#

Merefleksikan Perkembangan Hukum Lingkungan dalam Mendorong Tindakan Kolektif untuk Menanggulangi Permasalahan Lingkungan

5 Juni merupakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Namun, peringatan di tahun 2022 kali ini spesial karena sekaligus memperingati pertama kalinya negara-negara di dunia berkumpul untuk membahas permasalahan lingkungan di tahun 1972, hingga akhirnya melahirkan Deklarasi Stockholm dan United Nations Environment Programme (UNEP). Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini adalah “Only One Earth” yang mengadvokasikan transformasi lingkungan dalam skala global. Elizabeth Fisher, Professor Hukum Lingkungan dari Universitas Oxford pernah menyatakan bahwa, “Permasalah lingkungan memiliki dimensi sosial-politik, tapi juga merupakan masalah nyata yang membutuhkan respon kolektif. Hukum adalah media yang paling sah dan stabil untuk mendorong tindakan kolektif tersebut.” Satu pabrik dapat memutuskan untuk mengurangi polusi dengan konsekuensi meningkatkan biaya produksi, tetapi jika pabrik lain tidak mengikutinya maka permasalahan lingkungan akan tetap ada, bahkan turut merugikan pabrik yang mengurangi polusi tadi.

Tindakan kolektif menanggulangi permasalahan lingkungan berlandaskan hukum menjadi sangat relevan untuk tetap didorong dan dilaksanakan. Hukum dapat turut mendorong dan menjamin terciptanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi umat manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia. Untuk pencapaian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, memastikan tercapainya hak masyarakat atas informasi, partisipasi, dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam tentunya merupakan hal yang sangat penting.

Adanya hukum lingkungan yang kuat dan dengan tegas dilaksanakan dapat turut mendorong tindakan kolektif untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Setelah setengah abad berjalan pasca Deklarasi Stockholm, bagaimana dengan kondisi lingkungan hidup dan hukum lingkungan kita sekarang?

Catatan Awal Tahun 2022 ICEL menunjukan bahwa saat ini hukum lingkungan berada dalam kondisi yang dinamis. Hingga saat ini,  terdapat berbagai peraturan dan kebijakan, utamanya yang terkait dengan proyek strategis nasional, mendegradasi ruang dan kualitas hak akses masyarakat sebagai kunci dari perwujudan upaya kolektif terhadap lingkungan hidup. Sekalipun memang perkembangan di berbagai aspek terus ditemukan.

Beberapa catatan penting adalah legislasi yang memberikan dampak terhadap pelonggaran instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta hak akses masyarakat. Seperti Revisi UU Minerba yang melonggarkan instrumen penataan ruang, serta mempertahankan pasal yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat. UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya juga mendegradasi ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan maupun dalam berbagai pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam kaitannya dengan proyek strategis nasional. Di sisi lain, tantangan besar juga hadir dalam pemenuhan hak akses atas informasi, dimana sejumlah informasi terkait lingkungan yang seharusnya terbuka bagi masyarakat, juga belum dapat diakses secara bebas dan mudah. Padahal, hak akses masyarakat yang seharusnya menjadi salah satu basis dari terwujudnya partisipasi masyarakat yang inklusif/

Momentum revisi UU Cipta Kerja pasca putusan MK No. 91 tahun 2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonsistusional bersyarat dan memberi waktu dua tahun setelah putusan untuk perbaikan substansi dengan menerapkan partisipasi publik secara bermakna menjadi pintu masuk dari upaya konkret untuk kembali membuka hak akses masyarakat secara berarti (meaningful) dan penuh. Arus informasi seharusnya terbuka lebar, didukung dengan terbukanya ruang-ruang dari masyarakat untuk mengajukan keberatan dan mengoreksi pengambilan keputusan perlu dijamin dalam rangkaian legislasi, kebijakan maupun praktik putusan. Seluruhnya guna memberikan landasan untuk perwujudan hak kolektif masyarakat guna mencapai perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia semestinya dapat membuat kita kembali berefleksi. Sudahkah kita mendorong hukum lingkungan yang lebih progresif berlandaskan pembangunan berkelanjutan?  Sudahkah kita mengambil keputusan dengan mempertimbangkan lingkungan hidup seperti apa yang kelak kita wariskan kepada anak cucu kita? Untuk segala konsekuensi yang mungkin akan timbul, mari kita ingat kembali bahwa hanya ada satu bumi untuk kita bersama. (Cheny)