ICEL

ICEL

Provinsi DKI Jakarta Butuh Perencanaan Pengelolaan Kualitas Udara Jakarta yang Progresif untuk Memperbaiki Kualitas Udara Jakarta

Jakarta, 14 Februari 2018. Urgensi untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta menjadi pesan utama yang disampaikan dalam seminar berjudul Kualitas Udara Jakarta: Amankah Bagi Kesehatan Kita dan Para Atlet Asian Games 2018 yang dilaksankan di Jakarta Pusat. Urgensi ini terlihat dari penyampaian materi dari para pembicara yang menunjukan kualitas udara Jakarta untuk parameter PM2.5 telah melampaui batas aman menurut WHO, yakni 25 mg/m3 untuk rata-rata per tahun. Stasiun pemantauan kualitas udara ambien milik Kedutaan Besar Amerika Serikat menunjukan parameter PM2.5 di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat pada periode bulan Juli – September 2016 dan 2017 telah melampaui angka 25 mg/m3. Kualitas udara Jakarta yang tidak sehat tersebut dikhawatirkan dapat terjadi pada saat Asian Games dihelat di Jakarta.

Komposisi kimia dari PM2.5 meliputi logam berat, sulfat, nitrat, dan karbon organik. Selain itu, hasil pemantauan parameter kualitas udara di Bundaran HI dan area Kelapa Gading menunjukan bahwa 75% dari PM10 terdiri dari PM2.5. Dari sisi dampak kesehatan masyarakat, dengan ukurannya yang sangat kecil dan juga komposisinya yang mengandung senyawa kimia yang berbahaya, PM2.5 merupakan pencemar udara yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya seperti penyakit kardiovaskular, gangguan sistem saraf, serta kanker. Melihat karakteristik-karakteristik dari PM2.5 tersebut, Provinsi DKI Jakarta perlu menjadikan parameter PM2.5 sebagai parameter prioritas yang ditargetkan untuk mencapai konsentrasi di bawah batas aman WHO.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dit. PPU KLHK) melakukan pengendalian pencemaran udara terhadap dua sumber pencemar, yakni sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Untuk pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak, Dit. PPU KLHK telah mengatur perihal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru melalui pengesahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 Tahun 2017. Dari sisi implementasi peraturan baru ini, pemerintah harus memastikan agar kewajiban pemenuhan baku mutu emisi gas buang bagi kendaraan bermotor yang sedang diproduksi tidak diperpanjang lagi melebihi batas waktunya, yakni pada 10 September 2018. Selain itu, pemerintah harus segera mempersiapkan rencana penyesuaian baku mutu emisi gas buang untuk kendaraan bermotor dengan bahan bakar jenis Euro 6.

Pada aspek pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, Dit. PPU KLHK telah menyiapkan rancangan perubahan baku mutu emisi (BME) untuk pembangkit listrik tenaga termal, di mana salah satu jenis pembangkit listrik yang termasuk adalah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU-B). Tantangan dari pengetatan BME untuk PLTU-B yang sudah beroperasi adalah pertimbangan tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha dan/atau kegiatan PLTU-B untuk memasang alat pengendali pencemaran udara. Hal yang penting adalah pertimbangan tambahan biaya akibat pengetatan BME PLTU-B tersebut harus dibuka kepada publik sehingga publik bisa memberikan pendapat.

Upaya mencapai target kualitas udara Jakarta yang sehat memerlukan perencanaan pengendalian pencemaran udara yang progresif baik terhadap sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak. Publik menunggu perencanaan pengendalian pencemaran udara yang progresif dari KLHK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak hanya untuk periode Asian Games 2018 saja, namun untuk periode jangka yang lebih panjang. (fajri)