[Siaran Pers] Pengakuan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Sebagai HAM Universal: Indonesia Perlu Perkuat Komitmen Perwujudan Hak atas Lingkungan Hidup di Indonesia

[Siaran Pers]

Indonesian Center for Environmental Law

Jakarta, 1 Agustus 2022. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) Universal melalui resolusi A/RES/76/300 yang disahkan pada sidang tahunan United Nations General Assembly (UNGA) ke-76 tanggal 28 Juli 2022. Pengakuan ini menyusul pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik sebagai HAM Universal oleh komisi HAM PBB setahun yang lalu. Di Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui sejak tahun 1999 melalui pengesahan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Pengakuan ini diikuti amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, implementasi perlindungan dan perwujudan hak atas lingkungan di Indonesia masih menemui banyak tantangan.

 

Menyikapi perkembangan tersebut, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) berpendapat bahwa pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian HAM Universal ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tantangan perwujudan hak atas lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa catatan ICEL terhadap tantangan tersebut diantaranya:

1. Masih belum meratanya kebijakan atau tindakan yang mengintegrasikan pemenuhan aspek substantif hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (hak atas udara bersih, lingkungan yang aman, dll) dengan pemenuhan aspek proseduralnya seperti hak atas informasi, hak atas partisipasi, dan hak akses keadilan. Sebagai contoh, dalam kebijakan pemulihan lahan kritis, meski telah mengintegrasikan aspek substantif dan prosedural, namun tindakan pembatasan akses partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam masih terjadi. Pembatasan ini baik berupa tidak dijamin dan dipenuhinya akses informasi masyarakat terhadap keputusan atau kebijakan sumber daya alam (izin, HGU, Amdal, dll), maupun upaya SLAPP terhadap masyarakat.

2. Beberapa kebijakan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) berpotensi menghambat pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan beberapa diantaranya tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna. Sebagai contoh, PP No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No. 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang tidak memberikan ruang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam PSN.

3. Masih lemahnya ketaatan sektor bisnis terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satunya ditunjukkan dengan tidak dipatuhinya kewajiban hukum oleh korporasi-korporasi untuk menjalankan putusan pengadilan atas gugatan yang diajukan Pemerintah maupun masyarakat.

 

Terhadap catatan tersebut, dalam rangka pelaksanaan perwujudan efektif dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai HAM universal, ICEL merekomendasikan untuk:

1. Dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan di sektor sumber daya alam untuk memastikan terjaminnya hak substantif dan prosedural masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara khusus, keran partisipasi dan akses informasi masyarakat harus dibuka seluas-luasnya.

2. Perlu adanya komitmen dari sektor bisnis untuk menjalankan putusan pengadilan yang terkait dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Dijatuhkannya disinsentif dengan pencabutan, penghentian izin atau penolakan izin baru bagi korporasi-korporasi yang tidak menjalankan kewajiban terhadap kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, terutama kewajiban terhadap putusan-putusan pengadilan.

 

Narahubung:

Indonesian Center for Environmental Law: +62 813-8277-7068

Raynaldo Sembiring (Direktur Eksekutif): raynaldosembiring@icel.or.id

Etheldreda E L T Wongkar (Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Keadilan Iklim): chenny@icel.or.id

[Siaran Pers] Perjanjian Internasional tentang Plastik: Peluang Solusi terhadap Plastik Sekali Pakai

Siaran Pers

Untuk dirilis segera

 

Perjanjian Internasional tentang Plastik: Peluang Solusi terhadap Plastik Sekali Pakai

 

Jakarta (28 Juli 2022) - Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) dan anggotanya, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menggelar diskusi publik berjudul “Perjanjian Internasional tentang Plastik: Peluang Solusi terhadap Plastik Sekali Pakai” secara hybrid di Shangri-La Hotel Jakarta dan platform Zoom dan YouTube. Diskusi ini sebagai respons terhadap resolusi PBB terbaru yang disepakati dalam forum UNEA 5.2 yang digelar Februari - Maret 2022 silam, dimana perjanjian internasional ini akan menjawab persoalan pencemaran plastik dari hulu hingga ke hilir.

 

Dalam diskusi ini, Ujang Solihin Sidik, selaku Kepala Subdirektorat Tata Laksana Produsen, Direktorat Pengurangan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan Direktorat PSLB3 akan berperan sebagai national focal point (NFP) dan memiliki andil yang besar dalam proses negosiasi perjanjian internasional untuk mengakhiri pencemaran plastik. “Hingga saat ini, Pemerintah Republik Indonesia belum menentukan posisi apapun menjelang pertemuan Intergovernmental National Committee (INC) yang akan digelar di Uruguay pada November mendatang. Namun demikian, secara umum Pemerintah Republik Indonesia mendukung penuh resolusi ini karena beririsan juga dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah, khususnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen,” ujar Pak Uso, begitu ia disapa.

 

Pengajar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hadi Rahmat Purnama, menegaskan dalam proses negosiasi perjanjian internasional, Indonesia harus melihat kepada kepentingan nasional di saat ini dan di masa depan dalam menghadapi persoalan polusi plastik ini. “Persoalan jurang teknologi dalam penanganan sampah plastik, seperti kesiapan sumber daya manusia dan ekonomi antara negara berkembang dan negara maju perlu menjadi perhatian Indonesia dalam proses negosiasi,” tambahnya.

 

Berkenaan dengan upaya pengurangan sampah plastik, masalah sampah plastik yang berasal dari kemasan pangan olahan menjadi perhatian. Ema Setyawati, Plh. Direktur Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan mengenai kewajiban penggunaan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. “Dengan memegang prinsip itu dan sebagai dukungan Badan POM dalam upaya pengurangan sampah pasca konsumsi pangan, khususnya untuk plastik sekali pakai, penggunaan kemasan pangan guna ulang dan kemasan pangan dari bahan daur ulang diperbolehkan dengan catatan dapat memenuhi persyaratan keamanan sesuai regulasi,” jelas Ema.

 

Dalam perannya untuk mendukung perjanjian internasional terhadap plastik, Fajri Fadhillah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyampaikan lima rekomendasi dari AZWI kepada Pemerintah Republik Indonesia. “Pertama, kami merekomendasikan Pemerintah Republik Indonesia untuk memperketat produksi dan konsumsi bahan baku plastik murni. Kedua, kami juga mendorong adanya transparansi B3 dalam plastik, mikro dan nano plastik, serta penghapusan penggunaan B3 dalam plastik. Ketiga, diperlukan standarisasi terhadap kemasan dan produk guna ulang dan desain ulang. Keempat, Pemerintah Republik Indonesia juga perlu membatasi cara-cara pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan. Terakhir, kami juga mendukung penuh untuk perjanjian internasional tentang plastik ini mengikat secara hukum,” kata Fajri.

 

Sementara itu, Co-coordinator AZWI, Rahyang Nusantara, berpendapat, Aliansi Zero Waste Indonesia menganggap bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk berperan aktif dan memiliki posisi yang kuat dalam  proses negosiasi perjanjian internasional untuk mengakhiri pencemaran plastik (Global Plastic Treaty). “Kesuksesan upaya pengakhiran pencemaran plastik juga berkaitan erat dengan pembangunan ekosistem guna ulang. Perjanjian internasional ini dapat menjadi peluang untuk mengatur suatu standar yang berlaku secara internasional terhadap sistem guna ulang agar kompatibel dengan sistem perdagangan global,” pungkasnya.

 

******

 

Kontak Media:

  1. Fajri Fadhillah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, fajri@icel.or.id ,  +62 812-8317-4014
  2. Rahyang Nusantara, Co-coordinator Aliansi Zero Waste Indonesia, rahyang@aliansizerowaste.id , +62 811-8128-842

 

Tentang Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI)

Aliansi ini merupakan sekumpulan organisasi nonprofit yang terdiri dari Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) Bandung, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), Nexus3 Foundation, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Nol Sampah Surabaya, Greenpeace Indonesia, Gita Pertiwi, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Nasional. AZWI mengkampanyekan implementasi konsep Zero Waste dalam rangka pengarusutamaan melalui berbagai kegiatan, program, dan inisiatif Zero Waste yang sudah ada untuk diterapkan di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia dengan mempertimbangkan hirarki pengelolaan sampah, siklus hidup material, dan ekonomi sirkuler.

 

Tentang Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

ICEL merupakan organisasi non pemerintah yang bekerja untuk terwujudnya keadilan lingkungan yang berbasis nilai-nilai demokrasi, HAM, keadaban, keberlanjutan, negara hukum (rule of law), dan tata kelola pembangunan berkelanjutan yang baik (good sustainable development governance). Dalam menjalankan cita-cita tersebut ICEL menjalankan advokasinya melalui penelitian, pengembangan kapasitas, advokasi kasus dan pengelolaan pengetahuan. Kerja-kerja pembaharuan ICEL dilakukan dengan berbasiskan bukti.

[Siaran Pers] Kemenangan Gugatan Banjir Palembang: Terwujudnya Pemenuhan Hak Warga atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

[Siaran Pers]

Indonesian Center for Environmental Law

Jakarta, 23 Juli 2022. Putusan PTUN Palembang yang memenangkan gugatan tindakan faktual dengan nomor perkara 10/TF/2022/PTUN.PLG yang diajukan Mohamad Ali, Muhammad Hairul Sobri, Mualimin Pardi Dahlan, dan Walhi Sumatera Selatan terhadap Pemerintah Kota Palembang patut untuk diapresiasi. Gugatan ini diajukan sebagai respon atas bencana banjir besar di Kota Palembang pada 25-26 Desember 2021 lalu, dan juga terhadap masalah banjir yang sudah menjadi permasalahan menahun.

 

Grita Anindarini (Deputi Direktur ICEL) menyebutkan bahwa putusan ini setidaknya menghasilkan empat catatan penting. Pertama, putusan ini menegaskan posisi penting PTUN untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Melalui putusan ini warga Palembang mendapatkan pemenuhan hak akses keadilan untuk menuntut tindakan dan kebijakan yang lebih pro lingkungan dari Pemkot Palembang, dan juga memberikan keadilan substantif bagi lingkungan dan warga Palembang yang terdampak dari banjir”, ujar Grita.

 

Kedua, putusan ini mengandung kebaharuan hukum sebagai putusan tindakan faktual pertama di bidang lingkungan hidup. Sejak awal penggugat membahas hubungan sebab akibat dari tidak dilakukannya tindakan penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, perlindungan fungsi rawa konservasi dan pencegahan serta penanggulangan banjir oleh Pemkot Palembang yang mengakibatkan tidak dapat dicegahnya banjir dan dampak-dampaknya. Putusan PTUN Palembang juga mengabulkan ganti kerugian bagi penggugat. Syaharani (Peneliti ICEL) menjelaskan bahwa, “Pemberian ganti rugi terhadap masyarakat ini didasarkan pada konsep pemulihan berdasarkan nilai kerugian aktual, sebagai konsekuensi dimensi perlindungan hukum (rechtsbescherming) pemerintah dalam melaksanakan tindakan pemerintahan.”

 

Ketiga, Putusan PTUN Palembang patut diapresiasi karena mempertimbangkan pentingnya penerapan asas keberlanjutan dalam pelaksanaan RTRW Palembang, tindakan-tindakan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan banjir.

 

Atas putusan PTUN Palembang ini, ICEL merekomendasikan kepada Pemkot Palembang untuk segera menjalankan seluruh isi putusan karena putusan ini sudah sesuai amanat konstitusi untuk mewujudkan pemenuhan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. ICEL juga merekomendasikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera mereview kebijakan penataan ruangnya yang berpotensi atau tidak sesuai lagi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

 

Narahubung: Indonesian Center for Environmental Law: +62 813-8277-7068 Grita Anindarini (Deputi Direktur): anindagrita@icel.or.id Syaharani (Peneliti): syaharani@icel.or.id

Konflik Pengadaan Tanah di Desa Wadas: Momentum Evaluasi Proyek Strategis Nasional Bermasalah

[Siaran Pers]

Konflik Pengadaan Tanah di Desa Wadas: Momentum Evaluasi

Proyek Strategis Nasional Bermasalah

11 Februari 2022, Salah satu permasalahan sentral dari konflik di Desa Wadas terletak pada penetapan pembangunan Bendungan Bener sebagai proyek strategis nasional dalam Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Proyek Strategis Nasional. Terhadap hal tersebut, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memiliki beberapa catatan:

Pertama, konflik di Desa Wadas merupakan konsekuensi dari penetapan proyek strategis nasional yang tidak partisipatif dan berdampak luas bagi lingkungan hidup.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang selama ini ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa adanya ruang partisipasi masyarakat terbukti telah menimbulkan konflik berkepanjangan. Catatan ICEL dalam Indonesia Environmental Law Outlook 2022 menunjukkan mayoritas peraturan terkait PSN seperti PP No. 21 Tahun 2021 dan PP No. 42 Tahun 2021, tidak memberikan ruang partisipasi sejak dalam perencanaan dan penetapan. Proses pelibatan dan partisipasi masyarakat baru akan dimulai pada proses perizinan. Hal ini berimplikasi pada tidak tersedianya ruang bagi masyarakat untuk mempelajari sampai menyatakan keberatan atas suatu PSN. Selain itu juga menyebabkan tidak efektif serta terlambatnya pelibatan masyarakat, mengingat proyek sudah dipastikan akan berjalan. Berangkat dari alasan tersebut, konflik yang terjadi di Desa Wadas menjadi tidak terhindarkan mengingat partisipasi publik tidak dijalankan secara utuh sejak dari tahap hulu.

ICEL juga mencatat bahwa Desa Wadas sejatinya bukan merupakan bagian dari tapak proyek Bendungan Bener yang merupakan proyek strategis nasional, tetapi direncanakan menjadi tambang (quarry) penyedia batu bagi pembangunan bendungan tersebut. Namun, lokasi Desa Wadas turut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Padahal, Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum tidak memperbolehkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk kegiatan pertambangan.

Kedua, penolakan masyarakat Desa Wadas merupakan perjuangan untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dilindungi undang-undang.

Pada prinsipnya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 mengklasifikasikan Desa Wadas sebagai kawasan rawan longsor, dan bukan merupakan kawasan pertambangan, sehingga rencana kegiatan ini sangat berisiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat. Sayangnya, karena dikualifikasi sebagai proyek strategis nasional, rencana kegiatan ini tetap dilaksanakan meskipun tidak sesuai rekomendasi tata ruang. Untuk itu, sejatinya penolakan masyarakat Desa Wadas terhadap jalannya proyek sangat beralasan dapat dikategorisasi sebagai perjuangan masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindakan represif terhadap warga di Desa Wadas merupakan bukti bahwa  perlindungan hukum yang kuat terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum terwujud dengan baik. Padahal, Pasal 65 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 telah menjamin hak akses partisipasi dan hak akses keadilan sebagai bagian penting dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bersamaan dengan Pasal 15 Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Lebih lanjut, Pasal 19 Undang Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga telah menjamin kebebasan berpendapat tanpa pembatasan yang sewenang-wenang. Bahkan Pasal 9 Undang Undang a quo juga telah melarang tindakan penangkapan secara sewenang-wenang.

Berdasarkan hal tersebut ICEL meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk:

  1. Mengevaluasi kembali dan menghentikan PSN serta peraturan terkait PSN bermasalah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk jika terdapat potensi pelanggaran hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  2. Menjamin hak masyarakat untuk menentukan suatu proyek yang akan berjalan di tempat tinggalnya dan memperkuat hak partisipasi masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional.
  3. Memerintahkan Kapolri untuk menghentikan segala bentuk pendekatan dan tindakan represif yang tidak sesuai dengan KUHAP kepada masyarakat yang melakukan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  4. Mempercepat pembahasan KUHAP dan memastikan bahwa mekanisme upaya paksa bersifat akuntabel, memiliki sistem kontrol berlapis dan dapat dipertanggungjawabkan.

---------------------------------------------------------------------00--------------------------------------------------------------------

Narahubung:

Indonesian Center for Environmental law

+62 813-8277-7068

Kontak ICEL:

E-mail                  : info@icel.or.id

Whatsapp              : 081382777068

Sosial Media        : @icel_indo

Indonesia Environmental Law Outlook 2022: Menata Kembali Hukum Lingkungan Indonesia

[Siaran Pers]

Indonesia Environmental Law Outlook 2022: Menata Kembali Hukum Lingkungan Indonesia

(Jum’at, 4 Februari 2022) Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan Indonesia Environmental Law Outlook 2022: Menata Kembali Hukum Lingkungan Indonesia. Acara ini diselenggarakan untuk merefleksikan kondisi hukum lingkungan di Indonesia selama 2021 dan memproyeksikan arah perkembangan hukum lingkungan di tahun 2022.  Sepanjang 2021, ICEL mencatat hukum dan regulasi terkait lingkungan hidup berada pada kondisi yang dinamis. Walaupun terdapat perkembangan dalam berbagai aspek, regulasi yang merelaksasi instrumen lingkungan hidup dan mereduksi hak-hak masyarakat tetap ditemukan. Catatan penting terkait hukum lingkungan di Indonesia sepanjang tahun 2021 dirangkum oleh ICEL sebagai berikut:

Pertama, berbagai peraturan turunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baik di level peraturan pemerintah maupun peraturan menteri berdampak pada relaksasi instrumen lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari berkurangnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal. Meskipun dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja definisi masyarakat terdampak langsung diperluas, namun ICEL melihat derajat partisipasi masyarakat tetap melemah apabila dibandingkan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tidak hanya itu, fleksibilitas dalam instrumen tata ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) utamanya dalam mengakomodir proyek strategis nasional juga menjadi catatan. Lebih lanjut, di sektor kehutanan, peraturan perundang-undangan turunan UU Cipta Kerja juga masih menyisakan ruang bagi kebijakan yang tidak ramah hutan dan justru membuka peluang eksploitasi lebih besar di kemudian hari.

Kedua, kebijakan perubahan iklim Indonesia masih belum cukup ambisius dan masih memberikan ruang penerapan solusi yang keliru (false solution), seperti rencana penerapan carbon capture and storage yang dikhawatirkan justru akan memperpanjang umur energi fosil. Di sisi lain, Pemerintah juga berusaha untuk mengupayakan instrumen ekonomi dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui Perpres 98/2021 terkait Nilai Ekonomi Karbon. Sekalipun begitu, norma dalam peraturan ini masih terlampau umum dan terbatas, sehingga diperlukan sistem operasionalisasi yang jelas serta metode verifikasi dan pencatatan yang kuat dan transparan untuk memastikan mekanismenya tidak menyebabkan kebocoran emisi dan melanggar hak-hak masyarakat.

Ketiga, angin segar pembaruan hukum lingkungan datang dari ruang pengadilan. Di tahun 2021, kemenangan perdana kasus Anti-SLAPP di ranah pidana hadir dari perkara Robandi, dkk yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.  Pengadilan menginterpretasikan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 dengan mengakui dan mengidentifikasi perbuatan warga Kelurahan Kenanga sebagai bentuk partisipasi publik yang dijamin oleh hukum. Putusan ini menjadi preseden penting dalam upaya penguatan jaminan hak atas partisipasi masyarakat. Selain itu, kemenangan lainnya datang dari Perkara Gugatan Warga Negara tentang  Pencemaran Udara Jakarta yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini, ICEL mendorong para Tergugat untuk segera menjalankan putusan ini agar hak atas udara bersih bagi warga dapat segera dipenuhi.

Lebih lanjut, tren kemenangan KLHK dalam berbagai gugatan kebakaran hutan dan lahan berlanjut di tahun 2021. Sekalipun, bagaimana eksekusi terhadap putusan tersebut masih menjadi tantangan tersendiri. Hingga tahun 2021 setidaknya KLHK telah memenangkan gugatan senilai Rp 4,67 triliun rupiah dari 14 litigasi perdata karhutla, namun hanya Rp 131,1 miliar yang sudah dibayarkan. Memastikan eksekusi putusan yang berjalan dengan baik dan pelaksanaan pemulihan perlu menjadi prioritas.

Dari ranah Mahkamah Konstitusi, perkembangan penting berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi soal Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan kewenangan kepada PPNS KLHK untuk menangani TPPU di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Hal ini membuka peluang penguatan penegakan hukum LHK, karena membuka ruang untuk menelusuri TPPU dari tindak pidana asalnya. Putusan ini berpotensi memaksimalkan penerapan penegakan hukum terpadu.

Terakhir, dari sisi pemenuhan hak atas akses partisipasi, ICEL mencatat sepanjang 2021 terdapat beberapa regulasi yang menutup ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tendensi ini terlihat bagi pengambilan keputusan untuk proyek strategis nasional. Di sisi lain, sebagian besar regulasi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tidak cukup memberikan jaminan bahwa partisipasi masyarakat akan dilakukan secara bermakna (meaningful participation). Sebagian besar pengaturan dalam regulasi hanya berhenti pada apakah terdapat forum konsultasi publik atau tidak dan tidak membuka ruang negosiasi serta umpan balik yang memadai. Di sisi lain, pemenuhan hak akses atas informasi juga masih terkendala dengan masih sulitnya masyarakat mengakses informasi-informasi dasar lingkungan hidup, seperti perizinan, dokumen lingkungan hidup, maupun informasi emisi.

Berdasarkan refleksi tersebut, upaya penguatan pada tahun 2022 perlu fokus pada penguatan kelembagaan lingkungan hidup dan perlindungan bagi hak masyarakat untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan satu kesatuan. Untuk penguatan tersebut, secara lebih khusus ICEL merekomendasikan:

  1. Perlu adanya evaluasi kebijakan UU Cipta Kerja dan turunannya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan yang berpotensi mereduksi hak masyarakat;
  2. Pentingnya menyusun kebijakan Anti-SLAPP yang lebih kuat seperti mendorong UU Partisipasi Publik, menggunakan peluang RUU KUHAP dan RUU KUHAPer yang sekarang sedang dalam pembahasan, mendorong menyusun peraturan-peraturan di tingkat KLHK, Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung;
  3. Pentingnya penegakan hukum yang dilakukan secara terpadu dengan institusi lainnya (salah satunya dengan memaksimalkan UU TPPU) dan secara kolaboratif; serta
  4. Pentingnya kebijakan dan pelaksanaan eksekusi terpadu antara KLHK, Kejaksaan, MA dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang berorientasi kepada pemulihan serta pengelolaan dana lingkungan yang mandiri.

 

-------------------------------------------------------------00-----------------------------------------------------------

Narahubung:

Raynaldo G. Sembiring (Direktur Eksekutif) – raynaldo.sembiring@icel.or.id

Grita Anindarini (Deputi Direktur) – anindagrita@icel.or.id

 

Catatan:

Untuk melihat tayangan acara Environmental Law Outlook 2022: Menata Kembali Hukum Lingkungan di Indonesia, dapat mengunjungi tautan ini

 

Kontak ICEL:

E-mail                  : info@icel.or.id

Whatsapp              : 081382777068

Sosial Media        : @icel_indo

[Siaran Pers] Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan Harus Tetap Memperhatikan Tanggung Jawab Hukum Lainnya

Jakarta | Jumat, 7 Januari 2022. Pada tanggal 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo melalui kanal resmi Sekretariat Presiden mengumumkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan 2.078 perusahaan tambang mineral dan batubara. Selain itu juga dilakukan pencabutan 192 Izin Kehutanan seluas 3.126.439 hektare dan Hak Guna Usaha perkebunan seluas 34.448 hektare. Tindakan ini patut diapresiasi karena menjadi bentuk konkret pembenahan tata kelola perizinan yang dilakukan Pemerintah. Penegakan hukum yang tegas menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar. Perusahaan yang izinnya dicabut harus segera melaksanakan kewajiban-kewajiban yang masih ada agar pemerintah dapat segera melakukan pembenahan.

Sekalipun begitu, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebagai bentuk tindak lanjut pencabutan dan evaluasi izin-izin tersebut. Raynaldo G. Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menyampaikan bahwa pencabutan izin tetap harus memperhatikan tanggungjawab hukum lainnya yang harus dipenuhi oleh korporasi, terutama bagi korporasi yang pernah dilakukan penegakan hukum. Mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, terdapat beberapa korporasi yang pernah dijatuhkan sanksi maupun digugat oleh Pemerintah, bahkan sudah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Korporasi-korporasi yang telah diputus bersalah oleh pengadilan yang izinnya dicabut, harus tetap dimintakan pertanggungjawaban hukumnya untuk membayar ganti rugi, pemulihan lingkungan dan tindakan lainnya. Agenda untuk meminta pertanggungjawaban hukum tersebut penting menjadi agenda tindak lanjut pasca pencabut izin.”, tegas Raynaldo. Raynaldo kemudian menambahkan, “terhadap korporasi yang masuk daftar evaluasi, penting untuk terus dipantau dengan menambahkan indikator pelanggaran ketentuan lingkungan hidup dan HAM. Tentunya ini untuk semua sector termasuk pertambangan dan perkebunan. Karena hal ini sejalan dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan”.

Lebih lanjut Adrianus Eryan, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL menyatakan bahwa: “Sekalipun tidak diputus melalui putusan pengadilan, bagi perusahaan yang menelantarkan lahannya, pemulihan lingkungan menjadi penting untuk dilakukan terutama pada wilayah hutan yang telah dicabut izinnya. Penghijauan kembali, terutama di kawasan hutan yang sudah tidak dibebani hak karena izin-izinnya telah dicabut, juga dapat segera dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.”

“Sedangkan terhadap izin-izin korporasi yang tidak ada tanggung jawab hukum lainnya, seperti pemulihan, sebaiknya diutamakan untuk diberikan kepada masyarakat untuk dikelola secara lestari. Tentunya hal ini sejalan juga dengan agenda Pemerintah”, jelas Adrianus.

ICEL juga berpandangan bahwa Pemerintah harus memberikan disinsentif terhadap korporasi yang telah dicabut izinnya dengan menolak atau setidak-tidaknya menunda dengan melakukan telaah secara ketat, jika dikemudian hari ingin mengajukan izin baru di lokasi lainnya.

Berangkat dari isu tersebut dan demi menguatkan komitmen Indonesia dalam melaksanakan perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan, ICEL merekomendasikan:

  1. Pemenuhan kewajiban yang masih ada, termasuk eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bagi perusahaan-perusahaan yang izinnya telah dicabut.
  2. Pelaksanaan pemulihan lingkungan terutama pada wilayah hutan yang mengalami pencemaran atau kerusakan.
  3. Menggiatkan pelaksanaan evaluasi perizinan yang serupa terhadap perusahaan berbasis lahan lainnya demi memastikan pengelolaan yang berkelanjutan.

Narahubung:

Raynaldo Sembiring (raynaldosembiring@icel.or.id)

Adrianus Eryan (adri@icel.or.id)

Kontak Resmi: 021-7262740 / 081382777068

[Siaran Pers Bersama] Peringatan Hari Pembela HAM Internasional 2021 Stop Kekerasan Terhadap Pembela HAM di Indonesia!

Pada 9 Desember 1998 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab dari Para Individu, Kelompok, Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal. Deklarasi ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Pembela HAM dan secara garis besar memuat dua maklumat. Pertama, pengingat pentingnya pemenuhan hak terhadap setiap individu dan kelompok yang memperjuangkan HAM. Kedua, perintah kepada negara untuk melindungi setiap individu dan kelompok yang memperjuangkan HAM secara institusional dan administratif. Sayangnya, perlindungan terhadap Pembela HAM di Indonesia belum dilakukan secara menyeluruh. UU 39/ 1999 tentang HAM dan beberapa peraturan sektoral lainnya belum sepenuhnya memberikan perlindungan pada pembela HAM. 

