, keterangan ahli di persidangan juga merupakan bagian dari aktifitas akademik. Keterangan ahli yang didasarkan pada aktifitas akademik tentu didasarkan pada metode ilmiah dan pemikiran-pemikiran yang diyakini oleh yang bersangkutan dan diberikan atas dasar sumpah di muka persidangan setelah dinilai kelayakannya oleh majelis hakim. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran dan metode yang berbeda, para pihak telah diberikan kesempatan yang sama oleh hakim untuk menguji, memperbandingkan dan memperdebatkan di muka persidangan guna kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim dengan mendasarkan pada kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, aksi hukum semacam ini merupakan salah satu bentuk ancaman bagi integritas sistem peradilan yang ada.
  2. Bahwa keterangan ahli dalam persidangan merupakan bagian dari kebebasan akademik sekaligus otonomi keilmuan dalam menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, apabila terdapat keberatan dan sebagainya, ranahnya harus dikembalikan kepada institusinya dan bukan diperkarakan secara hukum. Terhadap keterangan ahli, apabila diduga terdapat ketidaksesuaian secara akademik, maka harus dikembalikan kepada ranah akademik yang ada, misalnya melalui peer review mechanism atau bahkan sidang etik akademik. Oleh karena itu, aksi hukum yang terjadi saat ini merupakan bentuk ancaman hukum yang dapat menebarkan ketakutan bagi kebebasan civitas akademik dalam menjalankan aktifitasnya. Civitas akademik harus diberikan kebebasan dalam mengembangkan keilmuan tanpa harus dibayang-bayangi rasa takut dengan ancaman hukum.
  3. Bahwa keterangan ahli di persidangan terkait dengan perkara-perkara lingkungan hidup adalah salah satu bentuk pelaksanaan peran serta setiap orang yang merupakan bagian dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dilindungi oleh hukum. Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahkan menjamin setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut dari tuntutan pidana maupun perdata. Oleh karena itu, aksi hukum yang terjadi saat ini merupakan bentuk ancaman hukum yang dapat menebarkan ketakutan bagi setiap orang dalam menjalankan peran dan haknya untuk perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat
  4. Bahwa Presiden RI C.q. Jaksa Agung RI dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bekerjasama dengan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta lembaga negara lainnya yang terkait diharapkan serius melakukan langkah-langkah pembelaan dan pendampingan terhadap kedua ahli tersebut di persidangan.
  5. Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara ini sepatutnya untuk tidak menerima atau menolak aksi hukum semacam ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi sistem peradilan, kebebasan akademik dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  6. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Cibinong perlu memberikan dukungan penuh bagi Majelis Hakim untuk melindungi ahli yang telah menjalankan kewajibannya di muka persidangan dan menjunjung tinggi kebebasan akademik melalui putusan yang secepat-cepatnya.
  7. Bahwa Pemerintah RI dan Ketua Mahkamah Agung RI perlu segera mengeluarkan kebijakan untuk mengatur perlindungan bagi setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mencegah kasus-kasus serupa terjadi, terlebih bagi masyarakat.

 

————————————

Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang adalah gabungan dari para civitas akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang menyatakan sikap dan dukungannya terhadap saksi ahli kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Prof. Bambang Hero Saharjo dan Dr. Basuki Wasis. Pihak-pihak yang menyatakan dukungan antara lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Komisi IV DPR, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL),  Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB, Koalisi Anti Mafia Hutan (Jikalahari, Walhi, Riau Corruption Trial, AURIGA, PIL-Net, Elsam), 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan HUkum (PTNBH), serta Masyarakat Riau.

 

Narahubung:
Henri Subagiyo – 0815 8574 1001