ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Barito Timur, ICEL, WALHI Kalteng, JPIC Kemenangan Publik Atas Informasi Lingkungan Hidup!

Palangkaraya, 22 Oktober 2016. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah memutuskan Dokumen AMDAL, Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Izin Lingkungan, IUP Operasi Produksi, dan Bukti Penempatan Dana jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang merupakan informasi publik terbuka.  Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dalam 2 sidang ajudikasi terpisah dengan termohon masing-masing adalah Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur. Putusan ini menandakan kemenangan masyarakat barito timur dalam mendapatkan informasi lingkungan hidup yang selama ini ditutupi oleh badan publik di kabupaten barito timur. Tak hanya itu, putusan ini juga menjadi momen penting bukan hanya bagi masyarakat Barito Timur, tetapi  juga masyarakat Kalimantan Tengah dalam memperjuangkan hak atas informasi lingkungan hidup serta menjadi  preseden bagi masyarakat lainnya untuk meminta informasi serupa.

“Ladang kami terendam lumpur perusahaan, maka dari itu, dokumen yang dinyatakan terbuka tersebut dapat kami gunakan untuk mengecek apakah dokumen lingkungan hidup perusahaan sudah diterapkan secara baik dan benar.”, ujar pemohon informasi, Alprid, Warga Desa Danau. “Namun jika melihat kondisi lingkungan kami saat ini yang sudah rusak dan tercemar, saya meyakini bahwa dokumen tersebut tidak dipatuhi oleh perusahaan, dan yang terlihat jelas perusahaan belum melakukan reklamasi atas lumbang tambang yang ada” tegas pak alprid.

Dalam putusannya, majelis komisi informasi mengabulkan tuntutan pemohon dan memerintahkan Termohon untuk menyediakan, mengumumkan, dan menyerahkan informasi yang dimohonkan paling lambat 7 hari kerja pasca putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dibacakan.

“Dokumen tersebut akan digunakan untuk melaksanakan fungsi izin itu sendiri, yaitu pengawasan oleh masyarkat yang selama ini abai dilakukan pemerintah. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup secara tegas menyatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk melakukan pengawasan atas kegiatan/usaha yang berjalan di lingkungan mereka dan menindaklanjuti secara hukum atas pelanggaran lingkungan hidup sebagaimana yang dialami oleh Bapak Alprid. Selain itu, Pemda harus mematuhi putusan ini segera, jangan sampai pelaksanaan eksekusinya bermasalah”, jelas Raynaldo Sembiring, Peneliti Indonesian Center for Environmental Law.

Dalam Pertimbangannya, Majelis Komisioner yang memeriksa perkara berpendapat bahwa dokumen lingkungan hidup dibuka karena berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, setiap dokumen yang disusun secara terbuka dengan kerterlilibatan publik, maka dokumen tersebut terbuka untuk publik. AMDAL dan Izin Lingkungan disusun secara terbuka dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, mulai dari masyarakat terdampak sampai organisasi lingkungan hidup.

Selain itu, claim bahwa perusahaan yang telah clean and clear (CnC) dapat ditinjau kembali dengan dokumen-dokumen tersebut. “Salah satu indikator untuk mendapatkan dokumen CnC adalah lingkungan hidup, implementasi amdal dan reklamasi yang tidak dilakukan oleh perusahaan, dapat mengindikasikan bahwa dokumen CnC diterbitkan cacat hukum” Tegas Raynaldo.   Oleh karena itu, putusan ini menjadi tonggak acuan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambagan yang merusak lingkungan dan diharapkan mendapatkan sanksi sesuai aturan hukum.

Kontak Person:

Bapak Alprid (085251688177)

Raynaldo Sembiring (ICEL, 081376670167)

Aryo (Walhi, 085252960916)

Bama (JPIC, 081349226040)