Analisis Hukum Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Lindung

Analisis Hukum Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Lindung

Penulis:

Adrianus Eryan
Difa Shafira
Etheldreda E. L. T. Wongkar

Keterangan:

Seri Analisis Food Estate

Food estate adalah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di lahan yang luas. Program ini diproyeksikan sebagai suatu moda produksi terobosan yang diimplementasikan dengan tujuan demi terpenuhinya kebutuhan pangan Indonesia. Sekalipun begitu, pembangunan lumbung pangan nasional sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam RPJMN 2014-2019 rencana tersebut sudah termuat. Baru pada tahun 2020 pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan wacana pembangunan food estate sebagai respon dari peringatan krisis pangan akibat Pandemi COVID-19. Selain di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, food estate turut direncanakan untuk dibangun di berbagai provinsi lainnya seperti Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua.

Namun, implementasi kebijakan food estate tentunya tidak lepas dari berbagai catatan dan kekhawatiran akan dampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Selain kritik terhadap penggunaan kawasan hutan lindung, penggunaan lahan bekas Proyek Lahan Gambut (PLG) era Presiden Soeharto juga menuai kritik. Perencanaan food estate yang menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Cepat (KLHS dengan Metode Cepat) juga dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Ditambah dengan alih fungsi kawasan hutan lindung sebagai lahan food estate, tentunya kebijakan ini perlu dikritisi lebih lanjut.

Tulisan ini hendak memberikan berbagai catatan atas kebijakan tersebut dari perspektif hukum lingkungan.

Lihat    Download