BEBERAPA KRITIK HUKUM TERHADAP PERUBAHAN UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

Tahun Terbit:2020

Keterangan:

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah disahkan menjadi undang-undang (“Perubahan UU No. 4 Tahun 2009”) pada 12 Mei 2020 menuai catatan kritis dari banyak pihak. Catatan pertama datang dari proses pembentukan Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, serta usaha Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 untuk menyelaraskan materi muatannya dengan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (“RUU Cipta Kerja”) yang masih dibahas. Selain itu, secara substantif Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 juga menuai kritik. Dalam lembar kajian ini, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) akan melihat permasalahan dalam Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 baik secara formil maupun substantif. Secara substantif, ICEL akan memfokuskan pembahasan kepada isu: a) pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah; b) penetapan wilayah dan perizinan kegiatan pertambangan; c) pengawasan; d) pemulihan, termasuk reklamasi dan pasca tambang; serta e) penegakan hukum. Adapun dokumen Rancangan Undang-Undang yang digunakan pada analisis ini adalah dokumen RUU per tanggal 11 Mei 2020

 

Dokumen ini mengalami revisi dengan versi terupdate yang diupload per 8 Juni 2020 jam 10.30

Download

PELEMAHAN INSTRUMEN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RUU CIPTA KERJA

Tahun Terbit:2020

Keterangan:

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) yang disusun menggunakan pendekatan Omnibus Law mencoba menghimpun dan mengintegrasikan 79 undang-undang yang mayoritas berbeda prinsip satu dengan yang lainnya. Pendekatan Omnibus Law dipilih dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi.

Salah satu undang-undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Terdapat 30 pasal UU 32/2009 yang berubah, 17 pasal yang dihapus dan 1 pasal tambahan. Perubahan dan penghapusan pasal tersebut secara umum memberikan dampak negatif terhadap UU 32/2009 dan juga dalam pelaksanaan nantinya. Setidaknya ada 5 aspek yang pasti terdampak yaitu: perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan lingkungan (izin lingkungan dan AMDAL), akses informasi dan partisipasi publik, pengawasan dan penegakan hukum (pertanggungjawaban mutlak). Kelima aspek tersebut yang akan diuraikan berikut.

 

Versi Bahasa Inggris

Download

HUKUM DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM POROS PERCEPATAN INVESTASI: Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Tahun Terbit:2020

Keterangan:

Seri #1Kertas Kebijakan: HUKUM DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM POROS PERCEPATAN INVESTASI: Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

__

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyebutkan lima prioritas pemerintah pada periode kedua kepemimpinannya (2019-2024), yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan prioritas ketiga adalah menyusun omnibus law, yang dijelaskan oleh Presiden sebagai “undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa (puluhan) undang-undang.” Pada awalnya Presiden menyatakan bahwa ada dua omnibus law yang akan disusun, yakni Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK) dan Omnibus Law Pemberdayaan UMKM (PMUKM). Dalam berbagai kesempatan lainnya, Presiden menyatakan bahwa omnibus law diperlukan untuk mempercepat penerbitan regulasi yang mendorong kemudahan investasi. Hingga kertas kebijakan ini diluncurkan, Pemerintah setidaknya telah menyusun Rancangan Omnibus Law CLK. Sayangnya, proses pembuatan omnibus law tersebut sangat tertutup, bahkan naskahnya tidak dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah dalam keterangan resminya menyatakan baru akan memperhatikan masukan dan pertimbangan masyarakat ketika rancangan omnibus law disampaikan kepada DPR. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) berencana untuk mengawal proses pembahasan Omnibus Law CLK, salah satunya dengan meluncurkan seri kertas kebijakan. Kertas kebijakan ini dimaksudkan untuk merespons dan memberi masukan kepada para pengambil keputusan yang terlibat dalam penyusunan Omnibus Law CLK. Namun, mengingat ketiadaan naskah akademik dan rancangan Omnibus Law CLK resmi yang dapat diperoleh, basis informasi yang menjadi acuan dalam penyusunan kertas kebijakan ini (Seri 1) adalah pernyataan pejabat pemerintah di media, pemaparan pejabat kementerian dan lembaga dalam seminar/workshop tentang omnibus law, serta tren kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi sejak periode pertama hingga 15 Januari 2020

Download

Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi

Tahun Terbit:2019

Keterangan:

POLICY BRIEF 6: Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi | Permalink

__

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 hanya mengatur pada pertanggungjawaban perorangan dalam tindak pidana konservasi. Sementara itu, Dalam perkembangan kejahatan konservasi, peran korporasi makin terlihat, terlebih dengan dinamika modus yang ada. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk mengatur pertanggung- jawaban korporasi dalam kejahatan konservasi pada tingkat undang-undang. Pengaturan ini mencakup ruang lingkup korporasi, siapa yang dapat dijerat jika korporasi melakukan kejahatan konservasi, dan sanksi apa yang cocok untuk dijatuhkan dengan mempertimbangkan tujuan dari konservasi itu sendiri.

