ICEL

ICEL

Publikasi » Hasil Penelitian

FASILITAS PEMBAKARAN SAMPAH
Intermediate Treatment Facility Sunter, Provinsi DKI Jakarta

Penulis:

Fajri Fadhillah

Keterangan:

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melaksanakan ground breaking Intermediate Treatment Facility Sunter(ITF Sunter) pada tanggal 20 Desember 2018. Bagaimanakah gambaran umum dari pembangunan ITF Sunter? Lembar informasi ini akan menyampaikan ringkasan informasi mengenai ITF Sunter

Lihat    Download

Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission

Penulis:

Margaretha Quina
Angela Vania

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Perizinan Lingkungan & OSS |April 2019 #1

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau dikenal sebagai PP Online Single Submission(“PP OSS”) merupakan hal baru bagi dunia usaha dan segala yang terdampak karena usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan izin tersebut. Bagi hukum lingkungan dan organisasi lingkungan hidup yang mengawal berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan, pengetahuan mengenai OSS dan konsekuensinya terhadap perizinan lingkungan masih belum tersedia secara sistematis. Lembar Informasi ini berusaha merangkum hal-hal penting dan baru yang diakibatkan PP OSS terhadap perizinan lingkungan.

Lihat    Download

Inventarisasi Emisi Provinsi DKI Jakarta

Penulis:

Annisa Erou
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Maret 2019 #7

Inventarisasi emisi(sering juga disebut sebagai inventarisasi sumber pencemar) merupakan salah satu bagian dari upaya pengendalian pencemaran udara(PPU) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah(PermenLH 12/2010). Pada dasarnya, yang dimaksud dengan inventarisasi emisi adalah pencatatan atau pendataan jumlah pencemar udara dari sumber-sumber pencemar udara yang ada dalam suatu wilayah. Adapun sumber pencemar udara yang harus diinventarisasi adalah semua sumber pencemar (baik sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak) di wilayah DKI Jakarta.

Lihat    Download

Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara

Penulis:

Margaretha Quina
Annisa Erou

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Maret 2019 #6

Dalam menentukan dan melaksanakan program-program pengendalian pencemaran udara, perencanaan menyeluruh yang didasarkan informasi yang valid merupakan landasan utama agar program-program tersebut tepat sasaran. Strategi dan rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara(PPU) merupakan instrumen yang didesain regulasi kita untuk memastikan program-program tersebut mempertimbangkan informasi yang valid dan relevan agar tepat sasaran. Strategi dan rencana aksi PPU diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara(PP41/1999) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH12/2010) sebagai turunannya

Lihat    Download

Partisipasi Publik dalam Perencanaan Ketenagalistrikan

Penulis:

Grita Anindarini
Margaretha Quina

Keterangan:

Seri Lembar Informasi – Ketenagalistrikan – Maret 2019

Usaha ketenagalistrikan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting. Di Indonesia, dengan didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bidang usaha ini merupakan bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh negara.1Adapun usaha ini dianggap sebagai salah satu bidang usaha yang sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Disamping itu, usaha ini juga memiliki peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.2 Oleh karena pentingnya peranan usaha ketenagalistrikan, maka diperlukan perencanaan yang baik dan matang untuk dapat menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik secara merata, andal, dan berkelanjutan.

Lihat    Download

Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah (HPSN 2019)

Penulis:

Margaretha Quina
Annisa Erou

Keterangan:

Lembar Informasi | Pengelolaan Sampah #1 | Februari 2019

Selamat hari peduli sampah nasional 2019!
Bulan Mei mendatang, Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU No. 18 Tahun 2008”) genap berusia sebelas tahun. Namun, dalam tataran normatif, pembuatan peraturan pelaksana yang dimandatkan UU 18/2008 masih menunggak. UU 18/2008 memandatkan 1 muatan materi untuk diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), 7 muatan materi dalam Peraturan Pemerintah (PP), 6 muatan materi dalam Peraturan Daerah (Perda), dan 2 muatan materi dalam PP dan/atau Perda (berdasarkan kewenangan).
Hingga saat ini, beberapa materi muatan yang dimandatkan dalam level PP telah diatur dalam PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (“PP No. 81 Tahun 2012”). Namun, beberapa pengaturan yang didelegasikan dalam PP lainnya, termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksana ketentuan yang bersifat umum, masih belum terbit. Beberapa delegasi pengaturan dalam PP juga baru diatur dalam Peraturan Menteri. Dari tahun ke tahun, Indonesian Center for Environmental Law memantau peraturan terbaru yang merealisasikan delegasi dari UU No. 18 Tahun 2008. Tahun ini, kami memutakhirkan data kami.

