ICEL

ICEL

Revisi Batas Emisi PLTU Dinilai Tidak Transparan

Pembangunan PLTU Suralaya Unit 8 dan 9 di Suralaya, Cilegon, Banten, beberapa waktu lalu.

 

JAKARTA-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuding pemerintah tidak transparan dan mengabaikan pendapat masyarakat dalam rencana perubahan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Sejauh ini, menurut Walhi, pemerintah hanya mengundang operator dan pemilik pembangkit dalam konsultasi publik untuk mengubah peraturan.

“Padahal masyarakat yang paling terkena dampaknya, tapi tidak pemah dllibatkan,” ujar Pengkampanye Perkotaan dan Energi Walhi, Dwi Sawung, kemarin.

Perubahan emisi bakal tertuang dalam perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan draf peraturan yang diterima Tempo, pemilik PLTU harus menyesuaikan emisi minimal sesuai dengan baku mutu yang ada dalam regulasi selama 90 hari.

Dwi mengakui baku mutu emisi saat ini terlalu longgar terhadap pemilik PLTU. Dalam peraturan yang ada,batasannyaadalah 750 mg/Nm3 untuk sulfur dioksida (S02), nitrogen oksida (N02) sebesar 750 mg/Nm3, dan total partikulat (PM) sebesar 100 mg/Nm3. Aturan itu juga tidak mencantumkan batas particulate matter 2,5 dan kadar maksimal merkuri.

Padahal, menurut Dwi, penelitian medis terbaru menyatakan dua polutan ini lebih berbahaya bagi kesehatan.

Draft aturan ini membagi tiga batas emisi. Pertama, emisi untuk PLTU yang beroperasi sebelum 1 Desember 2008 adalah 502 sebesar 550 mg/Nm3, N02 sebesar 550 mg/Nm3, dan PM maksimal 75 mg/ Nm3. Kedua, untuk PLTU yang direncanakan dan beroperasi setelah 1 Januari 2009-31 Desember 2020, batas 502 sebesar 400 mg/ Nm3, N02 sebesar 300 mg/Nm3, dan PM maksimal 50 mg/Nm3. Kategori ketiga, untuk PLTU yang menyala setelah 1 Januari 2021, batas 502 sebesar 100 mg/Nm3, N02 sebesar 100 mg/Nm3, dan PM maksimal 30 mg/Nm3.

Dwi menyebutkan batas emisi yang direncanakan kali ini masih longgar. Sebab, mayoritas PLTU atau berkapasitas 33.484 megawatt masuk kategori 2. Sedangkan batas emisinya masih terlalu tinggi jika dibanding Cina,yang sudah menetapkan batas SO2 dan NO2 masing-masing sebesar 100 mg/Nm3.

Dwi mempertanyakan dasar Kementerian Lingkungan Hidup mengusulkan batas baru ini. Sebab, berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maksimal emisi SO2 dan NO2 adalah 50 mg/Nm3. Di atas itu, menurut Dwi, PLTU masih berbahaya untuk masyarakat “Apakah ini hasil penelitian terbaru ataukah hasil negosiasi dengan pemllik pembangkit,” tuturnya.

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup Dasrul Chaniago membantah anggapan bahwa usul ini dilontarkan tidak berdasarkan kajian. “Kami sudah memperhilungkan semuanya dari sisi teknologi, ekonomi, dan sosial,” ujarnya.

Dasrul mengatakan usul baru batas emisi sudah berubah setelah dia berdiskusi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hanya ada dua kategori dalam rancangan barunya, yakni untuk pembangkit yang beroperasi dan sudah dalam tahap perjanjian jual-beli listrik (PPA) sebelum pengukuhan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2008 serta untuk kategori yang sama sesudah aturan tersebut.

 

Sumber :https://koran.tempo.co/konten/2018/02/28/428038/Revisi-Batas-Emisi-PLTU-Dinilai-Tidak-Transparan