Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Keterangan: 

POLICY BRIEF 6: Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi | Permalink

__

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 hanya mengatur pada pertanggungjawaban perorangan dalam tindak pidana konservasi. Sementara itu, Dalam perkembangan kejahatan konservasi, peran korporasi makin terlihat, terlebih dengan dinamika modus yang ada. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk mengatur pertanggung- jawaban korporasi dalam kejahatan konservasi pada tingkat undang-undang. Pengaturan ini mencakup ruang lingkup korporasi, siapa yang dapat dijerat jika korporasi melakukan kejahatan konservasi, dan sanksi apa yang cocok untuk dijatuhkan dengan mempertimbangkan tujuan dari konservasi itu sendiri.

Permalink    Download

Penguatan Pemidanaan yang Sesuai dengan Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Keterangan: 

POLICY BRIEF 5: Penguatan Pemidanaan yang Sesuai dengan Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati. | Permalink

__

Penguatan pemidanaan hendaknya mempertimbangkan tujuan konservasi yaitu pelestarian keanekaragaman hayati serta mempertimbangkan tren pemidanaan yang bergeser ke arah restorative justice dibandingkan hukuman pembalasan. Untuk itu, penguatan pemidanaan dapat dilakukan dengan strategi penuntutan sebagai kejahatan terorganisasi transnasional dengan nilai ekonomi tinggi, penggunaan sanksi yang berorientasi pemulihan, penggunaan pidana dengan instrumen hukum lain seperti perdata dan administrasi, perbaikan rumusan delik pidana secara normatif, dan penyusunan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines).

Permalink    Download

Perumusan Delik Pidana Konservasi yang Menjawab Kebutuhan Terkini

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Keterangan: 

POLICY BRIEF 4: Perumusan Delik Pidana Konservasi yang Menjawab Kebutuhan Terkini. | Permalink

__

Terdapat tiga permasalahan utama dari perumusan delik pidana konservasi dalam UU No. 5/1990 saat ini yang menjadi halangan dalam penegakan hukumnya, yaitu dari segi normatif perumusan delik, operasionalisasi delik materiil yang tidak jelas kriteria dampaknya, tindakan dalam perkembangan kejahatan konservasi yang tidak diatur sebagai delik, serta kondisi­kondisi dimana tindakan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana tetapi tidak masuk dalam pengecualian tindak pidana yang diatur dalam UU No.5/1990.

Permalink    Download

Perbaikan Regulasi Penetapan Status Perlindungan Spesies Guna Menjamin Urgensi Pengawetan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemanfaat

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Keterangan: 

POLICY BRIEF 3: Perbaikan Regulasi Penetapan Status Perlindungan Spesies Guna Menjamin Urgensi Pengawetan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemanfaat. | Permalink

__

Regulasi penetapan status perlindungan spesies memiliki konsekuensi tidak hanya bagi pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati, tetapi juga penegakan hukum atas kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi. Karena memiliki konsekuensi pidana, penetapan status perlindungan spesies juga berdampak pada kepastian hukum bagi masyarakat pemanfaat. Sayangnya, perubahan daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi yang terjadi sepanjang tahun 2018 mengabaikan regulasi yang ada. Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi yang berubah-ubah dalam tempo yang cepat secara reaktif, selain gagal dalam menjawab masalah urgensi pengawetan juga menimbulkan potensi kriminalisasi masyarakat pemanfaat. Maka perlu perbaikan regulasi penetapan status perlindungan spesies, mulai dari metode dan aspek yang dipertimbangkan, hingga spesifikasi ketentuan peralihan agar dalam penetapan perubahan yang mendatang polemik kepastian hukum tidak terjadi lagi.

