ICEL

ICEL

Sengkarut Pengelolaan Limbah Medis, Bikin Miris

Warga berada di sekitar tumpukan sampah limbah medis di tempat pembuangan sementara (TPS) Panguragan Wetan, Kab. Cirebon, Jawa Barat, beberapa waktu lalu (Sumber: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

JAKARTA – Industri rumah sakit tak henti-hentinya harus menghadapi tantangan. Di saat penyelenggaraan pelayanan kesehatan terus dipaksa untuk meningkat dan klaim BPJS Kesehatan kerap molor dibayar, sebuah rumah sakit masih harus menghadapi tuntutan serius terkait pengelolaan limbah medis.

Yang jadi masalah, hingga saat ini tak semua limbah medis tertangani secara baik. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada akhir 2018, total limbah medis yang dihasilkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) per harinya mencapai 296,86 ton. Dari jumlah itu, hanya sekitar 168,8 ton yang mampu dikelola.

Artinya, 128,06 ton sisanya menumpuk dan menambah beban pengelolaan di hari berikutnya. Begitu seterusnya, hingga tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di sejumlah rumah sakit seringkali penuh dengan kantong-kantong limbah.

Belum terkelolanya limbah medis tidak terlepas dari minimnya alat pengelola limbah medis itu sendiri. Hingga 2018, total rumah sakit yang punya alat pembakaran limbah atau insinerator hanya 63 rumah sakit saja. Padahal jumlah rumah sakit di Indonesia tercatat sebanyak 2.820 unit. Ke-63 insinerator rumah sakit itu pun dikalkulasikan hanya mampu mengolah 68 ton limbah per hari.

Karena sebagian besar rumah sakit tidak punya insinerator, mereka kerap bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni pengelola limbah medis yang mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, kehadiran pihak ketiga nyatanya juga belum mampu menyelesaikan pengelolaan limbah medis.

Musababnya, hingga saat ini baru ada enam perusahaan saja yang mendapat izin dari KLHK untuk mengelola limbah medis. Ditambah lagi keenam perusahaan itu hanya terkonsentrasi di titik tertentu alias tidak tersebar merata. Lima perusahaan berlokasi di Pulau Jawa, satu sisanya di Kalimantan.

Perusahaan-perusahaan yang dimaksud itu, yakni PT Jasa Medivest yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat (Jabar), PT Tenang Jaya Sejahtera (TJS) di Karawang, Jabar dan PT Putera Restu Ibu Abadi (PT PRIA) di Mojokerto, Jawa Timur (Jatim). Kemudian ada PT Wastec International di Cilegon, Banten, PT Pengelola Limbah Kutai Kartanegara (PT PLKK) di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), dan PT Arah Environmental Indonesia (PT AEI) atau disebut juga PT Arah di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Sarat Aturan
Salah satu perusahaan pihak ketiga, PT Arah menyebutkan, mengelola limbah medis di Tanah Air tidak mudah. Sebab untuk mengelola limbah, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) harus mengikuti aturan yang tertuang dalam regulasi.

Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Peraturan Menteri LHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah di Fasyankes, dan Kepmenkes Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Aturan-aturan tersebut tak hanya mengatur ketentuan pengelolaan, tetapi juga alat yang digunakan, termasuk seluruh perizinannya. Banyaknya perizinan itulah yang kerap menghambat fasyankes mengelola limbahnya sendiri.

“Untuk itu, banyak yang melakukan kerja sama dengan perusahaan pengelolaan limbah medis yang memiliki izin, seperti dengan PT Arah ini,” ungkap GM Marketing PT Arah, Nanik Tri Winarsih kepada Validnews, Jumat (1/3).

PT Arah sendiri berdiri sejak tahun 2008. Perusahaan yang berlokasi di Solo, Jateng, itu memiliki dua insinerator dengan kapasitas 12 ton per hari dan cold storage dengan kapasitas 48 ton. Mereka tak hanya melayani jasa pengolahan, tetapi juga pengangkutan limbah. Jika ditotal, sudah ada sekitar 1.800 pelanggan yang PT Arah tangani.

Khusus untuk fasyankes, PT Arah mengklaim telah menjalin kerja sama dengan beberapa rumah sakit dan sarana kesehatan di kota-kota besarbeserta cabang-cabangnya yang tersebar di pelbagai daerah.

