ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Tiga Rekomendasi ICEL Untuk Perlindungan Laut Indonesia

Jakarta, 9 Juni 2016 – Peringatan hari laut sedunia yang jatuh pada 8 Juni 2016, mengangkat tema “Healthy oceans, healthy planet” dapat menjadi momentum penting untuk menilai dan menguatkan kebijakan perlindungan laut di Indonesia yang berjalan saat ini. Pemerintahan Jokowi-JK secara tegas berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara poros maritim di dunia. Pada pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya terhadap perubahan tata kelola laut di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan tata kelola laut yang wajib dilakukan adalah perlindungan laut di Indonesia. Namun hingga saat ini, banyak kebijakan perlindungan laut yang tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ICEL secara khusus mencatat beberapa kebijakan di bidang kelautan dan pesisir yang tidak memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : (1) Pemberian Izin Reklamasi di sejumlah kabupaten/kota di wilayah pesisir Indonesia; (2) Masuknya pengaturan kegiatan pertambangan laut dalam (deep sea mining) dalam revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; dan (3) Lemahnya kebijakan pengelolaan dan pengendalian limbah di laut.

 

Hari laut momen melakukan peninjauan kembali kebijakan reklamasi di Indonesia

Meningkatnya jumlah izin pelaksanaan reklamasi di sejumlah kabupaten/kota di pesisir Indonesia menimbulkan pertanyaan akan pembangunan laut yang tidak pro lingkungan. Izin pelaksanaan reklamasi diterbitkan tanpa didahului perencanaan yang mempertimbangkan lingkungan hidup, seperti tahapan inventarisasi lingkungan hidup. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU 32/2009), melalui tahapan inventarisasi dapat diketahui potensi dan ketersediaan sumber daya alam. Inventarisasi menjadi sangat penting ketika menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pembangunan di laut.

“Akibat tidak dilaksanakannya inventarisasi lingkungan hidup, informasi yang didapatkan untuk pembangunan di laut tidak akan komprehensif. Akibat minimnya informasi ini, pembangunan di laut dan pesisir seperti proyek reklamasi tentunya akan berpotensi merusak ekosistem laut dan juga berdampak kepada penghidupan nelayan, jelas Rayhan Dudayev, Peneliti ICEL.

Inventarisasi lingkungan hidup merupakan salah satu materi peraturan pelaksana yang menjadi mandat UU 32/2009. Selain tidak dilakukannya inventarisasi lingkungan, absennya peraturan perencanaan lainnya seperti rencana tata ruang laut dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) juga turut menyumbangkan dampak terhadap eksositem dan nelayan.

“Tidak adanya perencanaan-perencanaan tersebut berdampak pada konflik di laut. Misalnya pada pelaksanaan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, dikarenakan tidak adanya perencanaan ruang, rencana reklamasi tumpang tindih dengan alur pelayaran, objek vital nasional seperti pipa gas, kepentingan nelayan dan biota laut yang berdampak pada aspek ekonomi, ekologis, sosial, bahkan gender.”, tambah Rayhan.

Perencanaan lingkungan hidup yang didasarkan dari hasil invetarisasi yang komprehensif, tentunya akan berdampak kepada pengambilan kebijakan yang pro lingkungan hidup. Pemerintah Daerah yang memiliki kebijakan untuk melakukan reklamasi, sebaiknya melaksanakan inventarisasi lingkungan untuk mengetahui apakah reklamasi dapat dilakukan atau tidak.

 

Pengaturan Pertambangan Laut Dalam (deeps sea mining): Minim Perlindungan Ekosistem dan Tata ruang Laut

Salah satu materi baru yang dibahas dalam revisi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah pengaturan pertambangan laut dalam (deep sea mining). Hal ini merupakan aturan baru, mengingat deep sea mining belum diatur dalam UU Minerba. Pengaturan tentang deep sea mining awalnya dimaksudkan agar potensi mineral dan baturbara di laut dalam seperti nikel, tembaga, batubara, emas, dll dapat dimanfaatkan. Namun deep sea mining tentunya juga memiliki ancaman terhadap lingkungan hidup, seperti halnya kegiatan pertambangan di darat. Deep sea mining saat ini banyak dilakukan oleh negara-negara maju yang telah memiliki pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.

Ohiongyi Marino (Peneliti ICEL), menyebutkan bahwa “Deep sea mining memerlukan penguasaan teknologi dan penanganan lingkungan hidup yang sangat tinggi. Untuk negara berkembang seperti Indonesia tentu akan menimbulkan kekhawatiran dalam melakukan kegiatan ini. Potensi kerusakan laut sangat tinggi dalam kegiatan ini antara lain perubahan morfologi berupa perubahan pola arus, ketidakstabilan pantai, dan perubahan pola hidrologi, serta potensi hilangnya keanekaragaman hayati di laut.”

