ICEL

ICEL

Pilihan Peraturan dan Kebijakan Menuju Kota Nirsampah

Kota dan kabupaten merupakan penggerak utama masyarakat agar dapat menerapkan pola hidup nirsampah. Kebijakan di unit administrasi ini lah yang mampu memberikan arahan yang paling implementatif, baik dalam hal penyediaan sarana prasarana maupun edukasi dan peningkatan kepedulian masyarakat, untuk mencapai tujuan-tujuan nirsampah. Para kepala daerah pada unit ini juga cukup dekat untuk dijangkau masyarakat, sehingga perubahan pada tingkat ini relatif lebih mudah dicapai.

Sayangnya, kepemimpinan pada tingkat kota dan kabupaten masih cenderung berorientasi hanya pada pengelolaan sampah, dan sangat minim menggunakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah. Padahal pengurangan merupakan bagian pertama dari keseluruhan daur hidup sampah yang akan sangat berdampak pada investasi pengelolaan sampah.

Dalam International Zero Waste City Conference di Bandung, 5-6 Maret 2018, beberapa pemimpin kota dan kabupaten yang telah membuat dan mengimplementasikan regulasi dan kebijakan berorientasi pengurangan membagikan pengalamannya. Dalam konteks regulasi dan kebijakan ini, beberapa contoh positif yang dapat didalami Indonesia adalah Kota San Fernando, Filipina dan Kota San Fransisco, California, USA.

 

Perda Pelarangan Kantong Plastik dan Styrofoam di San Fernando, Pampanga, Filipina

Suatu kota di Filipina, San Fernando, ibukota Provinsi Pampanga, yang berpenduduk 306.659 jiwa, sampah tidak hanya dipisahkan dari sumbernya dan diolah di TPS3R, namun juga dikurangi timbulannya sedari awal. Di samping mengimplementasikan Undang-Undang No. 9003 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Sampah Padat berwawasan Lingkungan, DPRD Kota San Fernando melakukan upaya proaktif dalam meregulasi pengurangan sampahnya. Regulasi pengurangan ini tetap dibuat walaupun telah memiliki tingkat pengalihan sampah yang sangat tinggi, dimana sampah yang terolah menjadi sumber daya yang berguna sebelum masuk ke TPA mencapai 67% pada tahun 2017.

San Fernando memiliki suatu Peraturan Daerah (ordinance) yang bernama “Perda Bebas Plastik Kota San Fernando, Pampanga,” atau Perda No. 2014-008 yang lahir pada tahun 2014. Perda ini mengatur penggunaan kantong plastik, mendorong penggunaan kantong yang dapat digunakan kembali, melarang penggunaan polystryrene untuk produk makanan dan memberikan denda bagi pelanggarnya.

Pengaturan kantong plastik dilakukan dengan instrumen pengenaan harga, yang diberlakukan secara bertahap. “Pada 3 (tiga) bulan pertama, pemberlakuan kewajiban bagi toko untuk tidak menggunakan atau memberikan kantong plastik secara cuma-cuma hanya diberlakukan setiap Jum’at. Pelanggan dikenakan harga 4 PHP (lebih dari 1.000 IDR) untuk setiap kantong plastik yang digunakan. Mulai 1 Januari 2015, kami memberlakukan plastik berbayar setiap hari. Lalu, pada 13 Juni 2015, kami memberlakukan pelarangan total kantong plastik sebagai bahan pembungkus primer dan sekunder terhadap barang-barang kering maupun basah,” ujar Benedict Jasper Lagman, anggota DPRD Kota San Fernando yang memimpin inisiasi regulasi ini.

Benedict menambahkan bahwa informasi, edukasi dan komunikasi (IEK) merupakan unsur yang sangat esensial dalam mengimplementasikan regulasi ini. Dengan kampanye IEK yang rigid, Pemkot dan DPRD mampu meyakinkan masyarakat San Fernando mengapresiasi tujuan kebijakan ini. Kampanye melalui televisi, radio dan secara cetak; maupun melalui media sosial, dilakukan secara masif untuk mempopulerkan nirsampah. Hal lain yang juga dilakukan adalah komunikasi dengan kota dan kabupaten tetangga untuk mengadopsi regulasi yang sama, yang mulai membuahkan hasil.

Langkah selanjutnya yang ditargetkan Kota San Fernando adalah membuat Perda untuk melarang penggunaan sedotan plastik di kota ini, yang konsekuensinya akan dirasakan lebih dari 9.000 unit usaha, termasuk perusahaan multinasional dan waralaba makanan cepat saji raksasa. Seperti Perda sebelumnya, DPRD Kota San Fernando meyakini bahwa kunci dapat diadopsi dan dapat diimplementasikannya Perda ini adalah niat politik dan kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, serta dengan LSM, sektor swasta, dan terutama partisipasi aktif dari komunitas.

