DUA ISU KRUSIAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU TERBARUKAN

Tahun Terbit: 2021

Keterangan:

Saat ini, Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) tengah dibahas di DPR. Adapun RUU EBT ini direncanakan dibentuk untuk memberikan kerangka hukum terkait penetapan kebijakan, pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan agar terstruktur dan terarah implementasinya dari skala nasional hingga daerah.Proyeksi yang ditetapkan kemudian adalah percepatan pengembangan EBT untuk menggantikan penggunaan energi fosil sebagai pasokan energi mayoritas untuk memenuhi kebutuhan industri dan pembangkit listrik. Artinya terdapat kehendak untuk menjadikan RUU EBT sebagai dokumen legal formal yang difungsikan untuk menjabarkan poin-poin pokok dalam upaya transisi menuju energi bersih.

Sekalipun begitu, melihat dari RUU dan Naskah Akademik versi 25 Januari 2021, masih terdapat beberapa permasalahan substantif dalam rancangannya. Adapun tulisan ini bertujuan untuk menelaah dan mengkritisi substansi dari RUU EBT serta Naskah Akademiknya, terutama untuk menjawab dua isu krusial dalam muatan RUU EBT versi 25 Januari 2021, yakni: 1) tidak adanya justifikasi atas dibutuhkannya pembangkit listrik tenaga nuklir saat ini, serta 2) tidak terjawabnya permasalahan dan kondisi aktual perencanaan dan pengelolaan energi secara keseluruhan.

Download

MEMAHAMI STRUKTUR PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Tahun Terbit: 2021

Keterangan:

SERI #9 SERI ANALISIS

Pada 21 Februari 2021, Pemerintah mengunggah seluruh Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja melalui laman Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Sekretariat Negara (https://jdih.setneg.go.id/Terbaru). Terdapat 49 (empat puluh sembilan)
peraturan yang di unggah, dan terdiri dari 45 (empat puluh lima) Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) Peraturan Presiden. Adapun
berdasarkan amanat Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang
Cipta Kerja wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Undang-Undang tersebut disahkan. Mengacu dari pasal tersebut, Pemerintah
tepat waktu dalam merampungkan seluruh peraturan pemerintah yang dimaksud, mengingat apabila melihat dari Peraturan Pemerintah yang
diunggah, hampir seluruhnya diundangkan pada 2 Februari 2021. Fenomena ini tentunya merupakan hal yang tidak biasa dari proses legislasi di Indonesia, dimana Pemerintah merampungkan 49 peraturan secara bersamaan dalam waktu yang sangat singkat, yakni 3 bulan.

Sekalipun begitu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melihat dari waktu pengundangan, pada 2 Februari 2021, hingga waktu
publikasi peraturan, pada 21 Februari 2021, memakan waktu yang cukup lama. Tidak hanya itu, berdasarkan penelusuran ICEL pada laman
Portal Resmi UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id/category/draft-rpp/), pada tanggal 3 Februari 2021 dan seterusnya terdapat
berbagai rancangan PP versi terbaru yang dipublikasikan. Namun, rancangan peraturan yang di unggah pada 3 Februari 2021, yang notabene setelah tanggal pengundangan, justru memiliki jumlah pasal yang berbeda dengan PP yang dipublikasikan pada 21 Februari 2021. Tentunya, proses ini sangat membingungkan masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, ICEL mencoba untuk memetakan struktur peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja, beserta
melihat peraturan apa saja yang saat ini berlaku yang terdampak dari Peraturan Pemerintah ini.

Download

Penyelesaian Keterlanjuran Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan Pasca UU Cipta Kerja

Tahun Terbit: 2020

Keterangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menambahkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013) yang mengatur mengenai penyelesaikan keterlanjuran kegiatan di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan bidang kehutanan dan/atau perizinan berusaha. Ketentuan semacam ini sudah pernah dimuat dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (PP 104/2015) dengan batas waktu penyelesaian keterlanjuran 1 tahun sejak berlakunya PP. Bahkan syarat yang dimuat dalam PP 104/2015 memuat batasan yang lebih ketat. Saat ini seharusnya usaha/kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan PP 104/2015 sudah dapat dikenai sanksi pidana.
Kebijakan dalam Pasal 110A dan 110B tersebut mengingatkan pada wacana amnesty sebagai solusi keterlanjuran penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan—yang dikenal dengan istilah forest amnesty.
Terinspirasi dari kebijakan tax amnesty, forest amnesty bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian, mengembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan serta kewajiban lainnya termasuk rehabilitasi hutan. Luasnya kebun sawit di areal hutan dan tingginya kontribusi positif kebun sawit bagi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat menjadi salah satu alasan munculnya wacana ini.
Terdapat beberapa catatan kontra atas kebijakan ini. Pertama, wacana forest amnesty atau wacana sejenis melupakan bahwa hutan seharusnya dilihat lebih dari sekadar sumber daya untuk dimanfaatkan karena terdapat eksternalitas lingkungan yang harus dipertimbangkan secara mendalam. Kedua, keterlanjuran dalam kawasan hutan yang memiliki tipologi berbeda-beda. Selain perbedaan dalam konteks lanskap, penyebab keterlanjuran seperti konflik kebijakan dengan kesengajaan merampok hutan perlu dibedakan penanganannya. Ketiga, terdapat potensi persoalan pengakuan hak kelola masyarakat yang bergantung pada hutan dengan pelanggaran oleh korporasi. Seharusnya, fokus
kebijakan diarahkan pada penguatan hak kelola masyarakat dan penyelesaian konflik tenurial. Keempat, alasan kepastian hukum seharusnya menjadi dasar Pemerintah untuk tidak mengeluarkan tindakan administratif di areal dengan kebijakan yang tumpang-tindih sebelum ada harmonisasi.