Faktanya, serangan kepada Pembela HAM kian meningkat setiap tahunnya pada jumlah maupun ragam kekerasannya. Pada tahun 2019 YPII mencatat Pembela HAM yang mengalami kekerasan mencapai 290 orang. Pada tahun 2020, Amnesty International mencatat 253 orang dan pada tahun 2021 jumlah korban mencapai 297 orang. Jika dilihat dari isu sektoral, sepanjang 2020 ELSAM mencatat ada 178 Pembela HAM di isu lingkungan yang mengalami kekerasan dan 2 diantaranya meninggal akibat pembunuhan. Pun halnya laporan ELSAM pada periode Januari-Agustus 2021 menyebutkan sebanyak 95 korban individu dan kelompok mengalami ancaman  dan kekerasan. 

Jika dilihat dari bentuknya, ada beragam bentuk kekerasan dan ancaman yang terjadi pada Pembela HAM yang meningkat tajam yaitu pada serangan digital, kriminalisasi dengan menggunakan pasal karet dan serangan berbasis gender. SAFEnet mencatat 147 insiden serangan digital sepanjang 2020, puncak serangan terjadi saat penolakan Omnibus Law di bulan Oktober 2020. Sedangkan di tahun 2021 (per November), terjadi  120 insiden dan puncaknya adalah  serangan terjadi pada bulan Mei yang menyasar aktivis anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch dan mantan anggota KPK yang dipecat karena tidak lulus TWK. 

Sementara itu upaya kriminalisasi terhadap Pembela HAM terus berlangsung. Kasus terbaru yang menjadi perhatian publik adalah kasus Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Pun halnya teror bahan peledak yang menimpa keluarga pembela HAM, Veronica Koman. Serangan pada pembela HAM acap terjadi ditujukan pada keluarga dan kerabat dekat yang tidak terlibat dalam advokasi yang dilakukan pembela HAM tersebut. Jurnalis dan media sebagai pilar demokrasi pun tidak terbebas dari serangan dan potensi kriminalisasi karena pekerjaannya sebagai jurnalis, misalnya kasus yang menimpa Asrul di Palopo dan Nurhadi di Surabaya. 

Strategi pembangunan rezim Jokowi yang berorientasi infrastruktur, ekonomi dan investasi, memperburuk situasi  perlindungan dan keamanan Pembela HAM  karena  acap mengabaikan HAM bahkan memperluas konflik dan melanggengkan serangan pada Pembela HAM. Sementara itu dari segi aktor pelaku penyerangan, Komnas HAM mencatat bahwa Kepolisian menjadi pihak yang sering diadukan sebagai pelaku dalam kasus pelanggaran HAM[1]. 

Ditetapkannya tanggal 7 September 2021 sebagai Hari Pembela HAM Nasional sesungguhnya menjadi harapan baik, untuk menghormati dan memenuhi hak-hak Pembela HAM dan melahirkan usulan kebijakan perlindungan pada pembela HAM, misalnya UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pasal 66 di mana pejuang lingkungan tidak dapat dipidanakan meskipun kebijakan turunannya dalam bentuk Permen Anti-SLAPP belum terealisasi. 

Namun kemudian mekanisme anti-SLAPP ini bisa diperkuat lagi dengan menghentikan SLAPP sedini mungkin. Anti-SLAPP dalam pembelaan HAM secara umum menjadi penting untuk diadopsi dalam Revisi UU 39/1999 Tentang HAM agar perlindungan kepada Pembela HAM terhadap serangan hukum menjadi lebih utuh. Tak luput juga Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal-Pasal Tertentu dalam UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus diimplementasikan secara lebih tegas untuk mengerem laju kasus kriminalisasi terutama di tingkat penyidik dan kejaksaan agar lebih selektif dalam menilai sebuah tindak pidana. 

Berdasarkan uraian tersebut dan bertepatan dengan hari Pembela HAM Internasional, kami dari Koalisi Pembela HAM mendesak: 

  1. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mewujudkan perlindungan dan keamanan bagi Pembela HAM dan menyetujui menjadikan 7 September sebagai hari Pembela HAM Nasional; 

  1. DPR-RI meneguhkan komitmen dan janji politik untuk melakukan revisi UU HAM No.39/1999 dalam Prolegnas 2022 dengan memasukkan ketentuan perlindungan pada Pembela HAM; 

  1. Pemerintah dan DPR-RI agar melakukan amandemen pada UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mencabut pasal karet di berbagai undang-undang yang seringkali digunakan sebagai alat mengkriminalisasi Pembela HAM; 

  1. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan agar menerapkan prinsip anti-SLAPP dalam penanganan perkara Pembela HAM; 

  1. Komnas HAM segera melakukan diseminasi SNP No. 6 tentang Pembela HAM ke seluruh jajaran Kementerian dan Kelembagaan dan menerbitkan revisi Peraturan Komnas HAM No. 5/2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM juga mempercepat penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM, khususnya menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran berat HAM. 

Jakarta, 9 Desember 2021 

 

Koalisi Pembela HAM 

Amnesty International Indonesia - ELSAM - Greenpeace - ICEL - Imparsial - Institute for Women’s Empowerment - Kemitraan - KontraS - LBH Pers - SAFEnet - YLBHI - YPII 

Narahubung: 

  1. Ardimanto Saputro - Imparsial (081261944069) 

  2. Asep Komarudin - Greenpeace Indonesia (081310728770) 

  3. Damairia Pakpahan - YPII (08122699822) 

  4. Damar Juniarto - SAFEnet (Hotline SAFEnet - 08119223375) 

  5. Donna Swita - (081317710690 

  6. M. Isnur - YLBHI (081510014395) 

  7. Marsya M Handayani - ICEL (081382777068) 

  8. Mona Ervita - LBH Pers (082175420752) 

  9. Nurina Savitri - Amnesty International Indonesia (08111960630) 

  10. Ririn Sefsani - Kemitraan (081317680540) 

  11. Villarian Burhan - Elsam (082111584086) 

  12. Andi Muhamad Rezaldy - KontraS (087785553228) 

[1] https://nasional.kompas.com/read/2021/10/04/13395301/komnas-ham-sebut-polri-jadi-institusi-dengan-aduan-dugaan-pelanggaran-ham 

 

[Siaran Pers Bersama] Pernyataan Bersama Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka “Menjaga Keterbukaan dan Ruang Demokrasi di Tengah Pandemi”

Satu dekade keanggotaan Pemerintah Indonesia di Open Government Partnership (OGP) sejak 2011 dan keanggotaan DPR RI pada Open Parliament Indonesia (OPI) sejak tahun 2018, Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam tata kelola data terutama data terkait tata kelola data anggaran, pelayanan publik, lingkungan dan sumber daya alam, keterbukaan kontrak (Pengadaan Barang dan Jasa dan Beneficial Ownership), dan data terkait proses-proses pembentukan kebijakan. Hal ini disebabkan karena masih belum maksimalnya pelibatan publik dalam proses-proses pengelolaan data dan stagnasi inisiasi Satu Data Indonesia (One Data) dan Satu Peta (One Map). 

Menyempitnya civic space di masa pandemi; masih ada masalah terkait transparansi dalam penanganan pandemi (anggaran, fasilitas kesehatan, jaminan sosial, bantuan sosial, insentif tenaga kesehatan, program vaksinasi, pengadaan darurat dan non darurat); satu dekade keanggotaan OGP pun belum mampu menyelesaikan persoalan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, korupsi dan minimnya inovasi yang substansial untuk perbaikan; tertutupnya partisipasi politik warga dalam mempengaruhi proses-proses kebijakan. 

Persoalan-persoalan penting dalam menjamin hak masyarakat atas akses keadilan juga masih terjadi terutama hak bagi kelompok rentan atas identitas kewarganegaraan, akses perlindungan hukum bagi semua warga (no one left behind). Hal ini terjadi karena tiadanya keberpihakan institusi penegakkan hukum atas kelompok-kelompok rentan dan masih kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga Organisasi Bantuan Hukum dan lemahnya peran bantuan hukum berbasis komunitas (paralegal). 

Sementara itu, berbagai inisiatif di daerah sudah dikembangkan oleh masyarakat sipil dan beberapa pemerintah daerah untuk menciptakan praktik-praktik baik pemerintah terbuka dalam hal perbaikan data layanan publik, penanganan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan sistem pengaduan masyarakat serta pengembangan forum-forum warga untuk meningkatkan peran warga dalam penanganan masalah-masalah yang dihadapi. Terbukti pada tahun 2021 terpilih 3 kabupaten, 1 kotamadya dan 1 provinsi menjadi anggota lokal OGP dengan seleksi yang ketat oleh Komite Seleksi OGP Support Unit Global yang berkantor di Washington DC, Amerika Serikat. Sebelumnya dari Indonesia hanya terpilih 1 kabupaten saja pada tahun 2016. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami Forum Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Terbuka dengan mengambil momentum Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Terbuka ke-4 pada 25 – 29 Oktober 2021 via daring dan tanggal 02 – 03 November 2021 secara luring di Jakarta, memilih lima isu utama untuk akselerasi inisiatif ko-kreasi yang lebih bermakna bagi pembangunan yang lebih baik dan demokratis, yaitu: 1. Open Respon + Open Recovery COVID-19; 2. Access to Justice dan Pelayanan Publik; 3. Open Parliament dan Korupsi Regulasi; 4. Civic Space dan Gerakan Anti Korupsi di Era Pandemi; dan 5. Implementasi OGP Daerah.  

Meskipun merupakan inisiator dan telah menjadi anggota selama 10 tahun, komitmen Pemerintah Republik Indonesia belum menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip OGP, hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang kuat sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan OGP secara kolaboratif antara masyarakat sipil dan pemerintah. Pemerintah terkesan tidak menganggap rencana aksi OGP sebagai urusan wajib yang harus dipenuhi baik dalam program maupun anggaran. 

Kami mengakui bahwa OGP adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret pemerintah untuk mempromosikan dan mewujudkan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi memperkuat tata kelola pemerintahan. Komitmen ini menanggapi lima nilai utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, inovasi dan inklusi. 

Kami menghormati dan mendukung semangat OGP dan upaya-upaya untuk menciptakan keterbukaan pemerintah. Juga pelibatan masyarakat sipil dan pemberian ruang untuk para reformis dan inovator sebagai aktor utama demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan. 

Berkaitan dengan itu dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembaharuan secara terus menerus untuk kepercayaan publik terhadap negara, kami mendesak: 

  1. Pemerintah harus menerbitkan peraturan yang kuat sebagai pijakan implementasi OGP di Indonesia dalam bentuk Peraturan Presiden untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan sebagai inisiator dan anggota OGP yang memasuki usia satu dekade. Regulasi pendukung (enabling environment) dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan implementasi OGP ke depan dan adanya tata kelola yang lebih terukur capaiannya. 

  2. Pemerintah wajib menjamin hak atas ruang kewargaan yang mengakui kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, kebebasan informasi, serta perlindungan saksi dan korban. Hal ini mengingat masih ada pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, surveilans dan pembatasan hak-hak sipil, represi digital terhadap suara warga dan tertutupnya akses informasi/dokumen publik di tingkat nasional dan daerah. 

  3. Pemerintah perlu mengedepankan pemulihan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama daripada memfasilitasi kepentingan para ‘pemburu rente’ dengan membuka dokumen kontrak pengadaan barang/jasa dalam penanganan COVID-19, termasuk pengadaan vaksin dan logistik pendukung vaksinasi, informasi terkait data surveilans, data mortalitas, serta data capaian vaksinasi nasional, khususnya untuk kelompok rentan yang masih sangat rendah. 

  4. DPR RI dan DPRD harus serius meningkatkan implementasi Open Parliament Indonesia (OPI) untuk menjamin hak partisipasi publik sebagai suara warga yang harus dipertimbangkan dan dihitung dalam proses pembentukan kebijakan publik demi mewujudkan parlemen yang modern dan berintegritas. 

  5. Pemerintah harus memperkuat internalisasi K/L lintas sektor mengenai komitmen OGP, mendukung pengembangan kolaborasi untuk melahirkan inovasi-inovasi baru, pelembagaan kebijakan kemitraan pemerintahan terbuka dan perluasan implementasi OGP Lokal di seluruh daerah yang didukung oleh kebijakan dan anggaran Pemerintah Pusat sebagai upaya akselerasi dalam mewujudkan “kedaulatan data”. 

  

Jakarta, 03 November 2021 

FORUM MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEMITRAAN PEMERINTAHAN TERBUKA 

Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Parliamentary Center (IPC), Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink), Nara Integrita, Transparency International Indonesia (TII), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID),  Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), YAPPIKA-Action Aid, Indonesia Budget Center (IBC), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahana Visi Indonesia, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Barat, Intitute KAPAL Perempuan, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Fahmina Institut, Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang, Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Brebes, Kelompok Kerja (POKJA-30), Bengkel APPEK NTT, Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN)-Maluku, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat, Asosiasi LBH APIK Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Jakarta, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) Indonesia, Institute Development of Society (IDFOS) Bojonegoro, Lembaga Penelitian dan Advokasi (LEGITIMID) NTB, Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah, KIPPRA Papua, Yayasan Tifa, Lakpesdam PBNU, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Tangerang, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim, Gemawan Kalimantan Barat, 

  

  

[SIARAN PERS] Menakar Masa Depan Hukum Lingkungan di Indonesia: Perlunya Syarat-syarat Penguatan

Jakarta | Kamis, 22 Juli 2021. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan webinar mengenai Hukum Lingkungan dari Masa ke Masa. Webinar yang merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan 28 tahun berdirinya ICEL ini berusaha untuk mengulik kembali perkembangan hukum lingkungan Indonesia dari masa ke masa, termasuk perkembangan gerakan hukum lingkungan, untuk kembali merefleksikan bagaimana instrumen hukum lingkungan sebenarnya memiliki peran penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Acara diawali dengan sambutan dan pengantar diskusi oleh Raynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif ICEL. Hadir sebagai narasumber: (1) Prof. Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup 1978-1993; (2) Mas Achmad Santosa, Pendiri ICEL sekaligus CEO Indonesia Ocean Justice Initiative; (3) Sandrayati Moniaga, Pendiri ICEL sekaligus Komisioner Komnas HAM; serta (4) Grita Anindarini, Deputi Direktur ICEL. 

Prof. Emil Salim sebagai pembicara pertama menyoroti gagasan awal gerakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Beliau merefleksikan keprihatinannya terhadap keadaan di Indonesia tahun 1970-an yang tidak hanya mengalami masalah kemiskinan tapi juga permasalahan lingkungan. Dari sinilah muncul gagasan bahwa semestinya pembangunan tidak hanya bertumpu pada ekonomi saja, melainkan juga isu sosial dan lingkungan. 

“Pembangunan tidak hanya ekonomi saja tapi juga harus memberantas kemiskinan. Percuma jika pendapatan tinggi tapi koefisien gini-nya tinggi, yang berarti masih banyak kesenjangan terjadi. Pembangunan seharusnya adalah gabungan dari ekonomi (meningkatkan kesejahteraan), sosial (memberantas kemiskinan), dan lingkungan (menyelamatkan alam) dengan berubah dari resource exploitation ke resource enrichment).” ujar beliau. 

Prof. Emil Salim juga menekankan pentingnya upaya masyarakat sipil untuk menyelamatkan lingkungan dan membangkitkan kembali semangat pembangunan berkelanjutan. “Lingkungan tidak hanya untuk dibicarakan, dipidatokan, tapi dihidupi sebagai bagian dari membangun tanah air yang sejahtera, makmur, dan berkelanjutan”, pungkas beliau. 

Lebih lanjut, Mas Achmad Santosa, memaparkan terkait perjalanan hukum lingkungan di Indonesia dari masa ke masa dan bagaimana perkembangan di tingkat global mempengaruhi pembaruan hukum lingkungan dalam negeri. Dimulai dari GBHN 1973-1978 yang pertama kali memuat gagasan pembangunan berwasasan lingkungan, UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilanjutkan dengan diskursus global dari Brundtland Commission melalui laporannya, “Our Common Future” di tahun 1987 yang kemudian menelurkan konsep pembangunan berkelanjutan. 

Diskursus tersebut mendorong Indonesia untuk menerbitkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tren baik ini dilanjutkan dengan pengakuan hak atas lingkungan hidup dan ecological sustainable development dalam konstitusi melalui amandemen tahun 2002, serta penerbitan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun sayangnya, ketentuan progresif yang telah dibangun saat ini perlahan mengalami regresi, utamanya pasca penerbitan UU Cipta Kerja. 

Berdasarkan tren tersebut, Mas Achmad Santosa kemudian menekankan pada pentingnya rethinking dan revisioning hukum lingkungan di Indonesia. Penyebabnya karena kondisi saat ini justru memasuki era antroposen yang ditunjukkan dengan disrupsi manusia yang merusak sistem alam dalam skala global. Kegagalan hukum lingkungan untuk menjaga keberlanjutan diperparah dengan miskonsepsi pemisahannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, supremasi hukum (rule of law), hingga HAM. 

“Hukum lingkungan harus dapat memberdayakan negara, supaya negara juga dapat memberdayakan rakyatnya. Indonesia saat ini belum mampu menerjemahkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam peraturannya. Perlu adanya konsolidasi ide dan pemikiran, rethinking and revisioning hukum lingkungan di Indonesia.” ujar beliau. 

Pembicara ketiga, Sandrayati Moniaga, menunjukkan perspektif dari perkembangan gerakan masyarakat sipil. Perkembangan hukum lingkungan sejak tahun 1980 tidak lepas dari peran organisasi masyarakat sipil yang secara konsisten mengajukan upaya hukum yang mendorong reformasi hukum lingkungan, melakukan pemberdayaan masyarakat, hingga mendorong diakuinya hak-hak masyarakat hingga kearifan lokal yang turut menjaga keberlanjutan lingkungan. 

Sandrayati Moniaga juga turut menjelaskan konsekuensi diakuinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam konstitusi. Hal ini berarti negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak tersebut untuk seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Terakhir, beliau menegaskan bahwa gerakan lingkungan hidup dan HAM harus dilihat sebagai suatu kesatuan agar dapat menghasilkan pembaharuan hukum yang adil dan berkelanjutan. 

Terakhir, Deputi Direktur Program ICEL, Grita Anindarini, berusaha untuk melihat bagaimana perkembangan hukum lingkungan sektoral di Indonesia. Beliau menggarisbawahi tren justru menunjukkan kemunduran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai sektor. Dimulai dari sektor penataan ruang, sektor kehutanan, hingga sektor tata kelola energi dan pertambangan. Berbagai relaksasi instrumen perlindungan lingkungan hidup pada kebijakan di tingkat sektoral justru menunjukkan bagaimana penguatan instrumen lingkungan hidup yang sejak lama telah dibangun saat ini mengalami regresi. 

Lebih lanjut, Grita Anindarini menyampaikan bahwa tanpa adanya jaminan terhadap tiga akses, yaitu hak atas informasi, hak atas partisipasi, dan hak atas keadilan, maka tantangan pembaruan hukum lingkungan di Indonesia akan semakin sulit. Beliau melihat, sekalipun berbagai peraturan perundang-undangan sektoral telah menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapatkan informasi, namun dalam implementasi, pemenuhan hak ini masih menemui tantangan. Sebagai contoh, semakin sulitnya bagi masyarakat untuk mengakses dokumen lingkungan yang penting dan seharusnya dibuka ke publik seperti Amdal dan HGU, padahal proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap telah ditempuh. 

Pada akhirnya, ICEL merekomendasikan hal penting yang perlu diperkuat sebagai syarat pembaruan hukum lingkungan kedepannya adalah: 

  1. Perlunya penekanan bahwa hukum lingkungan harus tetap berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan untuk menjamin terlindunginya lingkungan dan hak-hak masyarakat. Hukum lingkungan dalam teori, praktik maupun regulasi harus terintegrasi dengan pembangunan berkelanjutan. 

  2. Pembangunan berkelanjutan harus fokus kepada perlindungan lingkungan hidup, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterjemahkan ke dalam norma-norma hukum yang operasional. 

  3. Perlunya keterkaitan erat gerakan aktivisme dengan pendidikan akar rumput agar dapat menjangkau dan mendidik masyarakat yang lebih luas. Tidak cukup hanya aktivis lingkungan, kolaborasi juga perlu dibuka dengan pegiat sosial lainnya seperti HAM dan antikorupsi, serta dengan ahli maupun akademisi. 

  4. Perlunya memperkuat kerja sama yang efektif antara institusi negara dan pemerintahan maupun organisasi masyarakat sipil yang satu visi-misi dalam menjaga hukum lingkungan pada poros pembangunan berkelanjutan. 

Narahubung 

Untuk melihat siaran ulang dari webinar ini dapat mengakses ke tautan berikut 

 

Momentum Eskalasi Kebijakan Anti SLAPP dariPutusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Jakarta - 7 Juli 2021 | 6 warga korban SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation) dari Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya dari pencemaran yang terjadi mendapatkan kepastian bahwa jaksa penuntut umum tidak jadi mengajukan kasasi. Sebelumnya, kasus ini telah diputus lepas oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan nomor perkara 21/Pid/2021/PT BBL.

Putusan ini patut diapresiasi karena menghentikan SLAPP yang terjadi kepada warga Kelurahan Kenanga yang melakukan perjuangan atas hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Putusan ini dapat dianggap sebagai salah satu putusan penting dalam penanganan perkara lingkungan hidup, setidaknya karena dua alasan: (i) merupakan putusan Anti SLAPP pertama dalam perkara pidana dan (ii) menegaskan bahwa perjuangan/partisipasi publik dalam mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dilindungi dari segala serangan hukum strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menerima permohonan banding yang diajukan terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Sungailiat dengan nomor perkara 475/Pid.B/2020/PN.Sgl. Kemudian, Majelis Hakim mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan bahwa tindakan warga Kenanga bukanlah tindak pidana dan melepaskan warga dari seluruh tuntutan. Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak para warga dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Baiknya putusan ini tetap meninggalkan cerita tentang dampak SLAPP yang dialami masyarakat. Paling tidak 6 (enam) bulan sejak dakwaan dibacakan, warga korban SLAPP mengalami tekanan karena menghadapi proses hukum, apalagi sempat diputus bersalah pada putusan Pengadilan Negeri. Karenanya, mekanisme Anti SLAPP harus diberlakukan sedini mungkin untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) meminta kepada aparat penegak hukum untuk:

  1. Menggugurkan SLAPP sedini mungkin untuk menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana mandat dari Pasal 28H UUD 9145 dan menjamin serta melindungi hak partisipasi masyarakat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
  2. Menggugurkan SLAPP dengan mekanisme penghentian penyidikan oleh penyidik (sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP) dan penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut umum (Pasal 14 jo Pasal 140 ayat (2) KUHAP).
  3. Melakukan koordinasi melalui penegakan hukum terpadu antara Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membangun kebijakan bersama penghentian SLAPP. Koordinasi ini dimungkinkan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Selain ketiga hal tersebut, ICEL juga memandang penting agar mekanisme Anti SLAPP untuk diatur dalam tingkat yang lebih tinggi yaitu dalam undang-undang. Pengaturan dalam undang-undang akan memberikan jaminan lebih terhadap partisipasi publik, mekanisme perlindungan, remedi, dan kewenangan dalam menghentikan SLAPP sedini mungkin.

Tentunya, sebelum Undang-Undang Anti SLAPP disusun, maka pemerintah perlu untuk segera menyusun peraturan pelaksana dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai langkah awal kebijakan Anti SLAPP yang komprehensif.

 

Narahubung:

Raynaldo G Sembiring

Marsya M Handayani

[SIARAN PERS] KEMBALIKAN ABU BATUBARA SEBAGAI LIMBAH B3: UTAMAKAN PERTIMBANGAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

[SIARAN PERS] 

KEMBALIKAN ABU BATUBARA SEBAGAI LIMBAH B3: UTAMAKAN PERTIMBANGAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT  

Jum’at, 12 Maret 2021 

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan 2 Februari 2021 lalu, menetapkan Abu Batubara (fly ash dan bottom ash) tidak lagi dikategorikan sebagai Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Hal ini terlihat dari Lampiran XIV peraturan tersebut yang menetapkan abu batubara sebagai Limbah Non B3 terdaftar. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mencatat upaya untuk menyederhanakan ketentuan pengelolaan abu batubara tidak terjadi sekali ini. Sebelumnya pada 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.10 Tahun 2020, yang memberikan penyederhanaan prosedur uji karakteristik Limbah B3, termasuk apabila ingin melakukan pengecualian fly ash sebagai Limbah B3. 

Lebih lanjut, ICEL memiliki beberapa catatan kritis terkait dikeluarkannya abu batubara dari daftar limbah B3. 

Pertama, luputnya pertimbangan biaya yang timbul dari resiko pencemaran abu batubara akibat longgarnya aturan pengelolaan abu batubara sebagai Limbah Non B3. Sebelumnya, di beberapa kesempatan Pemerintah pernah menyatakan bahwa potensi keuntungan ekonomi dari dikeluarkannya abu batubara dari daftar limbah B3 adalah sebesar 447 juta rupiah per hari. Keuntungan ekonomi tersebut diperoleh dari penghematan biaya pengolahan abu batubara oleh pengolah limbah B3 serta dari keuntungan dari pemanfaatan abu batubara. 

Kedua, ketidakadilan lingkungan dengan adanya potensi distribusi dampak atau risiko terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dengan statusnya sebagai limbah non B3, kini abu batubara tidak perlu diuji terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Artinya, terdapat risiko di mana abu batubara dimanfaatkan tanpa kita ketahui potensi pencemarannya. Terlebih lagi, aturan pemanfaatan abu batubara sebagai limbah non B3 tidak memprioritaskan cara pemanfaatan limbah abu batubara yang paling aman. Pemanfaatan abu batubara yang buruk seperti untuk material urugan atau penyubur tanaman bisa jadi digunakan oleh pelaku usaha. Tentu kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang menghendaki tindakan pencegahan potensi pencemaran lingkungan hidup berdasarkan pada informasi besaran dan potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari suatu kegiatan. 

Ketiga, hilangnya kewajiban pelaku usaha PLTU untuk memiliki sistem tanggap darurat untuk pengelolaan abu batubara. Hal yang juga membedakan pengelolaan Limbah B3 dan limbah non B3 adalah adanya kewajiban untuk memiliki Sistem Tanggap Darurat, yang tidak ada dalam pengelolaan limbah non B3. Pada dasarnya, sistem tanggap darurat merupakan sistem pengendalian keadaan darurat akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3. Kecelakaan ini dapat diakibatkan oleh manusia, teknologi, maupun bencana alam. Hal ini tentu mengkhawatirkan apabila melihat fakta bahwa cukup banyak PLTU yang berada di kawasan rawan bencana.[1] Dalam praktiknya, abu Batubara (fly ash dan bottom ash) akan disimpan sementara di lokasi sekitar pembangkit sebelum pada akhirnya dimanfaatkan atau dikelola. Dengan dikeluarkannya abu batubara dari daftar limbah B3, tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha PLTU untuk memiliki sistem tanggap darurat untuk pengelolaan abu batubara ini. Apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup akibat adanya keadaan darurat, sistem yang siap untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran tersebut tidak tersedia. 

