Mengenal Pengaturan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dalam PP No. 26 Tahun 2020

Penulis:

Adrianus Eryan

Keterangan:

Pada tanggal 20 Mei 2020, pemerintah menerbitkan PP No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (PP RRH). PP ini mencabut PP No. 76 Tahun 2008 yang mengatur ketentuan yang sama PP RRH lama. Meskipun demikian, peraturan pelaksana dari PP 76 Tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku.

PP RRH merupakan amanat dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang mengatur bahwa rehabilitasi dan reklamasi hutan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Lembar informasi ini akan mengulas ketentuan dalam PP RRH dengan berfokus pada ketentuan-ketentuan baru yang diatur dan perbedaannya dengan PP RRH lama.

Lihat    Download

Meninjau Kembali Capaian Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penulis:

Astrid Debora

Keterangan:

Catatan Kritis Memperingati 1 Dekade Berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik

Lihat    Download

Rangkuman Perjalanan Gugatan Warga Negara Tentang Polusi Udara Jakarta Pada Tahun 2019

Penulis:

Bella Nathania
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Lembar informasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan advokasi pemulihan udara Jakarta selama satu tahun ke belakang. Titik awal dimulai ketika dua puluh orang menyerahkan notifikasi berisikan tuntutan untuk pemulihan udara Jakarta kepada tujuh pejabat pemerintahan pada 5 Desember 2018. Terkini, perkara sudah memasuki tahap pemeriksaan perkara di mana Penggugat sudah membacakan gugatannya pada tanggal 19 Desember 2019. Kejadian-kejadian penting lainnya dalam advokasi pemulihan udara Jakarta selama setahun ke belakang akan disajikan dalam lembar informasi ini.

Lihat    Download

Kerangka Hukum: Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penulis:

Dalila Adiba Yanuar Doman
Ohiongyi Marino

Lihat    Download

Kerangka Hukum Peran Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)

Penulis:

Dalila Adiba Yanuar Doman
Ohiongyi Marino

Lihat    Download

Indeks Kelola Hutan dan Lahan 2019: Studi Endline Tata Kelola Hutan dan Lahan di 12 Provinsi

Penulis:

Marsya Mutmainah Handayani,S.H.,LL.M
Rika Fajrini,S.H.,M.Ges.
Henri Subagiyo,S.H.,M.H.

Keterangan:

Tata kelola merupakan aspek penting untuk kita perhatikan dalam perlindungan hutan dan lahan karena deforestasi dan degradasi lahan dapat dipastikan karena campur tangan manusia. Berbagai aktivitas manusia dalam kerangka pembangunan telah menempatkan hutan dan lahan sebagai moda pertumbuhan ekonomi. Kerangka pembangunan berkelanjutan maupun berbagai inisiatif lain yang dicanangkan oleh pemerintah sudah seharusnya meletakkan cara pandang bahwa keberhasilan pembangunan bukanlah pertumbuhan ekonomi semata melainkan juga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk dal sektor hutan dan lahan. Buku ini merupakan hasil penelitian terkait dengan tata kelola hutan dan lahan di 12 provinsi (Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat) yang dilaksanakan tahun 2015/2016 (baseline) dan tahun 2018/2019 (endline) yang bertujuan untuk mengetahui kondisi tata kelola di lokasi tersebut.

Lihat    Download

Penilaian Kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Penulis:

Adrianus Eryan
Angela Vania
Isna Fatimah
Ohiongyi Marino

Keterangan:

Sejak diterbitkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, belum ada laporan khusus yang sampai kepada publik mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah dalam upaya menghentikan Kebakaran Lahan. Di awal tahun 2016 hingga saat penelitian ini selesai dilakukan,berita terkait Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Karhutla) selalu di bawah naungan topik besar ‘keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan upaya pengendalian Karhutla’. Pemerintah mengklaim bahwa upaya penanggulangan kebakaran telah berjalan dengan baik. Sayangnya, tidak ada bentuk laporan yang cukup komprehensif dan informatif untuk menjelaskan kepada publik tentang indikator keberhasilan yang digunakan pemerintah.

Lihat    Download

Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Provinsi DKI Jakarta

Penulis:

Margaretha Quina

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Mei 2019 #9

Lembar informasi ini menelaah pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum atas kewajiban-kewajiban ini melalui telaah dokumen dan arsip resmi pemerintah serta wawancara terfokus. Dari lembar informasi ini, kita akan mendapatkan sedikit informasi, mengapa udara Jakarta belum membaik, dan apa langkah yang dapat diambil untuk memperbaikinya.

Lihat    Download

Perubahan Perizinan Lingkungan

Penulis:

Margaretha Quina, Angela Vania

Keterangan:

Seri Lembar Informasi|Perubahan Perizinan Lingkungan & OSS|Mei 2019|#2

Dalam Pasal 50 PP No. 27 Tahun 2012, perubahan izin lingkungan bukanlah hak, melainkan kewajiban yang timbul dalam kondisi tertentu. Kondisi-kondisi atau alasan perubahan tersebut ditentukan secara limitatif.

Seri Lembar Informasi ini membahas mengenai persyaratan perubahan perizinan lingkungan dan mekanisme perubahannya.

Lihat    Download

Pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta

Penulis:

Annisa Erou
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019 #8

Strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara (PPU) merupakan pedoman pelaksanaan upaya PPU yang disyaratkan baik oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH 12/2010). Strategi dan rencana aksi PPU ini diperlukan untuk menanggulangi dan memulihkan mutu udara ambien (bila status mutu udara suatu daerah cemar) atau mempertahankan dan meningkatkan mutu udara ambien (bila status mutu udara baik).1 Dengan demikian, keberadaan strategi dan rencana aksi PPU menjadi sangat penting.Dalam lembar informasi ini, akan dijabarkan fakta-fakta mengenai strategi dan rencana aksi PPU DKI Jakarta dan bagaimana pelaksanaan strategi dan rencana aksi tersebut

Lihat    Download

1 2 3 Berikutnya › Terakhir »