ICEL

ICEL

Publikasi » Hasil Penelitian

Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah (HPSN 2019)

Penulis:

Margaretha Quina
Annisa Erou

Keterangan:

Lembar Informasi | Pengelolaan Sampah #1 | Februari 2019

Selamat hari peduli sampah nasional 2019!
Bulan Mei mendatang, Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU No. 18 Tahun 2008”) genap berusia sebelas tahun. Namun, dalam tataran normatif, pembuatan peraturan pelaksana yang dimandatkan UU 18/2008 masih menunggak. UU 18/2008 memandatkan 1 muatan materi untuk diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), 7 muatan materi dalam Peraturan Pemerintah (PP), 6 muatan materi dalam Peraturan Daerah (Perda), dan 2 muatan materi dalam PP dan/atau Perda (berdasarkan kewenangan).
Hingga saat ini, beberapa materi muatan yang dimandatkan dalam level PP telah diatur dalam PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (“PP No. 81 Tahun 2012”). Namun, beberapa pengaturan yang didelegasikan dalam PP lainnya, termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksana ketentuan yang bersifat umum, masih belum terbit. Beberapa delegasi pengaturan dalam PP juga baru diatur dalam Peraturan Menteri. Dari tahun ke tahun, Indonesian Center for Environmental Law memantau peraturan terbaru yang merealisasikan delegasi dari UU No. 18 Tahun 2008. Tahun ini, kami memutakhirkan data kami.

Cek pemutakhiran data peraturan pelaksana UU Pengelolaan Sampah per HPSN 2019 dibawah ini

Lihat    Download

Inventarisasi & Status Mutu Udara Ambien

Penulis:

Annisa Erou
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Pada lembar informasi #1, #2, dan #3 kita membahas perihal kerangka hukum pengendalian pencemaran udara secara umum dan berdasarkan sumber pencemarnya. Pada lembar informasi nomor #4 membahas tentang mutu udara di Jakarta dan dampaknya pada pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya, dan pada lembar informasi ke #5 ini akan membantu kita memahami bagaimana kualitas udara kita, regulasi memandatkan adanya status mutu udara ambien. Status mutu udara ambien ini haruslah ditetapkan berdasarkan inventarisasi, yang mencakup inventarisasi mutu udara ambien serta potensi sumber pencemar udara. Status mutu udara ambien, inventarisasi dan pedoman teknis pelaksanaan inventarisasi diatur dalam beberapa ketentuan hukum seperti Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH 12/2010). Penetapan status mutu udara ambien yang dihasilkan dari inventarisasi menjadi penting karena akan menentukan strategi dan rencana aksi yang dibuat Gubernur sebagai bagian dari pengendalian pencemaran udara (PPU).

Lihat    Download

Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Konteks Mutu Udara Jakarta

Penulis:

Fajri Fadhillah

Keterangan:

Pada lembar informasi #1, #2, dan #3 kita membahas perihal kerangka hukum pengendalian pencemaran udara secara umum dan berdasarkan sumber pencemarnya. Pada lembar informasi nomor #4 ini, kita akan meninjau mutu udara di Jakarta dan dampaknya pada pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya.
Lembar informasi ini akan menjelaskan perihal mutu udara Jakarta dipandang dari perspektif perlindungan dan pemenuhan hak, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bagian pertama akan menjelaskan tentang pengertian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tiga akses untuk perlindungan dan pemenuhannya. Setelah itu, pembahasan memasuki perihal instrumen untuk akses informasi mengenai mutu udara Jakarta serta kelemahan dan alternatif dari instrumen tersebut. Pada bagian akhir, kita akan melihat realita perihal mutu udara di Jakarta serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di Jakarta

Lihat    Download

Mengenal Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia

Penulis:

Grita Anindarini
Margaretha Quina

Keterangan:

Usaha ketenagalistrikan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat serta termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Mengingat arti penting usaha ketenagalistrikan tersebut, maka penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik tersebut perlu dilakukan secara merata, andal, dan berkelanjutan.

Disinilah peran penting perencanaan diperlukan. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditetapkan,perencanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Lihat    Download

Memastikan Pemenuhan Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak: Transportasi

Penulis:

Margaretha Quina

Keterangan:

Untuk memudahkan masyarakat dalam memahami instrumen atur dan awasi (command and control) yang berlaku bagi Sumber Bergerak Transportasi, maka ICEL bersama WALHI, Greenpeace, KPBB dan YLBHI berinisiatif memberikan ringkasan pembahasan kewajiban yang dibebankan peraturan perundang-undangan terhadap sumber bergerak melalui subjek produsen/importir dan pengendara. Selain itu, lembar informasi ini juga akan menjelaskan mengenai bagaimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap Sumber Bergerak Transportasi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diharapkan, lembar informasi ini dapat digunakan semua pihak untuk lebih memahami mengenai instrumen hukum yang tersedia dalam upaya penegakan ketaatan Sumber Bergerak Transportasi sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran udara.

Lihat    Download

Memastikan Pemenuhan Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara STB: PLTU Batubara

Penulis:

Margaretha Quina
Annisa Erou

Keterangan:

Untuk memudahkan masyarakat dalam memahami instrumen atur dan awasi (command and control) yang berlaku bagi PLTU Batubara, maka ICEL [bersama WALHI, Greenpeace dan YLBHI] berinisiatif memberikan ringkasan pembahasan instrumen yang ada dan telah dihimpun dari beberapa peraturan perundang-undangan. Instrumen-instrumen tersebut, mulai dari Instrumen Amdal hingga Instrumen Pengawasan, dijelaskan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti oleh siapapun. Diharapkan, lembar informasi ini dapat digunakan semua pihak untuk lebih memahami mengenai instrumen hukum yang tersedia dalam upaya penegakan ketaatan PLTU Batubara sebagai bagian dari pengendalian pencemaran udara.

Lihat    Download

Mengenal Kerangka Pengaturan Pencemaran Pencemaran Udara di Indonesia

Penulis:

Margaretha Quina
Annisa Erou

Keterangan:

Untuk memudahkan masyarakat dalam memahami peraturan Indonesia yang mengatur pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara, maka ICEL bersama WALHI, Greenpeace dan YLBHI berinisiatif membuat ringkasan PP No. 41 Tahun 1999. Ringkasan ini menstrukturkan beberapa instrumen yang ada dalam PP No. 41 Tahun 1999 dan kami sederhanakan agar dapat dikonsumsi siapapun. Diharapkan, lembar informasi ini dapat digunakan semua pihak untuk lebih memahami mengenai instrumen hukum yang tersedia dalam mengelola kualitas udara kita.-

Lihat    Download

Status Informasi Pertanahan di Rezim Keterbukaan Informasi

Penulis:

Astrid Debora S.M

Keterangan:

Lihat    Download

1