ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] 36 Organisasi Masyarakat Sipil Laporkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

Jakarta, 21 Agustus 2019.  36 organisasi masyarakat sipil melaporkan Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Darwin Nasution pada Rabu, 21 Agustus 2019. Laporan tersebut sehubungan dengan penerbitan Surat Nomor: TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019, perihal Data dan Informasi terkait Kebun Kelapa Sawit.

 

“Surat Deputi tersebut dijadikan alasan beberapa Badan Publik untuk menolak memberikan informasi publik. Di Jambi misalnya, permohonan informasi oleh peneliti kami ditolak Dinas Perkebunan, atas dasar Surat Deputi tersebut. Jelas ini merupakan pelanggaran prosedur,“ jelas Henri Subagiyo, Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

 

Meski tidak ditujukan secara eksplisit kepada Kementerian/Lembaga atau Daerah, informasi yang tertuang dalam poin ke-3 surat tersebut memang terkesan memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan data dan informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit (berupa nama pemegang, peta, dan lokasi) sebagai informasi dikecualikan. Arahan tersebut kembali ditegaskan dalam poin ke-4 yang meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan inisiatif membuat kesepakatan dengan pihak lain dalam pemberian data dan informasi yang terkait dengan kebun kelapa sawit.

 

“Kami mendesak Menteri Koordinator Perekonomian untuk memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya agar tunduk terhadap ketentuan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP menyatakan informasi HGU beserta dokumen pendukungnya adalah informasi terbuka. Hal ini juga telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),“ tambah Ahmad Hanafi, Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC).

 

Desiana Samosir (Pegiat Koalisi Freedom of Information Network Indonesia-FOINI) menuturkan, “Surat Deputi tersebut bertentangan dengan hukum dan harus dicabut. Pelanggaran konstitusional atas akses informasi, tidak dapat dibiarkan.”

 

Dalam tuntutannya, 36 organisasi masyarakat sipil mendesak Menteri Koordinator Perekonomian untuk:

a. Mencabut dan membatalkan Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Nomor: TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019.

b. Menginstruksikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk menaati putusan Mahkamah Agung tentang informasi HGU.

c. Menaati mekanisme pengecualian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dengan melakukan mekanisme Uji Konsekuensi sebelum memutuskan pengecualian informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk menentukan masa retensi pengecualian informasi berdasarkan PP No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP.

d. Menginstruksikan kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk mengklasifikasikan, serta menetapkan data dan informasi mengenai HGU kebun kelapa sawit (nama pemegang, peta, dan lokasi) sebagai informasi yang dapat diberikan kepada publik dan memasukkannya ke dalam Daftar Informasi Publik.

e.Menginstruksikan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor: 2/G/KI/2016/PTUN-JKT, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 121 K/TUN/2017 untuk memberikan dokumen administratif yang berhubungan dengan HGU (nama pemegang izin HGU, tempat atau lokasi, luas HGU yang diberikan, jenis komoditi, dan peta areal HGU yang dilengkapi dengan koordinat) kepada Forest Watch Indonesia, serta membuka akses terhadap informasi tersebut kepada masyarakat luas.

 

Lebih lanjut, ke-36 organisasi tersebut meminta Menteri Koordinator Perekonomian untuk membatalkan Surat Deputi tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Jika tidak, organisasi masyarakat sipil akan menempuh upaya hukum lain yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

 

Daftar Organisasi Masyarakat Sipil

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) SUMUT, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Klinik Keterbukaan Informasi Publik Univ. Islam Indonesia, Perkumpulan Inisiatif, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Greenpeace Indonesia, Perkumpulan HUMA, Yayasan BUMI, PLH Kalimantan Utara, Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (Lalingka), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), AMAN Bengsibas (Bengkayang, Singkawang, Sambas), Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH), Perkumpulan Peduli Lingkungan Kalimantan Utara, SAMPAN Kalimantan, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK), Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Prakarsa Borneo, Yayasan Mitra Insani (YMI), JIKALAHARI Riau, Jaringan Advokasi Lingkungan Kalimantan Timur, JARI Borneo Barat, ELPAGAR Kalimantan Barat, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Lembaga Gemawan Kalimantan Barat, Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi NTB, Lingkaran Advokasi dan Riset (Linkar)s Borneo Kalimantan Barat, KOMIU Sulawesi Tengah, Yayasan KIPRA  Jayapura, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Medialink.

 

Contact Person :

Henri Subagiyo (0815 8574 1001)

Ahmad Hanafi (0811 9952 737