ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Darurat Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia Pokja Konservasi: Revisi UU Konservasi Harus Tetap Dilakukan

Keanekaragaman hayati Indonesia kembali menghadapi situasi genting. Belum hilang dari ingatan kita betapa mirisnya kasus penyelundupan kakatua jambul kuning dalam botol 3 tahun lalu dan ketika satwa kharismatik Indonesia, harimau Jawa, hanya tinggal cerita akibat laju deforestasi dan eksploitasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa saat ini Indonesia menghadapi kondisi darurat atas ancaman terhadap kekayaan keanekaragaman hayati. Masa depan kekayaan keanekaragaman hayati ada pada kerangka hukum yang memayunginya yaitu UU No. 5 tahun 1990. Sudah hampir 28 tahun menjadi dasar perlindungan keanekaragaman hayati, namun ternyata seiring waktu, UU ini dipandang tidak lagi mampu secara efektif menjaga dan mempertahankan kehati sebagai harta kekayaan negara. Ditengah gerusan ancaman modernisasi, perkembangan kasus kejahatan terhadap sumber daya alam yang sudah semakin canggih, UU ini dirasa kurang efektif untuk bisa menangani kasus-kasus kekinian tersebut. Belum tuntas upaya untuk mempertahankan kehati, kabar terbaru mengenai pertemuan Rapat Kabinet Terbatas (RATAS) dalam rangka pembahasan UU No.5 Tahun 1990 pada tanggal 4 April 2018 lalu, menghasilkan sebuah pernyataan yang mengecewakan bahwa RUU Konservasi Kehati dihentikan sementara dan dianggap tidak perlu dilakukan revisi sejauh ini. Ketika nasib masa depan kehati yang merupakan harta kekayaan negara digantungkan pada UU yang sudah berusia 28 tahun, akankah kita akan melihat masa depan yang menjanjikan atau justru masa depan yang dipenuhi akan kepunahan kehati seperti kasus harimau Jawa? Hal ini tentunya dapat bermakna sebuah kemunduran dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia dan menjadi penting untuk masyarakat untuk kembali mendorong proses tersebut.

 

Menindaklanjuti isu tersebut, Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (POKJA Konservasi) melakukan audiensi bersama dengan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilaksanakan pada hari Selasa, 10 April 2018. POKJA yang diwakili oleh Raynaldo Sembiring atau akrab disapa Dodo dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan bahwa hasil RATAS yang dipublikasikan minggu lalu kontradiktif dengan proses yang dijalankan oleh Pemerintah, ditambah dengan argumen yang disampaikan atas tidak merevisi UU ini tidak kuat. “Pembentukan 30 Peraturan Pemerintah (PP) yang dianggap menjadi alasan utama Pemerintah tidak melanjutkan proses revisi saat ini seharusnya bukan jadi hambatan. Selama UU No.5 Tahun 1990 disahkan sejak tahun 1990, masih banyak juga hutang PP yang belum diselesaikan. Menyadari pentingnya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR, penting bagi kami untuk kembali mendorong isu UU No.5 Tahun 1990 melalui fraksi-fraksi yang ada”, ujar Dodo. Sofi Mardiah, anggota POKJA sekaligus perwakilan dari WCS menuturkan bahwa penguatan penegakan hukum merupakan salah satu alasan untuk dilakukan revisi. Sanksi dan denda atas masalah kejahatan terhadap keanekaragaman hayati yang ada pada UU No.5 Tahun 1990 tidak menimbulkan efek jera dan belum lagi tingginya kerugian negara yang ditimbulkan atas masalah tersebut mencapai 13 triliun rupiah per tahunnya. Adapun fokus terhadap masyarakat dan kawasan konservasi juga turut disampaikan oleh Evi Indraswati sebagai perwakilan dari Pusat Lingkungan Hidup Indonesia (PILI). Menurut Evi, masyarakat masih dipandang pasif dalam UU No.5 Tahun 1990 yang berlaku saat ini, padahal mereka juga pengampu dari kegiatan konservasi yang berjalan baik di darat maupun laut.

 

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal dan Hermanto, menyambut baik usaha dari POKJA dalam audiensi pada hari ini. Andi selaku Anggota Komisi IV dan sekaligus Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Konservasi mengatakan bahwa seharusnya tidak ada alasan bagi Komisi IV untuk menghentikan proses revisinya. “UU ini adalah inisiatif DPR, jangan sampai dibiarkan mengambang karena tidak ada respon dari Pemerintah. Dalam hal ini, PKS sangat mendukung proses revisi yang sedang berjalan”, tutur Andi Akmal. Menurut beliau isu ini perlu dukungan eksternal dari masyarakat luas melalui media-media yang ada. “Masukan dari POKJA sangat memperkaya draf RUU yang sedang dikembangkan, dan kami berharap akan lebih banyak masukan lagi kedepannya mengenai pengelolaan alam secara berkelanjutan”, ujar Hermanto yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS.

 

Kegiatan audiensi ditutup secara simbolis dengan agenda penyerahan kotak petisi RUU Konservasi yang digaungkan melalui Change.org dan sudah ditandatangani oleh lebih dari 338.000 petitor, serta sebuah origami Harimau Jawa. “Jika kita tidak bertindak segera, maka di masa depan, kita hanya bisa melihat keanekaragaman hayati yang ada dalam bentuk origami seperti ini”, tutup Dodo. (NY)

 

POKJA KONSERVASI:

  1. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)
  2. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
  3. Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Green Network
  4. Wildlife Conservation Society-Indonesia Program (WCS-IP)
  5. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)
  6. Yayasan World Wildlife Fund Indonesia (WWF)

 

Narahubung:

Wenni Adzkia, ICEL (0852-63400132)

Nuruliawati, WCS (0899-7446-717)

 

Peserta:

Anggota DPR RI Fraksi PKS (Andi Akmal Pasluddin, Hermanto); TA Fraksi PKS (Firman, Irwan, Kowi, Robin, Agus, Ayen, Irfan); POKJA (Raynaldo Sembiring, Sofi Mardiah, Wenni Adzkia, Nuruliawati, Evi Indraswati, Ajeng Miranti Putri, Erwin Setiawan); Change.org (Dhenok dan Lala); BIJAK (Mida Saragih); Wiki DPR