Keempat, adanya potensi “mengendurkan” penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengelola abu batubara. Sebagai contoh, dalam konteks penegakan hukum perdata, pengelola abu batubara berpotensi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) karena bukan merupakan kategori B3. Tidak hanya itu, dalam konteks penegakan hukum pidana, dengan dikeluarkannya abu batubara dari kategori limbah B3, terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan pengelolaan abu batubara ataupun tidak melakukan pengelolaan abu batubara namun tidak sesuai spesifikasi, tidak dapat dikenakan ancaman pidana lagi.[2] Sekali lagi, penegakan hukum bagi pelaku usaha untuk tidak serius mengelola abu batubara yang dihasilkannya diperlemah dengan ketentuan ini. 

Pada akhirnya, bentuk pelonggaran regulasi pengelolaan abu batubara ini memberikan ancaman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Hingga saat ini, studi membuktikan bahwa bahan beracun dan berbahaya yang ditemukan dalam abu batubara dapat merusak setiap organ utama dalam tubuh manusia. Pencemar dalam abu batubara dapat menyebabkan terjadinya kanker, penyakit ginjal, kerusakan organ reproduksi, dan kerusakan pada sistem saraf khususnya pada anak-anak[3]

Untuk itu demi kepentingan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, ICEL meminta Pemerintah untuk: 

  1. Segera mencabut kelonggaran pengaturan pengelolaan abu batubara dan tetap mengkategorikan abu batubara sebagai limbah B3. 

  2. Tidak mengeneralisir pemberian pengecualian abu batubara sebagai limbah B3. Pengecualian hanya dapat diberikan kasus per kasus dengan berdasarkan pada adanya uji coba dengan metodologi yang ketat, transparansi data dan laporan yang dapat diakses publik. 

  3. Menjalankan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku usaha yang melakukan pengelolaan abu batubara, dengan pertama-tama menempatkan kegiatan terkait abu batubara sebagai kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman serius. 

  4. Mengedepankan pertimbangan dampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat (termasuk prinsip kehati-hatian) dalam pengambilan keputusan. 

----------------------------------------------------------------00------------------------------------------------------------ 

Narahubung: 

  1. Grita Anindarini (Deputi Direktur) 

0821-2247-0088, anindagrita@icel.or.id 

  1. Fajri Fadhillah (Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup) 

0812-8317-4014, fajri@icel.or.id  

  

-- 

  1. Beberapa PLTU yang diketahui berada di kawasan rawan bencana meliputi PLTU Suralaya, PLTU Kendari 3, PLTU Lontar, PLTU Nagan Raya, PLTU Pangkalan Susu, PLTU Panau, PLTU Teluk Sepang, hingga PLTU Teluk Sirih.  

  2. Sebelumnya, pasal 103 UU No 32 Tahun 2009 menyatakan “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”  

  3. Earthjustice, Harm to Human Health from Breathing and Ingesting Coal Ash Toxicants, https://earthjustice.org/documents/reference/harm-to-human-health-from-breathing-and-ingesting-coal-ash-toxicants. Lihat juga: Physicians for Social Responsibility and Earthjustice, Coal Ash: The Toxic Threat to Our Health and Environment (2010), hal. 6, https://www.psr.org/wp-content/uploads/2018/05/coal-ash.pdf.  

 

[SIARAN PERS] INKONSISTENSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Jakarta, 23 Februari 2021. Kebijakan pemerintah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) cenderung inkosisten, jika mengacu kepada UU Cipta Kerja, peraturan pelaksananya dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang cenderung eksploitatif.

Dalam Rakornas Pengendalian Karhutla yang dilaksanakan tanggal 22 Februari 2021, Presiden Joko Widodo telah memberikan enam arahan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Informasi ini juga diunggah pada situs resmi presidenri.go.id, akun instagram resmi Sipongi KLHK, serta dapat disaksikan melalui kanal youtube Sekretariat Presiden.

Namun, adanya arahan pengendalian karhutla ini sebenarnya masih menyimpan beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, yaitu:

Pertama, agenda Pemerintah melalui kebijakan yang didorong melalui Inpres tidak jelas capaiannya, dibuktikan dari laporan yang tidak disampaikan ke publik. Sejak tahun 2015 sudah ada Inpres No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan (Inpres 11/2015). Namun, hingga saat ini laporan capaian Inpres tersebut tidak dibuka ke publik. Padahal sudah ada Putusan Komisi Informasi No. 001/1/KIP-PS-A/2017 yang menyatakan bahwa laporan capaian Inpres 11/2015 merupakan informasi publik yang terbuka. Dalam amar putusan tersebut, Majelis Komisi Informasi memerintahkan kepada Kemenkompolhukam untuk menyusun laporan pelaksanaan Inpres 11/2015 serta menyerahkannya kepada Presiden dan Pemohon. Tanpa adanya laporan pelaksanaan Inpres 11/2015 yang dibuka ke publik, tentu kita tidak dapat menilai sejauh mana capaian Pemerintah dalam mengendalikan karhutla.

Kedua, Presiden juga telah menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Inpres 3/2020) yang menggantikan Inpres 11/2015. Sayangnya masih tidak dijumpai adanya kewajiban pelaporan kepada publik dalam Inpres 3/2020. Pengoordinasian pelaporan dilakukan oleh Sekretaris Kabinet langsung kepada presiden, tanpa adanya kewajiban pelaporan ke publik. Sebagai evaluasi dan perbaikan agar tidak mengulang kesalahan Inpres sebelumnya, harus ada indikator capaian yang jelas, akuntabel, dan disertai pelaporan yang transparan ke publik tentang sejauh mana pelaksanaan Inpres 3/2020 tersebut oleh Kementerian dan Lembaga terkait yang ditugaskan, termasuk dampak yang dihasilkannya.

Ketiga, eksekusi belum berjalan dengan baik sehingga penegakan hukum karhutla belum optimal. Dilansir dari Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri LHK tanggal 1 Februari 2021, KLHK telah mengajukan 28 gugatan dengan total nilai ganti rugi dan pemulihan yang dimenangkan sebesar Rp19,8 triliun. Namun dari nilai kemenangan tersebut, masih ada Rp19,3 triliun yang belum dapat dieksekusi. Jika memang Pemerintah serius melakukan penegakan hukum tanpa kompromi, dan untuk bisa memberikan dampak positif penegakan hukum, maka eksekusi putusan yang telah dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap harus menjadi prioritas utama. Hal ini juga didorong oleh kebutuhan mendesak untuk segera melakukan pemulihan lingkungan.

Keempat, terdapat beberapa instrumen hukum yang justru memperlemah penegakan hukum karhutla. Misalnya UU Cipta Kerja yang mengatur sektor perkebunan. Dalam perubahan Pasal 67 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hanya disebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup. Padahal dalam ketentuan aslinya, terdapat ketentuan yang lebih tegas seperti kewajiban pelaku usaha untuk memiliki Amdal, analisis risiko, dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran. UU Cipta Kerja menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam PP. Namun dalam PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, tidak dijumpai ketentuan tersebut.

Berbagai catatan tersebut tentunya perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan serius oleh Pemerintah sebagai bukti komitmen dalam menjalankan pencegahan dan pengendalian karhutla. Atas dasar itu kami meminta kepada Pemerintah untuk:

1.      Melaksanakan Inpres 3/2020 secara akuntabel, melibatkan masyarakat, dengan indikator capaian yang jelas, disertai laporan yang dirilis ke publik

2.      Segera mengadakan forum koordinasi dengan instansi gakum terkait terutama KLHK, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan dan hingga instansi lainnya yang berwenang mengurus pendanaan dan pemulihan untuk dapat mempercepat proses eksekusi perkara-perkara karhutla.

3.      Sekalipun terdapat ketentuan yang melemahkan penegakan hukum, Pemerintah harus tetap berpegang pada prinsip perlindungan lingkungan dan kembali pada ketentuan UU organik yang mengatur kewajiban dengan lebih tegas.

 

Narahubung:

Adrianus Eryan, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan adri@icel.or.id

Grita Anindarini, Deputi Direktur anindagrita@icel.or.id

 

[Siaran Pers Bersama] Somasi Gubernur Kalimantan Selatan Memberi Contoh Buruk Respons Pejabat Publik Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat

Ramai tersebar di media sosial terkait somasi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum H. Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan, atas unggahan foto atau video yang berhubungan dengan bencana banjir yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam somasi tertanggal 17 Januari 2020 itu, kuasa hukum H. Sahbirin Noor mengancam akan melaporkan setiap perbuatan yang menyudutkan kliennya ke Polisi dengan menggunakan pasal-pasal pidana dalam UU ITE. 

Koalisi menilai bahwa somasi ini merupakan bentuk nyata dari ancaman pada kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam negara demokrasi modern seperti Indonesia. Lebih jauh, dalam kondisi bencana lingkungan yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan, setiap tindakan yang merupakan bagian dari partisipasi publik dalam isu lingkungan tidak dapat dipidana. Termasuk pembuatan foto atau video bernuansa kritik secara tajam dan atau kreatif terhadap pejabat publik. 

Terhadap hal itu, Koalisi memiliki beberapa catatan: 

Pertama, tindakan kriminalisasi warga yang memberikan kritik terhadap pejabatnya adalah bentuk pembungkaman dan merupakan tujuan yang tidak sah dalam pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagai pejabat publik, maka Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, seharusnya tidak memiliki privilese untuk dilindungi atas dasar jabatannya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.013-022/PUU-IV/2006, ketika menghapuskan penghinaan terhadap Presiden, MK menekankan bahaya kriminalisasi berdasarkan jabatan publik. Penggunaan pidana demikan akan amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan, hasilnya hal ini akan menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. Selanjutnya, penggunaan pidana berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala pidana digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum menyatakan pendapat. 

Apabila diperhatikan, maka kekhawatiran dari MK terbukti dalam peristiwa ini. Somasi yang dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum Gubernur Kalimantan Selatan telah menciptakan iklim ketakutan bagi warga negara ketika menyatakan pendapat. Tim Kuasa Hukum Gubernur juga telah gagal melihat bentuk kritik yang diajukan kepada Gubernur, karena kritik tersebut jelas disampaikan oleh masyarakat berhubungan dengan benca banjir yang secara faktual memang terjadi, dan jelas merupakan tugas dari Gubernur untuk memberikan informasi dan pertanggunjawaban kepada publik. 

Kedua, kritik terhadap Gubernur Kalimantan Selatan harus dikaitkan dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 

Kondisi lingkungan di Kalimantan Selatan memang menjadi sorotan, menurut catatan Walhi Kalimantan Selatan, 50 persen dari luas Kalimantan Selatan yang mencapai 3,7 juta Ha sudah dibebani oleh izin tambang, dengan 33 persen oleh izin perkebunan sawit dan 17 persen untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Tanaman Industri (HTI). Dalam Provinsi yang sama, Walhi Kalimantan Selatan juga mencatat terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara, sebagian lubang berstatus aktif, sebagian lain telah ditinggalkan tanpa reklamasi. 

Dengan kondisi ini, maka sulit memisahkan kritik terhadap Gubernur Kalimantan Selatan dengan kondisi lingkungan yang sedikit banyak juga merupakan tanggung jawab dari beliau sebagai pejabat publik. Atas dasar itu, sulit juga untuk tidak melihat somasi dari tim kuasa hukum bukan sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan bereskpresi dan berpendapat dari warga negara. 

Atas dasar itu, maka Koalisi meminta Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

  1. Mencabut somasi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum beliau dan menginformasikan hal tersebut kepada publik. 

  1. Memprioritaskan penanganan terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia di provinsinya, terlebih dalam kondisi bencana banjir yang sedang dihadapi. 

  1. Memprioritaskan langkah-langkah merespons bencana untuk memastikan pendataan penduduk, distribusi bantuan sosial dan upaya pemulihan untuk kesejahteraan warganya berjalan dengan baik. 

Jakarta, 19 Januari 2021 
Hormat kami, 
Koalisi Masyarakat Sipil, YLBHI, ICEL, ICJR, PBHI, ELSAM, Greenpeace, LBH Pers, Imparsial, WALHI Eksekutif Daerah Kalimantan Selatan, Eksekutif Nasional WALHI, SAFEnet, PSHK, Institut Perempuan, LBHM, PUSKAPA 

 

[SIARAN PERS] MENAKAR KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP PADA 2021: ANTARA PEMBANGUNAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Tahun 2021 diproyeksikan akan menjadi tahun yang penuh tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di tengah upaya pemulihan ekonomi terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memandang bahwa kebijakan lingkungan hidup Indonesia selama 2020, tahun-tahun sebelumnya, serta proyeksi ke depan cenderung mendorong kemunduran implementasi serta pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan per se, masih menjadi kata kunci utama dalam kebijakan. 

Melalui Indonesia Environmental Law Outlook 2021: Proyeksi Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi, ICEL mencoba memberikan refleksi kebijakan perlindungan lingkungan hidup selama tahun 2020, serta bagaimana proyeksinya di 2021. Terdapat tiga catatan utama dalam refleksinya: 

Pertama, lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpotensi melemahkan upaya perlindungan lingkungan dan mengurangi hak-hak masyarakat selama 2020. Hal ini dapat terlihat dari pengaturan UU Cipta Kerja melemahkan instrumen pelindung (safeguards) lingkungan hidup seperti partisipasi publik dalam Amdal dan penataaan ruang serta melonggarkan kembali penegakan hukum bagi penyelesaian keterlanjuran di kawasan hutan terutama bagi pengusaha. Tidak hanya itu, revisi UU Minerba juga memberikan jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang terhadap wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan serta Wilayah Pertambangan Rakyat, yang justru melemahkan instrumen tata ruang. Lebih jauh, KLHS juga menjadi salah satu instrumen yang dilemahkan dengan diperkenalkannya kebijakan KLHS Cepat terutama pada proyek food estate, yang belum memiliki landasan regulasi yang komprehensif serta belum jelas implementasinya. Selain itu, terdapat tren kemunduran sikap dukung pemerintah terhadap perlindungan hak atas informasi serta pengabaian atas urgensi perlindungan hak masyarakat untuk tidak dikriminalisasi atas upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. 

Kedua, perkembangan penegakan hukum lingkungan hidup masih menghadapi kendala besar dalam eksekusinya, terutama terkait pemulihan lingkungan dan hak atas lingkungan hidup. Misalnya dalam perkara pidana dengan tedakwa. PT SSS. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengenakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibebankan kepada PT. SSS tidak hanya pidana pokok denda, melainkan juga pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, yakni pemulihan. Sekalipun begitu, putusan ini menyerahkan eksekusi pemulihan kepada mekanisme koordinasi antara Jaksa dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009. 

Tidak hanya itu, dalam beberapa putusan perdata seperti Putusan Peninjauan Kembali Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT. Jatim Jaya Perkasa serta Putusan di tingkat pertama antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT. Arjuna Utama Sawit, Majelis Hakim juga telah menghukum tergugat untuk membayar biaya pemulihan dan ganti kerugian lingkungan hidup. Hanya saja, pekerjaan rumah terbesar terkait dengan eksekusi masih menjadi catatan tersendiri. Sudah sewajarnya penegakan hukum lingkungan tidak hanya berhenti untuk menghukum dan meminta ganti rugi, namun bagaimana perlakuan terbaik bagi lingkungan, yakni pemulihan, yang perlu dikedepankan. 

Ketiga, terdapat kebijakan-kebijakan dan alternatif solusi yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan justru tidak diprioritaskan. Sebagai contoh, kebijakan terkait anti-SLAPP (strategic lawsuit against public participation) seharusnya bisa diprioritaskan di tengah banyaknya praktik buruk kriminalisasi masyarakat di tahun 2020. Sayangnya, peraturan implementasi Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 yang memberikan jaminan bagi masyarakat yang  memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, juga belum kunjung diterbitkan. Meskipun memang peraturan implementasi tersebut bukan merupakan jalan satu-satunya, namun perlu adanya penguatan hukum acara Indonesia, seperti revisi KUHAP, juga perlu untuk dikawal agar dapat mengadaptasi Anti-SLAPP. 

Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo Sembiring, menegaskan bahwa di tengah tren kemunduran perlindungan lingkungan hidup ini kelembagaan lingkungan hidup yang kuat diperlukan untuk bisa mengontrol, mengevaluasi, menegakkan hukum dan memulihkan akibat dari pembangunan yang berdampak buruk bagi lingkungan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik. Selain itu, kebijakan dan aturan yang penting dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan perlu menjadi prioritas. 

Terakhir, ICEL memberikan rekomendasi berupa 4 (empat) agenda prioritas yang harus dijalankan pemerintah untuk memastikan kelembagaan lingkungan hidup tetap kuat, yaitu: 

  1. Pengawasan dan evaluasi implementasi instrumen perlindungan lingkungan hidup dari setiap kebijakan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan hidup, termasuk melakukan revisi kebijakan yang tidak sesuai dengan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat serta melakukan penegakan hukum yang adil. 

  1. Pengawalan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah baik dengan titik tekan pada pemulihan lingkungan hidup. 

  1. Kepastian pemenuhan hak atas akses masyarakat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan prioritas menyusun peraturan pelaksana Anti-SLAPP serta melakukan koordinasi dan pembinaan bagi institusi lainnya dalam menjamin hak akses, khususnya akses informasi lingkungan. 

  1. Pengawalan implementasi kebijakan serta membuat dan melaksanakan peta jalan dalam usaha menurunkan emisi gas rumah kaca. 

  

 

  

Indonesia Environmental Law Outlook 2021 lebih lengkap dapat diakses melalui http://bit.ly/ICEL-Outlook2021 atau berkonsultasi dengan narahubung kami: 

  • Dona Rahayu (Staf Media - ICEL): dona@icel.or.id / +62821-6399-6672 

  

  

  

 

[Siaran Pers] RUU Cipta Kerja Terus Dibahas: Izin Lingkungan Dihapus, Akses Partisipasi dan Keadilan Masyarakat Direduksi

Sabtu, 15 Agustus 2020 - Panitia Kerja Pembahasan RUU Cipta Kerja DPR RI melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kamis, 13 Agustus 2020. Pembahasan ini terkesan dipaksakan karena pada hari sebelumnya rapat ditunda untuk sterilisasi ruangan mengantisipasi penyebaran Covid-19. Pembahasan pada Kamis, 13 Agustus 2020 dijalankan tanpa pemberitahuan yang layak ke publik. Sidang dimulai pukul sekitar pukul 15.00 WIB diakhiri pukul 17.38 WIB setelah dilakukan perpanjangan waktu sebanyak 3 (tiga) kali. Pasal yang dibahas hari ini mulai dari Pasal 1 hingga pasal Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009.

Kami mencermati dalam pembahasan, peserta sidang menyepakati untuk mengubah izin lingkungan dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan serta membatasi peran serta masyarakat dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal.

Terhadap hasil pembahasan tersebut kami berpendapat bahwa:

  1. Pengintegrasian izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha, penghapusan atau pergantian dalam bentuk apapun jelas telah menghilangkan makna dari izin lingkungan untuk mengintegrasikan izin-izin di bidang lingkungan hidup yaitu izin pembuangan air limbah dan izin pengelolaan limbah B3. Sejak kelahirannya, izin lingkungan jelas memiliki semangat untuk penyederhanaan perizinan jauh sebelum Presiden Jokowi menggulirkan ide ini.
  2. Tidak terintegrasinya izin-izin di bidang lingkungan hidup seperti yang dimaksud dalam izin lingkungan, berpotensi menghasilkan kebingungan atau tidak berpengaruh banyak terhadap upaya penyederhanaan izin. Sebagai contoh, dimana izin pembuangan air limbah akan ditempatkan? Jika ditempatkan dalam perizinan berusaha jelas tidak tepat karena membuang limbah bukanlah kegiatan usaha. Jika ditempatkan dalam persetujuan lingkungan, juga akan sulit karena kegiatan pembuangan air limbah tidak mutlak dapat dianalisis dan tercakup dalam penyusunan Amdal. Jika pun diintegrasikan dalam persetujuan lingkungan dengan menggunakan mekanisme izin operasional sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018, bukankah hal tersebut sama saja dengan kondisi saat ini?
  3. Berdasarkan hasil sidang Panja, persetujuan lingkungan sebagai instrumen penentu kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan untuk kegiatan berisiko tinggi tidak dapat dikoreksi oleh masyarakat dengan pembatalan melalui pengadilan tata usaha negara. Tidak ada satupun norma yang menjamin akses keadilan masyarakat untuk membatalkan persetujuan lingkungan. Padahal, persetujuan lingkungan dapat menimbulkan akibat hukum secara nyata maupun potensial terhadap kerugian lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ketiadaan norma koreksi terhadap persetujuan lingkungan merupakan pelemahan sistematis terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup.
  4. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal semakin direduksi. Hal ini dapat terlihat setidaknya dari:
  5. Penghapusan Komisi Penilai Amdal (KPA). Padahal KPA merupakan wadah utama untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses penilai Amdal. Sidang juga menyepakati bahwa penilaian Amdal atau uji kelayakan akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan menunjuk lembaga dan/atau ahli yang bersertifikat. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, KPA merupakan komisi yang terdiri dari berbagai wakil atau unsur, termasuk diantaranya wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak serta organisasi lingkungan hidup.
  6. Pembatasan masyarakat yang dapat terlibat dalam penyusunan Amdal hanya masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Perubahan terhadap Pasal 26 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 ini akan menimbulkan pertanyaan besar tentang: bagaimana menentukan masyarakat terdampak langsung? Dikhawatirkan dalam praktiknya akan terjadi manipulasi partisipasi dalam menentukan masyarakat terdampak langsung.

Melihat pembahasan sidang kemarin, jelas bahwa terjadi kemunduran sistematis terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebagaimana terwujud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam pembahasan ini juga terlihat bagaimana penyusun kebijakan memandang lingkungan hidup sebagai salah satu hal yang menghambat investasi. Padahal tidaklah mungkin pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan baik jika mengabaikan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memandang bahwa sangat banyak permasalahan yang akan timbul jika RUU Cipta Kerja diundangkan, utamanya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Untuk itu, kami meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja.

--00--

Narahubung:

Raynaldo Sembiring – Direktur Eksekutif ICEL

Isna Fatimah – Direktur Program ICEL

[LAMPIRAN]

STATUS PERUBAHAN UU NO. 32 TAHUN 2009 DALAM RUU CIPTA KERJA

(Berdasarkan Hasil Pemantauan Melalui TV Parlemen pada Kamis, 13 Agustus 2020)

Lampiran

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat KORAL: Bebaskan Nelayan dan Aktivis yang Menolak Tambang Pasir di Spermonde

Makassar, 14 Agustus 2020. Polair Polda Sulawesi Selatan menjemput paksa Manre nelayan Kodingareng dan Slamet Riyadi aktivis WALHI Sulsel tanpa alasan di Dermaga Kayu Bangkoa, Makassar. Penangkapan itu diduga terkait unjuk rasa damai terhadap Gubernur Nurdin Abdullah pada Kamis (13/08), dimana ratusan nelayan Pulau Kodingareng memilih bermalam di depan kantor gubernur menuntut pemprov untuk menghentikan kegiatan tambang pasir laut di wilayah tangkap ikan nelayan di kawasan Spermonde. [1]

Koalisi Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) [2] menilai penangkapan ini merupakan bentuk intimidasi terhadap komunitas nelayan Kodingareng dan kriminalisasi pada aktivis dalam persoalan tambang pasir laut. Direktur WALHI Sulsel, Muhammad Al-Amin menyatakan:

“Para nelayan bertahan disana hanya ingin Gubernur Nurdin mengabulkan permintaan mereka agar aktivitas tambang pasir segera dihentikan, sebab sejak dimulainya proyek tambang mereka mengalami kerugian 1 juta hingga 2,5 juta rupiah per-hari, apalagi ekonomi tengah anjlok di situasi pandemi seperti ini.”

“Segera bebaskan Manre dan Slamet Riyadi sebab keduanya hanya membawa pesan ribuan nelayan yang kini pendapatannya tengah sekarat. Negara harus hadir membantu rakyat, pemerintah harus peka atas rasa frustasi mereka untuk mempertahankan hidup bukan malah di kriminalisasi,” tegas Amin.

Mandre ditetapkan sebagai tersangka atas kasus status perobekan uang kertas, sementara Slamet Riyadi merupakan aktivis yang tengah menjalankan tugasnya sebagai pendamping para nelayan Pulau Kodingareng, dalam membela kepentingan mata pencaharian mereka yang telah rusak sejak perusahaan Belanda, PT Royal Boskalis beroperasi.

“Keadilan seharusnya berpihak pada nelayan dan masyarakat pesisir yang sudah mulai terkena dampak operasi tambang pasir. Pemerintah disaat pandemi ini malah memberi karpet merah terhadap perusahaan,” tegas Susan Herawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

“Kepulauan Spermonde merupakan bagian segitiga karang dunia yang kaya akan keanekaragaman hayati dan perlu dilindungi. Sangat disayangkan kawasan ini semakin terancam hancur sehingga berdampak langsung pada mata pencaharian nelayan tradisional. Gubernur Nurdin jangan bungkam dengan peringatan ini,” tutup Afdillah Jurukampanye Laut Greenpeace Indonesia.

***

Catatan:

[1] TribunMakassar.com: Beredar Kabar Seorang Nelayan Kodingareng dan Aktivis Walhi Dijemput Paksa

[2] Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) terdiri dari: IOJI (Indonesian Ocean Justice Initiative), Pandu Laut Nusantara, EcoNusa, KIARA, WALHI, Greenpeace Indonesia, ICEL (Indonesian Center of for Environmental Law), Destructive Fishing Watch (DFW), Yayasan Terangi.

Kontak Media:

  • KIARA: Susan Herawati, Sekretaris Jenderal, 0821-1172-7050
  • Greenpeace Indonesia: Afdillah, Jurukampanye Laut, 0811-470-4730
  • IOJI: Fadilla Octaviani, Director for Enforcement Support and Access to Justice, 0812-8108-8766
  • EcoNusa: Wiro Wirandi, Ocean Program Manager, 0812-3377-9998
  • WALHI, EDO RAKHMAN, Koordinator Kampanye, 0813-5620-8763
  • ICEL: Isna Fatimah, Direktur Program, 0813-1923-0279

[Siaran Pers Bersama] Empat Alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Harus Batalkan Izin Reklamasi Ancol

 Siaran Pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

Empat Alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Harus Batalkan Izin Reklamasi Ancol

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diam-diam kembali melakukan reklamasi di teluk Jakarta. Pada 24 Februari 2020 lalu, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Ancol Timur dan Dunia Fantasi seluas total ± 155 Hektar (“Kepgub 237/2020”). Termasuk ke dalam proyek tersebut adalah perluasan wilayah Ancol seluas ± 20 Ha yang sudah dilakukan. Dalam konsiderans izin pelaksanaan tersebut, diketahui bahwa Anies telah memberikan izin prinsip proyek tersebut pada 24 Mei 2019. PT. Pembangunan Jaya Ancol diminta untuk melengkapi kajian teknis terlebih dahulu seperti Amdal, kajian penanggulangan banjir, pengambilan material, dan beberapa kajian lainnya.

