Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagai Pencegahan SLAPP

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Lihat    Download

Menilik Konsep Anti-SLAPP di Berbagai Negara

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law

Lihat    Download

Upaya Perlindungan Pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) di Luar Pengadilan

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law

Lihat    Download

Mengenal Perlindungan Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM)

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law

Lihat    Download

Mengenal Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dan Karakteristiknya

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Lihat    Download

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Lihat    Download

Peran Publik Dalam Amdal Setelah UU Cipta Kerja

Penulis:

Katadata Insight Center
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Ada sejumlah perubahan Amdal setelah UU Cipta Kerja dan turunannya. Perubahan terkait Komisi Penilai Amdal, dan Keterbukaan informasi.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdampak pada Amdal. Beberapa hal yang terpengaruh adalah soal partisipasi masyarakat, perubahan terkait Komisi Penilai Amdal, dan Keterbukaan informasi.

Soal partisipasi masyarakat, seperti diatur Pasal 29 hanya masyarakat yang terkena dampak langsung yang berhak untuk dilibatkan dalam konsultasi public serta mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) terhadap rencana usaha. Sementara pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat yang mendampingi/membina masyarakat terdampak langsung dilibatkan juga sebagai bagian masyarakat terdampak langsung. Waktu pengajuan SPT terhadap rencana usaha dibatasi 10 hari kerja setelah dipublikasikan.

Nantinya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup akan menyaring dan memilih masukan yang relevan. Bicara mengenai Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, mereka adalah pengganti Komisi Penilai Amdal. Tim ini akan berkedudukan di pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.

Adapun Tim Uji Kelayakan Hidup akan dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Anggotanya sendiri wajib melibatakan satu orang dari unsur kementerian bidnga pengelilaaln lingkungan hidup, dan ahli yang bersertifikat.

Seperti yang disebutkan sebelumnya rencana usaha harus dipublikasikan ke masyarakat umum. Hal ini diatur dalam Pasal 30, dengan ketentuan informasi dilakukan melalui media massa dan pengumuman di lokasi usaha/kegitan untuk memastikan agar masyarakat yang terdampak mendapatkan keterangan lengkap. Adapun informasi yang diberikan mencakup; identitas penaggung jawab usaha, jenis, skala, lokasi, dampak potensi lingkungan, tanggal dan batas waktu penyampaian saran, pendapat, tanggapan.

Lihat    Download

Amdal, Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha

Penulis:

Katadata Insight Center
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Dalam PP 22/2021 terdapat beberapa perubahan terkait dengan Amdal.
Dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sering kali dikaitkan dengan praktik perizinan berusaha yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aturan ini kemudian memiliki beberapa perubahan ketentuan terkait Amdal, utamanya terkait hubungan Amdal, persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha.
Dalam aturan tersebut, Amdal menjadi prasayarat utama dalam pengambilan keputusan untuk memberikan izin suatu usaha dan kegiatan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 yang secara rinci menjelaskan prasyarat persetujuan lingkungan. Di antaranya Amdal dan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) yang harus dimiliki jika ingin mendapatkan persetujuan lingkungan.
Adapun setelah persetujuan lingkungan diperoleh, akan menjadi prasyarat mendapatkan izin berusaha dan kegiatan. Persetujuan lingkungan juga tidak berlaku jika izin usaha telah berakhir.
Sementara PP 22/2021 juga mengatur tentang tambahan usaha yang mendapat pengecualian Amdal. Terdapat dua jenis yakni usaha di Kawasan hutan yang telah memiliki rencana Kelola hutan dan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kedua adalah kegiatan atau program pemerintah yang memiliki rencana induk (masterplan) yang juga dilengkapi dokumen KLHS.
Adapun jenis usaha yang dikecualikan sebelumnya di atur dalam PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Lihat    Download

PP Lingkungan Hidup Dalam UU Cipta Kerja

Penulis:

Katadata Insight Center
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

PP Lingkungan Hidup cukup disorot, mengingat ini terkait dengan pembahasan amdal dan perizinan lingkungan dan perizinan berusaha.
Pemerintah telah mengesahkan peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Salah satu yang tak luput dari pengesahan adalah PP No. 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini cukup disorot, terutama mengenai pembahasan analisis dampak lingkungan atau amdal, persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha baik dari tataran konsep maupun hubungannya Adapun disahkannya UU Ciptaker No. 11 tahun 2020 telah mengubah sebagian ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). PP 22/2021 mencabut beberapa peraturan sebelumnya, yakni: PP No. 19 Tahun 1999 tentang pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 21-25 PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi tentang Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup Dalam PP tersebut, diatur mengenai bentuk-bentuk persetujuan lingkungan dan mekanisme amdal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dan keterbukaan informasi terkait kegiatan usaha yang melibatkan persetujuan lingkungan juga diatur lebih lanjut dalam PP 22/2021.

Lihat    Download

Komitmen Investasi Hijau di Sejumlah Negara

Penulis:

Katadata Insight Center
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Investasi ESG mulai diterapkan oleh berbagai negara untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Dukungan ini juga diperkuat dengan payung aturan yang memadai.
Faktor Environmental, social, and governance (ESG) telah menjadi bagian penting dari keputusan investasi global. Investasi ESG semakin mendapat pengakuan yang semakin luas dari pembuat kebijakan, investor, dan publik karena mempromosikan praktik kerja dan operasi perusahaan yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai investasi ESG yang telah dijalankan oleh beberapa negara, salah satunya di Eropa. Investasi yang mengedepankan ESG bernilai US$ 14 miliar pada 2018. Angka ini bahkan meningkat sejak 2016 yang bernilai US$ 12 miliar. Hal ini disampaikan dalam laporan Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) 2018. Secara khusus, investor mulai menyadari bahwa faktor-faktor ESG berkontribusi pada efisiensi, produktivitas, manajemen risiko jangka panjang, dan peningkatan operasional. Studi yang dilakukan Asian Development Bank Institute menemukan bahwa Perusahaan Berbasis ESG di ASEAN lebih untung dibanding perusahaan Non-EGS. Oleh karenanya, beberapa negara menginisiasi peraturan yang lebih ramah terhadap investasi ESG.

Lihat    Download

1 2 3 6 Berikutnya › Terakhir »