ICEL

ICEL

Publikasi » Hasil Penelitian

Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Konteks Mutu Udara Jakarta

Penulis:

Fajri Fadhillah

Keterangan:

Pada lembar informasi #1, #2, dan #3 kita membahas perihal kerangka hukum pengendalian pencemaran udara secara umum dan berdasarkan sumber pencemarnya. Pada lembar informasi nomor #4 ini, kita akan meninjau mutu udara di Jakarta dan dampaknya pada pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya.
Lembar informasi ini akan menjelaskan perihal mutu udara Jakarta dipandang dari perspektif perlindungan dan pemenuhan hak, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bagian pertama akan menjelaskan tentang pengertian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tiga akses untuk perlindungan dan pemenuhannya. Setelah itu, pembahasan memasuki perihal instrumen untuk akses informasi mengenai mutu udara Jakarta serta kelemahan dan alternatif dari instrumen tersebut. Pada bagian akhir, kita akan melihat realita perihal mutu udara di Jakarta serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di Jakarta

Lihat    Download

Mengenal Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia

Penulis:

Grita Anindarini
Margaretha Quina

Keterangan:

Usaha ketenagalistrikan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat serta termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Mengingat arti penting usaha ketenagalistrikan tersebut, maka penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik tersebut perlu dilakukan secara merata, andal, dan berkelanjutan.

Disinilah peran penting perencanaan diperlukan. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditetapkan,perencanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Lihat    Download

Memastikan Pemenuhan Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak: Transportasi

Penulis:

Margaretha Quina

Keterangan:

Untuk memudahkan masyarakat dalam memahami instrumen atur dan awasi (command and control) yang berlaku bagi Sumber Bergerak Transportasi, maka ICEL bersama WALHI, Greenpeace, KPBB dan YLBHI berinisiatif memberikan ringkasan pembahasan kewajiban yang dibebankan peraturan perundang-undangan terhadap sumber bergerak melalui subjek produsen/importir dan pengendara. Selain itu, lembar informasi ini juga akan menjelaskan mengenai bagaimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap Sumber Bergerak Transportasi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diharapkan, lembar informasi ini dapat digunakan semua pihak untuk lebih memahami mengenai instrumen hukum yang tersedia dalam upaya penegakan ketaatan Sumber Bergerak Transportasi sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran udara.

Lihat    Download

Memastikan Pemenuhan Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara STB: PLTU Batubara

Penulis:

Margaretha Quina
Annisa Erou

Keterangan:

Untuk memudahkan masyarakat dalam memahami instrumen atur dan awasi (command and control) yang berlaku bagi PLTU Batubara, maka ICEL [bersama WALHI, Greenpeace dan YLBHI] berinisiatif memberikan ringkasan pembahasan instrumen yang ada dan telah dihimpun dari beberapa peraturan perundang-undangan. Instrumen-instrumen tersebut, mulai dari Instrumen Amdal hingga Instrumen Pengawasan, dijelaskan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti oleh siapapun. Diharapkan, lembar informasi ini dapat digunakan semua pihak untuk lebih memahami mengenai instrumen hukum yang tersedia dalam upaya penegakan ketaatan PLTU Batubara sebagai bagian dari pengendalian pencemaran udara.

Lihat    Download

Mengenal Kerangka Pengaturan Pencemaran Pencemaran Udara di Indonesia

Penulis:

Margaretha Quina
Annisa Erou

Keterangan:

Untuk memudahkan masyarakat dalam memahami peraturan Indonesia yang mengatur pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara, maka ICEL bersama WALHI, Greenpeace dan YLBHI berinisiatif membuat ringkasan PP No. 41 Tahun 1999. Ringkasan ini menstrukturkan beberapa instrumen yang ada dalam PP No. 41 Tahun 1999 dan kami sederhanakan agar dapat dikonsumsi siapapun. Diharapkan, lembar informasi ini dapat digunakan semua pihak untuk lebih memahami mengenai instrumen hukum yang tersedia dalam mengelola kualitas udara kita.-

Lihat    Download

Status Informasi Pertanahan di Rezim Keterbukaan Informasi

Penulis:

Astrid Debora S.M

Keterangan:

Lihat    Download

« First ‹ Previous 1 2