CATATAN ATAS RUU CIPTA KERJA

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sebagai lembaga pengembangan hukum lingkungan di Indonesia mempunyai mandat untuk berkontribusi dalam pembenahan hukum lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, menanggapi draf RUU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat yang diasumsikan sebagai draf yang telah diserahkan oleh Pemerintah ke DPR RI pada 12 Februari 2020, ICEL menyusun catatan sederhana terhadap draf tersebut. Peneliti-peneliti ICEL telah mengajukan permohonan informasi secara resmi kepada DPR untuk mendapatkan akses terhadap draf RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademiknya pada 12 Februari 2020 namun belum mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Meskipun belum mendapatkan draf resmi, ICEL menilai bahwa beberapa materi muatan yang kami cermati dalam draf yang beredar ini telah sesuai dengan pernyataan dan pemaparan pemerintah di berbagai kesempatan yang juga diliput oleh media.

Dari seluruh materi muatan RUU, terdapat pendelegasian lebih kurang 465 kali ke Peraturan Pemerintah. Terdapat beberapa bidang isu yang penting untuk segera disikapi antara lain: lingkungan hidup, penataan ruang, pertambangan mineral dan batu bara, perkebunan, kehutanan, kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ketenagalistrikan dan keanekaragaman hayati. Selain itu, ada aspek pengaturan yang bersifat lebih umum yang juga penting untuk disikapi seperti perizinan berbasis risiko dan administrasi pemerintahan.

Catatan ini juga bertujuan menjelaskan kepada publik mengenai isi dari RUU dan cara memahami dengan cepat masalah, potensi masalah atau bahkan peluang yang ada. Catatan ini akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan pendalaman terhadap RUU. Selain itu, catatan ini menunjukkan bahwa ketertutupan atas penyusunan RUU Cipta Kerja serta Naskah Akademiknya selama ini tidak membatasi semangat dan energi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan positif dalam perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dan pembangunan secara umum.

Silahkan Download untuk baca selengkapnya

Lihat    Download

Rangkuman Perjalanan Gugatan Warga Negara Tentang Polusi Udara Jakarta Pada Tahun 2019

Penulis:

Bella Nathania
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Lembar informasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan advokasi pemulihan udara Jakarta selama satu tahun ke belakang. Titik awal dimulai ketika dua puluh orang menyerahkan notifikasi berisikan tuntutan untuk pemulihan udara Jakarta kepada tujuh pejabat pemerintahan pada 5 Desember 2018. Terkini, perkara sudah memasuki tahap pemeriksaan perkara di mana Penggugat sudah membacakan gugatannya pada tanggal 19 Desember 2019. Kejadian-kejadian penting lainnya dalam advokasi pemulihan udara Jakarta selama setahun ke belakang akan disajikan dalam lembar informasi ini.

Lihat    Download

Kerangka Hukum: Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penulis:

Dalila Adiba Yanuar Doman
Ohiongyi Marino

Lihat    Download

Kerangka Hukum Peran Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)

Penulis:

Dalila Adiba Yanuar Doman
Ohiongyi Marino

Lihat    Download

Indeks Kelola Hutan dan Lahan 2019: Studi Endline Tata Kelola Hutan dan Lahan di 12 Provinsi

Penulis:

Marsya Mutmainah Handayani,S.H.,LL.M
Rika Fajrini,S.H.,M.Ges.
Henri Subagiyo,S.H.,M.H.

Keterangan:

Tata kelola merupakan aspek penting untuk kita perhatikan dalam perlindungan hutan dan lahan karena deforestasi dan degradasi lahan dapat dipastikan karena campur tangan manusia. Berbagai aktivitas manusia dalam kerangka pembangunan telah menempatkan hutan dan lahan sebagai moda pertumbuhan ekonomi. Kerangka pembangunan berkelanjutan maupun berbagai inisiatif lain yang dicanangkan oleh pemerintah sudah seharusnya meletakkan cara pandang bahwa keberhasilan pembangunan bukanlah pertumbuhan ekonomi semata melainkan juga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk dal sektor hutan dan lahan. Buku ini merupakan hasil penelitian terkait dengan tata kelola hutan dan lahan di 12 provinsi (Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat) yang dilaksanakan tahun 2015/2016 (baseline) dan tahun 2018/2019 (endline) yang bertujuan untuk mengetahui kondisi tata kelola di lokasi tersebut.

