ICEL

ICEL

Revisi KUHP Tidak Jelas, Rawan Disalahgunakan

RMOL. Kalangan aktivis menilai, pembahasan Revisi Kitab Un­dang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), baik pada Buku I tentang Aturan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana, terdapat ambiguitas yang rawan disalahgunakan, cend­erung represif. Bahkan, berpotensi melemahkan penega­kan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus.

Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat da­lam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana ling­kungan, sistem pemidanaan dan pertanggujawaban pidana lingkungan hidup.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring mengatakan, pembahasan RKUHP ternyata menghilangkan ke-khas-an ketentuan pidana dalam UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

“Beberapa pelemahan penega­kan hukum pidana lingkungan hidup tersebut dimulai dari perumusan unsur tindak pidana yang masih memuat unsur mela­wan hukum, ketidakjelasan yang dianut: asas ultimum remedium atau primum remedium, hingga ketidakjelasan sanksi dan tu­juan pemidanaan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup,” katanya di Jakarta.

Memperhatikan hal tersebut, ICEL melihat ada upaya pele­mahan terhadap UU 32/2009 yang membuat RKUHP ini akan sulit dioperasionalisasi.Tak hanya itu, pelemahan perumusan sanksi dalam rumusan tindak pidana lingkungan hidup jelas merupakan bentuk nyata upaya pelemahan penegakan hukum pidana lingkungan

Manager Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Even Sembiring mengatakan, peru­musan sanksi pidana adalah suatu upaya untuk mencegah kerusakan sekaligus perlindun­gan terhadap lingkungan.

“Sistem perumusan sanksi pada tindak pidana lingkungan hidup jauh dalam RKUHP lebih longgar dibandingkan yang dirumuskan UU PPLH, dimana ancaman pidana maksimal ditu­runkan,”  kritiknya.

Selanjutnya, rumusan sanksi mempergunakan sistem alter­natif, pidana penjara atau denda, sedangkan pada UU PPLH aturan dirumuskan secara ku­mulatif, sehingga penjatuhan pidananya dilakukan secara sekaligus keduanya.

Parahnya lagi, RKUHP tidak lagi mempergunakan ukuran pemidanaan (strafmaat) dengan sistem minimal khusus, yang berkonsekuensi penjatuhan pi­dana dengan ancaman pidana maksimal khusus bisa dijatuh­kan serendah-rendahnya. “Hal ini tentunya dapat menimbulkan terjadinya disparitas pemidan­aan,” sebutnya.

Pengajar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia, Andri G. Wibisana, mengatakan terdapat beberapa kekeliruan rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP.

“Rumusan dalam RKUHP mempersulit penerapan per­tanggungjawab korporasi, kar­ena menurut RKUHP, tindak pidana korporasi terjadi hanya bila dilakukan oleh pengurus. RKUHP tidak membedakan per­tanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban individual pengurus korporasi,” katanya.

Menurutnya, pembahasan RKUHP harus menyesuai­kan tindak pidana lingkungan hidup yang meliputi: mengam­bil semua norma-norma di UU PPLH, memperjelas asas hukum pidana yang digunakan, meng­hapus unsur ‘melawan hukum,’ memperjelas sanksi dan tujuan pemidanaan bagi tindak pidana lingkungan hidup, dan memper­jelas aturan peralihan.

Selain itu, ketentuan pertang­gungjawaban pidana korporasi harus diperbaiki yang meliputi: perbaikan pengertian korporasi, mengharmonisasi tindakan se­bagai pidana tambahan, mem­perjelas pemidanaan dan sanksi pidana bagi korporasi.

 

Sumber :http://www.rmol.co/read/2018/03/16/330903/Revisi-KUHP-Tidak-Jelas,-Rawan-Disalahgunakan-