ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Menuntut Pemerintah Untuk Membuka Informasi Lingkungan Secara Proaktif

Masyarakat sipil mendesak agar pemerintah baik pusat maupun daerah membuka informasi-informasi lingkungan penting secara proaktif. Saat ini, informasi lingkungan yang diberikan dipublikasikan secara terbuka oleh pemerintah masih minim, meskipun sudah ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan hal tersebut . Sebagai salah satu upaya mendorong hal ini, koalisi masyarakat sipil menyerahkan Kertas Kebijakan Publikasi Informasi Lingkungan Proaktif kepada Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Kabupaten Serang .

Kertas Kebijakan ini mengidentifikasi setidaknya ada 20 (dua puluh) informasi lingkungan yang menurut amanat peraturan perundang-undangan dan pendapat masyarakat penting untuk diberikan secara proaktif. Beberapa rekomendasi yang diajukan dalam kertas kebijakan ini antara lain : a) Pemerintah mempublikasikan izin lingkungan, izin PPLH serta laporan pemantauan ketaatan lingkungan perusahaan secara proaktif, b) Pencantuman syarat mempublikasikan izin lingkungan, izin PPLH serta laporan pengelolaan lingkungannya secara mandiri kepada masyarakat sebagai salah satu kewajiban perusahaan dalam pemberian izin lngkungan, c) Memperluas ruang lingkup informasi yang akan diberikan dalam sistem informasi lingkungan hidup (SILH), d)Perbaikan pengelolaan informasi secara internal, e) pemberian ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik terhadap informasi yang diberikan serta tindak lanjut dari umpan balik tersebut, f) pelatihan bagi masyarakat agar dapat memahami informasi yang telah diberikan.

Penyerahan kertas kebijakan ini pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diterima oleh Henry Bastaman beserta jajarannya. Henry Bastaman menyatakan untuk struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan akan ada badan pusat data dan informasi yang akan berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi lingkungan. Laksmi Dewanti selaku Asdep Data dan Informasi mengakui memang masih ada kelemahan dalam hal koordinasi internal antara wali data di kementerian, hal ini akan berusaha diperbaiki melalui pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH).

Di kesempatan berbeda, Irawan Noor, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Serang beserta jajarannya ketika menerima kertas kebijakan ini menjanjikan bahwa BLHD Serang akan mempublikasikan informasi-informasi mengenai izin lingkungan, izin PPLH termasuk di dalamnya izin pembuangan limbah cair dan izin penyimpanan limbah B3; serta data pengawasan perusahaan dan penegakan hukum yang telah dilakukan BLHD. “Target kami di 2015 informasi-informasi tersebut sudah terpublikasikan di situs resmi BLHD Serang”.

Rika Fajrini, Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law menekankan bahwa ruang lingkup informasi lingkungan yang diberikan pemerintah harus cukup membekali masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan “ informasi yang diberikan jangan hanya rekapitulasi jumlah izin yang sudah dikeluarkan, tapi juga misalnya apa saja kewajiban lingkungan perusahaan, jadi masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan kewajiban itu”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mujtaba Hamdi dari perkumpulan Medialink, ia menambahkan bahwa informasi yang diberikan pemerintah harus lengkap dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, sebagai contoh PROPER Hijau Lapindo yang menuai banyak protes ternyata lokasi penilaian PROPER tersebut bukan unit di daerah sidoarjo, perlu dibuka juga informasi yang mendasari pemberian PROPER ini. Ia menambahkan lagi selain informasi induk yang lengkap, masyarakat juga memerlukan resume informasi-informasi kunci yang lebih mudah dipahami.

Muhammad Islah, dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menambahkan hal yang tidak kalah penting lainnya adalah bagaimana pemerintah merespon umpan balik yang diberikan masyarakat terhadap informasi tersebut, “ Keterbukaan informasi tidak akan ada artinya jika feedback nya tidak ada “. Saat ini masih banyak terjadi laporan-laporan perusakan lingkungan yang belum ditindaklanjuti

Ditambahkan lagi oleh Amrin Fasa, Aktifis dari Riung Hijau Serang yang aktif memperjuangkan pemulihan sungai Ciujung menambahkan ketiadaan pemberian informasi penting terkait lingkungan secara proaktif dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha ,” Cara berpikir kita jadi gak nyambung, antara pemerintah, masyarakat sama perusahaan karena kita tidak menerima informasi-informasi lingkungan ini, apakah pengaduan kita ditindaklanjuti, apakah perusahaan pelanggar seperti IKPP benar-benar ditindak, usaha pemulihan apa saja yang sudah dilakukan, kita tidak tahu padahal masalah lingkungan ini masalah bersama”

Jakarta, 13 Januari 2015

Contact Person

Rika Fajrini (085221656598)

Mujtaba Hamdi ( 08176099957)

Muh. Islah (081808893713)

Amrin Fasa (081245089980)