Download

URGENSI PARTISIPASI PUBLIK DALAM MENDORONG TRANSISI ENERGI YANG BERKEADILAN

Tahun Terbit: 2020

Keterangan:

Seri Analisis Transisi Energi #2

Pengelolaan energi telah dilihat sebagai satu aspek yang tidak berdiri sendiri, melainkan sangat berkaitan erat dengan berbagai aspek, seperti: perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sosial, pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, hingga pertahanan dan keamanan.

Melihat strategisnya peran dari pengelolaan energi ini, keterlibatan dari seluruh pihak dalam penyelenggaraannya menjadi sangat penting, termasuk dari masyarakat. Terlebih, saat ini Pemerintah Indonesia tengah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, yang pada akhirnya mendorong Indonesia untuk perlu beralih kepada energi terbarukan, khususnya di sektor ketenagalistrikan, dengan segera.

Hal ini dikarenakan sektor ketenagalistrikan merupakan penyumbang emisi terbesar pada sektor energi, yakni sebesar 175,6 juta ton CO2e atau 67% dari total emisi di sektor energi.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana ruang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan energi, secara lebih khusus dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan di Indonesia.

Download

Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup

Tahun Terbit: 2020

Keterangan:

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) memunculkan banyak permasalahan, salah satunya mengenai belum jelasnya agenda pembenahan yang didesain untuk penguatan pengawasan lingkungan hidup. Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) menempatkan pengawasan sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat preventif.1 Karenanya pengawasan lingkungan hidup dimaksudkan sebagai pengawasan ketaatan pelaku usaha baik terhadap izin lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala klasik yang mencakup antara lain: belum proporsionalnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang kompeten di seluruh Indonesia dibandingkan dengan jumlah kegiatan usaha yang harus diawasi, minimnya data dan riwayat kepatuhan pelaku usaha sebagai
basis dilakukan pengawasan serta belum optimalnya manajemen sistem informasi lingkungan hidup untuk pengawasan, dan belum optimalnya mekanisme akuntabilitas pengawasan lingkungan hidup. Masalah-masalah ini membuat pengawasan lingkungan hidup belum optimal mendorong penaatan dan, lebih mendasar lagi, belum mampu menegakkan peraturan lingkungan hidup apalagi menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Download

Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup

Tahun Terbit: 2020

Keterangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) yang baru saja disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu membawa berbagai perubahan terhadap beberapa undang-undang, salah satunya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Ketentuan terkait sanksi merupakan salah satu ketentuan yang memiliki perubahan cukup signifikan, termasuk sanksi administratif. Hal menarik dalam perubahan UU No. 32 Tahun 2009 pada UU Cipta Kerja adalah adanya penambahan jenis sanksi administratif, yakni denda administratif. Denda administratif ini sendiri sebelumnya dikenal sebagai denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.1 Selain itu, Naskah Akademik UU Cipta Kerja menyampaikan bahwa secara konsep, UU Cipta Kerja ingin mengedepankan pengenaan sanksi administratif
terlebih dahulu, untuk selanjutnya terhadap beberapa tindakan tertentu akan dikenakan sanksi pidana. Sayangnya, tidak terlihat secara jelas dalam UU Cipta Kerja bagaimana cara mendayagunakan atau mengoptimalkan sanksi administratif lingkungan hidup untuk mencapai ketaatan tersebut.
Tulisan singkat ini bermaksud untuk mengkaji terkait dengan bagaimana sebaiknya sanksi administratif didayagunakan untuk meningkatkan ketaatan. Belajar dari praktik di masa lampau, implementasi sanksi administratif lingkungan hidup tidak secara efektif dapat mendorong ketaatan serta memulihkan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan ada baik dari kelemahan di tataran konsep maupun di tataran praktik. Sayangnya, UU Cipta Kerja tidak melakukan pembenahan dan menjawab kelemahan-kelemahan tersebut.

Download

PROBLEMA TRANSISI ENERGI DI INDONESIA: ANTARA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

Tahun Terbit: 2020

Keterangan:

Seri Analisis Transisi Energi #1
*Seri analisis ini juga sudah terbit di: http://kaukus-ekonomi-hijau.openparliament.id/id dan dengan beberapa pembaharuan.