 

[Siaran Pers Bersama] Omnibus Law Bahayakan Investasi Berkelanjutan di Indonesia

Jakarta, 13 Juli 2020 - Koalisi masyarakat sipil Indonesia mengingatkan bahwa undang-undang dan peraturan Indonesia saat ini sulit untuk mematuhi perlindungan lingkungan dan sosial yang diterima secara global, termasuk standar khusus yang diadopsi oleh lembaga pembiayaan besar. Hal tersebut disampaikan dalam surat terbuka peringatan investasi (investment warning) yang dikirim ke sejumlah lembaga keuangan internasional, seperti World Bank, Asian Bank Development, International Finance Corporation, dan Asian Infrastructure and Investment Bank.

Surat Peringatan Investasi di Indonesia bagi lembaga-lembaga keuangan ini juga dikirim ke kedutaan besar negara-negara asing yang mempunyai kesepakatan kerja sama bilateral dan multilateral. Negara-negara tersebut juga dinilai telah terlibat dalam kesepakatan memberikan bantuan dana dan pinjaman untuk proyek-proyek besar di Indonesia, seperti Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Norwegia, Jepang, dan Uni Eropa.

Presiden Joko Widodo membuka keran investasi global dengan dalih membuka lapangan pekerjaan telah mensponsori pembahasan dan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Namun RUU tersebut justru akan membawa perlindungan lingkungan dan sosial Indonesia semakin rendah dari standar global yang berlaku dan diterima secara umum dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pengiriman surat tersebut adalah meminta negara-negara investor baik yang memberikan pinjaman atau bantuan finansial untuk menelaah lebih lanjut manfaat yang dijanjikan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Negara dan pendana global juga harus menimbang bagaimana pemerintah Indonesia selama ini yang masih dinilai gagal melindungi lingkungan dan kepentingan masyarakat.

“Omnibus Law merupakan cerminan semakin rendahnya komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya alam, hutan, lahan, dan laut Indonesia. Kita harus memperhitungkan bagaimana kebakaran hutan tiap tahun berulang di Indonesia dan industri batu bara yang masih mendominasi, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk memenuhi komitmen terhadap Perjanjian Paris (Paris Agreement). Belum lagi menghitung bahwa investasi-investasi tersebut diikuti dengan konflik ekonomi, sosial dan lahan dengan masyarakat sekitar dan terdampak yang sampai saat ini sulit bagi mereka untuk mendapatkan keadilan”, ungkap Jasmine Puteri, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Isna Fatimah, Deputi Direktur bidang Pengembangan Program ICEL mengatakan, “RUU Cipta Kerja (omnibus law) mengindikasikan kemunduran dalam pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang seharusnya melandasi perekonomian nasional sesuai UUD 1945”. Selain itu, pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja juga menyalahi prinsip non-regresi yang erat kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana suatu negara tidak boleh menentukan aturan yang berakibat kemunduran pada instrumen pengaman hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pencegah dan pengendali dampak lingkungan hidup.

Beberapa pengaturan dalam RUU ini akan berimplikasi pada ketidakpastian aturan dan implementasi uji kelayakan lingkungan hidup, melemahnya instrumen pencegahan lingkungan hidup dengan dihapusnya izin lingkungan, dan pembatasan partisipasi publik. Pada akhirnya, pengaturan ini akan menghambat investor untuk patuh terhadap standar kepatuhan lingkungan hidup dan sosial yang ditetapkan lembaga keuangan internasional.

Padahal, lembaga keuangan internasional sebagai aktor yang mengemban tanggung jawab menerapkan tata kelola yang baik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, sangat berkepentingan dalam menjaga terpenuhinya standar tersebut sesuai tuntutan dari masyarakat internasional.

"Masyarakat Indonesia telah ramai mempertanyakan keputusan DPR RI yang memprioritaskan Omnibus Law dibandingkan menyelamatkan sumber daya manusianya. Pandemi COVID-19 yang memberikan kesempatan Indonesia untuk membangun ekonomi baru berbasiskan sumber daya manusia, justru digunakan Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi "race to the bottom," melanggengkan perekonomian pada ekstraksi sumber daya alam tak terbarukan, terutama bahan bakar fosil dan hutan."

Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice menyampaikan, Omnibus Law Cilaka adalah strategi yang diadopsi Pemerintah untuk menjawab krisis ekonomi dengan mendorong transformasi industrialisasi nasional ke arah agenda Global value chain untuk maksimalisasi pembangunan hilirisasi industri sektor ekstraktif dalam rangka meningkatkan ekspansi pasar ekspor Indonesia. agenda ini hanya akan kembali memperluas ruang monopoli baru korporasi terhadap sumber-sumber ekonomi yang dimiliki rakyat.

“Praktek bisnis ekstraktif di Indonesia selama ini kerap memperdalam krisis lingkungan dan perubahan iklim, serta meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Proses de-regulasi dalam Omnibus Law dilakukan tanpa adanya komitmen membangun konsep value chain yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pasar dunia harus mempertanyakan produk olahan industri Indonesia yang jauh dari standar sustainable supply chain”, tegas Rachmi.

Negara-negara pendana harus sepenuhnya peduli, mengawasi serta bertanggung jawab dengan bagaimana uang mereka digunakan secara baik dan tepat di Indonesia. Jangan sampai mereka turut andil dalam kerusakan lingkungan yang akan memperparah krisis iklim global, juga ketidakadilan terhadap masyarakat dan pada bersamaan gagal berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

 

Kontak media:

Jasmine Puteri, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, +62 811801787

Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, +62 817-4985180

Isna Fatimah, Deputi Direktur bidang Pengembangan Program ICEL, +6281319230279

[Siaran Pers Bersama] Gugatan Pencemaran Udara Jakarta Hampir Setahun Diadili, Hak Warga Negara Atas Udara Yang Bersih Dan Sehat Terkatung-Katung

JAKARTA, 10 JUNI 2020 – Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Koalisi Ibukota) menyesalkan kembali ditundanya agenda sidang Putusan Sela gugatan polusi udara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Panitera persidangan yang dipimpin oleh Hakim Saifudin Zuhri menyatakan sidang diundur hingga dua pekan yakni pada 23 Juni 2020 mendatang.

 

Pegiat seni dan sosial Melanie Subono, yang menjadi salah satu Penggugat, menilai agenda persidangan yang kerap diundur tanpa alasan yang jelas oleh pihak pengadilan menunjukkan bahwa hak sehat warga Indonesia tidak menjadi prioritas.

 

“Ditundanya lagi dan lagi sidang putusan sela gugatan polusi udara ini bagi Saya jelas menunjukkan bahwa hidup, nafas, dan kesehatan manusia yang ada dalam negara ini memang bukan prioritas. Butuh satu tahun untuk mengemis agar warga bisa bernapas, dan sampai saat ini tetap saja belum didengar,” ujar Melanie, Rabu.

 

Dalam Rangkuman Perjalanan Gugatan Warga Negara tentang Polusi Udara Jakarta Pada Tahun 2019 yang dibuat oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), tercatat bahwa gugatan ini telah didaftarkan kepada PN Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2019.

 

Kala itu, tujuh pejabat negara dinilai tidak menanggapi dan membahas tuntutan dari 32 warga negara yang telah mengirimkan notifikasi sejak 5 Desember 2018 silam. Dengan penyerahan gugatan pada awal Juli tersebut, maka tujuh pejabat pemerintahan itu resmi menjadi para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini. Secara rinci, ketujuh pejabat yang digugat adalah Presiden Republik Indonesia (TERGUGAT 1), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TERGUGAT 2), Menteri Dalam Negeri (TERGUGAT 3), Menteri Kesehatan (TERGUGAT 4), Gubernur DKI Jakarta (TERGUGAT 5), Gubernur Banten (TURUT TERGUGAT 1) dan Gubernur Jawa Barat (TURUT TERGUGAT 2).

 

Sepanjang proses persidangan telah dilakukan juga proses mediasi antara tim kuasa hukum 32 warga dengan kuasa hukum masing-masing tergugat. Terhitung, terjadi lima kali pertemuan mediasi di dalam persidangan dan dua kali pertemuan mediasi di luar persidangan, hanya dengan perwakilan dari Tergugat 5 yakni Gubernur DKI Jakarta. Dalam pertemuan kelima mediasi yang digelar pada 12 Desember 2019, hakim mediator menyatakan bahwa para pihak tidak menemukan kesepakatan selama berlangsungnya mediasi dan proses persidangan akan dilanjutkan pada tahap pembacaan gugatan.

 

Dengan jalannya persidangan yang terbilang semakin berlarut-larut ini, Koalisi Ibukota yang mendampingi Penggugat menilai akses masyarakat terhadap keadilan semakin tidak jelas karena proses peradilan yang memakan waktu sangat lama.

 

“Akses keadilan merupakan salah satu akses yang penting bagi masyarakat untuk berupaya memenuhi haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kami melihat ditundanya pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat semakin menyempitkan akses masyarakat terhadap keadilan tersebut. Terlebih lagi melihat proses persidangan perkara gugatan warga negara soal pencemaran udara sudah memakan waktu hampir satu tahun sejak masyarakat mendaftarkan gugatan pada 4 Juli 2019 yang lalu,” ujar peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Fajri Fadhillah.

 

Tim advokasi Koalisi Ibukota dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Ayu Eza Tiara, mengungkapkan, sebelum agenda hari ini, sidang putusan sela sebenarnya telah dijadwalkan pada tiga pekan lalu. Namun, karena pada tanggal tersebut merupakan satu pekan sebelum Lebaran, maka hakim mengundurkan menjadi Selasa 9 Juni kemarin.

 

“Kita sudah ditunda tiga minggu. Hakim sesungguhnya hanya butuh waktu dua minggu untuk membuat pertimbangan putusan. Namun kemarin secara tiba-tiba panitera mengabarkan bahwa sidang ditunda dua minggu lagi. Putusan sela hingga lima minggu itu terlalu lama,” ujar Ayu.

 

Dalam proses gugatan warga negara (citizen law suit) atas hak udara bersih ini, majelis hakim terbilang cukup sering memundurkan agenda persidangan pada hari yang telah dijadwalkan. Tim advokasi Koalisi Ibukota pun meminta kepada Hakim untuk berani tegas terhadap pihak-pihak Tergugat.

 

“Hakim juga harus tegas kepada pihak-pihak Tergugat yang berupaya menghambat proses hukum ini. Karena beberapa kali mereka juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas,” imbuh Ayu.

 

Tim advokasi pun mengingatkan bahwa Hakim persidangan harus berpegang pada prinsip disiplin dan profesional yang merupakan dua dari sepuluh aturan perilaku yang mengikat para hakim, seperti yang tercantum dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2009.

 

Merujuk Ringkasan Gugatan yang diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Juli 2019, tercantum tiga poin utama alasan gugatan 32 warga negara ini dilayangkan kepada tujuh pejabat pemerintahan.

 

Pertama, mutu udara Jakarta yang sudah tercemar. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) DLH DKI Jakarta di lima titik yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat serta dua SPKU Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang menunjukkan bahwa konsentrasi Ozon (O3) dan PM2.5 untuk rata-rata tahunan sudah melampaui BMUAD DKI Jakarta dan BMUA yang direkomendasikan WHO untuk melindungi kesehatan.

 

Kedua, lemahnya pemantauan kualitas udara Jakarta. Koalisi Ibukota menyatakan bahwa lima Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) otomatis yang ada di area Provinsi DKI Jakarta masih belum memadai untuk memberikan informasi kualitas udara Jakarta. Selain itu, ISPU tergolong tidak efektif karena indeks yang disampaikan dalam ISPU kepada masyarakat adalah hasil pengukuran 24 jam sebelumnya, bukan real time.

 

Tidak hanya itu, parameter PM2.5 juga tidak dipantau dalam ISPU. Dengan tidak adanya parameter PM 2.5 dalam ISPU, pengambilan keputusan masyarakat didasarkan pada pengetahuan yang salah atau tidak akurat, baik mengenai kualitas udara di tempat tinggalnya maupun dampaknya terhadap kesehatan.

 

Ketiga, Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUA Nasional) dan BMUA Daerah Jakarta yang berlaku saat ini tidak cukup melindungi kesehatan masyarakat Jakarta dan tidak menggunakan rekomendasi WHO. Perbedaan ketiga BMUA menunjukkan bahwa kualitas udara yang masih di bawah BMUA Nasional maupun BMUAD Jakarta dipastikan menimbulkan dampak kesehatan yang signifikan bagi masyarakat.

 

Oleh karena itu bersama ini Koalisi Ibukota menuntut:

  1. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memastikan putusan sela diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum minggu depan;
  2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa perkara adalah gugatan warga negara (citizen law suit) yang harus diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjamin bahwa perkara tidak berlarut-larut lagi di persidangan mendatang;
  3. Presiden Republik Indonesia, dkk. segera memperbaiki kualitas udara Jakarta melalui serangkaian kebijakan yang mampu memberikan hak atas udara bersih dan sehat sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang berlaku di seluruh dunia.

 

-o-

 

Narahubung:

Ayu Eza Tiara (LBH Jakarta)

Fajri Fadhillah (ICEL)

[Siaran Pers Bersama] Deteriorasi Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Pusaran Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Jakarta, 8 April 2020 - Di tengah situasi darurat kesehatan Covid-19 yang membutuhkan semua perangkat negara untuk berkonsentrasi menjaga rakyatnya, DPR memilih untuk menyempatkan waktu membahas RUU Cipta Kerja yang isinya banyak menuai protes rakyat. DPR abai terhadap protes rasional publik yang menuntut DPR untuk fokus pada fungsi pengawasan penanganan Covid-19.

 

Mengonfirmasi pengabaian DPR terhadap kepentingan rakyat, Badan Legislasi DPR berencana menerima asosiasi pengusaha dalam audiensi penyampaian masukan dan tanggapan atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam draf RUU Cipta Kerja pada Kamis, 9 April 2020, seolah belum cukup pelibatan asosiasi pengusaha sebagai Satuan Tugas untuk Konsultasi Publik Omnibus Law saat draf masih digodok Pemerintah secara tersembunyi.

 

Protes publik lagi-lagi tidak digubris. Padahal, kelalaian negara dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berdampak serius bagi rakyat tanpa perkecualian, sebagaimana Pandemi Covid-19 yang tidak pandang bulu.

Atas hal tersebut, kami menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk:

 

  1. Pemerintah agar fokus terhadap penanganan Pandemi Covid-19 secara transparan; serta DPR RI agar fokus terhadap pengawasan penanganan, realokasi, dan penyerapan anggaran penanggulangan Pandemi Covid-19;
  2. Menghentikan seluruh pembahasan RUU Cipta Kerja;
  3. Mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak mendeteriorasi perlindungan lingkungan hidup dalam upaya mempercepat dan/atau memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya;
  4. Menghilangkan segala upaya pembatasan dan menjamin terlindunginya partisipasi publik dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pengelolaan sumber daya alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  5. Melakukan reformasi birokrasi dan sumber daya manusia terutama menghilangkan praktik suap dan korupsi sebagai prasyarat reformasi perizinan.

 

“STOP PEMBAHASAN OMNIBUS, FOKUS ATASI VIRUS! STOP PAKSAKAN REGULASI, FOKUS ATASI PANDEMI!”

 

Narahubung:

Isna Fatimah – ICEL

Boy Even Sembiring – WALHI

 

Narasumber:

I Gusti Made Agung Wardhana (Dosen Hukum Lingkungan UGM)

Isna Fatimah (Deputi Direktur ICEL)

Boy Even Jerry Sembiring (Manajer Kajian Kebijakan WALHI Eknas)

 

#AtasiVirusCabutOmnibus

[Siaran Pers Bersama] Pemerintah Harus Transparan dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Indonesia

Sejak merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia, tercatat hingga 2 April 2020 data di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus terkonfirmasi COVID-19 secara nasional adalah 1.677 kasus positif, 1.417 dirawat, 103 sembuh dan 157 yang meninggal. Banyak faktor yang mempengaruhi cepatnya penyebaran wabah ini, salah satunya masyarakat yang kurang mendapatkan informasi secara utuh tentang COVID-19. Pun demikian dengan informasi pelayanan untuk penanganan (tindakan) yang masih banyak belum diketahui khalayak.

 

Masih banyak ditemukan persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Layanan Kesehatan dan Publik. Kesimpangsiuran arus informasi dan tidak terintegrasinya informasi menyebabkan masyarakat bertambah bingung dalam menyikapi persoalan ini.

 

Paling tidak ada beberapa persoalan:

1). Keterbukaan maupun pencatatan data atau informasi dalam penanganan wabah corona virus baru di Indonesia belum baik. Padahal, keberadaannya penting untuk penerapan epidemiologi, sehingga proses penyebarannya dapat efektif ditekan. Data merupakan instrumen penting dalam melacak penyebaran penyakit. Setidaknya informasi tentang riwayat pasien bagi petugas surveilans, bermanfaat untuk melakukan pelacakan orang-orang berpotensi terjangkit dan tempat-tempat yang pernah dikunjungi orang yang positif terjangkit. Informasi lain yang seharusnya dapat mudah diakses oleh masyarakat seperti data kesiapan rumah sakit, jumlah tempat tidur, ruang isolasi, jumlah alat tes, jumlah Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis, hingga ketersediaan tenaga medis yang berperan vital dalam menghadapi pandemik corona.

 

2). Program-program dan kegiatan yang menyedot anggaran sangat besar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, pemerintah belum memberikan informasi yang utuh. Dana Tambahan APBN 2020 senilai RP405,1 triliun untuk bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun, perlindungan social Rp110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus KUR sebesar Rp70,1 triliun dan Rp150 triliun untuk. Termasuk anggaran yang digelontorkan di seluruh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bersumber dari realokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang harus transparan.

 

Hal ini penting, agar publik dapat mengetahui program dan kegiatan apa saja untuk penanganan dan pencegahannya, serta publik dapat ikut melakukan pengawasannya.

 

Ketika publik mendapatkan informasi-informasi penting tersebut, akan memberikan dorongan kepada publik untuk berperan secara aktif dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Harapannya, ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil dalam menghadapi wabah ini.

 

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintah Terbuka (Open Government Partnership) di Indonesia, untuk akselerasi penanganan CODIV-19 di Indonesia, kami meminta kepada Pemerintah:

 

  1. Pemerintah harus lebih transparan terhadap informasi terkait penanganan virus corona. Informasi mengenai wilayah dan tempat mana saja yang terdampak atau terpapar, riwayat aktivitas pasien COVID-19 dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien. Pemerintah juga harus membuka data kesiapan rumah sakit, jumlah tempat tidur, ruang isolasi, jumlah alat tes, jumlah Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang tersedia, hingga ketersediaan tenaga medis yang berperan vital dalam menghadapi pandemik corona. Agar seluruh pihak dapat berperan untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pencegahan.

 

  1. Pemerintah harus lebih transparan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dampak corona virus ini. Pemerintah harus membuka informasi seluas-luasnya terhadap Dana Tambahan APBN 2020 senilai RP405,1 triliun secara berkala.

 

  1. Pemerintah harus membangun mekanisme keterbukaan infomasi yang lebih terintegrasi antar lintas kementerian/lembaga teknis serta mempersiapkan tim pelaksana lapangan yang cepat dan tanggap untuk pencegahan dan penanganan covid-19 serta tidak membingungkan publik.

 

  1. Kementerian Dalam Negeri harus memerintahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengumumkan secara berkala berapa anggaran untuk penanganan COVID-19 yang disiapkan, daftar kebutuhan untuk menopang sistem kesehatan dan perlindungan social ekonomi dan realisasi belanjanya.

 

  1. Komisi Informasi untuk aktif memantau dan mengevaluasi kebijakan terkait pelayanan informasi publik selama masa darurat Covid-19.

 

  1. Pemerintah harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi publik untuk berkolaborasi dalam memaksimalkan peran masing-masing untuk percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19.

 

 

 

Indonesia, 03 April 2020

 

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEMITRAAN PEMERINTAHAN TERBUKA

 

ACEH: Gerak Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh SUMATERA UTARA: FITRA Sumut, SUMATERA BARAT: PUSAKO Padang, Integritas, LP2M, Pusako Unand, WCC Nurani Perempuan, RIAU: FITRA Riau, LAMPUNG: ECOTON, YKWS, SUMATERA SELATAN : Puspa Indonesia, BANTEN: TRUTH Banten, PATTIRO BANTEN, PATTIRO Serang, Banten Bersih, KOMPAK Lebak, JAWA BARAT: Perkumpulan INISIATIF Bandung, CRPG, Fahmina Institute, Garut Government Watch (GGW) AKATIGA, B-TRUST, LBH Bandung, JAWA TENGAH: PATTIRO Semarang, KP2KKN, LBH Semarang, Gebrak Brebes, INSAN Wonosobo, MP3 Wonosobo, Formasi (Kebumen), Laskar Batang, PATTIRO KENDAL, DI YOGYAKARTA: INFEST, IDEA, LKIS, SIGAB, JAWA TIMUR: FITRA Jatim, WALHI Jatim, Komunitas Averroes, IDFOS, Migran Care Jember, Bojonegoro Institute, Malang corruption Watch (MCW), SUMATERA BARAT: Integritas, KALIMATAN BARAT: Gemawan (Kalbar), Link-AR Borneo (Kalbar), KALIMANTAN TIMUR: POKJA 30, JATAM Kaltim, KALIMANTAN TENGAH : AMAN, KH2 Institute, SULAWESI SELATAN: YASMIB, KOPEL Makasar, MALUKU UTARA: FORMAMA, PUSPAHAM, MALUKU UTARA: ARIKA MAHINA, SULAWESI TENGGARA: ALPEN, Pusdaya, NUSA TENGGARA TIMUR : PIAR Kupang, WALHI NTT, Bengkel APEK, NUSA TENGGARA BARAT : SOMASI, FITRA NTB, SOLUD, Konsepsi, BALI: SLOKA Institute, LBH Bali, PAPUA dan PAPUA BARAT: KIPRA, PTPPMA, Perdu, Mnukwar, DKI Jakarta: PATTIRO, YAPPIKA-Action Aid, IPC, ICW, MAPPI FHUI, PERLUDEM, ICEL, PWYP Indonesia, FITRA, IBC, KPPOD, Epistema Institute, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), AJI Jakarta, Transparency International Indonesia (TII), YLBHI, LBH Jakarta, WALHI Pusat, ELSAM, Wahana Visi Indonesia, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Prakarsa,KOPEL, Migran Care, Koalisi Perempuan Indonesia, Intitute Kapal Perempuan, Wahid Institute, ICJ, PSHK, ILAB, P3M, INFID, AJI Indonesia, JATAM, SBMI, KODE Inisiatif, JPPR, JPIK, Article 33, Sawit Watch, SULAWESI TENGAH : Komunitas Perempuan dan Anak (KPPA Sulteng), Lingkar Belajar Untuk Perempuan (Libu Sulteng).

[Siaran Pers Bersama] Segera Tetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat!

Situasi pandemik Covid-19 di Indonesia berlangsung hampir satu bulan sejak dua orang pasien pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, pada Senin, 2 Maret silam. Empat minggu terakhir, negara dengan segala perangkatnya tampak amatir, hilang arah, dan sporadis menghadapi Covid-19.

 

Dokter, perawat, dan tenaga pendukung fasilitas kesehatan lainnya dibiarkan mempertaruhkan nyawanya tanpa alat pelindung diri yang berkualitas dalam jumlah memadai. Bahkan sudah didukung dengan gelombang solidaritas dan donasi warga saja, negara berjalan mundur. Kami kira, negara belajar dari kesalahannya menganggap remeh Covid-19. Ternyata kami salah.

 

Peningkatan eksponensial jumlah pasien positif Covid-19 kian pesat apabila masih dihadapi dengan strategi standar. Menyikapi buruknya tata kelola respons Covid-19, kami masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara Republik Indonesia:

 

  1. Segera menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Penetapan ini harus meletakkan otoritas tertinggi dalam upaya penanggulangan Covid-19 berada di otoritas kesehatan; bukan dalam wujud darurat sipil apalagi darurat militer. Pelibatan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dilakukan dengan proporsional dan profesional, misalnya dalam jumlah terbatas dan bersifat perbantuan kepada otoritas kesehatan dalam menjalankan misi kemanusiaannya, serta tidak melakukan tindakan di luar hukum atau mandat yang ada. Negara juga harus memastikan bahwa darurat kesehatan ini tidak dijalankan dengan represif seperti diperlihatkan beberapa negara, melainkan mengedepankan penyadaran publik yang menjamin keberlanjutan physical distancing.

Sebagai bagian dari respons ini juga, pemerintah pusat tidak melemparkan tanggung jawab penanganan Covid-19 yang ada dalam kewenangannya kepada pemerintah daerah.

 

  1. Seiring dengan status kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut, penentuan prioritas kerja pemerintah difokuskan pada pembenahan penanganan pelayanan kesehatan bagi mereka yang terdampak Covid-19; memastikan dan mendistribusikan secara proporsional persediaan alat pelindung diri, obat-obatan, terutama obat-obatan esensial seperti ketersediaan ARV, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan; merombak sistem dan mekanisme informasi dan komunikasi publik menjadi transparan, tepat, cepat, dan peka krisis; dan dikombinasikan dengan tes masif yang valid metodenya, terpercaya hasilnya, dan dijalankan secara efektif.

Jika tenaga kesehatan adalah garda terdepan, hunian layak adalah benteng terdepan dalam melawan Covid-19 melalui isolasi mandiri. Kebijakan dan praktik yang menyebabkan hilangnya akses terhadap hunian dan tanah, seperti penggusuran paksa harus dihindari dan dihentikan. Pemerintah seharusnya hadir memberikan arahan, kemudahan, fasilitas darurat, dan pelayanan ekstra bagi permukiman padat di berbagai kota yang dituntut untuk melakukan jaga jarak (physical distancing).

 

  1. Memperhatikan mulai langkanya sejumlah barang seperti vitamin, obat-obat dasar seperti paracetamol, antiseptik termasuk hand sanitizer dan menjamin ketersediaan pangan, air, listrik, bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kelas sosial ekonomi bawah yang akan terdampak keras dan disproporsional dari kisruhnya kebijakan Negara sejauh ini.

 

  1. Menyiapkan segala hal berkenaan dengan mitigasi dampak dari penetapan darurat kesehatan masyarakat, sebagaimana termaktub di dalam UU No. 6/2018. Pemerintah wajib mengambil langkah nyata untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan bantuan lainnya untuk kebutuhan hidup harian; dan mempercepat persiapan dan penyediaan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial; dan memastikan semua langkah tersebut dilakukan secara transparan dan bekerja sama secara efektif dengan pemerintah daerah demi optimalisasi langkah. Berbagai upaya solidaritas antarwarga terus bermunculan, termasuk memberikan donasi bagi masyarakat kelas sosial ekonomi bawah, memproduksi alat pelindung diri bagi pekerja kesehatan, dan secara swadaya membuat cairan antiseptik serta masker untuk dibagikan. Inisiatif dan langkah dari warga untuk saling membantu dan bersolidaritas adalah hal positif dan baik. Namun, di sisi lain, inisiatif dan langkah tersebut juga adalah tindakan korektif dari warga serta masyarakat atas gagalnya otoritas negara dalam penanganan Covid-19.

 

Warga telah dibiarkan dalam kecemasan dan ketidakpastian selama empat minggu terakhir, oleh karena itu kecepatan pengambilan keputusan yang tanggap darurat sangat amat dibutuhkan di saat ini. Negara harus mengumumkan secara gamblang, aksesibel, dan akuntabel tentang seluruh rencana penanggulangan Covid-19 kepada warga. Warga berhak tahu bagaimana Negara akan membawa kita semua keluar dari krisis ini, apa yang akan kita lalui ke depan, berapa lama, dan apa saja dampaknya bagi warga. Keterbukaan informasi itu dapat menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada Negara.