“Jumlah limbah medis yang kami kelola setiap harinya sekitar 11 ton,” ungkap Nanik.

Ia mengklaim, kegiatan pengelolaan limbah medis yang dikerjakan PT Arah sesuai dengan standar pengendalian lingkungan hidup. Perusahaan ini bahkan menyebut tak sekedar mengangkut dan mengelola limbah medis saja, tetapi juga melakukan edukasi pada fasyankes pelanggan.

Kegiatan edukasi itu termasuk juga untuk membangun kesadaran memilah limbah medis sesuai standar di perusahaan pelanggan. Dengan demikian, limbah medis yang diambil PT Arah nantinya sudah terpilah-pilah sesuai jenisnya.

“Pelayanan kami komprehensif karena kami memberikan pelayanan mulai dari perencanaan, pengambilan, pengolahan, monitoring, pelatihan, konsultasi hingga layanan tambahan lainnya,” terangnya.

Masalah utama dari pengelolaan limbah medis selama ini diamatinya memang masih berkutat pada awareness atau kepekaan, baik terhadap kategori limbahnya maupun bahayanya bagi lingkungan. Biasanya ini terjadi pada sarana kesehatan skala kecil.

Kejelasan Harga
Sampai sekarang pengelolaan limbah oleh pihak ketiga ini tak memiliki patokan biaya. Nanik beralasan ada banyak variabel yang menentukan biaya pengolahan limbah ini.

“Misalnya, kami akan lihat juga jarak, volume timbulan, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk kegiatan pengolahan limbah,” papar Nanik.

Masalahnya, ketiadaan patokan harga inilah yang justru dikeluhkan sebagian besar rumah sakit. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Lia G. Partakusuma memandang perlu segera ditetapkan nominal atau unit cost setiap kilogram limbah agar rumah sakit tidak kelabakan.

Biasanya, harga pengelolaan limbah medis di Jakarta dan sekitarnya berkisar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per kilogram. Tetapi karena yang beroperasi saat ini hanya beberapa perusahaan saja, harganya melambung menjadi sekitar Rp20 ribu.

“Bahkan di Meulaboh, Aceh, harganya Rp170 ribu per kilo. Ini rumah sakitnya kecil, tetapi harus buang jauh-jauh ke Jawa dengan harga mahal. Kalau tidak, rumah sakit kena dampaknya (sanksi.red),” ungkap Lia ketika ditemui Validnews, Jumat (1/3).

Harga yang tinggi tersebut, lanjut Lia, mau tidak mau harus dibayar rumah sakit. Kalau tidak, limbah medis akan menumpuk di rumah sakit dansanksi pun menyambut.

Lia yang juga bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu menerangkan, rumah sakit kemudian berinisiatif mengadakan insinerator sendiri agar biaya tidak membengkak. Tapi lagi-lagi, perizinan untuk mendapatkan insinerator tidak mudah.

Rumah sakit harus memiliki surat izin berusaha (SIB) karena insinerator dianggap sebagai alat usaha. Kemudian, diperlukan juga pembaruan izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan lain sebagainya.

“Ini makanya rumah sakit pada teriak. Bukannya rumah sakit tidak mau tetapi tidak jelas di mana dan bagaimana kita membuang limbah. Perizinan sulit,” katanya.

Padahal menurut Lia, kalau menelisik peraturan perundangan, pemerintah sebenarnya bertanggung jawab atas pengelolaan limbah medis. Sebab rumah sakit beroperasi untuk menyelenggarakan kesehatan yang jadi kewajiban negara. Artinya, masalah pengelolaan tersebut tidak serta-merta dibebankan kepada rumah sakit saja.

Oleh karena itu, sampai saat ini Persi terus mendesak agar semua pihak terkait duduk bersama merembuk untuk menemukan solusi. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Indonesia Bersih yang diselenggarakan pada 12 Februari 2019 lalu di KLHK, misalnya, bertujuan menyusun roadmap sebagai patokan pengelolaan limbah medis di Indonesia.

Namun, roadmap tersebut harus dipantau. Seluruh pihak terkait dari hulu ke hilir juga harus benar-benar mengupayakan pengelolaan limbah agarberjalan optimal.