Cek pemutakhiran data peraturan pelaksana UU Pengelolaan Sampah per HPSN 2019 dibawah ini

Lihat    Download

Inventarisasi & Status Mutu Udara Ambien

Penulis:

Annisa Erou
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Pada lembar informasi #1, #2, dan #3 kita membahas perihal kerangka hukum pengendalian pencemaran udara secara umum dan berdasarkan sumber pencemarnya. Pada lembar informasi nomor #4 membahas tentang mutu udara di Jakarta dan dampaknya pada pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya, dan pada lembar informasi ke #5 ini akan membantu kita memahami bagaimana kualitas udara kita, regulasi memandatkan adanya status mutu udara ambien. Status mutu udara ambien ini haruslah ditetapkan berdasarkan inventarisasi, yang mencakup inventarisasi mutu udara ambien serta potensi sumber pencemar udara. Status mutu udara ambien, inventarisasi dan pedoman teknis pelaksanaan inventarisasi diatur dalam beberapa ketentuan hukum seperti Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH 12/2010). Penetapan status mutu udara ambien yang dihasilkan dari inventarisasi menjadi penting karena akan menentukan strategi dan rencana aksi yang dibuat Gubernur sebagai bagian dari pengendalian pencemaran udara (PPU).

Lihat    Download

Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Konteks Mutu Udara Jakarta

Penulis:

Fajri Fadhillah

Keterangan:

Pada lembar informasi #1, #2, dan #3 kita membahas perihal kerangka hukum pengendalian pencemaran udara secara umum dan berdasarkan sumber pencemarnya. Pada lembar informasi nomor #4 ini, kita akan meninjau mutu udara di Jakarta dan dampaknya pada pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya.
Lembar informasi ini akan menjelaskan perihal mutu udara Jakarta dipandang dari perspektif perlindungan dan pemenuhan hak, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bagian pertama akan menjelaskan tentang pengertian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tiga akses untuk perlindungan dan pemenuhannya. Setelah itu, pembahasan memasuki perihal instrumen untuk akses informasi mengenai mutu udara Jakarta serta kelemahan dan alternatif dari instrumen tersebut. Pada bagian akhir, kita akan melihat realita perihal mutu udara di Jakarta serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di Jakarta

Lihat    Download

Mengenal Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia

Penulis:

Grita Anindarini
Margaretha Quina

Keterangan:

Usaha ketenagalistrikan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat serta termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Mengingat arti penting usaha ketenagalistrikan tersebut, maka penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik tersebut perlu dilakukan secara merata, andal, dan berkelanjutan.

Disinilah peran penting perencanaan diperlukan. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditetapkan,perencanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Lihat    Download

Memastikan Pemenuhan Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak: Transportasi

Penulis:

Margaretha Quina

Keterangan:

Untuk memudahkan masyarakat dalam memahami instrumen atur dan awasi (command and control) yang berlaku bagi Sumber Bergerak Transportasi, maka ICEL bersama WALHI, Greenpeace, KPBB dan YLBHI berinisiatif memberikan ringkasan pembahasan kewajiban yang dibebankan peraturan perundang-undangan terhadap sumber bergerak melalui subjek produsen/importir dan pengendara. Selain itu, lembar informasi ini juga akan menjelaskan mengenai bagaimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap Sumber Bergerak Transportasi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diharapkan, lembar informasi ini dapat digunakan semua pihak untuk lebih memahami mengenai instrumen hukum yang tersedia dalam upaya penegakan ketaatan Sumber Bergerak Transportasi sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran udara.

Lihat    Download

1 2 Next › Last »