RANGKUMAN PERJALANAN GUGATAN WARGA NEGARA TENTANG POLUSI UDARA JAKARTA PADA TAHUN 2020

Penulis:

Bella Nathania
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Lembar informasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan advokasi pemulihan udara Jakarta dari bulan Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 sebagai lanjutan terhadap lembar informasi yang telah disusun pada tahun 2019 yang menceritakan perjalanan gugatan pada tahun 2019. Dua tahun sudah berlalu sejak pertama kali Gerakan IBUKOTA menyerahkan notifikasi kepada tujuh pejabat pemerintah pada tanggal 5 Desember 2018. Akan tetapi, sampai dengan dituliskannya rangkuman perjalanan ini, gugatan warga negara tentang polusi udara Jakarta dengan nomor perkara 374/PDT.G/LH/2019 belum kunjung juga diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Jakarta Pusat.

Lihat    Download

MEMAHAMI STRUKTUR PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

SERI #9 SERI ANALISIS

Pada 21 Februari 2021, Pemerintah mengunggah seluruh Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja melalui laman Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Sekretariat Negara (https://jdih.setneg.go.id/Terbaru). Terdapat 49 (empat puluh sembilan)
peraturan yang di unggah, dan terdiri dari 45 (empat puluh lima) Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) Peraturan Presiden. Adapun
berdasarkan amanat Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang
Cipta Kerja wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Undang-Undang tersebut disahkan. Mengacu dari pasal tersebut, Pemerintah
tepat waktu dalam merampungkan seluruh peraturan pemerintah yang dimaksud, mengingat apabila melihat dari Peraturan Pemerintah yang
diunggah, hampir seluruhnya diundangkan pada 2 Februari 2021. Fenomena ini tentunya merupakan hal yang tidak biasa dari proses legislasi di Indonesia, dimana Pemerintah merampungkan 49 peraturan secara bersamaan dalam waktu yang sangat singkat, yakni 3 bulan.

Sekalipun begitu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melihat dari waktu pengundangan, pada 2 Februari 2021, hingga waktu
publikasi peraturan, pada 21 Februari 2021, memakan waktu yang cukup lama. Tidak hanya itu, berdasarkan penelusuran ICEL pada laman
Portal Resmi UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id/category/draft-rpp/), pada tanggal 3 Februari 2021 dan seterusnya terdapat
berbagai rancangan PP versi terbaru yang dipublikasikan. Namun, rancangan peraturan yang di unggah pada 3 Februari 2021, yang notabene setelah tanggal pengundangan, justru memiliki jumlah pasal yang berbeda dengan PP yang dipublikasikan pada 21 Februari 2021. Tentunya, proses ini sangat membingungkan masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, ICEL mencoba untuk memetakan struktur peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja, beserta
melihat peraturan apa saja yang saat ini berlaku yang terdampak dari Peraturan Pemerintah ini.

Lihat    Download

Penyelesaian Keterlanjuran Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan Pasca UU Cipta Kerja

Penulis:

Adrianus Eryan
Difa Shafira

Keterangan:

Seri Analisis #8

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menambahkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013) yang mengatur mengenai penyelesaikan keterlanjuran kegiatan di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan bidang kehutanan dan/atau perizinan berusaha. Ketentuan semacam ini sudah pernah dimuat dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (PP 104/2015) dengan batas waktu penyelesaian keterlanjuran 1 tahun sejak berlakunya PP. Bahkan syarat yang dimuat dalam PP 104/2015 memuat batasan yang lebih ketat. Saat ini seharusnya usaha/kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan PP 104/2015 sudah dapat dikenai sanksi pidana.[…]

Lihat    Download

URGENSI PARTISIPASI PUBLIK DALAM MENDORONG TRANSISI ENERGI YANG BERKEADILAN

Penulis:

Grita Anindarini

Keterangan:

Seri Analisis Transisi Energi #2

Pengelolaan energi telah dilihat sebagai satu aspek yang tidak berdiri sendiri, melainkan sangat berkaitan erat dengan berbagai aspek, seperti: perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan sosial, pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, hingga pertahanan dan keamanan.

Melihat strategisnya peran dari pengelolaan energi ini, keterlibatan dari seluruh pihak dalam penyelenggaraannya menjadi sangat penting, termasuk dari masyarakat. Terlebih, saat ini Pemerintah Indonesia tengah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, yang pada akhirnya mendorong Indonesia untuk perlu beralih kepada energi terbarukan, khususnya di sektor ketenagalistrikan, dengan segera.

Hal ini dikarenakan sektor ketenagalistrikan merupakan penyumbang emisi terbesar pada sektor energi, yakni sebesar 175,6 juta ton CO2e atau 67% dari total emisi di sektor energi.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana ruang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan energi, secara lebih khusus dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan di Indonesia.

