ICEL

ICEL

Regulasi Baku Mutu Limbah PLTU Dinilai Belum Memadai

Foto: MI/Syahrul Karim

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan Indonesia tidak memiliki peraturan spesifik terkait baku mutu air limbah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang dibuang ke laut. Karenanya, potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan laut disebut bakal menjadi ancaman ke depannya.

Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim ICEL, Angela Vania, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/12), mengatakan, peraturan baku mutu air limbah PLTU batu bara yang ada saat ini terbilang longgar. Landasan utama yang diacu ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, turunan dari Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

“PP No 82 Tahun 2001 sendiri tidak mengatur spesifik terkait air laut sehingga Permen LH No 8 Tahun 2009 tidak dapat digunakan untuk acuan baku mutu air limbah PLTU batu bara yang dibuang ke laut. Tidak adanya baku mutu air limbah tersebut mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan ekosistem pesisir dan laut,” ucapnya.

PLTU yang berada di kawasan pesisir mengambil air laut sebagai salah satu bahan baku untuk membangkitkan listrik. Mengutip riset yang dilakukan peneliti lain, Vania menjelaskan limbah PLTU memiliki sejumlah dampak negatif bagi ekosistem lain. Contohnya, air limbah PLTU umumnya bersuhu tinggi bisa mencapai 40 derajat celcius. Ketika dibuang kembali ke laut bisa berkontribusi pada naiknya suhu perairan. Limbah juga mengandung logam yang berbahaya bagi biota laut.

“Dari sejumlah riset, ada dampak dari pembuangan limbah yang tidak terkelola tersebut. Sebelum PLTU Jeneponto beroperasi, suhu air laut di sekitarnya 29 derajat celcius, kini suhunya naik hingga 33 derajat celcius. Dampaknya terhadap biota laut memang perlu diteliti lebih lanjut. Begitu juga dengan akumulasi logamnya,” jelasnya.

Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL Ohiongyi Marino mendorong dibentuknya peraturan baru khusus mengatur baku mutu air limbah PLTU batu bara yang dibuang ke laut.

Pembentukan peraturan baru dinilai penting untuk melaksanakan amanat UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna melindungi ekosistem pesisir dari potensi ekses kegiatan PLTU batu bara yang akan meningkat. Aturan yang ada saat ini, menurutnya, masih tumpang tindih.

Pasalnya, lanjut dia, pemerintah berencana menambah sejumlah PLTU di kawasan pesisir dengan total kapasitas hingga 19.611 MW. Menurut catatan ICEL, saat ini ada 15 PLTU beroperasi yang terdapat di kawasan pesisir dengan kapasitas 24.435 MW.

“Baku mutu suhu limbah bahang (limbah air dari proses PLTU) pada Permen LH No 8 Tahun 2009 memperbolehkan kenaikan suhu hingga 40 derajat ketika dibuang ke badan air penerima limbah. Ini berbeda dengan baku mutu suhu air laut dalam Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 yang hanya memperbolehkan peningkatan suhu buangan limbah tidak lebih dari 2 derajat celcius”.

 

Sumber: http://m.mediaindonesia.com/read/detail/202299-regulasi-baku-mutu-limbah-pltu-dinilai-belum-memadai