Saat ini tercatat telah ada 17 kontrak deep sea mining di seluruh dunia. Dari 17 kontrak tersebut, mayoritas berada di perairan laut internasional.

“Di level internasional, deep sea mining juga memunculkan kontroversi dan banyak ditentang mengingat resiko dan dampak lingkungan yang besar. Prinsip kehatian-hatian dalam Deklarasi Rio dan Stockholm seharusnya diterapkan dalam pengambilan kebijakan deep sea mining”, tegas Ohiongyi kembali.

Deep sea mining sangat terkait dengan pemanfaatan ruang laut (zonasi), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 dan 44 Undang-undang No 32 tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan). Adapun UU Kelautan mengamanatkan bahwa pemanfaatan ruang laut harus sejalan dengan perencanaan laut yang akan diatur dalam Peraturan Pemeritah. Peraturan Pemerintah tentang perencanaan ruang laut ini yang akan mengatur tata ruang dan zonasi untuk kegiatan yang memanfaatkan ruang laut. Deep sea mining merupakan kegiatan pemanfaatan ruang laut, oleh karena itu perencanaan ruang laut. Namun hingga kini peraturan pelaksana tentang perencanaan ruang laut belum juga diterbitkan.

Pengaturan tentang deep sea mining tidak dapat diambil dengan terburu-buru. Banyak aspek dan regulasi yang perlu diperhatikan. Selain itu, karena besarnya ketidakpastian dampak terhadap lingkungan oleh kegiatan ini, maka sebaiknya pengaturan tentang deep sea mining dikeluarkan dari draft revisi UU Minerba.

 

Menuju Laut Bebas Polusi: Inisiatif Tidak Perlu Menunggu Regulasi

Banyaknya agenda perbaikan tata kelola lingkungan pada sektor hutan dan lahan berpotensi menutup urgensi perbaikan aspek lingkungan hidup pada sektor kelautan dan pesisir. Hal ini terlihat dari Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang tidak melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga isinya lebih menitikberatkan pada adaptasi dan mitigasi di daratan. Padahal salah satu bidang prioritas RAN-GRK adalah bidang pengelolaan limbah yang sangat besar kaitannya dengan sektor kelautan dan pesisir. Saat ini Indonesia menduduki “peringkat kedua” di dunia sebagai negara pembuang sampah plastik (kategori limbah padat) ke laut.

Pengelolaan limbah bagi pemangku tanggung jawab pada sektor laut dan pesisir menjadi masalah karena besarnya ketergantungan terhadap baik buruknya pengelolaan limbah di daratan. Isna Fatimah (Peneliti ICEL) menjelaskan bahwa “pengaturan mengenai pencegahan dan pengendalian pencemaran dalam UU 32/2009 masih sangat bergantung pada sumber yang jelas. Sementara Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga hanya fokus pada sampah berbentuk padat saja. Hal ini membuat strategi pengelolaan limbah dan sampah yang integratif praktis bergantung pada inovasi kebijakan dari pemerintah”.

Masalah pengelolaan limbah dan sampah di laut dan pesisir salah satunya disebabkan karena adanya lubang pada regulasi. Jika menelisik pada tatanan peraturan pelaksana, ternyata peraturan pelaksana tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di laut belum disesuaikan dengan UU 32/2009. Misalnya saja Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Akibatnya, pengelolaan limbah di laut dilakukan secara parsial dan tidak koordinatif.

Pada tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan telah  mengumumkan rencana tentang program Laut Bebas Polusi, namun belum direalisasikan hingga saat ini. “Kami mempunyai harapan besar pada Menteri KKP untuk segera menjalankan program tersebut. Tidak perlu menunggu peraturan yang ideal. Namun program tersebut sebaiknya disesuaikan juga dengan perturan perundang-undangan lain yang terkait pengendalian pencemaran dan/atau perusakan di laut,” tutup Isna.

 

Rekomendasi terhadap Kebijakan Perlindungan Laut di Indonesia

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan untuk mendukung tata kelola laut yang lebih baik ICEL merekomendasikan Pemerintahan Jokowi-JK untuk:

  • Memastikan K/L dan Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi lingkungan, menyusun dokumen perencanaan lingkungan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut.
  • Mengeluarkan pengaturan tentang deep sea mining dari Draft Revisi UU Minerba.
  • Segera mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan dan pengendalian limbah dan sampah dilaut yang integratif dengan peraturan lainnya.

 

Untuk Informasi Lebih Lanjut, dapat menghubungi:

  • Rayhan Dudayev (Peneliti ICEL); 085695601992
  • Ohiongyi Marino (Peneliti ICEL); 085777070735
  • Isna Fatimah    (Peneliti ICEL); 081319230279
  • Raynaldo Sembiring (Deputi Direktur ICEL); 081376670167