ICEL

ICEL

Publikasi » Kertas Kebijakan

RKUHP: Melemahkan Gakkum Pidana Lingkungan

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan salah satu sarana dalam mendorong terciptanya pengelolaanlingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke-“khas”-an penegakan hukum pidanalingkungan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).
“Khas”-nya ketentuan pidana dalam UU 32/2009 seolah diabaikan dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Setidaknya hal ini dapat dilihat dalam RKUHP versi terakhir per 24September 2019yang masih menunjukan pelemahan terhadap UU 32/2009 dan bersifat absurd yang tentunya sulit untuk diimplementasikan.

Lihat    Download

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:

Keterangan:

Lihat    Download

Kerangka Hukum Perdagangan Limbah Plastik: Pengaturan Global dan Nasional

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

Pasca penerapan pembatasan impor limbah plastik yang diberlakukan Cina, perdagangan limbah plastik merupakan gejala yang semakin kerap mengemuka di Asia Tenggara. Kertas Kebijakan ini dibuat untuk membantu navigasi bagi praktisi dalam memahami aturan hukum yang relevan dengan perdagangan limbah plastik lintas batas. Dalam lembar informasi ini, aturan hukum di tingkat global dan nasional akan dideskripsikan dan analisis akan difokuskan pada celah hukum yang ada. Dari analisis celah hukum tersebut, kertas kebijakan ini merumuskan beberapa rekomendasi, baik dalam kebijakan implementasi aturan hukum yang telah ada, maupun perbaikan aturan hukumnya sendiri.

Lihat    Download

PermenLHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (“PermenLHK 15/2019”)

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

“Pada akhir April lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya meluncurkan sebuah peraturan yang telah lama ditunggu-tunggu. PermenLHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (“PermenLHK 15/2015”) merupakan peraturan yang memutakhirkan baku mutu emisi untuk pembangkit listrik tenaga termal. Peraturan ini memiliki nilai yang sangat penting karena akan mempengaruhi keekonomian berbagai alteratif sumber energi dan pada akhirnya menentukan lanskap ketenagalistrikan kita. Apa saja hal baru yang diatur dalam peraturan ini? Lihat ringkasan yang kami buat di sini.”

Lihat    Download

2 Tahun Pelaksanaan Lisensi FLEGT, Kredibilitas dan Akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Harus Ditingkatkan

Tahun Terbit:2018
Instansi yang Dituju:

-

Rekomendasi:

Keterangan:

Lihat    Download

Urgensi Peraturan Khusus Mengenai Baku Mutu Pembuangan Air Limbah PLTU Batubara ke Laut

Tahun Terbit:2018
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

Meningkatnya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara yang direncanakan untuk dibangun mengakibatkan meningkatnya potensi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut yang ditimbulkan kegiatan tersebut. Untuk itu,dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk mengendalikan kegiatan PLTU Batubara sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem pesisir dan laut.

Lihat    Download

Analisis Perbandingan Baku Mutu Emisi yang Diusulkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara di Indonesia

Tahun Terbit:2018
Instansi yang Dituju:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Rekomendasi:
Keterangan:

Kami bersama dengan Center for Science & Environment India menyampaikan kembali usulan kami kepada KLHK terkait dengan penormaan baku mutu emisi untuk PLTU Batubara. Sejak 2017, ICEL telah secara aktif mengadvokasi kebijakan ini mengingat kontribusi sektor ketenagalistrikan terhadap beban emisi udara kita yang akan melonjak tajam dengan masifnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasiskan bahan bakar fosil. Usulan yang kami sampaikan kali ini bertujuan untuk memberikan jalan tengah yang rasional antara usulan BME yang diajukan KLHK dengan usulan selanjutnya yang diusung ESDM. Analisis perbedaan beban emisi antara usulan KLHK dan ESDM menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam hal potensi penurunan beban emisi yang mampu dilakukan oleh kedua baku mutu emisi. Kami mendorong KLHK untuk mengambil keputusan yang berbasiskan bukti ilmiah, dengan mempertimbangkan semua analisis yang ada, termasuk input yang kami sampaikan ini.

Lihat    Download

Kertas Posisi Pokja Konservasi Terhadap RUU KSDAHE

Tahun Terbit:2018
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

Lihat    Download

Memperkuat Penaatan dan Penegakan Hukum Administrasi

Tahun Terbit:2017
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

Lihat    Download

Mendorong Keterbukaan Informasi Proaktif oleh BLHD

Tahun Terbit:2015
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

Lihat    Download

1 2 Next › Last »