Seperti halnya upaya sejumlah rumah sakit yang berinisiatif mengolah limbah plastik noninfeksius. Limbah-limbah, yang terlebih dahulu disterilisasi dengan autoklaf berizin, dan dicacah dengan peralatan noninsenerator. Hasilnya kemudian dijual kepada pihak yang mampu mengelolanya lebih lanjut, misalnya pada asosiasi pengelola biji plastik untuk didaur ulang jadi peralatan lain.

“Sekarang ada bagusnya rumah sakit menjadi lebih peduli dengan mengelola dulu limbah medisnya menjadi nonmedis. Ini juga mengurangi limbah medis yang harus dikelola pihak ketiga,” terangnya.

Persi berharap upaya yang sudah dilakukan rumah sakit ini ditunjang oleh pemerintah, terutama dari segi regulasi. Sebab regulasi yang ada saat ini terlalu banyak dan kerap tumpang tindih. Contohnya, izin pihak ketiga pengelola limbah diberikan oleh KLHK, tetapi izin transporter selaku pengangkut diberikan oleh dinas perhubungan (dishub). Bukan tidak mungkin terjadi bentrok di antara keduanya.

Masa Transisi
Potret terkatung-katungnya pengelolaan limbah medis saat ini dijelaskan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Agus Nurali. Menurutnya, hal ini merupakan dampak belum terakomodasinya sarana pengelolaan limbah secara baik. Bahkan sarana yang ada. Lanjutnya, juga tak luput dari permainan sejumlah oknum.

Imran sendiri mengatakan, pengelolaan limbah medis sedang memasuki masa transisi. Sebelumnya, persoalan limbah medis tidak begitu disoroti karena seolah tidak ada masalah. Akan tetapi, mencuatnya kasus pencurian limbah medis di Cirebon, Jawa Barat, pada akhir Desember 2017 menyadarkan semua pihak, pengelolaan limbah medis butuh perhatian besar.

Sejak saat itu, satu per satu kasus mulai terbuka. Hingga akhirnya, KLHK sempat mengambil langkah menghentikan sementara izin operasional pengelola limbah.

“Tapi pada saat itu izin operasional pengelola medisnya ditutup KLHK sementara untuk diawasi, limbah medis jalan terus. Akibatnya berlebihan timbunannya,” terang Imran ketika ditemui Validnews, Jumat (1/3).

Pada saat penutupan itu, KLHK sempat membuat diskresi atau kebijakan sementara, yakni pemanfaatan empat pabrik semen untuk membantu mengelola timbulan limbah medis. Kerja sama dengan pabrik semen itu diatur dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 176 Tahun 2018 tentang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Semen Padang dan PT Cemindo Gemilang.

Menurut Imran, hal tersebut dilakukan untuk segera menangani kondisi darurat penumpukan limbah medis. Sebagaimana diketahui, pabrik semen memiliki fasilitas yang mampu membakar limbah pada suhu yang sangat tinggi dengan pembakaran yang sempurna. Fungsi tersebut hampir mirip dengan fungsi insinerator dengan suhu 1.200 derajat celcius.

Imran mengaku selama enam bulan itu bantuan pabrik semen dalam mengelola limbah medis sangat membantu. Apalagi setelah itu perusahaan pengelola limbah swasta sudah kembali beroperasi. Hanya saja menurutnya, harus ada upaya antisipasi agar penumpukan limbah tidak terjadi.

“Suatu saat bisa kejadian lagi dan harus diantisipasi. Kemenkes akhirnya membuat suatu program pengelolaan limbah medis berbasis wilayah,” terang Imran.

Alasan pencanangan pengelolaan limbah medis berbasis wilayah adalah karena selama ini pengelolaannya masih lintas provinsi, bahkan lintas pulau. Padahal, pengelolaan limbah medis idealnya dapat dilakukan di wilayah sendiri mengingat jarak yang jauh menimbulkan risiko tersendiri. Misalnya saja, potensi tercecer di jalan, hingga tindakan kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk itulah pengelolaan berbasis wilayah perlu dibentuk. Selain meminimalisasi terjadinya risiko tersebut, pengelolaan dalam suatu wilayah juga memperkecil biaya. Selama ini, biaya pengelolaan limbah medis cukup besar dibiaya pengangkutan.

“Apakah di provinsi, kabupaten dan kota, atau di regional. Ini nanti  terserah pemda (pemerintah daerah.red) mau menentukannya seperti apa,” kata Imran.