 

Perda Kewajiban Daur Ulang dan Pengomposan di San Fransisco, California, USA

Padat penduduk dan dipenuhi transaksi ekonomi yang sibuk tidak menghalangi San Fransisco untuk menjadi kota dengan ambisi nirsampah yang sangat berani. Dengan 864.816 jiwa penduduk dan 65.000 unit bisnis di area seluas 121,4 km2, San Fransisco merupakan kota terpadat kedua di Amerika Serikat setelah New York.

San Fransisco merupakan kota pertama di AS yang memiliki Perda yang mewajibkan setiap orang yang berlokasi di San Fransisko untuk memilah sampahnya ke dalam tiga kategori, yaitu sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang dapat dikompos (termasuk sampah sisa makanan), dan residu sisanya ke dalam sampah untuk diolah di TPA. Perda No. 100-09 tentang Wajib Daur Ulang dan Pengomposan ini disahkan oleh San Fransisco Board of Supervisors pada tahun 2009, dan berlaku secara universal sebagai kewajiban bagi individu maupun unit-unit usaha.

Jack Macy, koordinator senior Commercial Zero Waste San Fransisco yang merupakan unit di bawah Dinas Lingkungan Hidup San Fransisco County, menceritakan pembuatan dan implementasi Perda ini. “Norma utama dalam Perda ini sangat sederhana, yaitu mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemisahan sampah serta daur ulang dan pengomposan. Jika mereka gagal melakukannya, maka akan ada konsekuensi berupa denda,” ujarnya.

Jack menerangkan bahwa kegunaan utama dari norma ini adalah sebagai alat penjangkauan ke komunitas, dan instrumen utama yang digunakan bukanlah penegakan hukum secara universal, melainkan instrumen edukasi dan partisipasi. “Tujuan utama dari norma ini adalah partisipasi secara masif dari masyarakat, dan konsekuensinya bagi kami adalah kami harus membantu masyarakat untuk memahami peraturan yang diterapkan. Oleh karena itu, dalam implementasinya, kami melakukan penjangkauan ke masyarakat dengan surat-surat, pintu ke pintu, untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan pelayanan yang layak yang memungkinkan mereka memisahkan sampah dan memiliki akses ke daur ulang atau pengomposan,” lanjutnya. Recology, penyedia jasa pengangkutan sampah San Fransisco, memberikan jasa konsultasi dan pelatihan gratis bagi masyarakat. Materi-materi berupa stiker, penanda dan label instruksi pemisahan juga diberikan secara gratis.

Selain edukasi dan partisipasi, instrumen ekonomi juga merupakan elemen penting dari regulasi ini. Baik pengomposan maupun daur ulang didesain lebih murah dibandingkan dengan harga sampah yang dibuang ke TPA. San Fransisco menerapkan retribusi sampah berdasarkan berat sampah ada di tempat sampah yang akan dibuang ke TPA, dan mendokumentasikan perbandingan harga ini di dalam koran lokal untuk mendorong warga memangkas beban ekonominya dengan membuang lebih banyak sampah ke tempat sampah kompos dan daur ulang.

Sementara dari sisi penegakan hukum, Jack berpendapat bahwa regulasi ini tidak memerlukan penegakan hukum yang masif. “Penegakan secara acak saja sudah cukup. Kami menempelkan peringatan di gedung-gedung atau pusat perbelanjaan yang melanggar kewajiban pemisahan, daur ulang dan pengomposannya. Peringatan tersebut mencantumkan batas waktu untuk menaati kewajiban, dan jika dalam waktu tersebut mereka masih melanggar, baru kami akan mengenakan denda.” Denda ditentukan sebesar US$ 100 untuk rumah tangga dan US$ 1.000 untuk bisnis besar. Dengan komunikasi publik yang baik, penegakan hukum secara acak ini dapat menjadi alat kampanye untuk meninginformasikan mengenai tujuan kewajiban ini kepada masyarakat luas.

Bagaimanapun, perlu dipahami bahwa Perda ini tidak dapat dipisahkan dengan regulasi-regulasi sebelumnya yang telah dicapai secara berkala oleh San Fransisco, dan merupakan ambisi tinggi yang memiliki beberapa prasyarat. Perda-perda sebelumnya yang telah dimiliki San Fransisco mencakup pelarangan kantong plastik di toko-toko retail dan kelontong (2007, diperluas pada 2012), dan persyaratan bagi unit-unit usaha dan masyarakat memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan sampah makanan dari sampah mereka. Ambisi selanjutnya dari San Fransisco adalah Perda yang melakukan pelarangan secara berkala (phase out) penjualan air minum kemasan sekali pakai di area-area umum properti kota yang disahkan pada tahun 2014. (Quina)