Lihat    Download

Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup

Penulis:

Isna Fatimah

Keterangan:

Seri Analisis #7

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) memunculkan banyak permasalahan, salah satunya mengenai belum jelasnya agenda pembenahan yang didesain untuk penguatan pengawasan lingkungan hidup. Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) menempatkan pengawasan sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat preventif. Karenanya pengawasan lingkungan hidup dimaksudkan sebagai pengawasan ketaatan pelaku usaha baik terhadap izin lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.[…]

Lihat    Download

Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup

Penulis:

Grita Anindarini W.

Keterangan:

Seri Analisis #6

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) yang baru saja disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu membawa berbagai perubahan terhadap beberapa undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Ketentuan terkait sanksi merupakan salah satu ketentuan yang memiliki perubahan cukup signifikan, termasuk sanksi administratif. Hal menarik dalam perubahan UU No. 32 Tahun 2009 pada UU Cipta Kerja adalah adanya penambahan jenis sanksi administratif, yakni denda administratif. Denda administratif ini sendiri sebelumnya dikenal sebagai denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.[…]

Lihat    Download

PROBLEMA TRANSISI ENERGI DI INDONESIA: ANTARA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

Penulis:

Grita Anindarini

Keterangan:

Seri Analisis Transisi Energi #1
*Seri analisis ini juga sudah terbit di: http://kaukus-ekonomi-hijau.openparliament.id/id dan dengan beberapa pembaharuan.

Penggunaan energi fosil yang selama ini menjadi tumpuan dunia telah terbukti berkontribusi mempercepat laju pemanasan global. Laporan khusus dari Interngovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2018 bahkan dengan tegas menyatakan perlu dilakukan transformasi energi secara cepat dan besar untuk mencegah kenaikan suhu bumi di tingkan 1,5˚C. Untuk membatasi kenaikan suhu tersebut, setidaknya perlu penurunan emisi tahunan mencapai 25-30 GtCO2e/tahun dan sektor energi memiliki peranan penting dalam penurunan emisi tersebut. Transisi energi ke energi terbarukan serta melakukan efisiensi energi perlu dilakukan dengan cepat.

Semangat transisi energi ini kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai dokumen kebijakan dan perencanaan energi. Salah satunya, dalam Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan pengembangan minimal 23% energi baru dan terbarukan pada 2025. Sayangnya, di berbagai kebijakan Indonesia terminologi ‘energi baru dan terbarukan’ kerap dipergunakan sebagai satu kesatuan. Pada akhirnya, banyak pihak menerjemahkan bahwa energi baru dan terbarukan merupakan tumpuan energi masa depan Indonesia. Padahal, energi baru dan energi terbarukan merupakan dua hal yang berbeda, salah satunya ketika ditinjau dari segi dampak lingkungan dan kesehatan.
[…]

Lihat    Download

Catatan Kritis Memperingati 5 tahun Berlakunya Paris Agreement: Refleksi Singkat Arah Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia

Penulis:

Etheldreda E.L.T Wongkar
Marsya Mutmainah
Grita Anindarini

Keterangan:

Seri Analisis Kebijakan Keadilan Iklim


Pada dasarnya, Persetujuan Paris merupakan tonggak penting dalam isu perubahan iklim dunia mengingat posisinya sebagai perjanjian internasional pertama yang merincikan UNFCCC dengan kekuatan hukum yang mengikat dan berhasil membawa seluruh negara untuk mencapai tujuan bersama dengan melakukan upaya ambisius guna memerangi perubahan iklim dan beradaptasi terhadap dampaknya.

Lebih lanjut, Perjanjian Paris memberikan tanggung jawab kepada negara pihak untuk menyusun Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu kewajiban negara-negara pihak untuk menyusun rencana penurunan emisi yang spesifik, yang dapat dihitung dengan rentang waktu yang jelas secara nasional.

Indonesia sendiri telah meratifikasi Perjanjian Paris pada 22 April 2016 melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 serta menyusun dan mengomunikasikan NDC pertamanya pada November 2016.[…]

Lihat    Download

MENGENAL PENGATURAN REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN DALAM PP NO. 26 TAHUN 2020

Penulis:

ADRIANUS ERYAN

Keterangan:

Pada tanggal 20 Mei 2020, pemerintah menerbitkan PP No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (PP RRH). PP ini mencabut PP No. 76 Tahun 2008 yang mengatur ketentuan yang sama(PP RRH lama).

Meskipun demikian, peraturan pelaksana dari PP76 Tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku. PPRRH merupakan amanat dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang mengatur bahwa rehabilitasi dan reklamasi hutan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
Lembar informasi ini akan mengulas ketentuan dalam PP RRH dengan berfokus pada ketentuan-ketentuan baru yang diatur dan perbedaannya dengan PP RRH lama. Adapun hal-hal yang menjadi fokus pembahasan meliputi: a) Ruang lingkup pembahasan PP RRH; b) Pembagian kewenangan; c) Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan; d) Tujuan rehabilitasi hutan dan lahan; e) peran serta masyarakat; f) insentif; g)pendanaan; dan h) sanksi administratif.

Lihat    Download

Meninjau Kembali Capaian Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penulis:

Astrid Debora

Lihat    Download

1 2 3 Berikutnya › Terakhir »