Permalink    Download

Penguatan Pemidanaan yang Sesuai dengan Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Tahun Terbit:2019

Keterangan:

POLICY BRIEF 5: Penguatan Pemidanaan yang Sesuai dengan Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati. | Permalink

__

Penguatan pemidanaan hendaknya mempertimbangkan tujuan konservasi yaitu pelestarian keanekaragaman hayati serta mempertimbangkan tren pemidanaan yang bergeser ke arah restorative justice dibandingkan hukuman pembalasan. Untuk itu, penguatan pemidanaan dapat dilakukan dengan strategi penuntutan sebagai kejahatan terorganisasi transnasional dengan nilai ekonomi tinggi, penggunaan sanksi yang berorientasi pemulihan, penggunaan pidana dengan instrumen hukum lain seperti perdata dan administrasi, perbaikan rumusan delik pidana secara normatif, dan penyusunan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines).

Permalink    Download

Perumusan Delik Pidana Konservasi yang Menjawab Kebutuhan Terkini

Tahun Terbit:2019

Keterangan:

POLICY BRIEF 4: Perumusan Delik Pidana Konservasi yang Menjawab Kebutuhan Terkini. | Permalink

__

Terdapat tiga permasalahan utama dari perumusan delik pidana konservasi dalam UU No. 5/1990 saat ini yang menjadi halangan dalam penegakan hukumnya, yaitu dari segi normatif perumusan delik, operasionalisasi delik materiil yang tidak jelas kriteria dampaknya, tindakan dalam perkembangan kejahatan konservasi yang tidak diatur sebagai delik, serta kondisi­kondisi dimana tindakan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana tetapi tidak masuk dalam pengecualian tindak pidana yang diatur dalam UU No.5/1990.

Permalink    Download

Perbaikan Regulasi Penetapan Status Perlindungan Spesies Guna Menjamin Urgensi Pengawetan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemanfaat

Tahun Terbit:2019

Keterangan:

POLICY BRIEF 3: Perbaikan Regulasi Penetapan Status Perlindungan Spesies Guna Menjamin Urgensi Pengawetan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemanfaat. | Permalink

__

Regulasi penetapan status perlindungan spesies memiliki konsekuensi tidak hanya bagi pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati, tetapi juga penegakan hukum atas kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi. Karena memiliki konsekuensi pidana, penetapan status perlindungan spesies juga berdampak pada kepastian hukum bagi masyarakat pemanfaat. Sayangnya, perubahan daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi yang terjadi sepanjang tahun 2018 mengabaikan regulasi yang ada. Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi yang berubah-ubah dalam tempo yang cepat secara reaktif, selain gagal dalam menjawab masalah urgensi pengawetan juga menimbulkan potensi kriminalisasi masyarakat pemanfaat. Maka perlu perbaikan regulasi penetapan status perlindungan spesies, mulai dari metode dan aspek yang dipertimbangkan, hingga spesifikasi ketentuan peralihan agar dalam penetapan perubahan yang mendatang polemik kepastian hukum tidak terjadi lagi.

Permalink    Download

Mengejar Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi

Tahun Terbit:2019

Keterangan:

POLICY BRIEF 2: Mengejar Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi. | Permalink

__

Pemulihan satwa dilindungi hasil dari tindak pidana membutuhkan biaya yang besar, mulai dari penyelamatan, pemeliharaan, reha­bilitasi, hingga pelepasliaran. Belum lagi biaya perbaikan kerugian ekologis lain yang timbul dari hilangnya satwa di habitat.  Biaya pemulihan ini tidak pernah ditanggung oleh pelaku kejahatan, me­ lainkan ditanggung Pemerintah dan lembaga konservasi. Hukum lingkungan Indonesia saat ini telah mengenal konsep pertanggung­ jawaban pemulihan atas akibat tindak pidana. Namun mekanisme ini tidak diakomodasi dalam No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No.5/1990). Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan terhadap UU No. 5 /1990 dengan mengatur ketentuan pertanggungjawaban pemulihan, baik melalui pidana tambahan, gugatan perdata atau sanksi administrasi agar penegakan hukum dapat memberikan keadilan pula pada spesies yang dilindungi. Sambil menunggu revisi UU No. 5/1990, strategi se­ mentara yang dapat dilaksanakan adalah uji coba instrumen hukum tentang pemulihan lain diluar UU No.5/1990 dengan segala keterbatasannya.

Permalink    Download

Menjerat Kejahatan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi sebagai Kejahatan Terorganisasi

Tahun Terbit:2019

Keterangan:

POLICY BRIEF 1: Menjerat Kejahatan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi sebagai Kejahatan Terorganisasi. | Permalink


Sudah bukan rahasia lagi bahwa perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan terorganisasi transnasional, namun penanganannya masih terkesan seperti kejahatan kecil yang terpisah­pisah. Guna menjerat kejahatan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi perlu strategi khusus seperti penggunaan instrumen tindak pidana pencucian uang, pengaturan kewenangan melakukan berbagai teknik penyidikan khusus, perumusan delik yang menjerat peran masing-masing anggota dalam kejahatan terorganisasi, pemberatan ancaman sanksi serta kerja sama transnasional dalam penegakan hukum.

Permalink    Download

RKUHP: Melemahkan Gakkum Pidana Lingkungan

Tahun Terbit:2019

Keterangan:

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan salah satu sarana dalam mendorong terciptanya pengelolaanlingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke-“khas”-an penegakan hukum pidanalingkungan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).
“Khas”-nya ketentuan pidana dalam UU 32/2009 seolah diabaikan dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Setidaknya hal ini dapat dilihat dalam RKUHP versi terakhir per 24September 2019yang masih menunjukan pelemahan terhadap UU 32/2009 dan bersifat absurd yang tentunya sulit untuk diimplementasikan.

Download

1 2 Berikutnya › Terakhir »