 

Jakarta, 30 Maret 2020

 

Koalisi Masyarakat Sipil

  1. AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia)
  2. AJAR
  3. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
  4. AMAN
  5. AMAR
  6. APIK
  7. Arts for Women
  8. Drug Policy Reform
  9. Elsam
  10. Engage Media
  11. FBLP – KPBI
  12. Greenpeace Indonesia
  13. Hakasasi.id
  14. Humanesia
  15. ICEL
  16. ICJR
  17. ICW
  18. Imparsial
  19. Indonesia Feminis
  20. INSTITUT PEREMPUAN
  21. IPPI
  22. Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK)
  23. Kios Ojo Keos
  24. Koalisi warga Lapor COVID-19
  25. KontraS
  26. KPRI
  27. LBH APIK Jakarta
  28. LBH Jakarta
  29. LBH Masyarakat
  30. LBH Pers
  31. LeIP
  32. Lokataru
  33. P2D
  34. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
  35. PKNI
  36. PSHK
  37. PUSAD Paramadina
  38. Putera Pertiwi
  39. Resister Indonesia
  40. Rujak Center for Urban Studies
  41. Rumah Cemara
  42. Urban Poor Consortium (UPC)
  43. WALHI
  44. WatchDoc
  45. YLBHI

Surat Terbuka Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Kepada Presiden Republik Indonesia Untuk Pencabutan Atau Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Kepada Yth.,

Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia

Di Tempat

 

Dengan hormat,

Kami yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi di seluruh Indonesia memiliki peran aktif dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), demi terwujudnya tata kelola hutan yang baik dan berkelanjutan. Sejak 2003, sebagian dari kami telah terlibat dalam proses penyusunan SVLK, dan kami pun telah berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pemantauan dan penguatan SVLK, sejak diimplementasikan pada 10 September 2010. Mengapa kami peduli dengan SVLK? Karena SVLK menandai sejarah panjang bagi Indonesia dalam upaya reformasi sektor kehutanan dan tata kelola hutan, saat dicap/dianggap sebagai negara yang tidak peduli dengan kelestarian hutan. Pembalakan Haram atau IIllegal Logging (IL), yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan, merusak reputasi produk kayu Indonesia, dan berdampak pada terjadinya ‘boikot’ terhadap produkproduk kayu Indonesia.

Seperti Bapak Presiden ketahui, saat ini SVLK oleh beberapa pihak dianggap menghalangi investasi padahal SVLK merupakan instrumen untuk mendorong tata kelola kehutanan ke arah yang lebih baik dengan mencegah terjadinya peredaran kayu hasil illegal logging. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan pertanggal 27 Februari 2020 Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Dokumen VLegal yang menjadi standar verifikasi legalitas kayu sesuai peraturan SVLK tidak lagi menjadi syarat ekspor untuk produk industri kehutanan. Permendag 15/2020 tidak sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, di mana Pemerintah bertanggung jawab mencegah dan memberantas perusakan hutan dan dapat melakukan kerja sama internasional dalam mencegah perdagangan dan/atau pencucian kayu tidak sah. Selain itu, Permendag 15/2020 juga tidak sesuai dengan Permen LHK 30/2016 yang mensyaratkan Dokumen V-Legal sebagai salah satu dokumen ekspor untuk produk kayu. Melalui penerbitan Permendag 15/2020, Kementrian Perdagangan tidak menghiraukan usaha dan peran yang dilakukan KLHK dan stakeholders lainnya, termasuk masyarakat sipil dalam menjaga lingkungan sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, terutama kayu, dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang ada, nilai ekspor mebel kayu Indonesia bergantung pada pasar yang meminta legalitas, artinya SVLK adalah kunci untuk meningkatkan nilai ekspor. Pada tahun 2019 saja, dari nilai ekspor mebel kayu Indonesia sebesar 1,4 miliar USD, sebesar 1,2 miliar USD berasal dari negara yang meminta jaminan legalitas (FLEGT Independent Market Monitoring, 2020). Data lain menyebutkan, 41 persen ekspor mebel kayu dari Kabupaten Jepara diekspor ke Eropa dan 33,2 persen ke negara yang terus mendorong penguatan legalitas kayu yang mereka impor. Jumlah IKM yang berhasil menjadi eksportir di Jepara mengalami peningkatan karena permintaan pasar yang meminta jaminan legalitas kayu dari 219 menjadi 386 IKM atau naik 82 persen sejak 2013 hingga tahun 2018. Menghilangkan kewajiban Dokumen V-Legal/SVLK pada proses ekspor produk kayu Indonesia akan melemahkan daya saing produk ekspor Indonesia dan bukan stimulus yang tepat.

Apabila situasi saat ini terus berlanjut hingga diberlakukannya Permendag 15/2020 pada 26 Mei 2020 mendatang, kami memandang adanya kemunduran tata kelola kehutanan di Indonesia dan hilangnya insentif industri hilir yang sudah melakukan perbaikan. Pelaku usaha yang memiliki komitmen pengelolaan secara berkelanjutan seolah-olah dipandang sebelah mata dan hanya dipermainkan saja dengan berubahnya berbagai peraturan dan kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Seperti yang telah Bapak Presiden ketahui, Indonesia telah menandatangani dan selanjutnya meratifikasi Perjanjian FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement and Governance-Voluntary Partnership Agreement) dengan Uni Eropa (UE) pada tahun 2014, yaitu suatu perjanjian perdagangan bilateral yang mengikat secara hukum bagi negara yang menandatanganinya. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya kayu dan produk kayu legal Indonesia yang dapat diekspor/diperdagangkan ke Uni Eropa. Lebih lanjut, Pasal 10 VPA mengatur bahwa Indonesia juga memberlakukan SVLK untuk kayu yang diekspor ke negara non Uni Eropa dan dijual di pasar domestik. Dampak dihilangkannya dokumen V-Legal sebagai persyaratan ekspor dalam Permendag 15/2020 menyebabkan Indonesia melanggar perjanjian VPA tersebut.

Berdasarkan hal di atas, kami memohon kepada Bapak Joko Widodo, Presiden Repubik Indonesia untuk memerintahkan pencabutan atau revisi Permendag 15/2020 mengingat :

  1. Tidak sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, karena melemahkan usaha – usaha memperbaiki tata kelola kehutanan, mengurangi kerusakan hutan dan pembalakan liar.
  2. Tidak sesuai dengan PermenLHK 30/2016 dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha.
  3. Menyebabkan Indonesia melanggar komitmen FLEGT-VPA dengan Uni Eropa sesuai dengan Perpres 21/2014 tentang Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa, yang berdampak pada hilangnya jalur hijau perdagangan produk kayu Indonesia ke Uni Eropa,
  4. Menurunnya daya saing ekspor produk industri kehutanan dengan negara produsen kayu lainnya karena saat ini beberapa negara lain seperti Vietnam misalnya, telah menandatangani VPA dengan Uni Eropa dan segera menerapkan sertifikasi legalitas kayu.
  5. Penurunan citra tata kelola hutan dan reputasi produk kayu Indonesia di kancah Internasional.
  6. Hilangnya kepercayaan dari pelaku usaha dan investasi baik yang selama ini patuh pada pelaksanaan SVLK.

Kami melihat bahwa apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan terbuka peluangpeluang lain yang akan menyebabkan semakin mundurnya tata kelola kehutanan di Indonesia. Oleh karena itu, sudi sekiranya Bapak Presiden memerintahkan kementerian terkait agar segera bertindak untuk merevisi peraturan tersebut.

Kami atas nama koalisi juga mengharapkan kesediaan Bapak Presiden untuk beraudiensi dengan kami, tentunya melalui daring mengingat situasi penyebarang virus corona yang terjadi saat ini. Kami berharap audiensi tersebut bisa dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 13.00 WIB, namun apabila Bapak Presiden berhalangan di waktu tersebut kami bisa menyesuaikan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 20 Maret 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), AURIGA, KAOEM TELAPAK, Forest Watch Indonesia (FWI), Independen Forest Monitoring Fund (IFM Fund)

Tembusan :

  1. Menteri Koordinator Perekenomian
  2. Menteri Perdagangan
  3. Menteri Perindustrian
  4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  5. Menteri Luar Negeri
  6. Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis - Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP-RI)

Contact Person :

Muhamad Kosar – JPIK

Abu Meridian – KAOEM Telapak

Soelthon Nanggara –  FWI

Syahrul Fitra – Auriga

Adrianus Eryan – ICEL

Christian Purba – Independen Forest Monitoring Fund (IFM Fund)

[Siaran Pers Bersama] “DKI, Mana Informasi Emisi?” Pemerintah Provinsi DKI Gagal Penuhi Kewajiban Pada Publik!

JAKARTA 10 Maret 2020 – Jelang musim penghujan yang diprediksi BMKG akan berakhir pada bulan ini, warga Jakarta tidak dapat dengan serta merta merasa lega karena tak lagi dihadapkan ketakutan akan banjir dan segala permasalahannya. Pasalnya, musim kemarau siap kembali dengan problem berulang yang akan dihadapi dalam kurun waktu yang lebih panjang yakni masalah polusi udara.

Data di dalam World Air Quality Report yang dikeluarkan oleh IQAir pada bulan lalu dengan jelas mencantumkan Jakarta berada di urutan ke-5 sebagai ibu kota dengan masalah pencemaran udara tertinggi di dunia sepanjang 2019. Dengan berada di daftar tersebut, sudah sepatutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tindakan preventif agar langit ibu kota tak lagi digelayuti kabut polusi pada musim kemarau tahun ini.

Namun, aksi pencegahan terulangnya kembali masalah polusi udara yang akan menyesakkan warga tersebut hingga hari ini belum ditunjukkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Terlebih dalam hal pemberian hak pada warga atas kemudahan untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup.

Padahal, informasi lingkungan hidup sangat penting bagi publik agar warga tidak hanya menjadi penonton dalam upaya perlindungan lingkungan hidup tetapi juga dapat menjadi aktor. Informasi lingkungan hidup juga dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk mengambil langkah perlindungan kesehatan dari dampak pencemaran lingkungan hidup.

“Salah satu informasi lingkungan hidup yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat adalah informasi emisi yang berasal dari sumber tidak bergerak seperti, industri dan pembangkit listrik. Pasal 49 PP 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, hasil pengawasan ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu emisi wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Gubernur,” ujar Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran LH Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Fajri Fadhillah.

Terlebih di dalam Pasal 53 ayat (1) PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan, pemegang izin lingkungan wajib untuk melaporkan hasil pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota setiap enam bulan, yang di dalamnya memuat kinerja pemegang izin lingkungan dalam menaati baku mutu emisi.

Tidak hanya itu, Permen LHK 15/2019 yang dikeluarkan tahun lalu juga kian menegaskan adanya kewajiban teknis usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian emisi, pemantauan dan pelaporan untuk semua pembangkit listrik tenaga termal.

Khalisah Khalid, Kepala Departemen Bidang Politik Walhi Nasional menambahkan, keengganan Pemprov DKI Jakarta dalam membuka data emisi menjadi salah satu bentuk kelalaian dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara.

“Dengan tidak dijalankannya aturan-aturan yang sudah dibuat sebagai salah satu langkah pencegahan masalah yang bisa dialami publik itu, artinya sama saja pemerintah mengabaikan hak warga atas udara yang baik dan sehat dan tidak taat terhadap konstitusi,” kata Khalisah.

Beriringan dengan aturan-aturan tersebut, imbuh Khalisah, gerakan Open Government Indonesia yang telah dicanangkan beberapa tahun silam juga sudah seharusnya direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam membuka akses informasi dan data sumber-sumber emisi termutakhir secara lengkap kepada publik.

Di tempat yang sama, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika, kembali mengingatkan Pemprov DKI Jakarta mengenai polusi udara yang telah menjadi masalah kesehatan dunia. Dalam riset baru-baru ini, Greenpeace telah mengumumkan bahwa polusi udara menghilangkan jutaan nyawa setiap tahunnya.

“Bahkan, biaya yang ditanggung akibat polusi udara di Indonesia telah mencapai 11 miliar USD. Karenanya kami mendesak pemerintah segera melakukan tindakan untuk mencegah krisis polusi udara berulang pada tahun ini,” tutur Hindun.

Dengan sederet kewajiban pemerintah kepada publik itu, Koalisi Ibukota yang terdiri dari 15 organisasi masyarakat sipil menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta telah gagal memenuhi kewajibannya kepada publik. Koalisi Ibukota meminta Pemprov DKI Jakarta untuk berani #bukadataemisi sebelum masalah polusi udara kembali datang. Sejalan dengan itu, data terkait pengendalian pencemaran udara yang dimiliki oleh pemerintah dan juga pemegang izin lingkungan saat ini harus segera dibuka untuk memungkinkan pengawalan oleh publik.

-o-

 

Narahubung:

Adhityani Putri (Dhitri) :

Megiza (Megi) :

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat

“Kontribusi Masyarakat Adat untuk Indonesia”

[Jakarta, 25 Februari 2020] Tidak terbantahkan lagi bahwa Masyarakat Adat aktor utama penjaga kelestarian lingkungan hidup, juga telah memberikan kontribusi ekonomi. “Riset yang dilakukan AMAN (2018) menunjukan bahwa nilai ekonomi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di enam wilayah adat menghasilkan Rp 159,21 miliar per tahun, dan nilai jasa lingkungan mencapai Rp 170,77 miliar per tahun, dan ini dapat mendorong perekonomian di daerahnya,” ujar Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM PB AMAN, yang disampaikan dalam Diskusi Media “Kontribusi Masyarakat Adat untuk Indonesia” pada 25 Februari 2020.

Salah satu bentuk sumbangan nyata Masyarakat Adat di Bidang Ekonomi, melalui Koperasi Simpan Pinjam yang disebut Credit Union (CU). “CU justru berkembang setelah mengalami proses inkulturasi budaya dengan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat pada tahun 80-an. CU kemudian tumbuh besar menjadi gerakan ekonomi rakyat, tak hanya untuk dan di wilayah Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat tetapi meluas hampir sebagian besar pulau Kalimantan, Papua, NTT, dan Pulau Jawa. Tahun 2018, CU di Kalbar memiliki aset sebesar Rp 6,5 trilun, sementara di tahun yang sama, APBD Provinsi Kalimantan Barat hanya Rp 5,9 triliun”, ungkap Alexander Mering, Comm Program Peduli-Kemitraan.

“Namun sedikit penghargaan yang telah diberikan oleh pemerintah, bahkan oleh masyarakat umum. Masyarakat masih memandang Masyarakat Adat secara sepotong-sepotong, mengakui tari-tariannya, tetapi merendahkan kepercayaan dan pengetahuannya,” ujar Bona Beding dari Forum Masyarakat Adat Pesisir. “Kebudayaan bahari kita, lahir dari ketangguhan dan pengetahuan masyarakat adat,” tegasnya.

Pemerintah terlalu sering mengabaikan eksistensi MA, padahal konstitusi kita sudah jelas mengakui dan melindungi Masyarakat Adat yang diatur di dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, dan Satuan Pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa diatur di dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. kriminalisasi terhadap masyarakat adat masih terus berlangsung. Data AMAN menyebutkan 125 masyarakat adat di 10 wilayah menjadi korban kriminalisasi di kawasan hutan. Mereka tersebar di Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
“Tindak pidana yang kerap ditujukan pada masyarakat adalah: memasuki tanah PTPN tanpa izin, pengrusakan, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin, penganiayaan, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan menguasai tanah tanpa izin. Selain itu, dalam beberapa kasus yang spesifik, masyarakat dituduh merintangi kemerdekaan orang untuk bergerak di jalan umum, pengancaman, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dan menghentikan aktivitas alat berat”, ujar Era Purnama Sari, Wakil Ketua Advokasi YLBHI.

Terhadap kondisi ini, maka Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat merekomendasikan UU Masyarakat Adat perlu segera hadir, agar ada pengaturan yang tegas dan perlindungan secara komprehensif bagi Masyarakat Adat. Arimbi Heroepoetri dari debtWATCH Indonesia menyatakan bahwa setidaknya UU Masyarakat Adat harus memuat delapan hal, yaitu: Pertama, merujuk kepada satu istilah, yaitu Masyarakat Adat. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat maupun Masyarakat Tradisional dapat digunakan bergantian dengan merujuk kepada satu istilah, yaitu Masyarakat Adat. Kedua, Berbasis HAM serta Memasukan prinsip-prinsip HAM.

Ketiga, Memuat aturan tentang pemulihan hak. Jenis pemulihan hak yang wajib diatur dalam RUU adalah Grasi, Amnesti, Abolisi, Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Keempat, mengakui Hak atas identitas budaya. Kelima, Pengaturan penyelesaian konflik. Keenam pengakuan dan perlindungan atas kekayaan intelektual. Ketujuh, pengakuan tentang hak anak, pemuda dan perempuan adat, dan Kedelapan Perlu adanya pasal-pasal mengenai tindakan khusus sementara bagi Masyarakat Adat pada umumnya, seperti pendidikian bagi kelompok mainstream agar mengenali dan menghormati eksistensi masyarakat adat.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat telah mencermati bahwa substansi Omnibus Law (OL) RUU Cipta Kerja menempatkan masyarakat adat pada kondisi yang lebih buruk jika diundangkan. “RUU ini sekali lagi abai dan tidak berhasil mengenali keberadaan masyarakat adat sebagai subjek yang paling rentan terdampak investasi. Juga gagal melihat peran masyarakat adat dalam pembangunan perekonomian daerah dan penjagaan kelestarian lingkungan hidup. Semisal Pengadaan lahan untuk kegiatan usaha yang paling banyak diatur–dan mengancam masyarakat adat- dalam RUU Cipta Kerja. Pengadaan lahan ini akan diamanatkan melalui Bank Tanah yang masuk menjadi bagian RUU ini tanpa berdasar pada kajian khusus dalam Naskah Akademiknya. Salah satu wewenang Bank Tanah yang diatur dalam Pasal 171 adalah mengakuisisi asset berupa ‘hak, izin, atau konsesi atas tanah dan/atau kawasan’ yang ditelantarkan lebih dari dua tahun; Bank Tanah bisa mengakuisisi lahan apapun yang dinilai terlantar. Selain itu, Bank Tanah juga dapat memberikan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai selama 90 tahun,” kata Wahyubinatara Fernandez, RMI.

“Karena itu, potensi konflik lahan karena perampasan tanah di wilayah-wilayah adat akan meningkat jika pembahasan RUU Cipta Kerja tidak menempatkan Masyarakat Adat sebagai subyek. Padahal, telah banyak terbukti bagaimana perekonomian mikro menjadi pondasi bagi stabilitas ekonomi nasional, salah satunya pada krisis ekonomi global tahun 2008,” imbuh Wahyubinatara.

Mengingat RUU Masyarakat Adat dan RUU Cipta Kerja masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, artinya akan dibahas dalam kurun waktu yang sama oleh DPR dan Pemerintah, maka Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat meminta DPR RI melakukan revisi total RUU Cipta Kerja dengan memperhatikan substansi RUU Masyarakat Adat.

Kontak Person:
1. Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM PB AMAN, HP. 0812 1879 1131
2. Luluk Uliyah, Senior Media Communication Officer Yayasan Madani Berkelanjutan, HP. 0815 1986 8887

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat adalah koalisi 26 organisasi yang peduli, bekerja dan melakukan kampanye untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, yang terdiri dari:

debtWATCH Indonesia (dWI), Jurnal Perempuan, Forum Masyarakat Adat Pesisir, Kalyanamitra,Kemitraan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lakpesdam NU, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN), PEREMPUAN AMAN, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Sawit Watch, Satu Nama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), HuMA, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), MerDesa Institute, Lokataru. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), The Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Madani Berkelanjutan.

[Siaran Pers Bersama] Penegakan Hukum Lingkungan Terancam Dilemahkan dalam RUU Cipta Kerja

Minggu, 16 Februari 2020. RUU Cipta Kerja yang disusun dengan pendekatan omnibus law diduga akan melemahkan penegakan hukum lingkungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). RUU Cipta Kerja berupaya mengaburkan dan melemahkan beberapa ketentuan seperti pengawasan, penegakan hukum perdata dan pidana lingkungan hidup.

Raynaldo Sembiring (Direktur Eksekutif ICEL) menyatakan: “Ketentuan pengawasan lini kedua yang dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya diatur pada Pasal 73 UU 32/2009 dihapus. Padahal dalam banyak kasus di daerah, Menteri LHK sering menggunakan kewenangan ini untuk menindak korporasi nakal. Selain itu ketentuan mengenai strict liability yang diatur dalam Pasal 88 UU 32/2009 menjadi kabur akibat dihapusnya unsur ‘tanpa kesalahan’, dan dapat digiring menjadi perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi dalam praktik di pengadilan, penerapan strict liability baru saja menemukan bentuk efektifnya dan berhasil memenangkan pemerintah dalam menjerat korporasi pembakar hutan.”

Adapun Zenzi Suhadi (Kepala Departemen Advokasi Walhi) menegaskan bahwa: “penegakan hukum pidana akan menjadi ‘ompong’ karena baru dapat dilakukan dalam hal tidak dijalankannya sanksi administratif. Padahal dalam UU 32/2009, polisi dan PPNS dapat langsung melakukan penyidikan dan memproses tanpa harus didahului sanksi administratif (kecuali untuk Pasal 100). Akibatnya, akan semakin banyak kejahatan korporasi yang tidak dapat segera dijerat”.

“Perubahan ketentuan pidana ini mengisyaratkan pemerintah akan berkompromi dengan korporasi, karena pidana akan tergantung dengan step pemerintah", tegas Zenzi.

Lebih lanjut Raynaldo menegaskan bahwa: “Revisi ketentuan penegakan hukum dalam UU 32/2009 dilakukan tanpa adanya evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam catatan ICEL, ketentuan penegakan hukum dalam UU 32/2009 jauh lebih baik dibandingkan UU Lingkungan sebelumnya (1997). Saat ini RUU Cipta Kerja seperti kembali ke UU Lingkungan Hidup tahun 1997. Alasan perubahan juga tidak didukung oleh kajian teoretis dan praktik empiris yang kuat. Jika dipelajari, Naskah Akademik dengan RUU Cipta Kerja banyak yang tidak nyambung.”

Terhadap pelemahan penegakan hukum lingkungan dalam RUU Cipta Kerja ini, ICEL dan WALHI meminta pemerintah dan DPR RI untuk:

  1. Tidak mengubah, mengaburkan atau bahkan memperlemah ketentuan penegakan hukum lingkungan yang telah diatur dalam UU 32/2009.
  2. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan cita-cita perumusan UU 32/2009.
  3. Melakukan evaluasi terhadap ketentuan penegakan hukum lingkungan dalam UU 32/2009 secara komprehensif sebagai bahan utama dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum lingkungan yang akan datang, jika hal ini tidak dapat dilakukan maka sebaiknya kembali kepada ketentuan dalam UU 32/2009.

 

--- selesai ---

Narahubung:

Raynaldo Sembiring (Direktur Eksekutif ICEL)

Zenzi Suhadi (Kepala Departemen Advokasi Walhi)

 

Catatan: RUU Cipta Kerja yang dikritisi diambil dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (http://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja)

[Siaran Pers] Tata Kelola Lingkungan Hidup pada Poros Percepatan Investasi

28/01/2020. Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan diskusi mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law CLK) yang terbuka untuk umum. Diskusi ini membahas mengenai aspek lingkungan hidup dalam kerangka hukum untuk memperbaiki iklim investasi melalui Omnibus Law CLK. Acara diawali dengan pemaparan kertas kebijakan oleh Raynaldo Sembiring (Direktur Eksekutif, ICEL) mengenai catatan kritis terhadap Omnibus Law CLK. Hadir sebagai narasumber: (1) Dida Gardera, Asisten Deputi bidang Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, (2) Halim Kalla, Wakil Ketua bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup Kamar Dagang dan Industri, (3) Ahmad Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI, (4) Mas Achmad Santosa, pendiri ICEL, (5) Laode M. Syarif, Ketua Dewan Pembina ICEL, dan (5) Dzulfian Syafrian, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Diskusi dimoderasi oleh Prita Laura.

Menurut Dida Gardera, Omnibus Law CLK tidak akan mendikotomikan antara kepentingan lingkungan hidup dengan investasi. Beliau menapis rumor bahwa Amdal hendak dihapus. “Kita hendak mengembalikan fungsi Amdal ke khitahnya, yaitu menjadi syarat untuk mendapatkan izin usaha, bukan izin lingkungan. Satu-satunya Amdal yang dibungkus dalam izin hanya di Indonesia. Di Indonesia saat ini birokrasinya bermasalah,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa aspek yang hendak diperbaiki di Omnibus Law adalah masalah birokrasi dan proses penerbitan izinnya, bukan menoleransi standar lingkungan hidup serta peran masyarakat.

Halim Kalla memberikan pandangan bahwa pencegahan lingkungan memang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, jangan hanya dibebankan pada pengusaha. “Kita harus pikirkan bagaimana agar investasi bisa berjalan dengan baik. Kita harus bisa bandingkan dengan negara lain yang memudahkan investor. Sekarang ini banyak proyek yang terhambat hanya karena izin-izinnya belum selesai,” tukas Halim Kalla, “Dengan Omnibus Law belum tentu lingkungan beres, tetapi juga tidak berarti lingkungan diabaikan. Lingkungan perlu dibereskan dengan skala yang lebih besar.”

Dzulfian Syafrian memberikan pandangan dari aspek ilmu ekonomi bahwa ketika aktivitas atau kebijakan ekonomi tidak ramah lingkungan, yang dirugikan tidak hanya lingkungan tetapi juga masyarakat. “Ekonomi itu terkait dengan menghargai sesuatu. Permasalahan basic dalam lingkungan adalah tragedy of commons, ada barang-barang yang tidak perlu dibayar padahal sangat penting, seperti udara dan air. Namun ketika rusak kita harus membayar, misalnya akibat udara tercemar saya harus membayar biaya rumah sakit untuk penyembuhan infeksi saluran pernapasan,” tukas Dzulfian.

“Omnibus Law kontraproduktif dengan upaya menarik investasi. Dilihat dari proses penyusunan UU yang tidak transparan. Justru hal yang paling menjadi catatan investor yang hendak berinvestasi di Indonesia justru aspek transparansi dan penegakan rule of law yang jelas,” tegas Dzulfian,”Untuk menentukan produk kebijakan yang tepat untuk mempercepat investasi, harus ditanya kembali investasi yang seperti apa yang diundang, yang pro-lingkungan atau yang biasa-biasa saja?”

Ahmad Alamsyah Saragih memberikan pandangan berbasis temuan Ombudsman RI terkait praktik tata kelola perizinan. Berdasarkan catatan Omnibus Law, justru aduan paling banyak untuk sektor energi terkait dengan izin usahanya, bukan izin lingkungan. Ahmad mempertanyakan urgensi mengubah rezim izin menjadi standar sementara catatan Ombudsman justru menyoroti masalah pelayanan dan pengawasan yang lemah. Ahmad menyampaikan kekhawatirannya bahwa dengan mengubah mekanisme izin, masalah sesungguhnya tidak akan teratasi. Ahmad juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu menghentikan kebiasaan untuk tidak melibatkan publik dalam membuat kebijakan karena akan memicu konflik yang lebih besar. “UU 12/2011 mengamanatkan agar pelibatan publik harus sudah dilakukan sebelum RUU diserahkan kepada DPR,” ujar Ahmad.

