ICEL

ICEL

Revisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (PermenLH No. 21 Tahun 2008)

Salah sumber tidak bergerak yang cukup penting pengaruhnya terhadap kualitas udara adalah pembangkit listrik tenaga termal, khususnya PLTU Batubara. Peraturan yang sekarang berlaku untuk PLT termal adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. PermenLH No. 21 Tahun 2008 mengatur baku mutu emisi untuk PLTU (uap), PLTG (gas), PLTGU (gas dan uap), PLTD (diesel) dan PLTP (panas bumi).

PermenLH No. 21 Tahun 2008: Norma Terkini

BME PLTU Batubara Indonesia tergolong longgar, dimana PermenLH No. 21 Tahun 2008 menetapkan 2 (dua) standar berbeda untuk pembangkit baru dan lama, dengan ketentuan peralihan bagi pembangkit yang perencanaannya disusun sebelum ditetapkannya Permen No. 21 Tahun 2008 namun beroperasi setelahnya, sebagai berikut:

*) Ket: Lampiran A berlaku untuk pembangkit yang telah beroperasi sebelum ditetapkannya PermenLH No. 21 Tahun 2008; dan Lampiran B berlaku untuk pembangkit yang perencanaannya disusun dan beroperasi setelah penetapan Permen No. 21 Tahun 2008.

Dengan ambisi pemerintah Indonesia untuk menambah kapasitas pembangkit dari batubara, serta seiring dengan perkembangan teknologi, revisi baku mutu emisi PLT termal menjadi kebutuhan mendesak. Baku mutu yang longgar berarti Indonesia harus mengelola tambahan beban emisi yang sangat besar dari parameter SO2, NO2 dan PM – yang semuanya berdampak pada penurunan kualitas udara ambien dan pada akhirnya pada kesehatan manusia.

Bagaimana Revisi Baku Mutu Emisi Dilakukan?

Proses revisi baku mutu emisi secara formil perundang-undangan tunduk pada ketentuan perubahan peraturan menteri, yang sayangnya tidak mengatur prosedur pelibatan masyarakat secara spesifik. Sementara, pedoman teknis penentuan baku mutu emisi dari sumber tidak bergerak terdapat dalam Lampiran IV PermenLH No. 12 Tahun 2010. Dalam PemenLH ini disebutkan bahwa prosedur penyusunan dan penetapan baku mutu emisi sumber tidak bergerak harus melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Kajian teknis;
  2. Penyusunan draft teknis BMEU (jumlah parameter kunci dan angka batas)
  3. Perumusan penetapan BMEU

PermenLH No. 21 Tahun 2008 juga tidak menyebutkan pelibatan masyarakat sipil maupun berbagai sektor lain yang terkait. Belum pernah ada preseden yang terdokumentasikan mengenai pelibatan masyarakat dalam perubahan baku mutu emisi.

Mengawal Perubahan Baku Mutu Emisi PLTU Batubara

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) berambisi membuat preseden positif transparansi dan pelibatan masyarakat sipil, akademia, dan berbagai pihak lain yang luas dan konstruktif dalam revisi PermenLH No. 21 Tahun 2008. Diharapkan, proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula – tidak hanya pada tataran norma, namun juga dalam implementasinya.

ICEL secara proaktif memberikan usulan mengenai proses, penormaan, serta rentang nilai yang rasional diadopsi oleh pemerintah dalam sebuah riset komparatif “Indonesia’s Coal Power Emission Norms” yang dibuat bersama Center for Science & Environment (India) dan Rock Environment & Energy Institute (China). Dengan mengambil pembelajaran dari India dan Cina yang telah terlebih dahulu memperketat baku mutu emisi dari PLTU-B, ICEL berharap Indonesia dapat memanfaatkan pengetahuan dan pembelajaran sehingga proses dan implementasi revisi BME PLTU-B di Indonesia dapat lebih baik.

Hasil riset ini telah disampaikan dalam pertemuan stakeholder pada 23-24 Mei 2017, dan menghasilkan konsensus dari berbagai pemegang kepentingan mengenai perlunya revisi baku mutu emisi PLTU-B. Rangkuman jalannya diskusi dan tanggapan berbagai pihak dapat diakses dalam “Regulating Emission of Coal-Based Power Sector.” Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan audiensi kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK (8 Agustus 2017) serta Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (9 Agustus 2017).

 

ICEL secara rutin mencoba melakukan komunikasi dengan KLHK untuk mengetahui keadaan terbaru proses perubahan PermenLH No. 21 Tahun 2008, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban ICEL sebagai lembaga publik mengomunikasikannya dengan masyarakat melalui pers.

 

Proses yang telah Dilalui

Hingga kini, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara belum menginformasikan kerangka waktu yang jelas terkait rencana perubahan PermenLH No. 21 Tahun 2008. Proses yang kami ketahui adalah sebagai berikut:

  1. Kajian teknis bersama BPPT telah rampung dilakukan pada bulan Desember 2017. Hasil kajian teknis tidak dipublikasikan;
  2. Diskusi dengan industri terkait telah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017; dan konsultasi publik dengan pemegang kepentingan telah dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017;

CAT: Dalam konsultasi publik ini, 3 (tiga) LSM yaitu ICEL, WALHI dan Greenpeace meminta dilibatkan, namun tidak mendapatkan persetujuan KLHK. ICEL dan Greenpeace mengirimkan surat keberatan atas tidak dilibatkannya publik dalam konsultasi ini. WALHI menyampaikan permohonan informasi publik. Atas keberatan tersebut, Dirjen PPKL KLHK menyatakan akan melakukan konsultasi publik dengan LSM secara terpisah.

  1. Hasil konsultasi publik dengan industri telah diberikan oleh KLHK sebagai tindak lanjut permohonan informasi publik oleh WALHI. Rancangan nilai emisi yang telah disepakati dengan industri dalam konsultasi publik dapat dilihat dalam tautan ini.
  2. Akan dilakukan proses lanjutan dengan Kementerian terkait (i.e. ESDM) serta masyarakat sipil. Belum ada informasi detail dari KLHK mengenai proses ini.

Baca Juga : Revisi BME PLTU-B Dalam Berita pada  Aturan Baku Mutu sedang Direvisi & Terapkan Pengetatan Baku Mutu Emisi