MENGENAL PENGATURAN REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN DALAM PP NO. 26 TAHUN 2020

MENGENAL PENGATURAN REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN DALAM PP NO. 26 TAHUN 2020

Penulis:

ADRIANUS ERYAN

Keterangan:

Pada tanggal 20 Mei 2020, pemerintah menerbitkan PP No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (PP RRH). PP ini mencabut PP No. 76 Tahun 2008 yang mengatur ketentuan yang sama(PP RRH lama).

Meskipun demikian, peraturan pelaksana dari PP76 Tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku. PPRRH merupakan amanat dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang mengatur bahwa rehabilitasi dan reklamasi hutan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
Lembar informasi ini akan mengulas ketentuan dalam PP RRH dengan berfokus pada ketentuan-ketentuan baru yang diatur dan perbedaannya dengan PP RRH lama. Adapun hal-hal yang menjadi fokus pembahasan meliputi: a) Ruang lingkup pembahasan PP RRH; b) Pembagian kewenangan; c) Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan; d) Tujuan rehabilitasi hutan dan lahan; e) peran serta masyarakat; f) insentif; g)pendanaan; dan h) sanksi administratif.

Lihat    Download