Mas Achmad Santosa menggarisbawahi bahwa kualitas demokrasi dan kualitas lingkungan hidup tidak bisa ditoleransi. Gagasan konstitusi menegaskan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Menurut Achmad pemerintah perlu untuk tidak ragu-ragu bahwa kita harus menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan lingkungan hidup.  Menurutnya, instrumen yang dibangun dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menegaskan instrumen-instrumen apa saja yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. “Di negara-negara lain instrumen lingkungan hidup tidak ‘dikecilkan’,” kata Achmad.

Terkait dengan permasalahan yang hendak diselesaikan, Dida Gardera dan Halim Kalla menggarisbawahi masalah birokrasi izin sebagai masalah yang paling berat. Achmad berpendapat bahwa oleh karena itu sejak awal penyusun Omnibus Law CLK perlu menjelaskan dengan detil kepada publik bagaimana mekanisme untuk mengatasi masalah birokrasi ini. “Siapa yang menerbitkan izin? Jika BKPM lalu yang mengawasi kepatuhan LH adalah KLHK, apakah KLHK bisa memberikan sanksi administratif hingga mencabut izin jika ia bukan yang menerbitkan izin? Hal detil seperti ini harus sudah dijelaskan sejak dini dalam penyusunan.” Menurut Achmad, birokrasi penting dibenahi.

Laode Syarif mengakui bahwa ada peraturan yang bermasalah terkait perizinan dan penegakan hukum Namun, ia berpendapat bahwa memperbaiki peraturan yang tumpang tindih lebih mudah dilakukan daripada mencoba mengubah lagi struktur birokrasi. Menurutnya, ada beberapa UU yang sudah baik seperti UU 32/2009 dan UU KPK yang sudah ditujukan untuk mengatasi masalah aturan. “Jangan mengganti peraturan yang internationally recognized telah baik,” tegasnya. Laode juga menegaskan bahwa ada masalah integritas aparat dan praktik korupsi yang perlu diatasi.

Diskusi diakhiri dengan tanya jawab dengan audiens yang pada intinya adalah ICEL bersama peserta diskusi memiliki harapan agar pemerintah:

  1. melakukan pembahasan Omnibus Law secara transparan dan melibatkan publik sesuai dengan kaidah partisipasi publik;
  2. memastikan bahwa kepentingan investasi yang diutamakan adalah investasi yang untuk rakyat dan pro-lingkungan;
  3. memastikan perlindungan lingkungan hidup tidak dinegasikan; dan
  4. memprioritaskan penuntasan masalah birokrasi dan integritas aparat.

 

Narahubung

Raynaldo Sembiring (Direktur Eksekutif ICEL)

Isna Fatimah (Deputi Direktur bidang Pengembangan Program ICEL)

[Siaran Pers Bersama] “Mandat Undang-undang: Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan dan Lindungi Kesehatan Masyarakat” Zero Waste Hero Tour 2020

“Mandat Undang-undang:

Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan dan Lindungi Kesehatan Masyarakat”

Zero Waste Hero Tour 2020

9 - 18 Januari 2020

 

Jakarta, 9 Januari 2020 - Prof. (Emeritus) Paul Connett, seorang aktivis sekaligus pakar Zero Waste, toksikologi dan kimia lingkungan kembali mengunjungi beberapa kota di Indonesia, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Bali, pada 9-17 Januari 2020. Dalam tur internasional kali ini beliau kembali menggaungkan dan mengkampanyekan pentingnya zero waste serta penolakan terhadap solusi semu (false solution) dalam pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya dengan teknologi insinerator.

 

Kedatangannya di awal tahun 2020 ini merupakan kali ketiga di Indonesia, setelah kunjungannya di tahun 2016 dan 2019 yang lalu. Beberapa kota yang akan dikunjungi oleh Paul Connett adalah kota-kota yang masuk dalam prioritas proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah (PLTSa) Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

 

“Insinerator dan segala jenis teknologi termal dengan label Waste-to-Energy di berbagai belahan dunia tidak ada yang terbukti berhasil terutama untuk skala besar. Bahkan di negara-negara Eropa, insinerator masih jadi masalah, salah satunya terkait emisi zat-zat beracun baik pada emisi udara, limbah cair maupun abu,” kata Prof. Connett.

 

Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa, “Di berbagai belahan dunia, insinerator mulai ditinggalkan karena biaya investasi dan operasional yang sangat tinggi juga akumulasi racun dari sisa pembakaran. Pendekatan Zero Waste adalah solusi terbaik masalah sampah di seluruh dunia. Zero Waste bukan hanya sekedar mimpi, tapi saat ini sedang terjadi dan berkembang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.”

 

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menolak keras penggunaan insinerator yang kerap dipromosikan dengan nama “PLTSa” sebagai solusi pengelolaan sampah di Indonesia. (lihat juga Press Release AZWI: 31 Mei 2018)

 

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, "Gubernur Jakarta harus konsisten dengan komitmen untuk membersihkan udara Jakarta. Sudah banyak sumber polusi udara di Jakarta, baik dari sektor transportasi maupun industri. Jadi, jangan lagi menambah sumber polusi baru dari PLTSa yang akan dibangun di empat lokasi di Jakarta.”

 

Dengan membakar sampah, bahan berbahaya dan beracun akan terlepas dan memperparah kualitas udara di Jakarta. “Sebagai wilayah yang terdampak perubahan iklim, pembangunan PLTSa di Jakarta dan 11 kota lainnya jelas tidak mendukung tercapainya ekonomi rendah karbon yang dikehendaki untuk mencapai target 1,5°C dari Paris Climate Agreement,” imbuh Nur Hidayati.

 

Selain berpotensi menambah masalah polusi udara dan berkontribusi pada perubahan iklim, kebijakan pembangunan PLTSa ini juga kontraproduktif dengan mandat Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 asas kelestarian dan keberlanjutan, maupun kehati-hatian. Prioritas program penanganan sampah dengan teknologi termal perlu dipertanyakan karena bertabrakan dengan kebijakan pemerintah sendiri yang menghendaki adanya pengurangan sampah 30% pada tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017.

 

Menurut Yuyun Ismawati Drwiega, Senior Advisor Nexus3, “Menyulap tumpukan sampah dengan teknologi termal hanya memindahkan dan menciptakan masalah baru yang lebih berat daripada kondisi saat ini. Saat dan setelah sampah dibakar, selain emisi dioxin dan furan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik, akan tersisa abu terbang (fly ash) dan kerak (bottom ash) atau FABA.[1] Di berbagai negara, abu dari insinerator bersifat toksik dan harus diperlakukan sebagai limbah B3 di TPA khusus.”

 

Hingga saat ini, belum ada peraturan yang mengatur penanganan abu dan limbah cair dari insinerator. Lebih jauh lagi, baku mutu emisi parameter dioksin dari pembangkit listrik termal yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/2019 hanya meminta operator untuk memantau parameter toksik ini setiap lima tahun sekali.

 

Paul Connett menambahkan, “Insinerator adalah teknologi purba yang harus ditinggalkan. Di Eropa teknologi ini mulai ditinggalkan karena tidak berkelanjutan. Bahkan banyak insinerator di Eropa ditutup karena kekurangan sampah seiring dengan upaya pengurangan yang dilakukan di Eropa”

 

“Perlu pahami, jika sampah yang dimasukkan ke dalam mesin ‘monster’ ini berkurang, maka dia akan rusak dan tidak berfungsi sama sekali. Sangat menipu dan keliru teknologi ini dilabeli sebagai waste-to-energy. Lebih masuk akal dilabeli sebagai waste-of-energy, waste-of-money”, tambah penulis buku The Zero Waste Solutions ini.

 

Fajri Fadhillah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran ICEL, mengungkapkan bahwa, “Pemerintah harus berhenti memaksakan pembangunan insinerator di berbagai kota/kabupaten. Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusan nomor Nomor 27 P/HUM/2016, sepakat dengan para ahli bahwa insinerator akan menimbulkan dampak kesehatan pada masyarakat yang sangat signifikan. Pemerintah sampai saat ini tidak menjalankan putusan MA tersebut dan bertentangan dengan asas pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan asas kehati-hatian ”.

 

Faktanya, sudah hampir satu dekade pemerintah berupaya untuk menerapkan teknologi insinerator (thermal Waste-to-Energy) sebagai solusi pengelolaan sampah. Setelah banyaknya dana, energi, dan waktu yang dicurahkan, pemerintah tidak dapat membuktikan bahwa teknologi pembakaran sampah menjadi abu ini adalah solusi berkelanjutan. Bahkan di kota dimana insinerator sudah dibangun, tidak ada bukti keberhasilan dari insinerator tersebut menangani sampah sesuai dengan jumlah sampah yang dijanjikan.

 

Meskipun data menunjukkan bahwa sampah kota-kota di Indonesia karakteristiknya didominasi sampah sisa makanan dengan kelembaban tinggi dan tidak layak bakar, pemerintah telah mengalokasikan banyak dana, energi, dan waktu untuk merealisasikan teknologi termal dengan berbagai nama dan program.

 

Negara-negara maju telah menerapkan peraturan dan standar yang ketat untuk pembangunan dan operasi insinerator dan teknologi termal. Para penjual teknologi termal menggunakan kesempatan dengan memasarkan teknologi usang mereka ke Indonesia dan negara-negara berkembang lain yang tidak memiliki peraturan dan standar yang ketat untuk mengatur teknologi termal.

 

Leonard Simanjuntak dari Country Director Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa, “Karena proyek-proyek PLTSa di 12 kota menjadi program prioritas nasional yang didukung dana publik dari para pembayar pajak, kelayakan teknis, finansial dan lingkungan dari proyek-proyek ini penting diketahui masyarakat luas. Bila batubara akan digunakan sebagai bahan bakar atau fuel additive kualitas udara di kota-kota dengan PLTSa dapat diperkirakan memburuk. Sumber energi toksik tidak seharusnya dianggap sebagai sumber energi terbarukan.”

 

David Sutasurya, Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi menambahkan, “Pembangunan PLTSa merupakan sebuah jebakan fiskal, karena menyedot anggaran pemerintah pusat maupun daerah dengan angka yang fantastis dalam jangka panjang. Meskipun mandat Undang-undang No. 18 tahun 2008 mendorong minimisasi, alokasi anggaran untuk mendukung kebijakan pengurangan sampah sangat kecil. Alih-alih mengoptimalkan alokasi anggaran untuk solusi jangka panjang seperti Zero Waste, dana ini malah diinvestasikan untuk teknologi yang tidak berkelanjutan dan berpotensi menjadi ancaman baru bagi kesehatan masyarakat.”

 

Oleh karena itu, kami menuntut Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Mempublikasikan dokumen studi kelayakan dan studi AMDAL rencana pembangunan insinerator di 12 kota kepada masyarakat;
  2. Menyampaikan hasil analisis risiko kesehatan masyarakat di sekitar calon lokasi PLTSa kepada publik terutama dari emisi dioksin;
  3. Mengoperasikan laboratorium yang dapat menganalisa dioksin sesegera mungkin untuk menekan biaya analisis dioksin dan pencemar organik yang persisten lainnya dan memungkinkan pemantauan POPs (Persistent Organic Pollutants) secara berkala;
  4. Mengubah ketentuan tentang frekuensi pemantauan dioksin dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dalam Permen LHK No. P.15/2019 dari setiap lima tahun menjadi minimum dua kali dalam setahun; dan
  5. Menetapkan abu terbang (fly ash) dan bottom ash dari PLTSa 12 kota sebagai limbah B3 sesuai peraturan yang ada dan tidak boleh dibuang ke TPA kota.

 

Kontak:

Abdul Ghofar, WALHI, HP 085645520982

Nindhita, Nexus3 Foundation, nindhita@balifokus.asia, HP 0818-0832-2339

[1] FABA = Fly Ash and Bottom Ash

[Siaran Pers Bersama] Gugatan Polusi Udara Dilanjutkan Ke Tahap Pemeriksaan Perkara

JAKARTA (19/12) - Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota) menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) ke tahap pemeriksaan perkara setelah tidak didapati titik temu antara Koalisi Ibukota dan Para Tergugat dalam tahap mediasi meski proses mediasi telah melalui lima kali pertemuan sejak akhir bulan Oktober. Sampai dengan pembacaan gugatan, Gubernur Banten atau wakilnya sebagai Turut Tergugat I tidak pernah menghadiri sidang walau telah dipanggil oleh Pengadilan secara patut. Akan tetapi majelis hakim pemeriksa perkara dan hakim mediator tidak pernah secara tegas menyatakan bahwa Gubernur Banten tidak beritikad baik dalam menjalani proses persidangan dan proses mediasi.

Selama berjalannya proses mediasi, mediasi tidak dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016), karena berdasarkan Pasal 6 PERMA 1/2016 para pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi secara langsung baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ketidakhadiran para pihak disebabkan oleh alasan yang sah seperti karena sakit, tinggal di luar negeri, dalam pengampuan, menjalankan tugas negara, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Sementara prinsipal Para Tergugat tidak pernah menghadiri proses mediasi secara langsung dan ketidakhadiran tersebut juga tanpa disertai alasan yang jelas. Hal tersebut menyebabkan proses mediasi tidak pernah berjalan secara efektif sesuai dengan harapan Koalisi Ibukota.

Dalam upaya mediasi tersebut hanya satu tergugat yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menginisiasi adanya mediasi di luar pengadilan. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Koalisi Ibukota berkomitmen untuk mengawal beberapa kebijakan yang hendak diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2020 terkait dengan pembuatan peta jalan dan peraturan strategis dalam pengendalian pencemaran udara.

“Kami siap melanjutkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) ke tahap pemeriksaan perkara,” ujar Nelson Nikodemus, mewakili tim kuasa hukum Koalisi Ibukota.

Nelson menambahkan, tim kuasa hukum menyayangkan sikap empat tergugat dan dua turut tergugat lainnya yang tidak memberikan tanggapan positif atas gugatan warga negara ini.

Walaupun Koalisi Ibukota dan Para Tergugat tidak menemui titik temu dalam proses mediasi di pengadilan, berdasarkan hukum acara perdata pada dasarnya mediasi tetap dapat dilakukan oleh para pihak selama proses pemeriksaan perkara.

Di tempat yang sama, salah satu dari 32 warga yang mengajukan gugatan ini, Veronica (43) menyatakan siap untuk melanjutkan gugatan polusi udara ini. “Saya, sebagai salah satu penggugat CLS, siap untuk melanjutkan dan terlibat dalam persidangan atau proses hukum yang akan terus bergulir. Perjalanan memang sudah cukup panjang, tetapi belum selesai.” ujar Veronica.

Selain itu, dia menilai, penggugat dan kuasa hukum selalu bersedia meluangkan waktu karena perkara ini penting, serius, dan berpengaruh pada kesehatan semua warga negara dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Mengenai minimnya respons dari tergugat selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Veronica menyayangkan sikap dari tergugat lain yang kurang responsif serta terkesan menyepelekan persoalan polusi udara yang semakin menjadi-jadi dan melintasi batas kota.

“Persoalan polusi udara di Jakarta, bukan hanya tanggung jawab dari Pemprov DKI saja, tetapi juga pemerintah pusat dan daerah di sekitarnya.  Kami mengharapkan perhatian yang lebih serius dalam tahap sidang selanjutnya,” tutur dia.

Veronica, ibu dari dua anak yang berdomisili di wilayah Jakarta Selatan ini, memastikan bakal terus terlibat dalam gugatan polusi udara mengingat dokter telah menyatakan anak bungsunya kemungkinan mengidap infeksi kulit akibat terpapar debu yang terkandung dalam polusi udara. Dokter mendiagnosis anak bungsu Veronica mengidap alergi terhadap tungau debu. Alergi yang dipicu oleh debu tersebut membuat si bungsu berkali-kali mengalami alergi kulit yang cukup parah. Selain itu, dokter juga menyatakan anak Veronica juga mengalami alergi rhinitis (peradangan) atau iritasi di lapisan dalam hidung.

Koalisi Ibukota sebagai gabungan individu maupun organisasi yang memperjuangkan hak atas udara yang bersih, selama hampir lima bulan telah menjalani persidangan dalam menuntut tujuh pejabat negara yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Kelima tergugat dan dua turut tergugat dituntut agar melakukan serangkaian kebijakan untuk memenuhi hak atas udara bersih bagi Para Penggugat dan 10 juta warga Jakarta lainnya.

Koalisi Ibukota menilai buruknya kualitas udara Jakarta sudah jelas terbukti berdasarkan data pemantauan kualitas udara yang menunjukkan parameter pencemar telah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, dan Baku Mutu Udara Ambien Daerah Provinsi DKI Jakarta (BMUA DKI Jakarta) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta.

Berbagai lembaga pemerhati lingkungan yang mendampingi 32 penggugat mencatat adanya lonjakan angka konsentrasi PM 2,5 sepanjang periode Januari hingga Juni 2019. Angka sebesar 37,82 μg/m3 dalam kurun tersebut dua kali lebih tinggi dari standar nasional atau tiga kali lebih tinggi dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Koalisi Ibukota mengimbau dan mengajak semua lapisan masyarakat yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya untuk mendukung dan ikut mengawal jalannya persidangan gugatan ini, demi mendapatkan hak untuk udara bersih dan kesehatan masyarakat yang lebih terjamin.

Jakarta, 19 Desember 2019

Hormat Kami,

 

KOALISI IBUKOTA

Narahubung (Tim Kuasa Hukum) :

Ayu - 082111340222

Yogi - 081214194445

Algif - 081280666410

Matthew - 085920641931

Nelson - 081396820400

[Siaran Pers] Pencabutan Larangan Ekspor dan Penangkapan Benih Lobster: Langkah Mundur Perlindungan dan Keberlanjutan Lobster di Indonesia

JAKARTA, 17 Desember 2019 – Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk melakukan pencabutan kebijakan larangan ekspor dan penangkapan benih lobster merupakan sebuah langkah mundur perlindungan keberlanjutan di Indonesia. Pencabutan larangan tersebut akan mengancam populasi lobster di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai Pemerintah harus batalkan rencana kebijakan tersebut.

Tujuan larangan ekspor dan penangkapan benih lobster adalah untuk melindungi dan memastikan keberlanjutan lobster di Indonesia, hal ini sebagaimana dituangkan dalam bagian “menimbang” dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 56/PERMEN-KP/2016. Peraturan tersebut mengatur bahwa untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya lobster (Panulirus spp) diperlukan pengaturan penangkapan dan ekspor lobster yakni dengan melarang ekspor dan penangkapan benih lobster. “Pertimbangan dan alasan kebijakan larangan ekspor ini perlu dipertahankan dan kita jaga bersama, karena jelas jika benih lobster ditangkap dan diekspor, keberlanjutan lobster akan terancam. Lebih lanjut benih-benih tersebut seharusnya menjadi besar dan dewasa lalu akan bertelur lagi untuk menghasilkan benih lagi dan seterusnya,” ujar Dalila Doman, Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.

Rencana pencabutan larangan ekspor benih lobster juga akan merugikan Indonesia dari segi ekonomi. Mantan Menteri KP Susi Pujiastuti melalui akun Twitter-nya menyampaikan bahwa, nilai penjualan seekor benih lobster ketika dijual nilai seekor benih lobster hanya 139 ribu rupiah sedangkan penjualan lobster dengan bobot 1,2-1,4 Kg saat ini mencapai 5 juta rupiah per ekor. Tentu akan sangat merugikan bagi Indonesia dari segi ekonomi.[1] “Jika Menteri KKP melihat dari sisi ekonomi, maka perlu dilihat juga potensi penerimaan negara dilihat dari perbedaan hasil penjualan benih lobster dan lobster dewasa,” lanjut Dalila.

Selain berpotensi merugikan keberlanjutan populasi lobster dan ekonomi, rencana kebijakan ini juga berpotensi melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 29 Tahun 2019 juncto Permendag No. 72 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permendag tersebut mengatur, ekspor benih hewan hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan benih hewan tersebut telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diterbitkan oleh KKP, menyatakan bahwa populasi lobster kian menurun, ekspor benih lobster berpotensi menyebabkan punahnya populasi lobster dan bersifat tidak berkelanjutan sehingga pada akhirnya kebutuhan benih lobster di Indonesia tidak terpenuhi dan tidak dapat memberi jaminan kelestarian ternak lokal.[2] “Jika rencana ini dijalankan akan berpotensi melanggar Pasal 3 ayat (1) Permendag tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan. Seharusnya hal ini dipertimbangkan ulang termasuk basis kajian dari rencana tersebut,” tutup Dalila.

 

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL menyatakan bahwa rencana Menteri KKP untuk membuka keran ekspor benih lobster menunjukkan Pemerintah saat ini terjebak pada pragmatisme ekonomi yang membahayakan keberlanjutan perikanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Seharusnya sektor budidaya perikanan dan nelayan yang justru diperkuat agar bisa seperti Vietnam yang diakui Pemerintah sendiri telah berhasil mengembangkan budidaya lobster. Jika alasannya adalah maraknya penyelundupan benih lobster, bagaimana mungkin kebijakan ini bisa dikontrol dengan baik kalau penyelundupan saja tidak yakin bisa diatasi, imbuhnya.

 

Narahubung:

Dalila Adiba Yanuar Doman

Peneliti ICEL

[1] Akun Twitter Susi Pudjiastuti: @susipudjiastuti, Tweet tertanggal 14 Desember 2019 pukul 21.51, https://twitter.com/susipudjiastuti/status/1205862955784364032, diakses pada 17 Desember 2019

[2] Prof. Dr. Rosichon Ubaidillah M. Phill, dkk (LIPI), Biota Perairan Terancam Punah di Indonesia: Prioritas Perlindungan, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecik, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ISBN: 978-602-7913-08-0, hlm. 167, 169, 171, 173,  2013, http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/publikasi/buku/finish/2-buku/510-biota-perairan-terancam-punah, diakses pada 17 Desember 2019

[Siaran Pers] Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: Mencari Secercah Harapan

21/11/2019. Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) dan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) mengadakan temu wicara “Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”. Temu wicara ini membahas mengenai permasalahan penegakan hukum konservasi terkini, proyeksinya ke depan, serta strategi pemerintah serta anggota DPR baru dalam memperbarui kebijakan penegakan hukum konservasi. Acara yang diselenggarakan di Hotel Morrisey ini dihadiri oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, anggota Tenaga Ahli DPR, akademisi, dan Organisasi Masyarakat Sipil.

Urgensi Pembaruan Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum mengemukakan kesulitan yang umum ditemui dalam menjerat kejahatan konservasi adalah penuntutan menggunakan dakwaan tunggal. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan UU No.5/1990 yang memasukkan berbagai tindak pidana dengan kualifikasi berbeda ke dalam satu pasal, sehingga jika terdapat pelaku yang melakukan lebih dari satu tindakan, pelaku tersebut hanya tetap dapat dijerat dengan satu pasal. Sudharmawatiningsih menambahkan bahwa sering juga ditemui kasus yang motifnya melibatkan kejahatan terorganisasi namun sulit untuk didakwakan karena belum diatur, dan meski pada berapa kasus dijerat dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, pada akhirnya jaringan pelaku kejahatan tetap tidak dapat dijerat semua.

Kesulitan dalam mengkonstruksikan pemidanaan juga dialami oleh Jaksa Penuntut Umum, “Kami kesulitan dalam mengkonstruksikan apa yang dimaksud sebagai kelalaian dalam UU No.5/1990, juga bagaimana mengkonstruksikan kejahatan konservasi sebagai kejahatan terorganisasi, karena kejahatan terorganisasi ini lebih dari sekedar penyertaan pidana, tetapi UU No.5/1990 tidak memberikan definisi dan ketentuan yang jelas,” ujar Anggota Satgas Sumber Daya Alam–Luar Negeri (SDA-LN) Kejaksaan Agung Heru Prasetyo., S.H saat menyampaikan tanggapan.

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda S.H., M.A. menambahkan strategi lain yang didorong untuk menyiasati keterbatasan UU No.5/1990 adalah pendekatan multidoor, misalnya penggunaan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun karena penjelasan pasal TPPU tidak memasukan Penyidik KLHK sebagai penyidik TPPU, pasal ini belum dapat diaplikasikan dan belum ada Jaksa Penuntut Umum yang menerima berkas kasus konservasi dengan pasal TPPU ini. Selain itu keterbatasan wewenang Polhut dan PPNS konservasi yang diatur dalam UU No.5/1990 juga menjadi kendala tersendiri, sehingga sangat dibutuhkan sinergi antara penyidik PPNS KLHK dengan Polisi untuk mengatasi kendala regulasi tersebut.

Sayangnya, walau terdapat banyak keluhan dari para penegak hukum mengenai operasionalisasi instrumen yang ada dalam UU No.5/1990, pemerintah justru menolak melanjutkan pembahasan perubahan UU No.5/1990 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Disampaikan oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR, Dr. Robin Bahari, M.Si. “Pemerintah telah resmi menyampaikan pada DPR untuk tidak memasukan revisi UU No.5/1990 sebagai prioritas, termasuk tidak dalam longlist”. Atas posisi pemerintah ini, Direktur Eksekutif ICEL sekaligus perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi Henri Subagiyo menyatakan bahwa beberapa kelemahan UU No.5/1990 memang dapat diatasi dengan sinergitas antar penegak hukum, peraturan pelaksana dan pendayagunaan undang-undang lain terkait (UU TPPU, UU PPLH, UU Kehutanan dan UU ITE). Namun, terdapat beberapa hal yang tetap perlu perbaikan di level undang-undang seperti perbaikan rumusan delik pidana, kewenangan dan teknik penyidikan tertentu, sanksi yang berorientasi pemulihan, serta pertanggungjawaban badan hukum.

Terhadap dinamika yang terjadi dalam perumusan kebijakan konservasi SDAHE ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Dr. Drs. Emil Salim, M.A. yang turut hadir dalam temu wicara mengemukakan urgensi untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang terlibat. “Yang menjadi masalah adalah penyanderaan calon tokoh politik, sehingga hilang kebijakan pembangunan yang mengutamakan sustainability jangka panjang, terdesak oleh kepentingan pengelolaan jangka pendek yang bersifat eksploitatif dan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek penyandera”, pungkas Emil Salim.

Badan Legislasi DPR RI Mendukung Perubahan UU No.5/1990 Masuk Dalam Prolegnas Prioritas

Bertepatan sehari setelah pelaksanaan temu wicara, Kelompok Kerja Kebijakan (Pokja) Konservasi mendapatkan kesempatan untuk melakukan audiensi dengan Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dalam Rapat Dengar Pendapat tertanggal 26 November 2019. Rapat Dengar Pendapat dihadiri 25 dari 80 anggota Badan Legislasi, dan sebagai perwakilan Pokja Konservasi, hadir ICEL, Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS), serta Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI). Diwakili oleh Deputi Direktur ICEL Raynaldo Sembiring sebagai juru bicara, Pokja Konservasi menyampaikan urgensi perubahan UU No.5/1990 untuk menjawab permasalahan konservasi keanekaragaman hayati, diantaranya tantangan penegakan hukum serta kebutuhan perlindungan atas pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik.