Harapannya, pemda membuat suatu pengelolaan limbah sendiri dengan membuat badan usaha milik daerah (BUMD) sendiri. Kalaupun tidak, harus melakukan program kerja sama dengan pihak ketiga di daerah tersebut. Namun untuk sampai ke tahap tersebut,  jumlah pihak ketiganya juga harus ditambah.

“Program ini sebenarnya tidak menutup peluangnya swasta jika akhirnya jadi milik pemda, tetapi mereka bisa mengembangkan diri menjadi investor bekerja sama dengan pemda,” terangnya.

Sejauh ini, sejumlah pemda yang mempunyai niat membuat BUMD pengelola sampah medis sendiri adalah Yogyakarta, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatra Barat, dan Kota Waringin Barat.  Di luar itu, banyak juga daerah yang masih mengeluh lantaran pembangunan sarana pengolah limbah ini nyatanya membutuhkan lahan yang luas, modal besar, teknologi tinggi, dan masalah lainnya, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Makanya, di masa transisi ini, Imran berharap KLHK bisa menyederhanakan perizinan, terutama memperbolehkan rumah sakit yang punya insinerator berizin untuk mengolah limbah medis dari faskes kecil, seperti klinik atau puskesmas. Sampai saat ini KLHK masih menganggap rumah sakit seperti itu harus dikenai perubahan AMDAL karena dianggap unit usaha seperti swasta.

“Padahal ini sangat membantu untuk mengurangi timbulan limbah di masa transisi. Kecuali nanti semua pemda sudah punya, baru dihentikan,” tukas Imran.

Ia sendiri mengaku belum mengetahui kapan masa transisi ini berakhir. Kemungkinan besar itu terjadi ketika semua limbah medis berhasil di pihakketigakan, entah oleh BUMD atau perusahaan swasta. Dengan kata lain, permasalahan pengelolaan limbah medis dianggap selesai kalau kapasitas mengolah limbah sudah lebih besar daripada limbah yang dihasilkan.

Sementara terkait anggaran pengelolaan limbah, Kemenkes memperuntukkannya bagi kegiatan sosialisasi, pelatihan, monitoring, dan pendampingan. Bahkan empat tahun lalu pihaknya pernah menganggarkan untuk pengadaan alat noninsinerator. Jadi rumah sakit tetap punya kewajiban mengelola limbah dengan noninsinerator, seperti potongan selang infus. Total anggaran pada tahun 2019 sekitar Rp9 miliar, termasuk ada yang dikirim ke daerah.

Ekspansi Insinerator
Berbicara pengadaan alat, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 KLHK Sinta Saptarina Soemiarno menjelaskan, pihaknya berencana melakukan ekspansi dengan menambah unit insinerator dengan kapasitas pengolahan 240 ton per hari. Meski masih dalam tahap proses AMDAL dan pengajuan izin, rencana ekspansi ini nantinya termasuk tambahan fasilitas pengolah milik pemda sebesar 2,4 ton per hari di Makassar.

“Masih diperlukan fasilitas pengolahan regional di beberapa pulau besar seperti di Sumatra dan Indonesia bagian timur,” kata Sinta kepada Validnews, Sabtu (2/3).

Sinta tak menampik jika kondisi pengelolaan limbah B3 yang berasal dari fasyankes masih memerlukan perhatian serius. Keterbatasan jasa pengolahan medis masih menjadi salah satu permasalahan umum penanganan limbah medis di Indonesia.

Adapun persoalan umum lainnya yakni seperti pembuangan secara terbuka atau secara langsung atau open dumping, pembuangan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah domestik, pengolahan tanpa izin, dan proses pembakaran yang yang tak sesuai standar. Selain itu, pemahaman untuk pengelolaan limbah fasyankes bagi pelaku maupun aparat pengawas juga masih terbatas.

Sinta menambahkan sebagian besar fasyankes pun juga masih memiliki kendala dalam pengolahan limbah medis. Hal itu dikarenakan mereka tidak memiliki TPS limbah B3, dan tidak memiliki izin TPS. Mereka juga belum melakukan prosedur pengelolaan limbah B3 dengan benar, seperti identifikasi, pencatatan, neraca limbah, dan pelaporan.

“Berbagai fasyankes telah mencoba mengelola limbah medisnya secara mandiri ataupun dengan bantuan penyedia jasa pengangkut dan pengolah pihak ketiga,” katanya.

