ICEL

ICEL

Publikasi » Hasil Penelitian

Perubahan Perizinan Lingkungan

Penulis:

Margaretha Quina, Angela Vania

Keterangan:

Seri Lembar Informasi|Perubahan Perizinan Lingkungan & OSS|Mei 2019|#2

Dalam Pasal 50 PP No. 27 Tahun 2012, perubahan izin lingkungan bukanlah hak, melainkan kewajiban yang timbul dalam kondisi tertentu. Kondisi-kondisi atau alasan perubahan tersebut ditentukan secara limitatif.

Seri Lembar Informasi ini membahas mengenai persyaratan perubahan perizinan lingkungan dan mekanisme perubahannya.

Lihat    Download

Pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta

Penulis:

Annisa Erou
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019 #8

Strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara (PPU) merupakan pedoman pelaksanaan upaya PPU yang disyaratkan baik oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH 12/2010). Strategi dan rencana aksi PPU ini diperlukan untuk menanggulangi dan memulihkan mutu udara ambien (bila status mutu udara suatu daerah cemar) atau mempertahankan dan meningkatkan mutu udara ambien (bila status mutu udara baik).1 Dengan demikian, keberadaan strategi dan rencana aksi PPU menjadi sangat penting.Dalam lembar informasi ini, akan dijabarkan fakta-fakta mengenai strategi dan rencana aksi PPU DKI Jakarta dan bagaimana pelaksanaan strategi dan rencana aksi tersebut

Lihat    Download

Indeks Kelola Hutan dan Lahan 2016: Studi Baseline Tata Kelola Hutan dan Lahan di 12 Provinsi

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Permasalahan lingkungan yang dihadapi di sektor hutan dan lahan mencakup deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Adapun upaya yang dilakukan untuk merespon permasalahan tersebut menghadapi beberapa tantangan mendasar, antara lain: (1) masih timpangnya akses pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berujung pada konflik sosial dan ketidakpastian pengelolaan SDA; (2) lemahnya perlindungan hutan dan lahan yang mengakibatkan semakin merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta (3) lemahnya penyelesaian konflik dan penegakan hukum yang mampu mencegah dan mendorong pemulihan deforestasi dan degradasi lahan.

Penelitian ini bertujuan mengukur dan menilai kondisi tata kelola hutan dan lahan yang dilaksanakan pemerintah provinsi berdasarkan tiga prinsip utama tata kelola yang baik, yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, pada penyelenggaran percepatan pemenuhan akses WKM, PHL, dan PKPH di sector kehutanan, perkebunan, dan pertambangan sampai tahun 2016. Sehingga, penelitian ini merupakan sebuah studi baseline untuk melihat capaian pemerintah provinsi sampai tahun 2016.

Lihat    Download

FASILITAS PEMBAKARAN SAMPAH
Intermediate Treatment Facility Sunter, Provinsi DKI Jakarta

Penulis:

Fajri Fadhillah

Keterangan:

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melaksanakan ground breaking Intermediate Treatment Facility Sunter(ITF Sunter) pada tanggal 20 Desember 2018. Bagaimanakah gambaran umum dari pembangunan ITF Sunter? Lembar informasi ini akan menyampaikan ringkasan informasi mengenai ITF Sunter

Lihat    Download

Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission

Penulis:

Margaretha Quina
Angela Vania

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Perizinan Lingkungan & OSS |April 2019 #1

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau dikenal sebagai PP Online Single Submission(“PP OSS”) merupakan hal baru bagi dunia usaha dan segala yang terdampak karena usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan izin tersebut. Bagi hukum lingkungan dan organisasi lingkungan hidup yang mengawal berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan, pengetahuan mengenai OSS dan konsekuensinya terhadap perizinan lingkungan masih belum tersedia secara sistematis. Lembar Informasi ini berusaha merangkum hal-hal penting dan baru yang diakibatkan PP OSS terhadap perizinan lingkungan.

Lihat    Download

Inventarisasi Emisi Provinsi DKI Jakarta

Penulis:

Annisa Erou
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Maret 2019 #7

Inventarisasi emisi(sering juga disebut sebagai inventarisasi sumber pencemar) merupakan salah satu bagian dari upaya pengendalian pencemaran udara(PPU) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah(PermenLH 12/2010). Pada dasarnya, yang dimaksud dengan inventarisasi emisi adalah pencatatan atau pendataan jumlah pencemar udara dari sumber-sumber pencemar udara yang ada dalam suatu wilayah. Adapun sumber pencemar udara yang harus diinventarisasi adalah semua sumber pencemar (baik sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak) di wilayah DKI Jakarta.

