ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Putusan PN Meulaboh PT Kalista Alam Melawan KLHK: Upaya Sistematis Menggagalkan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung

Jumat, 4 Mei 2018 – Keadilan lingkungan hidup lagi-lagi diciderai oleh upaya sistematis yang lahir dalam wujud putusan pengadilan. Putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada Kamis, 12 April 2018 (Putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN Mbo) dalam sengketa antara PT Kalista Alam melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dkk. Berdampak pada tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup atas lahan seluas 1000 Ha sebagai pelaksanaan Putusan terkait kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) KLHK melawan PT Kalista Alam (Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO; Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA; Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/Pdt/2015 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/PDT/2015/Putusan Sebelumnya).

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyayangkan Putusan terbaru ini karena membentuk preseden buruk bagi pelaksanaan eksekusi dalam perkara Karhutla, berupa:

  1. Adanya upaya pemutihan tanggung jawab oleh PT Kalista Alam yang telah diputuskan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Gugatan PT Kalista Alam patut diduga sebagai bentuk perlawanan terhadap eksekusi. PT Kalista Alam dalam gugatannya mendalilkan bahwa sebagian dari wilayah yang digugat KLHK tidak berada dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU)-nya. Namun, dalam tuntutannya PT Kalista Alam justru meminta agar terlepas dari seluruh tanggung jawab kerugian lingkungan hidup di wilayah HGU-nya. Alih-alih mengklarifikasi luasan yang harus ia pertanggungjawabkan, PT Kalista Alam justru menggunakan mekanisme ini untuk lepas dari seluruh tanggung jawab atas Putusan Sebelumnya. Jadi ini merupakan upaya terselubung yang diamini oleh Majelis Hakim.

2. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hokum pada perkara ini yang mengakibatkan tercorengnya kewibawaan pengadilan.

Melalui perkara ini, Majelis Hakim telah membebaskan segala tanggung jawab PT Kalista Alam dengan menganulir putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Padahal suatu perlawanan eksekusi tidak dapat menahan dilaksakannya eksekusi Putusan Sebelumnya ataupun menganulir seluruh titel eksekutorial Putusan Sebelumnya yang sudah inkracht. Dengan menganulir seluruh titel eksekutorial Putusan MA, hakim mengabaikan fakta bahwa benar telah terjadi kebakaran di wilayah konsesi PT.Kalista Alam

 

Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas Putusan PN Meulaboh bermaksud menggagalkan pelaksanaan eksekusi Putusan Sebelumnya, alih-alih menegakkan hukum seadil-adilnya. Bukan kali ini saja PT. Kalista Alam berusaha menunda eksekusi putusan, di tahun 2016 dan 2017 pun PT.  Kalista Alam juga berusaha menunda pelaksanaan putusan dengan memohon penetapan penundaan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua PN Meulaboh.

Oleh karena itu, demi menegakkan kewibawaan lembaga pengadilan, ICEL meminta kepada Mahkamah Agung RI untuk segera:

  1. Memeriksa Majelis Hakim dalam perkara ini untuk membuktikan apakah terdapat indikasi pelanggaran kode etik perilaku hakim;
  2. Mencopot dan mengganti Ketua PN Meulaboh karena terbukti telah menghambat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini; dan
  3. Mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini karena telah berkekuatan hukum tetap.

 

-selesai-

 

Narahubung:

Henri Subagiyo (081585741001)

Rika Fajrini (08112028925)