Sita mengungkapkan, penanganan limbah seringkali tidak menjadi perhatian utama pimpinan lembaga fasyankes. Kemudian besarnya anggaran yang diperlukan dalam pengolahan limbah medis juga masih menjadi tantangan yang dihadapi.

“Tingginya harga alat pengelolaan limbah medis serta alokasi anggaran yang kurang memadai juga menyebabkan sulit memenuhi standar pengelolaan limbah yang tepat,” terangnya.

Menurutnya, pengolahan limbah secara mandiri atau dengan pihak ketiga memang tak sebanding dengan volume limbah medis yang dihasilkan. Untuk mengatasi keterbatasan alat insinerator ini pemerintah kemudian memberikan kemudahan perizinan pengelolaan limbah secara mandiri pada fasyankes.

“Setiap fasyankes dapat mengukur kemampuannya sendiri pilihan terbaik pengelolaan limbahnya,” paparnya.

Pemerintah katanya juga terus mendorong para pengelola jasa limbah medis untuk terus meningkatkan kinerja alat dan meningkatkan ukuran kapasitas fasilitas alatnya. Selain itu juga, turut dilakukan kebijakan sertifikasi kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola limbah B3.

Butuh Roadmap
Terkait persoalan pengelolaan limbah medis di daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mulyono Sutanto mengungkapkan, perizinan untuk penyediaan alat insinerator dan tempat pengolahan limbah medis cenderung susah. Hal itu dikarenakan proses perizinan harus melalui KLHK dan harus sesuai dengan standar-standar yang belum ada ketentuannya.

“Sekarang masih agak bingung yang mana alat yang memenuhi standar. Dan itu bukan dari Kemenkes,” kata Mulyono kepada Validnews, Senin, (4/3).

Oleh karena itu, kata Mulyono, perlu perhatian khusus untuk penanganan limbah medis. Mulyono menambahkan, perizinan dalam penyediaan pengolahan limbah medis sebenarnya telah menjadi wewenang dari rumah sakit. Sebab, pihak rumah sakit lah yang  membuat kontrak dengan pihak terkait untuk pengolahan limbah medis.

“Kalau bagaimana pengelolaan atau kerja sama, itu sudah ranahnya rumah sakit, bukan kita. Yang melakukan MoU dengan pihak ketiga itu rumah sakit,” katanya.

Terkait pengelolaan limbah medis di rumah sakit provinsi, Mulyono mengatakan, pihaknya tak begitu mengetahui banyak. Hal itu dikarenakan rumah sakit provinsi telah menjadi unit pelaksana teknis (UPT) khusus yang punya kewenangan sendiri.

“Berbeda dengan UPT dinas, tetapi dengan perlakuan khusus, untuk operasionalnya diserahkan kepada rumah sakit. Kita hanya mengurus gaji saja, belanja tidak langsung,” jelasnya.

Karenanya, ia tak begitu dapat banyak memberikan komentar terkait teknis pengelolaan limbah medis rumah sakit, termasuk laporan pengelolaan limbah medis secara umum. “Kami tidak bisa menyampaikan secara mendetail terkait laporan secara umum,” tutupnya.

Banyaknya persoalan pengelolaan limbah medis tersebut juga diamini oleh Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo. Menurutnya, pemerintah perlu mengaji kebijakan secara terintegrasi antara pengembangan pusat-pusat layanan kesehatan dengan pengelolaan limbahnya.

“Misalnya mengukur kembali kapasitas jumlah pusat-pusat kesehatan dengan pengelolaan limbah. Selain itu juga, mengoptimalkan kewajiban atau prasyarat pengelolaan limbah medis sebelum izin pembangunan RS diberikan,” tuturnya kepada Validnews, Kamis (28/2).

Padahal dikatakan Henri, limbah medis memiliki dampak bagi lingkungan maupun kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Misalnya, risiko penularan penyakit infeksius maupun bahan bahan kimia yang dipergunakan.

“Untuk itu perlu roadmap, perencanaan pengembangan layanan kesehatan dengan layanan pengelolaan limbah medis. Sehingga dimungkinkan penanganan yang lebih komprehensif,” tutupnya. (Elisabet Hasibuan, Dana Pratiwi)

 

Sumber : https://www.validnews.id/Sengkarut-Pengelolaan-Limbah-Medis–Bikin-Miris-DmI