Pemaparan pendapat Pokja Konservasi tersebut mendapat respons positif dari anggota Dewan yang hadir. Kebutuhan atas perubahan UU No.5/1990 telah disadari mendesak untuk dilaksanakan, sebagaimana dikatakan oleh I Ketut Karyasa dari Fraksi PDIP-Perjuangan, “Memang kita selama ini agak terlambat, karena telah habis sebagian besar apa yang menjadi keanekaragaman hayati kita. Karena terlambatnya undang-undang, keanekaragaman hayati hampir terancam punah.” Christina Aryani dari Fraksi Golkar kembali mempertanyakan alasan KLHK mengajukan permohonan untuk tidak melanjutkan pembahasan, “kalau sampai mereka tidak bisa mengirimkan DIM (re: Daftar Inventarisasi Masalah) ini bagi saya agak aneh. Jadi apa yang terjadi?”.

Atas kesadaran tersebut Baleg berkomitmen untuk mengajukan pembahasan perubahan UU No. 5/1990 kedalam Prolegnas Prioritas, sebagaimana dikatakan oleh Christina Aryani, “Menjadi tugas kitalah sebagai DPR di Baleg khususnya untuk memasukkan ini kedalam Prolegnas Prioritas. Karena ancaman itu riil. “Dukungan juga disampaikan oleh Taufik Basari dari Fraksi Partai Nasdem, “Fraksi Partai Nasdem mendukung RUU ini dimasukkan dalam Prolegnas karena ada kebutuhan terkait perkembangan zaman yang harus mampu diakomodir perubahan UU, sekaligus menjawab tantangan global yang makin kompleks antara manusia dengan sesama makhluk lainnya,”.

Atas tanggapan anggota Dewan tersebut, Raynaldo Sembiring menyampaikan bahwa, “Diharapkan agar UU No. 5/1990 dapat menjadi legacy yang baik dari DPR periode ini. Menghadapi tantangan ke depan, perubahan undang-undang ini juga akan menjadi undang-undang yang baik bagi perkembangan revolusi indutri 4.0 bebasis sainstek, yaitu untuk menghasilkan inovasi farmasi, dan bermacam teknologi lainnya, di samping menguatkan perlindungan masyarakat melalui pengaturan akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dari sumber daya genetik.”

Narahubung

Rika Fajrini

Antonius Aditantyo

Pada acara “Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, ICEL dan FKKM juga meluncurkan 6 (enam) serial kertas kebijakan terkait penegakan hukum konservasi, yang diantaranya membahas mengenai bagaimana menjerat kejahatan perdagangan ilegal spesies liar dilindungi sebagai transnational organized crime, penegakan hukum yang berorientasi pemulihan, dan reformulasi pemidanaan konservasi yang menjawab kebutuhan terkini. Kertas kebijakan dapat diakses melalui  https://icel.or.id/kertas-kebijakan/

[Siaran Pers Bersama] RKUHP sekarang: Tidak Cukup Sosialisasi, Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru

Menteri Hukum dan HAM RI dan Komisi 3 DPR RI periode 2019 – 2024, pada Senin, 18 November 2019 sempat dikabarkan akan menggelar Rapat Kerja Pertama, bisa dipastikan juga dalam Raker tersebut akan dibahas RKUHP yang merupakan naskah usulan pemerintah yang sempat menimbulkan berbagai perdebatan. Sejak ditunda pengesahannya pada 20 September 2019 lalu oleh Presiden untuk dibahas ulang dan dijaring ulang masukkan dari semua kalangan, timbul kabar bahwa anggota Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM enggan membahas kembali RKUHP pada periode 2019-2014. Anggota Komisi III DPR justru berpendapat perubahan hanya dilakukan pada penjelasan, hanya untuk 14 pasal yang di-klaim pemerintah bermasalah dan hanya untuk diadakan sosialisasi.

Hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lewat pernyataan yang telah disampaikan oleh Presiden untuk menunda dan menjaring kembali masukkan, artinya tidak ada persetujuan dari Presiden terhadap rumusan RKUHP yang sekarang untuk disahkan. Pada masa penundaan ini pun, terdapat beberapa klaim pemerintah menyatakan terdapat perubahan subtansi RKUHP. Perubahan tersebut harus dibahas antara pemerintah dan DPR secara terbuka di DPR, jelas tidak bisa disahkan begitu saja. Pembahasan itu sesuai dengan Pasal 71A UU No. 15/2019 harus dengan mendorong RKUHP dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas, Komisi III kemudian kembali membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RKUHP. Hal itu harus dilakukan, karena setiap perubahan RKUHP harus dibahas bersama Pemerintah dan DPR untuk menjadi UU.

Pembahasan antara Panja dan Pemerintah DPR juga tidak boleh hanya 14 pasal yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Presiden berkali-kali menyatakan memiliki perhatian besar terhadap investasi dan pembangunan manusia, RKUHP banyak memuat masalah yang juga akan bedampak buruk pada investasi dan pembangunan manusia.

Tiga isu mendasar yang tak pernah menjadi perhatian menteri hingga akhir pembahasan RKUHP bahkan sampai dengan ditunda adalah:

Pertama, mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam RKUHP (Pasal 45-50 RKUHP), Pasal 48 dan 50 dalam RUU KUHP tentang tindak pidana korporasi memasukkan rumusan yang tidak jelas dan sulit untuk diimplementasikan dalam tataran penegakan hukum. Pasal-pasal tersebut bersifat karet, cenderung menyasar individu dan bukan untuk menjerat korporasi sebagai badan hukum yang merupakan entitas terpisah. Seharusnya dalam pasal-pasal tersebut diatur dalam kondisi apa korporasi dapat dijerat dengan dakwaan pidana, dan pada kondisi terbatas seperti apa individu/organ korporasi (baik struktural ataupun fungsional) dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pasal-pasal karet tidak kondusif untuk dunia usaha karena menciptakan ketidakpastian hukum. Pengusaha/pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apapun karena apabila business judgment mereka salah maka rentan dipidana. Hal ini jelas akan berdampak buruk pada iklim investasi.

Kedua, rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP (Pasal 346-347 RKUHP) masih bermasalah. Rumusan pasal ini kembali pada rumusan UU 23/1997. Padahal UU tersebut tidak efektif dalam penegakan hukum lingkungan hidup sehingga diganti dengan UU 32/2009. Rumusan pasal 346 RKUHP akan menyulitkan pembuktian karena adanya unsur melawan hukum dan akibat. Pelaku dapat berdalih jika mempunyai izin maka tidak akan mungkin melawan hukum dan menyebabkan pencemaran atau kerusakan, melainkan cukup dibuktikan apakah tindakan pelaku melebihi baku mutu pencemaran atau kriteria baku kerusakan.

Ketiga, yang tak pernah masuk 14 pasal bermasalah, adalah Pasal 2 jo Pasal 597 RKUHP tentang living law atau hukum yang hidup di masyarakatklaim bahwa pasal ini dimaksudkan untuk mengakui masyarakat adat tidak tergambar oleh rumusan dalam RKUHP. Dalam Pasal 2 jo Pasal 597 Tidak jelas yang dimaksud antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum adat. Penjelasan Pasal 2 menjelaskan living law akan diatur dalam Perda sehingga berpotensi akan memunculkan Perda diskriminatif, karet dan tidak jelas, termasuk juga peluang apapun dinyatakan sebagai “hukum yang hidup di masyarakat” termasuk ketidakpastian hukum bagi dunia usaha dan investasi. Penerapan Pasal 597 ayat (1) dan (2) pun dapat menimbulkan kesewenang-wenangan karena Aparat Penegak Hukum berpotensi mendefinisikan “hukum yang hidup di masyarakat” berdasarkan penafsirannya sendiri tanpa batasan yang jelas dengan menggunakan pasal ini. Jika pasal ini dimaksudkan mengakui masyarakat adat, maka masyarakat adat harus dihadirkan dalam pembahasan, dan penerapannya tidak dengan mengambil kewenangan pranata penyelesaian sengketa di masyarakat kepada aparat penegak hukum negara.

Tiga permasalahan ini saja luput dalam 14 pasal yang dinyatakan bermasalah oleh Menteri Hukum dan HAM, padahal ketiga masalah ini jelas akan berdampak pada sulitnya mencapai tujuan meningkatkan investasi dan pembangunan manusia.

di Periode baru ini, Pemerintah dan DPR harus memiliki semangat baru dalam pembahasan RKUHP. Tak henti Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengingatkan, bahwa permasalahan RKUHP kemarin disebabkan 2 masalah sentral:

Pertama, lahirnya pasal-pasal bermasalah tidak terlepas dari minimnya evaluasi komprehensif berbasis data yang harusnya dilakukan Pemerintah sebelum merumuskan RKUHP. Banyak pasal lahir tanpa evaluasi, tanpa melihat perkembangan hukum dan tidak relevan untuk negara merdeka yang demokratis.

Kedua, lahirnya pasal-pasal bermasalah di RKUHP berasal dari ketidakselarasan program pembangunan Pemerintah dari berbagai aspek yang diatur dalam RKUHP mulai dari ekonomi, investasi, bisnis, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Atas kedua masalah tersebut, tidak mungkin perbaikan RKUHP dilakukan tanpa melalui pembahasan yang komprehensif. Solusi “sosialisasi” saja jelas bukan jalan yang tepat ketika Presiden telah menyerukan penundaan pengesahan RKUHP.

Untuk menjamin perbaikan RKUHP, maka yang seharusnya dilakukan adalah:

  1. Presiden membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat: akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yaitu ahli ekonomi, kesejahteraan sosial, psikologi, kriminologi, dan kesehatan masyarakat.
  2. Komite Ahli tersebut ditugaskan untuk membantu Pemerintah dan DPR menguatkan pembahasan RKUHP dengan data dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan hukum pidana di Indonesia (evidence based policy).
  3. Pemerintah dan DPR membuka konsultasi lintas sektor yang lengkap dan didokumentasi dan hasilnya dianalisis serta berdiskusi dengan publik melibatkan kelompok masyarakat sipil untuk memastikan keselarasannya dengan program pembangunan dan kepentingan masyarakat.
  4. Pemerintah dan DPR menjamin keterbukaan informasi publik terhadap proses pembahasan RKUHP, termasuk memastikan tersedianya dokumen pembahasan RKUHP terkini, minutasi pembahasan, dan dokumen-dokumen terkait publik lainnya.

[Siaran Pers] Kelola Sampah Plastik, KLHK, Kedutaan Belanda, IDLO dan ICEL bahas pendekatan Circular Economy

Rabu, 13-14 November 2019 | Permasalahan plastik telah menjadi isu global saat ini. Meningkatnya konsumsi plastik sekali pakai menimbulkan permasalahan pada timbulan sampah. Timbulan sampah secara nasional mencapai angka 64 juta ton yang komposisinya terdiri dari sampah organik sebanyak 50%, sampah plastik sebesar 15%, sampah kertas sebesar 10% dan sisanya sampah logam, karet, kaca dan lain-lain. Penanganan terhadap 15% timbulan sampah plastik tersebut pun masih rendah, di mana hanya 10 – 15% sampah plastik yang didaur ulang. Sisanya menjadi masalah: 60 – 70% sampah plastik ditimbun di TPA dan 15 – 30% mencemari lingkungan perairan karena tidak tertangani. Timbulan sampah plastik yang mencemari lingkungan menyimpan resiko yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 100.000 biota laut terbunuh oleh plastik setiap tahunnya. 90% air botol mengandung partikel plastik. Kerugian ekonomi dari sampah plastik terhadap ekosistem kelautan setidaknya mencapai angka 13 triliun dollar Amerika Serikat. 

Di Indonesia, dengan skala permasalahan yang begitu besar, penyusunan dan implementasi kerangka hukum dan kebijakan untuk pengelolaan plastik sangat dibutuhkan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah memberikan kerangka dasar yang baik untuk mengelola plastik, yakni dengan penekanan pada pengurangan sampah sejak awal sebelum material menjadi sampah. Terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang di dalamnya mengatur mengenai peranan industri manufaktur, perusahaan retail serta perusahaan makanan dan minuman dalam upaya pengurangan sampah. 

“Ekonomi sirkular merupakan sebuah upaya kolaboratif, karenanya harus melibatkan peran dan fungsi setiap pemangku kepentingan di sepanjang rantai persampahan yaitu pemerintah, dunia usaha/industri, akademisi dan masyarakat pada setiap siklus tahapan pengelolaan sampah, dimulai dari pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali, hingga ke upaya-upaya penanganan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.” ujar Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Rosa Vivien Ratnawati, SH. M.SD dalam sambutannya dalam Seminar Kerangka Kebijakan Pendekatan Circular Economy Untuk Pengelolaan Sampah Plastik yang diadakan dari 13 - 14 November 2019 yang dilaksanakan oleh Internasional Development Law Organization (IDLO) berkolaborasi dengan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seminar ini juga menjadi bagian dari program Rule of Law Fund (RoLF) yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda di Indonesia dan diimplementasikan oleh IDLO. 

“Implementasi circular economy juga berkontribusi dalam implementasi pola produksi dan konsumsi berkelanjutan yang menjadi tujuan ke-12 Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya mendaur ulang sampah kemasan yang selanjutnya dapat menggantikan sebagian bahan baku murni (virgin material) sebuah produk diharapkan dapat menciptakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan” ujar Vivien seraya membuka secara resmi seminar ini. 

Seminar ini dihadiri oleh berbagai lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, organisasi internasional, produsen, serta berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Gerakan Diet Kantong Plastik, dan sebagainya. 

Selain Rosa Vivien, perwakilan dari Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air Kerajaan Belanda Martin van Nieuwenhoven juga turut membuka rangkaian acara seminar ini. 

Perwakilan Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air Kerajaan Belanda Martin van Nieuwuhoven dalam sambutannya mengatakan “Mewakili negara Belanda, saya senang melihat Indonesia berjuang dalam dalam pengelolaan sampah plastik dengan cara pendekatan circular economy. Saya harap dengan adanya seminar dari program Rule of Law Fund membuktikan kancahnya dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Saya harap peserta pada acara ini dapat memasuki proses Extended Producer Responsibility dengan pandangan terbuka dengan melihat keuntungan secara kolektif daripada keuntungan secara individu.” 

Seminar ini bertujuan untuk membagi informasi mengenai penggunaan pendekatan circular economy dalam pengelolaan sampah plastik, di mana circular economy menjadi cara baru dalam dalam menciptakan nilai sampah dengan memperpanjang umur produk dan memindahkan sampah dari akhir rantai pasokan kembali ke awal. Dalam circular economy, bahan untuk produk baru berasal dari produk lama dan sebisa mungkin semuanya digunakan kembali, diproduksi ulang, atau sebagai upaya terakhir, didaur ulang kembali menjadi bahan mentah. 

Hal-hal yang dibahas secara spesifik dari topik mengenai circular economy adalah usaha dari pemerintah Indonesia dalam menerapkan circular economy dalam mengelola sampah, memberikan contoh praktik terbaik mengenai circular economy yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, dan juga mengenai pendekaan Extended Producer Responsibility (EPR), di mana produsen diberi tanggung jawab yang signifikan, baik keuangan dan/atau secara fisik, untuk pengelolaan atau pembuangan produk pasca pemakaian konsumen 

Pemilahan sampah Kunci Circular Economy 

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK DR. Novrizal, ST, M.Si. dalam paparannya mengatakan bahwa usaha daur ulang merupakan salah satu model ekonomi sikular terhadap sampah plastik. Daur ulang sampah plastik memiliki efek yang siginifikan dalam menggerakan perekonomian masyarakat karena rantai produksinya melibatkan banyak pihak, yakni pemulung, pelapak hingga industri besar. Memang betul apa yang disampaikan oleh Ibu Vivien tadi bahwa kunci dari circular economy ini adalah pemilahan sampah. Sampah yang bersih tentu akan meningkatkan nilai ekonominya. 

“Circular Economy pengelolaan sampah bisa diselesaikan dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya (sebagai nilai dasar). DNA yang pertama adalah memilah sampah dan perubahan perilaku. Konsep circular economy pasti dapat diterima oleh banyak pihak,” ujar Novrizal 

Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air, Belanda, Martin Van Nieuwenhoven menyatakan “Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengurangan sampah plastik di Belanda. Akan tetapi Pemerintah Belanda sudah memiliki framework terkait circular economy, yang di dalamnya mengajak aktor industri untuk mengubah desain industri agar selaras dengan prinsip-prinsip sirkular ekonomi, serta penerapan insentif dan insentifnya. Dalam rangka menyukseskan circular economy ini, Pemerintah Belanda bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Industri, Konsumen dan serikat pekerja. Memang membutuhkan waktu yang lama agar sirkular ekonomi ini berjalan sukses dan melibatkan seluruh stakeholder.” 

“Di Belanda kami memiliki rencana jangka panjang hingga 2050, karena membutuhkan waktu lama untuk membawa sebuah perubahan,” ujar Martin kembali. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo menuturkan bahwa sampah plastik merupakan permasalahan serius yang harus kita hadapi bersama, kesadaran dan aksi dari berbagai pihak (pemerintah; dunia usaha – industri, importir, retail dan jasa makanan; dan masyarakat) untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada merupakan salah satu kunci, termasuk dalam menerapkan Circular Economy. Upaya pemerintah untuk mendorong peran para pihak (stakeholders) menjadi kunci penting yang selama ini telah coba dilakukan. 

“Menyadari bahwa indeks ketidakpedulian terhadap lingkungan terutama di bidang pengelolaan sampah, masih sangat besar yaitu 74% (sebagaimana paparan Bu Dirjen PSLB3) maka, circular economy merupakan cara pandang yang diharapkan mampu menjadi kunci mendasar dan langkah awal dari berbagai pihak.  Dimulai dari prinsip untuk meminimalkan sampah (zero waste) hingga memperpanjang rantai penggunaan sampah sebelum ke media lingkungan sebagai alternative paling akhir (recycling dan reuse). Kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menerapkan Circular Economy memiliki peran penting untuk pengelolaan sampah. Tentu ini perlu dikombinasikan juga dengan kesadaran konsumen.” ujar Henri kembali. 

“Kita mengapresiasi dan menunggu agar Peraturan Menteri LHK tentang Peta Jalan sepuluh tahun Pengurangan Sampah oleh Produsen mudah-mudahan segera keluar. Kebijakan EPR perlu didorong dengan mengombinasikan pendekatan mandatory dengan voluntary, baik dari aspek pemilihan bahan baku, desain produk, dan pemanfaatan kembali oleh produsen. Peta jalan ini diharapkan dapat dihubungkan dengan mekanisme pasar/konsumen (image) untuk dapat memilih produk yang ramah termasuk sistem Monev,” lanjut Henri. 

Respon terhadap Putusan Kasasi Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) PT. National Sago Prima

Ketua Mahkamah Agung RI perlu Segera Memastikan Eksekusi Putusan-Putusan Karhutla

Jakarta, 2 Januari 2019. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyambut baik putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung RI atas gugatan ganti rugi Karhutla yang terjadi di lahan PT. National Sago Prima (PT. NSP). Gugatan tersebut diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas nama Pemerintah dan dikabulkan oleh Majelis Kasasi dengan ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah. Apresiasi juga layak diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL menyatakan "Putusan ini menambah deret keberhasilan Pemerintah kita atas para pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat Karhutla. Salut untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, tentu juga pengadilan."

Namun demikian, Henri juga mengingatkan kepada Pemerintah dan Mahkamah Agung RI bahwa saat ini sudah ada sekitar 9 perkara yang sudah dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap dengan total kerugian yang dikabulkan kurang lebih 18,5 Triliun. Sayangnya, belum satupun yang dieksekusi oleh pengadilan setempat dimana gugatan tersebut dimasukkan, imbuhnya.

Beberapa perusahaan yang sudah dinyatakan harus bertanggungjawab antara lain: PT. Kalista Alam, PT. Merbau Palelawan Lestari, PT. Bumi Mekar Hijau, PT. Waimusi Agroindah, PT. Waringin Agro Jaya, PT. Jatim Jaya Perkasa, PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, PT. Surya Panen Subur, dan yang terakhir PT. National Sago Prima. Adapun Ketua Pengadilan Negeri yang bertanggungjawab melakukan eksekusi antara lain: Meulaboh, Pekanbaru, Palembang, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jambi.

Henri menegaskan bahwa kemenangan ini adalah langkah awal yang harus berdampak kepada pemulihan lingkungan setempat. Ketua Mahkamah Agung RI seharusnya mengingatkan atau bahkan menegur para Ketua Pengadilan Negeri tersebut apabila terbukti lalai untuk menjalankan eksekusi yang tentu akan berdampak buruk pada citra pengadilan.

Henri juga menghimbau kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung RI agar eksekusi tidak berlarut-larut. Publik tentu sangat berharap putusan-putusan tersebut berdampak positif bagi lingkungan hidup setempat sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta konstitusi.

Narahubung: Henri Subagiyo 

ICEL: Penguatan Baku Mutu Pembuangan Air Limbah PLTU Batubara ke Laut Sangat Mendesak

Jakarta – 5 Desember 2018 – Indonesia tidak memiliki peraturan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut sehingga potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut atas kegiatan pada unit pembangkit sangat besar. Padahal sebanyak 82% PLTU Batubara yang tercantum dalam RUPTL 2018-2027 berada di daerah pesisir. Penguatan kebijakan melalui pembentukan peraturan khusus pembuangan air limbah PLTU Batubara harus segera dilakukan.

Berdasarkan RUPTL 2018-2027, dari target bauran energi akhir tahun 2025, kontribusi PLTU Batubara paling besar yaitu 54%, sedangkan sisanya bersumber dari energi baru terbarukan, BBM dan gas. Dari 53.717 MW total target energi nasional dari batu bara itu, 82% atau 44.047 MW akan dihasilkan dari pembakaran batu bara yang mengancam daerah pesisir dan kehidupan laut.

Analisis yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengungkapkan peraturan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang ada sangat longgar [1]. Landasan utama pencegahan dampak pencemaran air limbah yakni PermenLH No. 8 tahun 2009 hanyalah turunan dari Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001. Sementara PP No. 82 tahun 2001 sendiri tidak mengatur terkait air laut sehingga PermenLH No. 8 Tahun 2009 tidak dapat digunakan untuk acuan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut.

“Tidak adanya baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Bagaimana mungkin Indonesia akan membangun 19.611 MW PLTU Batubara yang baru dan 24.435,96 MW PLTU Batubara yang sekarang beroperasi di daerah pesisir sementara aturan pencegahan yang ada saat ini tidak tepat sasaran, sangat longgar dan saling bertolak belakang,” kata Angela Vania, Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Sementara itu, Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL menambahkan: “Kami mendorong dibentuknya peraturan baru yang khusus mengatur baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut. Pembentukan peraturan ini penting untuk melaksanakan amanat UU No. 32 Tahun 2009 sendiri dan melindungi ekosistem pesisir dan laut dari kegiatan PLTU Batubara yang meningkat.”

Batu mutu suhu limbah bahang pada PermenLH No. 8 tahun 2009 memperbolehkan kenaikan suhu hingga 40oC ketika dibuang ke badan air penerima limbah. Ini berbeda dengan baku mutu suhu air laut dalam KepmenLH No. 51 tahun 2004 yang hanya memperbolehkan peningkatan suhu tidak lebih dari 2oC. Karena suhu rata-rata air laut di Indonesia adalah 29,5oC maka kenaikan suhu air laut seharusnya tidak lebih dari 31,5oC.

Perbedaan suhu air laut lebih dari 2oC akan mengganggu organisme laut. Bahkan kenaikan suhu sebesar 3oC-5oC mengakibatkan kematian bagi organisme laut. Kenaikan suhu 2oC-3oC berdampak kronis [3], misalkan mengganggu pola distribusi beberapa jenis organisme laut, menghambat metabolisme, dan menghambat fotosintesis.[4]

“Baku mutu suhu limbah bahang harus sama dengan baku mutu suhu air laut, yaitu perbedaan tidak melebihi 2oC dari suhu alami atau 31,5oC. Penetapan baku mutu suhu limbah bahang yang lebih ketat ini harus ditetapkan dalam peraturan yang baru,” ujar Vania.

Selain itu, ada parameter logam berat yang luput ditetapkan dalam PermenLH No. 8 Tahun 2009 untuk sumber kegiatan tempat penyimpanan batu bara (coal stockpile). PermenLH No. 8 Tahun 2009 tidak menetapkan parameter logam berat sama sekali untuk sumber kegiatan FGD sistem sea water wet scrubber, hanya parameter pH dan SO4(2-). Padahal air limbah kegiatan itu tidak hanya mengandung sulfur, namun juga logam berat yang beracun bagi tanaman, ikan dan serangga akuatik serta menurunkan kualitas air laut.

Tidak hanya itu, PermenLH No. 8 tahun 2009 juga tidak menetapkan baku mutu air lindi untuk sumber kegiatan di tempat penyimpanan dan penimbunan abu batu bara. Air lindi dari abu batu bara sangat berbahaya karena mengandung logam berat yang berpotensi mencemari  ekosistem laut sehingga penting sekali untuk diatur.[5]

“Di samping baku mutu suhu limbah bahang, kami meminta penetapan baku mutu air lindi untuk sumber kegiatan di tempat penyimpanan dan penimbunan abu batu bara serta parameter-parameter logam berat untuk sumber kegiatan coal stockpile dan FGD sistem sea water wet scrubber dalam peraturan yang baru juga,” kata Ohiongyi.

“Jadi dari apa yang tertulis dalam aturan hukum, jelas PermenLH No. 8 Tahun 2009 tidak bisa mencegah kerusakan masif dari PLTU Batubara terhadap lingkungan pesisir dan laut. ICEL mendesak pemerintah dalam hal ini KLHK untuk segera membentuk peraturan baru yang khusus mengatur baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut. Peraturan ini terutama mengatur tentang ketiga isu di atas,” tegas Ohiongyi.

Catatan editor:

Untuk Kertas Kebijakan secara lengkap dapat dilihat di: Urgensi Peraturan Khusus Mengenai Baku Mutu Pembuangan Air Limbah PLTU Batubara ke Laut

 

1] Empat peraturan yang menjadi bahan hukum primer dalam analisis kebijakan ini:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32 Tahun 2009)

b) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut (“KepmenLH No. 51 Tahun 2004”)

c) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal (“PermenLH No. 8 Tahun 2009)

d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbusan Akhir (“PermenLHK No. 63 Tahun 2016”)

2] Parameter logam berat yang dapat ditetapkan pada kegiatan coal stockpile adalah besi, mangan, kromium, kobalt, tembaga, timbal, nikel, seng, merkuri, perak, arsen, kadmium, boron, selenium dan barium.

Sementara dari kegiatan FGD adalah selenium, boron, arsen, merkuri, nitrat, besi, mangan, kromium, kobalt, tembaga, timbal, nikel, seng, merkuri, perak, kadmium, dan barium. Selain parameter logam berat, dapat ditetapkan pula parameter pH dan TSS.

Parameter-parameter yang dapat ditetapkan untuk baku mutu air lindi adalah pH, besi, mangan, barium, tembaga, seng, kromvalensi enam, krom total, cadmium, merkuri, timbal, stanum, arsen, selenium, nikel, kobal, sianida, sulfida, flourida, klorin bebas, amoniak bebas, nitrat, nitrit, klorin bebas, phosphat, karbon organisk total, salinitas, BOD5, COD, senyawa aktif biru metilen, fenol, minyak dan lemak, AOX, PCBs, PCDFs, dan PCDDs.

3] Stephen L. Coles, “Marine Management and The Sitings of Electrical Generating Stations on Tropical Shorelines,” Mar. Res. Indonesia vol. 19 (1977), hlm. 68.