Lihat    Download

Penilaian Kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Penulis:

Adrianus Eryan
Angela Vania
Isna Fatimah
Ohiongyi Marino

Keterangan:

Sejak diterbitkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, belum ada laporan khusus yang sampai kepada publik mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah dalam upaya menghentikan Kebakaran Lahan. Di awal tahun 2016 hingga saat penelitian ini selesai dilakukan,berita terkait Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Karhutla) selalu di bawah naungan topik besar ‘keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan upaya pengendalian Karhutla’. Pemerintah mengklaim bahwa upaya penanggulangan kebakaran telah berjalan dengan baik. Sayangnya, tidak ada bentuk laporan yang cukup komprehensif dan informatif untuk menjelaskan kepada publik tentang indikator keberhasilan yang digunakan pemerintah.

Lihat    Download

Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Provinsi DKI Jakarta

Penulis:

Margaretha Quina

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Mei 2019 #9

Lembar informasi ini menelaah pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum atas kewajiban-kewajiban ini melalui telaah dokumen dan arsip resmi pemerintah serta wawancara terfokus. Dari lembar informasi ini, kita akan mendapatkan sedikit informasi, mengapa udara Jakarta belum membaik, dan apa langkah yang dapat diambil untuk memperbaikinya.

Lihat    Download

Perubahan Perizinan Lingkungan

Penulis:

Margaretha Quina, Angela Vania

Keterangan:

Seri Lembar Informasi|Perubahan Perizinan Lingkungan & OSS|Mei 2019|#2

Dalam Pasal 50 PP No. 27 Tahun 2012, perubahan izin lingkungan bukanlah hak, melainkan kewajiban yang timbul dalam kondisi tertentu. Kondisi-kondisi atau alasan perubahan tersebut ditentukan secara limitatif.

Seri Lembar Informasi ini membahas mengenai persyaratan perubahan perizinan lingkungan dan mekanisme perubahannya.

Lihat    Download

Pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta

Penulis:

Annisa Erou
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019 #8

Strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara (PPU) merupakan pedoman pelaksanaan upaya PPU yang disyaratkan baik oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH 12/2010). Strategi dan rencana aksi PPU ini diperlukan untuk menanggulangi dan memulihkan mutu udara ambien (bila status mutu udara suatu daerah cemar) atau mempertahankan dan meningkatkan mutu udara ambien (bila status mutu udara baik).1 Dengan demikian, keberadaan strategi dan rencana aksi PPU menjadi sangat penting.Dalam lembar informasi ini, akan dijabarkan fakta-fakta mengenai strategi dan rencana aksi PPU DKI Jakarta dan bagaimana pelaksanaan strategi dan rencana aksi tersebut

Lihat    Download

Indeks Kelola Hutan dan Lahan 2016: Studi Baseline Tata Kelola Hutan dan Lahan di 12 Provinsi

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Permasalahan lingkungan yang dihadapi di sektor hutan dan lahan mencakup deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Adapun upaya yang dilakukan untuk merespon permasalahan tersebut menghadapi beberapa tantangan mendasar, antara lain: (1) masih timpangnya akses pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berujung pada konflik sosial dan ketidakpastian pengelolaan SDA; (2) lemahnya perlindungan hutan dan lahan yang mengakibatkan semakin merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta (3) lemahnya penyelesaian konflik dan penegakan hukum yang mampu mencegah dan mendorong pemulihan deforestasi dan degradasi lahan.

Penelitian ini bertujuan mengukur dan menilai kondisi tata kelola hutan dan lahan yang dilaksanakan pemerintah provinsi berdasarkan tiga prinsip utama tata kelola yang baik, yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, pada penyelenggaran percepatan pemenuhan akses WKM, PHL, dan PKPH di sector kehutanan, perkebunan, dan pertambangan sampai tahun 2016. Sehingga, penelitian ini merupakan sebuah studi baseline untuk melihat capaian pemerintah provinsi sampai tahun 2016.

Lihat    Download

1 2 3 Next › Last »