Permalink    Download

Mengejar Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Keterangan: 

POLICY BRIEF 2: Mengejar Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi. | Permalink

__

Pemulihan satwa dilindungi hasil dari tindak pidana membutuhkan biaya yang besar, mulai dari penyelamatan, pemeliharaan, reha­bilitasi, hingga pelepasliaran. Belum lagi biaya perbaikan kerugian ekologis lain yang timbul dari hilangnya satwa di habitat.  Biaya pemulihan ini tidak pernah ditanggung oleh pelaku kejahatan, me­ lainkan ditanggung Pemerintah dan lembaga konservasi. Hukum lingkungan Indonesia saat ini telah mengenal konsep pertanggung­ jawaban pemulihan atas akibat tindak pidana. Namun mekanisme ini tidak diakomodasi dalam No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No.5/1990). Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan terhadap UU No. 5 /1990 dengan mengatur ketentuan pertanggungjawaban pemulihan, baik melalui pidana tambahan, gugatan perdata atau sanksi administrasi agar penegakan hukum dapat memberikan keadilan pula pada spesies yang dilindungi. Sambil menunggu revisi UU No. 5/1990, strategi se­ mentara yang dapat dilaksanakan adalah uji coba instrumen hukum tentang pemulihan lain diluar UU No.5/1990 dengan segala keterbatasannya.

Permalink    Download

Menjerat Kejahatan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi sebagai Kejahatan Terorganisasi

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Keterangan: 

POLICY BRIEF 1: Menjerat Kejahatan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi sebagai Kejahatan Terorganisasi. | Permalink


Sudah bukan rahasia lagi bahwa perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan terorganisasi transnasional, namun penanganannya masih terkesan seperti kejahatan kecil yang terpisah­pisah. Guna menjerat kejahatan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi perlu strategi khusus seperti penggunaan instrumen tindak pidana pencucian uang, pengaturan kewenangan melakukan berbagai teknik penyidikan khusus, perumusan delik yang menjerat peran masing-masing anggota dalam kejahatan terorganisasi, pemberatan ancaman sanksi serta kerja sama transnasional dalam penegakan hukum.

Permalink    Download

RKUHP: Melemahkan Gakkum Pidana Lingkungan

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Keterangan: 

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan salah satu sarana dalam mendorong terciptanya pengelolaanlingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke-“khas”-an penegakan hukum pidanalingkungan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).
“Khas”-nya ketentuan pidana dalam UU 32/2009 seolah diabaikan dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Setidaknya hal ini dapat dilihat dalam RKUHP versi terakhir per 24September 2019yang masih menunjukan pelemahan terhadap UU 32/2009 dan bersifat absurd yang tentunya sulit untuk diimplementasikan.

Permalink    Download

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Keterangan: 

Permalink    Download

Kerangka Hukum Perdagangan Limbah Plastik: Pengaturan Global dan Nasional

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Keterangan: 

Pasca penerapan pembatasan impor limbah plastik yang diberlakukan Cina, perdagangan limbah plastik merupakan gejala yang semakin kerap mengemuka di Asia Tenggara. Kertas Kebijakan ini dibuat untuk membantu navigasi bagi praktisi dalam memahami aturan hukum yang relevan dengan perdagangan limbah plastik lintas batas. Dalam lembar informasi ini, aturan hukum di tingkat global dan nasional akan dideskripsikan dan analisis akan difokuskan pada celah hukum yang ada. Dari analisis celah hukum tersebut, kertas kebijakan ini merumuskan beberapa rekomendasi, baik dalam kebijakan implementasi aturan hukum yang telah ada, maupun perbaikan aturan hukumnya sendiri.

Permalink    Download

PermenLHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (“PermenLHK 15/2019”)

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Keterangan: 

“Pada akhir April lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya meluncurkan sebuah peraturan yang telah lama ditunggu-tunggu. PermenLHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (“PermenLHK 15/2015”) merupakan peraturan yang memutakhirkan baku mutu emisi untuk pembangkit listrik tenaga termal. Peraturan ini memiliki nilai yang sangat penting karena akan mempengaruhi keekonomian berbagai alteratif sumber energi dan pada akhirnya menentukan lanskap ketenagalistrikan kita. Apa saja hal baru yang diatur dalam peraturan ini? Lihat ringkasan yang kami buat di sini.”

Permalink    Download

1 2 Next › Last »
Close Menu