Penggunaan energi fosil yang selama ini menjadi tumpuan dunia telah terbukti berkontribusi mempercepat laju pemanasan global. Laporan khusus dari Interngovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2018 bahkan dengan tegas menyatakan perlu dilakukan transformasi energi secara cepat dan besar untuk mencegah kenaikan suhu bumi di tingkan 1,5˚C. Untuk membatasi kenaikan suhu tersebut, setidaknya perlu penurunan emisi tahunan mencapai 25-30 GtCO2e/tahun dan sektor energi memiliki peranan penting dalam penurunan emisi tersebut. Transisi energi ke energi terbarukan serta melakukan efisiensi energi perlu dilakukan dengan cepat.

Semangat transisi energi ini kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai dokumen kebijakan dan perencanaan energi. Salah satunya, dalam Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan pengembangan minimal 23% energi baru dan terbarukan pada 2025. Sayangnya, di berbagai kebijakan Indonesia terminologi ‘energi baru dan terbarukan’ kerap dipergunakan sebagai satu kesatuan. Pada akhirnya, banyak pihak menerjemahkan bahwa energi baru dan terbarukan merupakan tumpuan energi masa depan Indonesia. Padahal, energi baru dan energi terbarukan merupakan dua hal yang berbeda, salah satunya ketika ditinjau dari segi dampak lingkungan dan kesehatan.
[…]

Download

Catatan Kritis Memperingati 5 tahun Berlakunya Paris Agreement: Refleksi Singkat Arah Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia

Keterangan:

Pada dasarnya, Persetujuan Paris merupakan tonggak penting dalam isu perubahan iklim dunia mengingat posisinya sebagai perjanjian internasional pertama yang merincikan UNFCCC dengan kekuatan hukum yang mengikat dan berhasil membawa seluruh negara untuk mencapai tujuan bersama dengan melakukan upaya ambisius guna memerangi perubahan iklim dan beradaptasi terhadap dampaknya.

Lebih lanjut, Perjanjian Paris memberikan tanggung jawab kepada negara pihak untuk menyusun Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu kewajiban negara-negara pihak untuk menyusun rencana penurunan emisi yang spesifik, yang dapat dihitung dengan rentang waktu yang jelas secara nasional.

Indonesia sendiri telah meratifikasi Perjanjian Paris pada 22 April 2016 melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 serta menyusun dan mengomunikasikan NDC pertamanya pada November 2016.

Download

Analisis Hukum Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Lindung

Keterangan:

Food estate adalah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di lahan yang luas. Program ini diproyeksikan sebagai suatu moda produksi terobosan yang diimplementasikan dengan tujuan demi terpenuhinya kebutuhan pangan Indonesia. Sekalipun begitu, pembangunan lumbung pangan nasional sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam RPJMN 2014-2019 rencana tersebut sudah termuat. Baru pada tahun 2020 pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan wacana pembangunan food estate sebagai respon dari peringatan krisis pangan akibat Pandemi COVID-19. Selain di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, food estate turut direncanakan untuk dibangun di berbagai provinsi lainnya seperti Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua.

Namun, implementasi kebijakan food estate tentunya tidak lepas dari berbagai catatan dan kekhawatiran akan dampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Selain kritik terhadap penggunaan kawasan hutan lindung, penggunaan lahan bekas Proyek Lahan Gambut (PLG) era Presiden Soeharto juga menuai kritik. Perencanaan food estate yang menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Cepat (KLHS dengan Metode Cepat) juga dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Ditambah dengan alih fungsi kawasan hutan lindung sebagai lahan food estate, tentunya kebijakan ini perlu dikritisi lebih lanjut.

Tulisan ini hendak memberikan berbagai catatan atas kebijakan tersebut dari perspektif hukum lingkungan.

Download

Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam Amdal

Tahun Terbit: 2020

Keterangan:

Seri Analisis #5

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memuat berbagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Salah 1satu implikasi dari perubahan UU No. 32 Tahun 2009 dalam UU Cipta Kerja adalah berkurangnya partisipasi publik secara signifikan. Degradasi partisipasi publik setidaknya terlihat dari beberapa indikasi, yaitu: penyempitan masyarakat yang wajib dilibatkan dalam penyusunan Amdal dan penghapusan Komisi Penilai Amdal yang sebelumnya merupakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penilaian Amdal.Pentingnya partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup mendapatkan momentum pengakuan dan perlindungan dalam Deklarasi Rio 1992, khususnya dalam Prinsip 10.
Tulisan ini akan menjabarkan implikasi deteriorasi pengaturan partisipasi publik dalam Amdal pada ketentuan UU Cipta Kerja dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPP PPLH), serta implikasi dan evaluasinya ditinjau dari konsepsi ideal partisipasi publik dengan berkaca pada kaidah umum aturan yang berlaku, serta praktik pengaturan di negara lain mengenai bagaimana partisipasi publik dikonsepsikan dan diimplementasikan dalam proses pengkajian lingkungan

Download

1 2 3 4 Berikutnya › Terakhir »