4] lihat: Cui-Luan Yao dan George N. Somero, “The Impact of Ocean Warming on Marine Organisms,” Chinese Science Bulletin vol. 59 no. 5-6 (Februari 2014).

5] lihat: The Environmental Integrity Project, et. al., Closing The Floodgates: How The Coal Industry Is Poisoning Our Water and How We Can Stop It, hlm. 4-5, https://earthjustice.org/sites/default/files/ClosingTheFloodgates-Final.pdf.

 

Kontak:

Angela Vania, Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

Kematian Biota Laut Akibat Sampah Laut, Penerapan Perpres Penanganan Sampah Laut Mendesak Dilakukan

Dalam rentang waktu 1 minggu, sudah ditemukan dua jenis biota laut mati dengan keadaan perut yang berisi sampah laut. Tanggal 19 November 2018 ditemukan seekor paus sperma mati terdampar di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi karena menelan 5,9 kg sampah plastik. 8 hari kemudian di Pulau Pari, Kepulauan Seribu ditemukan juga dua hingga tiga penyu mati yang diduga akibat memakan sampah. Di sekita lokasi tempat matinya penyu terdapat banyak sampah, eceng gondok, dan tumpahan minyak tetapi yang paling mendominasi adalah sampah plastik .

Ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan sampah laut menjadi permasalahan masih banyaknya sampah laut. Masih minimnya langkah nyata penanganan sampah laut dan lambatnya penerbitan regulasi penanganan sampah laut menjadi gambaran ketidakseriusan pemerintah. Terkait penerbitan regulasi penanganan sampah laut, pemerintah telah berkomitmen sejak tahun 2016 untuk menurunkan sampah laut, namun aturan pelaksananya  baru muncul akhir tahun 2018 yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yang berisi rencana aksi nasional penanganan sampah laut tahun 2018-2025 menjadi penting untuk dilaksanakan. Peraturan ini menjadi wadah hukum pertama dan satu-satunya yang mengatur penanganan sampah plastik di laut secara terpadu dan komprehensif. Sampai sekarang belum terlihat aksi – aksi tegas dalam melaksanakan aturan ini.

Untuk penanganan sampah laut ini, ICEL mendesak pemerintah untuk melakukan langkah awal dengan mengurangi jumlah sampah laut dengan melakukan pembersihan dan pengambilan sampah laut. Lalu dalam jangka panjang, melakukan pencegahan sampah hasil kegiatan di darat agar tidak sampai ke laut dan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pembuangan sampah dari kegiatan di laut.

Selain penerapan rencana aksi dan langkah-langkah awal tersebut, Pemerintah juga harus melakukan harmonisasi pelaksanaan Perpres No. 83 Tahun 2018 dengan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TanggaPerpres No. 83 Tahun 2018 disusun untuk menindaklanjuti komitmen Pemerintah yang akan mengurangi sampah plastik di laut sampai dengan 70% di tahun 2025 dan Perpres No. 97 Tahun 2017 disusun dengan target pengurangan sampah hingga 30% dan pengelolaan sampah hingga 70% pada tahun 2025.

“Pada aturan masing-masing, kedua Perpres ini menjadi acuan oleh pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam menyusun dokumen rencana strategis masing-masing. Bagaimana kedua Perpres ini dapat saling mendukung tercapainya target untuk mengurangi sampah merupakan pekerjaan rumah Pemerintah,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

ICEL memberikan kritik atas Perpres No. 83 Tahun 2018 yang tidak memuat masukan dari publik terkait perlunya kebijakan disinsentif bagi produsen, pemegang merek dan pelaku usaha ritel modern, pusat perbelanjaan, jasa dan makanan.

“Kebijakan disinsentif ini diperlukan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat bagi produsen, pemegang merek dan pelaku usaha dalam mengurangi penggunaan sampah plastik,” menurut Ohiongyi.

ICEL menilai rencana aksi dalam Perpres ini juga hanya memberikan standard capaian setiap program yang hanya melihat ‘bungkus’ saja tanpa melihat dalamnya. Misalkan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik diukur hanya berdasarkan jumlah sosialisasi yang akan dilakukan, tidak ada penilaian secara spesifik mengenai apa yang dapat dikatakan sudah terjadi peningkatan kesadaran. Ataupun target pengelolaan sampah yang baik yang diukur dari jumlah sarana pengelolaan sampah, bukan dari performa masing-masing sarana tersebut nantinya. Namun terlepas kelemahan perpres ini, langkah nyata mendesak untuk segera dilakukan.

“Jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan rencana aksi ini hanya menjadi aturan belaka. Sehingga  kematian paus di Wakatobi dan penyu di Pulau Pari hanyalah awal dari kasus-kasus serupa yang akan muncul ke depannya.” tutup Ohiongyi.

Perpres ini ditandatangani satu bulan sebelum Our Ocean Conference diselenggarakan di Bali.

Penerapan Perpres No. 8 Tahun 2018 penting untuk dilakukan untuk menanggulangi sampah laut di Indonesia, selain itu penerapan akan prespres ini akan membuktikan komitmen Indonesia di mata dunia intenasional dalam menjaga laut agar tetap sehat. Tidak hanya dalam membuat aturan, tapi juga langkah nyata aturan tersebut.

 Narahubung

Ohiongyi Marino(Kepala Divisi Pesisir dan Maritim)

GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ADALAH ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK SAKSI AHLI LINGKUNGAN HIDUP

GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ADALAH ANCAMAN

TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK SAKSI AHLI LINGKUNGAN HIDUP

 

Jakarta, 19 Oktober 2018 – Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo, akademisi dan saksi ahli lingkungan hidup, merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik saksi ahli lingkungan hidup dan dapat membahayakan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia serta dapat merusak kredibilitas institusi peradilan Indonesia.

Gugatan JJP datang pada 17 September 2018 pasca perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya seluas 1.000 ha pada 2013 lalu oleh PPNS KLHK dan divonis dengan berbagai tuntutan dari PN Jakarta Utara, PT Rokan Ilir, PT DKI Jakarta dan Mahkamah Agung. JJP menggugat Prof Bambang Hero karena diduga melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan harus membayar seluruh kerugian yang dialami perusahaan tersebut sebesar Rp 510 miliar, meliputi biaya operasional, pengurusan masalah lingkungan hidup, biaya akomodasi dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar serta kerugian moril sebesar Rp 500 miliar.

“Saya memberikan keterangan di peradilan, tentu dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada dan ilmu yang saya miliki. Hasil analisa laboratorium, bukti – bukti di lapangan menunjukkan adanya bukti terbakar dan pH tanah yang meningkat,” ungkap Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Guru Besar Kehutanan IPB dan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan.

”Keterangan yang saya berikan, digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk vonis majelis hukum. Gugatan yang ditujukan kepada saya adalah sebuah ancaman atau intimidasi terhadap para saksi ahli, agar tidak memberikan kesaksiannya namun hal tersebut tidak akan menyurutkan langkah saya sedikit pun. Saya cukup kaget dan kecewa dengan sikap yang ditunjukkan JJP, apalagi sekarang ini negara kita sedang berusaha sekuat tenaga untuk memerangi karhutla.”

Prof Bambang Hero menyatakan meskipun berbagai teror dan upaya dilakukan oleh JJP, namun hal ini tidak akan membuatnya mundur sejengkal pun. Sebagaimana keahliannya diperlukan, maka ia akan terus memperjuangkan hak-hak konstitusi rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selama menjalankan profesinya, baik sebagai akademisi maupun saksi ahli ia selalu menjunjung tinggi integritasnya dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah, fakta-fakta di lapangan dan hasil analisis laboratorium. Disamping itu, keterangan ahli di persidangan merupakan salah satu kegiatan akademik yang dilindungi oleh hukum. Keterangan ahli yang berasal dari aktivitas akademik tentu berdasarkan metode ilmiah dan pemikiran – pemikiran yang diyakini oleh yang bersangkutan dan diberikan atas dasar sumpah di muka persidangan.

Sebelum gugatan PHM kepada Prof. Bambang Hero, gugatan lain terhadap saksi ahli yang memperjuangkan lingkungan hidup juga pernah dilayangkan kepada DR. Basuki Wasis, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) oleh pihak Nur Alam di PN Cibinong atas kasus pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Gugatan kepada Basuki tersebut sebagai buntut dari keterangan yang dia berikan, baik kepada penyidik maupun di persidangan. Saat itu, Dr. Basuki Wasis yang dihadirkan sebagai ahli perhitungan kerugian dampak lingkungan mengungkapkan bahwa perkara korupsi ini mengakibatkan kerugian musnahnya atau berkurangnya ekologis / lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar 2.728.745.136.000 rupiah.  

Prof. Bambang Hero dan DR Basuki Wasis adalah saksi-saksi ahli yang ditunjuk oleh penegak hukum atas keahliannya untuk membuktikan secara scientific evidence terkait kasus karhutla dan terbukti dalam persidangan sehingga keahliannya dalam memberikan keterangan adalah valid, berdasarkan hukum dan pro justiciar. Keterangan para saksi ahli dibutuhkan dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.  Prof. Bambang Hero merupakan salah satu pejuang lingkungan dalam penanganan kasus karhutla di Indonesia dan sudah menjadi ahli lebih dari 200 kasus baik perkara pidana maupun perdata kasus karhutla.

Oleh karena itu, berbagai kalangan yang tergabung dalam Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki - Bambang menyampaikan Pernyataan Sikap dan dukungannya untuk melindungi Basuki – Bambang yang datang dari  44 civitas akademika dan 27 dari lembaga masyarakat sipil dimana mereka, bersama – sama menyatakan menghadapi berbagai teror korporasi yang menghadang upaya Basuki – Bambang dalam mengungkapkan kebenaran di peradilan demi mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang sampai dengan saat ini sudah mendapat dukungan. Forum tersebut juga menganggap gugatan ini sebagai bentuk kriminalisasi, intimidasi dan ancaman terhadap pejuang lingkungan yang disampaikan pada Jumat (19/10). Hadir sebagai Narasumber Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Guru Besar Kehutanan IPB dan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Henri Subagiyo, S.H., M.Si., Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Charles Simabura, S.H., M.H., Universitas Andalas, Wiwiek Awiati, SH., MH, Universitas Indonesia, Dr. I Nyoman Suryadiputra, Weatlands International- Indonesia, Abdon Nababan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Martua Sirait, Forest Watch Indonesia.

Henri Subagiyo, S.H., M.Si., Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, hal ini menjadi sebuah fenomena menarik yang dikhawatirkan akan merusak tatanan hukum ketika keterangan seorang saksi ahli yang sifatnya adalah sebagai bahan pertimbangan dan tidak mengikat menjadi objek gugatan dan menjadi dasar pencegahan hukum atas vonis yang sudah diputukan oleh hakim terhadap JJP. Apabila diduga terdapat ketidaksesuaian secara akademik, maka harus dikembalikan kepada ranah akademik yang ada, misalnya melalui peer review mechanism atau bahkan sidang etik akademik. Disamping itu, peranan ahli sangat penting dalam upaya penegakan hukum karhutla untuk membantu dan mengetahui kejadian yang sebenarnya.  Terlebih lagi, gugatan kepada saksi ahli juga dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk, sehingga banyak ahli – ahli yang kemudian tidak bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam suatu kasus.

 “Yang harus digarisbawahi adalah pejuang lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sesuai pasal 66 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta dalam pasal 76 UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Apabila terdapat ketidaksesuaian secara akademik, maka langkah yang sepatutnya dilakukan adalah melakukan peer review mechanism dan bukannya mengajukan gugatan kepada saksi ahli.”

Charles Simabura, S.H., M.H., Universitas Andalas mengatakan sebagai akademisi tentu Prof. Bambang Hero memiliki tanggung jawab moril atas ilmu yang dimilikinya untuk dikontribusikan kepada masyarakat dan lingkungan. Hal ini yang sering kali membuat akademisi diminta untuk menjadi saksi ahli dalam berbagai kasus sesuai dengan keahliannya oleh negara. Namun jika negara pun tidak serius dalam memberikan perlindungan, maka saksi ahli dihimbau untuk tidak hadir lagi dalam persidangan dan memberikan keterangannya.

“Perlindungan terhadap akademisi yang memberikan keterangan ahli dalam suatu kasus harus menjadi perhatian karena seringkali para saksi ahli menjalankan tugasnya untuk membela kepentingan negara dan keadilan rakyat. Jangan sampai karena tugasnya dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli, kemudian hal ini menjadi ancaman  yang merenggut kebebasan akademik seseorang karena keterangan yang diberikan dalam persidangan. Jika kasus ini tidak dihentikan, maka hal ini bisa menjadi kriminalisasi, intimidasi bahkan personifikasi, dijadikan masalah personal. Yang harus diperhatikan, keterangan saksi ahli sebagai bagian dari alat bukti menjadi tanggung jawab hakim untuk mengikuti ataupun tidak keterangan yang bersangkutan. Apalagi keterangan ahli yang diberikan sudah diberikan secara berimbang. ”

Wiwiek Awiati, SH., M.H, Universitas Indonesia mengatakan bahwa dalam UU No 12 Tahun 2011, pasal 8 ayat 1 dan 2 mengatakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Upaya – upaya pengembangan ilmu pengetahuan pun harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan perabadan dan kesejahteraan umat manusia.  Di sisi lain, dalam pasal 224 KUHP ada kewajiban hukum bagi seseorang yang dipanggil menjadi saksi ahli di pengadilan. Oleh karena itu, negara sudah sepatutnya memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang telah menjalankan kewajiban tersebut. Terlebih lagi hakim yang menangani perkara telah menilai kapasitas ahli tersebut. 

“Di sisi lain, pendapat / keterangan yang disampaikan oleh ahli merupakan bagian dari kebebasan akademik dan profesionalismenya. \Menjadi sesuatu yang anomali ketika kewajiban itu berimplikasi personal kepada yang bersangkutan. Sebagai warga negara, kita punya kewajiban untuk membantu negara dengan keahlian yang dimiliki.”

I Nyoman Suryadiputra, Wetlands International - Indonesia mengatakan kasus ini sejak 2013 dan baru belakangan ini muncul gugatan, Kalau kebakaran terjadi di lahan berhutan, kerugiannya tidak saja mencakup flora fauna, tapi juga terhadap timbulnya polusi air dan udara yang kalau dihitung maka ini bisa lebih besar tuntutannya. Banyak sekali variable kerugian yang mesti dipertimbangkan dan dampak tidak langsung yang ditimbulkan. Yang menjadi catatan, kalau kebakaran di lahan berhutan, maka peran berbagai jasad renik di dalam rantai makanan perlu diperhitungkan. Kalau kebakaran/pembakaran terjadi di lahan sawit, misal dalam hal membasmi hama (sepert jamur Ganoderma), nilai kerugian tentunya akan berbeda. 

“Sekarang apa yang bisa dilakukan kalau pengadilan kita tidak bisa memposisikan siapa yang benar atau salah, maka pasar yang bisa menjawab. Pasar yang akan melihat aspek sistem sertifikasinya, karena dengan membakar seperti ini akan dihitung berapa banyak karbon yang dilepaskan, hal ini yang akan mempengaruhi sertifikasinya tersebut.”

Abdon NababanAliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan kasus kriminalisasi masyarakat adat sudah biasa terjadi dan sangat massif. Yang menjadi hal baru adalah, korban kriminalisasi dan intimidasi sudah sampai pada level akademis bahkan Professor. Perusahaan paham betul kalau peraturan perundangan-undangan, memihak mereka. Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) mungkin juga kaget dengan adanya kasus seperti ini, maka perlu adanya diskusi dengan LPSK. Karena apabila benar benar terjadi tindak pidana, maka ini juga bisa jadi bentuk kelalaian LSPK. Saksi ahli dibutuhkan oleh negara untuk menjelaskan duduk perkara suatu kasus yang merugikan banyak sekali orang. Kalau ini diproses, akan menjadi tanda tanya besar bagi peradilan.

“Jadi bisa dibayangkan, bagaimana usaha-usaha membela HAM yang sudah kita lakukan, terancam oleh korporasi yang memiliki kekuatan untuk memasuki arena peradilan, untuk menghambat perjuangan kita demi lingkungan hidup yang lebih sehat. Saya hanya ingin menyampaikan solidaritas, prihatin dan juga, mungkin ini saatnya kita minta Presiden untuk turun tangan. Oleh karena itu, kami (AMAN) akan terus Bersama dan mendukung Bapak Bambang Hero, Bapak Basuki Wasis dan pejuang lingkungan lainnya”

Martua T. SiraitForest Watch Indonesia (FWI) mengatakan FWI memiliki tujuan untuk memantau dan selama ini, memang benar adanya banyak sekali intimidasi yang terjadi. Intimidasi yang sering kali dihadapi oleh aktivis lingkungan adalah pasal pencemaran nama baik dan perlakuan tidak menyenangkan ketika menyampaikan pandangan yang kritis. Tetapi kali ini, intimidasi yang dihadapi jauh lebih dalam sampai kepada pendapat saksi ahli di pengadilan.

“Intimidasi ini sudah naik level dan menyerang secara lebih dalam. Tidak lagi kepada NGO tapi juga kepada saksi ahli dalam persidangan. Namun melihat banyaknya dukungan baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat sipil, saya percaya dan lebih yakin, kalau hal yang serupa terjadi pada kami, kami tidak takut.”

Tentang Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki – Bambang

Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki – Bambang adalah gabungan dari para civitas akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang menyatakan sikap dan dukungannya terhadap saksi ahli kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Prof. Bambang Hero Saharjo dan Dr. Basuki Wasis. Pihak – pihak yang menyatakan dukungan antara lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi,Komisi IV DPR, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL),  Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB, Koalisi Anti Mafia Hutan (Jikalahari, Walhi, Riau Corruption Trial, AURIGA, PIL-Net, Elsam), 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan HUkum (PTNBH), Masyarakat Riau.

Berbagai dukungan terus mengalir untuk Basuki – Bambang. Tidak kurang dari 85 ribu lebih orang menandatangi petisi Selamatkan Bambang Hero dan 36 ribu lebih orang menandatangi petisi Tolak Gugatan terhadap Basuki Wasis (pejuang lingkungan) di laman change.org. Selama tiga tahun terakhir, berbagai perlawanan dilakukan korporasi dan pelaku tindak pidana terhadap langkah korektif dan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan KLHK.

 

Kontak Person :

Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki – Bambang

Henri Subagiyo, S.H., M.Si. 

 

 

 

Keterangan foto 

Foto 1 (ki - ka) : Dr. Martua T. Sirait, Forest Watch Indonesia, Dr. Ir. Ahmad Kurnain, M.Sc., Universitas Lambung Mangkurat, Wiwiek Awiati, S.H., M.H., Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Henri Subagiyo, S.H., M.H., Indonesian Center for Environmental Law, Abdon Nababan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si., Universitas Jambi, I Nyoman Suryadiputra, Wetlands Internasional - Indonesia, Drs. Darmae Nasir, M.Si, M.A., Ph.D., Universitas Palangkaraya, dan Charles Simabura, S.H., M.H., Universitas Andalas secara kompak menyilangkan tangan di depan dada sebagai bentuk penolakan terhadap tindak kriminalisasi terhadap civitas akademik. 

 

Foto 2 (ki - ka) : Dr. Martua T. Sirait, Wiwiek Awiati, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Henri Subagiyo, S.H., M.H., Abdon Nababan,  I Nyoman Suryadiputra dan Charles Simabura, S.H., M.H. sebagai narasumber dalam diskusi media dan konferensi pers. 

ICEL Apresiasi Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Meski Aspek Penegakan Hukum Masih Lemah

Jakarta | 03/10/2018. Diterbitkannya moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Binagraha, Jakarta, Kamis (20/9/2018) lalu disambut baik oleh lembaga Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo mengapresiasi kebijakan ini, yang pas dengan momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan, khususnya dari aktivitas perkebunan sawit. Namun demikian, Henri menilai pengaturan mengenai aspek penegakan hukum masih sangat lemah.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kebijakan ini, khususnya berkaitan dengan keberhasilan Inpres yang telah dikeluarkan oleh Presiden terkait moratorium perizinana kelapa sawit. Pertama proses pengambilan kebijakan dalam penundaan dan evaluasi belum menunjukkan adanya mekanisme pelibatan para pemangku kepentingan. Hampir semua unsur di dalam pemerintahan selama ini terlibat dalam pemberian izin yang menyalahi aturan ataupun adanya pembiaran pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, tidak terdeteksi bagaimana pelibatan pemangku kepentingan selain pemerintah seperti publik dan perusahaan.

Kedua selain mekanisme keterlibatan publik, penting juga adanya keterbukaan informasi atas hasil penundaan dan evaluasi. Dampak keterlanjuran selama ini hanya merugikan negara dan masyarakat. “Keterbukaan informasi memberikan akses bagi publik untuk memulihkan haknya, salah satunya hak atas lingkungan hidup yang baik dari dampak yang disebabkan oleh pelanggaran yg selama ini terjadi,” ujar Henri.

Ketiga adalah kelembagaan penegakan hukum masih lemah dalam Inpres ini. Keterlanjuran yang terjadi selama ini sesungguhnya tidak hanya pelanggaran administratif belaka, melainkan juga pelanggaran atau kejahatan pidana. Tidak terlihat bagaimana peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum sehubungan dengan ini. Selain itu, aparat penegak hukum perlu juga dilibatkan agar dapat mengatasi persoalan integritas para oknum aparat yang biasanya juga menjadi backing dalam kejahatan yang terkait dengan kawasan hutan dan lahan.

“Moratorium sawit memang satu keharusan jika kita mau membenahi tata kelola hutan dan lahan kita, terutama dari aktivitas perkelapasawitan yg selama ini menjadi pressure bagi hutan dan lahan kita. Tapi faktor keberhasilannya tidak hanya tergantung pada kebijakan moratoriumnya,” ujar Henri kembali.

Beberapa faktor penting yang akan menentukan keberhasilan moratorium sawit antara lain:

  1. Faktor penegakan hukum yang tegas bagi pelanggaran dibidang perkebunan sawit. Inpres ini belum memberikan kontribusi optimal bagi penguatan kelembagaan penegakan hukum. Penekanan Inpres ini hanya di isu evaluasi, sementara tindak lanjut terhadap keterlanjuran dan pelanggaran yang terjadi tidak diatur. Selain itu, peran institusi kepolisian dan kejaksaan juga tidak diatur sama sekali.
  2. Penataan kembali bisnis persawitan dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga perlu memperhatikan pertumbuhan usaha perkebunan lainnya, tidak hanya bergantung pada satu komoditas, sawit saja.
  3. Perlu adanya review kebijakan menyeluruh yang berpengaruh sebagai faktor pemicu bagi pelanggaran-pelanggaran dibidang perkebunan sawit. Misalnya aspek kebijakan tumpang tindih tata ruang, perlindungan kawasan ekosistem penting seperti gambut, sistem perizinan, ISPO dll.
  4. Keterbukaan informasi dan pelibatan publik dalam kebijakan moratorium sawit. Publik yang selama ini menaruh perhatian terkait dengan hutan dan lahan perlu dilibatkan untuk memperkuat proses input dan akuntabilitas dari agenda-agenda penting selama miratorium berjalan.

Terakhir, Inpres ini tidak memberikan ukuran keberhasilan dalam skala waktu, sehingga keberhasilannya tidak dapat diukur. Apalagi dalam satu tahun pertama ini, kita tahu tidak akan bisa efektif mengingat tahun ini merupakan tahun politik dan setelahnya akan banyak terjadi perubahan rezim atau suksesi ditingkat pemerintahan yang mengikuti hasil Pemilu 2019.

 

Narahubung:

Henri Subagiyo (Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law)

0815 8574 1001

[Siaran Pers Bersama] Respon KSTJ atas Pencabutan Izin Reklamasi Pulau-Pulau Buatan

[Siaran Pers Bersama]

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ)

Respon KSTJ atas Pencabutan Izin Reklamasi Pulau-Pulau Buatan

 

Jakarta-Kamis, 27 September 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut 13 Izin Persetujuan Prinsip dan Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama atas Pulau-Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan. Atas tindakan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memberikan catatan-catatan penting, antara lain:

Pertama, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi adalah berjumlah 17 pulau, sedangkan izin yang dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta berjumlah 13 pulau. Jika Pemerintah Provinsi ingin menghentikan reklamasi, maka Gubernur seharusnya mencabut izin 17 pulau tersebut tanpa terkecuali. Meskipun 4 (empat) pulau yang tidak dicabut izinnya telah terbangun, hal ini seharusnya bukan menjadi halangan untuk tidak mencabut izin pulau-pulau tersebut.

Kedua, Gubernur DKI Jakarta melakukan pencabutan terhadap izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama, namun dalam catatan koalisi terdapat beberapa pulau yang sudah memiliki izin pelaksanaan reklamasi seperti Pulau F, Pulau I, Pulau K, dan Pulau G. Pencabutan izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama dengan pengembang tidak serta merta secara hukum membatalkan izin pelaksanaan reklamasi. Perlu ada tindakan hukum lanjutan terhadap izin pelaksanaan reklamasi dengan melakukan pencabutan. Dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta juga harus melakukan pencabutan atas izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan.

Ketiga, diperlukan transparansi terhadap pencabutan-pencabutan 13 izin reklamasi tersebut dengan melakukan publikasi surat pembatalan reklamasi dan juga rekomendasi Badan Pelaksana Pantura Jakarta yang menjadi dasar pencabutan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Keempat, keterbukaan informasi atas kelanjutan 4 (empat) pulau yang sudah terbangun dan belum dicabut izinnya yaitu Pulau D, Pulau C, Pulau N, dan Pulau G. Dibutuhkan kajian lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menentukan nasib 4 (empat) pulau tersebut. Pelibatan masyarakat luas juga diperlukan untuk ikut menentukan kelanjutan dari 4 pulau tersebut.

Kelima, memastikan agar kegiatan pelaksanaan reklamasi tidak diatur lagi dalam peraturan perundang-perundangan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Pesisir dan Teluk Jakarta melalui penyusunan KLHS Tata Ruang. KLHS akan menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta ataupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) DKI Jakarta. 

Keenam, harus dilakukan pemulihan atas ekosistem pesisir dan Teluk Jakarta yang diawali dengan menyusun rencana pemulihan oleh Pemerintah DKI Jakarta yang melibatkan pakar dan juga masyarakat. Rencana pemulihan dibutuhkan karena setiap ekosistem menyediakan jasa ekosistem dengan kualitas dan nilai yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula. Selain itu, upaya pemulihan ini termasuk juga pemulihan akibat dampak ekonomi dan sosial dari reklamasi.

Bersama dengan siaran pers ini, kami Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk :

  1. Mencabut seluruh izin reklamasi 17 pulau tanpa terkecuali termasuk 4 pulau yang sudah terbangun,
  2. Pencabutan izin sampai dengan izin usaha pelaksanaan reklamasi
  3. Pembongkaran terhadap 4 pulau yang terbangun.
  4. Pemulihan ekosistem Pesisir dan Teluk Jakarta dengan membentuk Tim yang terdiri dari unsur masyarakat, pakar, dan pemerintah

Narahubung :

1. Tigor Hutapea (KSTJ) : 081282796684

2. Ohiongyi (ICEL) : 085777070735

3. Nelson (LBH Jakarta) : 081396820400

4. Martin (KNTI) : 081286030453