Kerangka Hukum: Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penulis:

Dalila Adiba Yanuar Doman
Ohiongyi Marino

Keterangan: 

Lihat    Download

Kerangka Hukum Peran Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)

Penulis:

Dalila Adiba Yanuar Doman
Ohiongyi Marino

Keterangan: 

Lihat    Download

Indeks Kelola Hutan dan Lahan 2019: Studi Endline Tata Kelola Hutan dan Lahan di 12 Provinsi

Penulis:

Marsya Mutmainah Handayani,S.H.,LL.M
Rika Fajrini,S.H.,M.Ges.
Henri Subagiyo,S.H.,M.H.

Keterangan: 

Tata kelola merupakan aspek penting untuk kita perhatikan dalam perlindungan hutan dan lahan karena deforestasi dan degradasi lahan dapat dipastikan karena campur tangan manusia. Berbagai aktivitas manusia dalam kerangka pembangunan telah menempatkan hutan dan lahan sebagai moda pertumbuhan ekonomi. Kerangka pembangunan berkelanjutan maupun berbagai inisiatif lain yang dicanangkan oleh pemerintah sudah seharusnya meletakkan cara pandang bahwa keberhasilan pembangunan bukanlah pertumbuhan ekonomi semata melainkan juga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk dal sektor hutan dan lahan. Buku ini merupakan hasil penelitian terkait dengan tata kelola hutan dan lahan di 12 provinsi (Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat) yang dilaksanakan tahun 2015/2016 (baseline) dan tahun 2018/2019 (endline) yang bertujuan untuk mengetahui kondisi tata kelola di lokasi tersebut.

Lihat    Download

Penilaian Kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Penulis:

Adrianus Eryan
Angela Vania
Isna Fatimah
Ohiongyi Marino

Keterangan: 

Sejak diterbitkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, belum ada laporan khusus yang sampai kepada publik mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah dalam upaya menghentikan Kebakaran Lahan. Di awal tahun 2016 hingga saat penelitian ini selesai dilakukan,berita terkait Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Karhutla) selalu di bawah naungan topik besar ‘keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan upaya pengendalian Karhutla’. Pemerintah mengklaim bahwa upaya penanggulangan kebakaran telah berjalan dengan baik. Sayangnya, tidak ada bentuk laporan yang cukup komprehensif dan informatif untuk menjelaskan kepada publik tentang indikator keberhasilan yang digunakan pemerintah.

Lihat    Download

Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Provinsi DKI Jakarta

Penulis:

Margaretha Quina

Keterangan: 

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Mei 2019 #9

Lembar informasi ini menelaah pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum atas kewajiban-kewajiban ini melalui telaah dokumen dan arsip resmi pemerintah serta wawancara terfokus. Dari lembar informasi ini, kita akan mendapatkan sedikit informasi, mengapa udara Jakarta belum membaik, dan apa langkah yang dapat diambil untuk memperbaikinya.

Lihat    Download

Perubahan Perizinan Lingkungan

Penulis:

Margaretha Quina, Angela Vania

Keterangan: 

Seri Lembar Informasi|Perubahan Perizinan Lingkungan & OSS|Mei 2019|#2

Dalam Pasal 50 PP No. 27 Tahun 2012, perubahan izin lingkungan bukanlah hak, melainkan kewajiban yang timbul dalam kondisi tertentu. Kondisi-kondisi atau alasan perubahan tersebut ditentukan secara limitatif.

Seri Lembar Informasi ini membahas mengenai persyaratan perubahan perizinan lingkungan dan mekanisme perubahannya.

Lihat    Download

Pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta

Penulis:

Annisa Erou
Fajri Fadhillah

Keterangan: 

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019 #8

Strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara (PPU) merupakan pedoman pelaksanaan upaya PPU yang disyaratkan baik oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH 12/2010). Strategi dan rencana aksi PPU ini diperlukan untuk menanggulangi dan memulihkan mutu udara ambien (bila status mutu udara suatu daerah cemar) atau mempertahankan dan meningkatkan mutu udara ambien (bila status mutu udara baik).1 Dengan demikian, keberadaan strategi dan rencana aksi PPU menjadi sangat penting.Dalam lembar informasi ini, akan dijabarkan fakta-fakta mengenai strategi dan rencana aksi PPU DKI Jakarta dan bagaimana pelaksanaan strategi dan rencana aksi tersebut

Lihat    Download

Indeks Kelola Hutan dan Lahan 2016: Studi Baseline Tata Kelola Hutan dan Lahan di 12 Provinsi

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan: 

Permasalahan lingkungan yang dihadapi di sektor hutan dan lahan mencakup deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Adapun upaya yang dilakukan untuk merespon permasalahan tersebut menghadapi beberapa tantangan mendasar, antara lain: (1) masih timpangnya akses pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berujung pada konflik sosial dan ketidakpastian pengelolaan SDA; (2) lemahnya perlindungan hutan dan lahan yang mengakibatkan semakin merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta (3) lemahnya penyelesaian konflik dan penegakan hukum yang mampu mencegah dan mendorong pemulihan deforestasi dan degradasi lahan.

Penelitian ini bertujuan mengukur dan menilai kondisi tata kelola hutan dan lahan yang dilaksanakan pemerintah provinsi berdasarkan tiga prinsip utama tata kelola yang baik, yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, pada penyelenggaran percepatan pemenuhan akses WKM, PHL, dan PKPH di sector kehutanan, perkebunan, dan pertambangan sampai tahun 2016. Sehingga, penelitian ini merupakan sebuah studi baseline untuk melihat capaian pemerintah provinsi sampai tahun 2016.

Lihat    Download

FASILITAS PEMBAKARAN SAMPAH
Intermediate Treatment Facility Sunter, Provinsi DKI Jakarta

Penulis:

Fajri Fadhillah

Keterangan: 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melaksanakan ground breaking Intermediate Treatment Facility Sunter(ITF Sunter) pada tanggal 20 Desember 2018. Bagaimanakah gambaran umum dari pembangunan ITF Sunter? Lembar informasi ini akan menyampaikan ringkasan informasi mengenai ITF Sunter

Lihat    Download

Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission

Penulis:

Margaretha Quina
Angela Vania

Keterangan: 

Seri Lembar Informasi | Perizinan Lingkungan & OSS |April 2019 #1

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau dikenal sebagai PP Online Single Submission(“PP OSS”) merupakan hal baru bagi dunia usaha dan segala yang terdampak karena usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan izin tersebut. Bagi hukum lingkungan dan organisasi lingkungan hidup yang mengawal berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan, pengetahuan mengenai OSS dan konsekuensinya terhadap perizinan lingkungan masih belum tersedia secara sistematis. Lembar Informasi ini berusaha merangkum hal-hal penting dan baru yang diakibatkan PP OSS terhadap perizinan lingkungan.

Lihat    Download

1 2 3 Next › Last »
Close Menu