ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Ketertutupan Pemda Barito Timur Mengindikasikan Praktek Korupsi

Palangkaraya, 15 Oktober 2016. Hingga sidang ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur masih menutup diri untuk memberikan informasi publik ke masyarakat Barito Timur. Sebelumnya, masyarakat Barito Timur dari DAS Paku, yang diwakili Bapak Alprid meminta informasi terkait dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), AMDAL, IUP Produksi, dan Dana Jaminan Reklamasi PT. BNJM. Dalam lanjutan persidangan, pemda memberikan alasan yang tidak logis untuk memberikan informasi publik tersebut, walaupun UU Keterbukaan informasi memerintahkan pemerintah untuk memberikan informasi-informasi tersebut.

Dalam persidangan pertama, antara pemohon melawan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Barito Timur, BLH tidak mau memberikan AMDAL dan IPLC PT. BNJM karena dokumen yang diminta hanya ada satu jumlahnhya. Selain itu, pihak BLH mengikhawatirkan dokumen yand diminta  disalahgunakan. Namun, alasan Pemda tersebut sentak dikomentari oleh majelis komisioner informasi.

“Alasan Bapak tidak logis untuk tidak memberikan informasi tersebut karena yang dimintakan pemohon bisa dikopikan dan biayanya dapat dibebankan ke pemohon. Selain itu, alasan disalahgunakan tidak bisa menjadi dasar tidak memberikan informasi karena UU 14 Tahun 2008 sudah memberikan perlindungan bahwa siapa saja yang menyalahgunakan informasi, akan dipidana.”, Jelas salah satu majelis komisioner, Satriadi.

Selanjutnya, pada sidang kedua antara pemohon melawan Distamben Kabupaten Barito Timur, pihak Distamben tidak  mau memberikan informasi karena di dalam izin tersebut  berisikan titik kordinat perusahaan dan izin tersebut sifatnya pribadi. Dikhawatirkan, apabila masyarakat mengetahui titik kordinat tersebut, masyarakat akan mengklaim wilayah konsesi perusahaan sebagai tanah mereka. Namun pernyataan yang disampaikan pihak Distamben ini kembali disangkal oleh satu majelis komisioner. Majelis berpendapat bahwa seharusnya apabila izin yang diterbitkan Pemda sudah clear, terutama terkait penyelesaian hak pihak ketiga, dalam hal ini masyarakat, perihal ‘klaim’ tidak akan terjadi.

Kuasa Pemohon, Raynaldo Sembiring, Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menyanggah argumentasi pihak termohon, “Izin merupakan kebolehan atas suatu larangan yang diberikan dengan batasan-batasan tertentu. Tidak ada izin yang bersifat pribadi karena keberadaan izin untuk melindungi kepentingan publik melalui pengawasan yang dilakukan pemerintah maupun juga masyarakat.”

Alasan Bapak Alprid meminta informasi pun bukan karena tanpa alasan. Ia dan beberapa masyarakat Desa Danau terkena dampak dari perusahaan tambang batubara PT.BNJM. Apabila sebelumnya, Bapak Alprid dapat berladang padi, pada saat ini, karena terendam lumpur yang diduga berasal dari perusahaan, kini ia tanahnya rusak dan tidak bisa ditanami tanaman. Untuk itu, sebagai warga negara yang punya hak atas informasi, beliau memintakan izin-izin yang berkaitan dengan ketaatan perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Terakhir, ketidaktranspranan yang ditujukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur mengindikasikan dua hal. Pertama, tata kelola pemerintahan di kabupaten ini cukup buruk karena dokumen penting sebagai instrumen pengawas Pemda terhadap ketaatan tidak terdokumentasikan dengan baik. Kedua, keturtupan menimbulkan tanda tanya apakah perusahaan beroperasi dengan terlebih dahulu mengantongi izin dari Pemda atau Pemda telah menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika tidak, bisa dikatakan adanya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme pada proses pembolehan operasi perusahaan di Kabupaten Barito Timur.

Kontak Person:

Bapak Alprid (086251688177)

Raynaldo Sembiring (081376670167)

……..