Lihat    Download

Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara

Penulis:

Margaretha Quina
Annisa Erou

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Maret 2019 #6

Dalam menentukan dan melaksanakan program-program pengendalian pencemaran udara, perencanaan menyeluruh yang didasarkan informasi yang valid merupakan landasan utama agar program-program tersebut tepat sasaran. Strategi dan rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara(PPU) merupakan instrumen yang didesain regulasi kita untuk memastikan program-program tersebut mempertimbangkan informasi yang valid dan relevan agar tepat sasaran. Strategi dan rencana aksi PPU diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara(PP41/1999) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH12/2010) sebagai turunannya

Lihat    Download

Partisipasi Publik dalam Perencanaan Ketenagalistrikan

Penulis:

Grita Anindarini
Margaretha Quina

Keterangan:

Seri Lembar Informasi – Ketenagalistrikan – Maret 2019

Usaha ketenagalistrikan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting. Di Indonesia, dengan didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bidang usaha ini merupakan bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh negara.1Adapun usaha ini dianggap sebagai salah satu bidang usaha yang sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Disamping itu, usaha ini juga memiliki peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.2 Oleh karena pentingnya peranan usaha ketenagalistrikan, maka diperlukan perencanaan yang baik dan matang untuk dapat menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik secara merata, andal, dan berkelanjutan.

Lihat    Download

Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah (HPSN 2019)

Penulis:

Margaretha Quina
Annisa Erou

Keterangan:

Lembar Informasi | Pengelolaan Sampah #1 | Februari 2019

Selamat hari peduli sampah nasional 2019!
Bulan Mei mendatang, Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU No. 18 Tahun 2008”) genap berusia sebelas tahun. Namun, dalam tataran normatif, pembuatan peraturan pelaksana yang dimandatkan UU 18/2008 masih menunggak. UU 18/2008 memandatkan 1 muatan materi untuk diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), 7 muatan materi dalam Peraturan Pemerintah (PP), 6 muatan materi dalam Peraturan Daerah (Perda), dan 2 muatan materi dalam PP dan/atau Perda (berdasarkan kewenangan).
Hingga saat ini, beberapa materi muatan yang dimandatkan dalam level PP telah diatur dalam PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (“PP No. 81 Tahun 2012”). Namun, beberapa pengaturan yang didelegasikan dalam PP lainnya, termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksana ketentuan yang bersifat umum, masih belum terbit. Beberapa delegasi pengaturan dalam PP juga baru diatur dalam Peraturan Menteri. Dari tahun ke tahun, Indonesian Center for Environmental Law memantau peraturan terbaru yang merealisasikan delegasi dari UU No. 18 Tahun 2008. Tahun ini, kami memutakhirkan data kami.

Cek pemutakhiran data peraturan pelaksana UU Pengelolaan Sampah per HPSN 2019 dibawah ini

Lihat    Download

Inventarisasi & Status Mutu Udara Ambien

Penulis:

Annisa Erou
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Pada lembar informasi #1, #2, dan #3 kita membahas perihal kerangka hukum pengendalian pencemaran udara secara umum dan berdasarkan sumber pencemarnya. Pada lembar informasi nomor #4 membahas tentang mutu udara di Jakarta dan dampaknya pada pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya, dan pada lembar informasi ke #5 ini akan membantu kita memahami bagaimana kualitas udara kita, regulasi memandatkan adanya status mutu udara ambien. Status mutu udara ambien ini haruslah ditetapkan berdasarkan inventarisasi, yang mencakup inventarisasi mutu udara ambien serta potensi sumber pencemar udara. Status mutu udara ambien, inventarisasi dan pedoman teknis pelaksanaan inventarisasi diatur dalam beberapa ketentuan hukum seperti Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH 12/2010). Penetapan status mutu udara ambien yang dihasilkan dari inventarisasi menjadi penting karena akan menentukan strategi dan rencana aksi yang dibuat Gubernur sebagai bagian dari pengendalian pencemaran udara (PPU).

Lihat    Download

1 2 Next › Last »