ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Upaya Masyarakat Memperoleh Hak Dalam Mengakses Informasi Dari Badan Publik : Sengketa Informasi Antara Masyarakat dengan BLHD dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Timur

Palangka Raya, 25 September 2016. Alfrid, warga Desa Danau, Kec. Awang, Kab. Barito Timur sedang memperjuangkan haknya dalam memperoleh informasi atas penolakan BLHD Kab. Bartim dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kab. Bartim membuka informasi publik milik PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) dan PT. Wings Sejati. Informasi publik yang diminta kepada BLHD Bartim, yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) dan PT. Wings Sejati serta AMDAL dan Izin Lingkungan PT. BNJM, sedangkan informasi yang diminta kepada Distamben adalah IUP Operasi Produksi PT. BNJM tahun 2016 dan bukti penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang PT. BNJM. Sesuai dengan pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, dokumen yang dimohonkan oleh Alfrid tidak bersifat rahasia sehingga BLHD dan Distamben Bartim seharusnya bersikap kooperatif. Dasar pengajuan permohonan informasi kepada BLHD dan Distamben Kab. Bartim adalah aktivitas pertambangan batu bara kedua perusahaan telah menimbulkan pencemaran sepanjang Sungai Paku, Barito Timur dimana masyarakat menjadi pihak yang terkena dampak tercemarnya Sungai Paku.

Selama lima tahun ke belakang, masyarakat tidak dapat memanfaatkan air dari sungai karena tercemar oleh tambang batu bara. Dampaknya, masyarakat harus membeli ikan untuk konsumsi dan air untuk minum karena sungai tidak lagi menjadi tempat ikan hidup, sumber utama masyarakat mencari makan dan minum. Informasi yang diperoleh akan digunakan untuk mengetahui legalitas perizinan dari kegiatan usaha pertambangan PT. BNJM dan PT. Wings Sejati. Senada dengan hal diatas, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium PT. ALS terhadap sungai-sungai yang terkena dampak aktivitas pertambangan batu bara PT. BNJM menunjukan adanya peningkatan diatas standar baku mutu air yang layak dikonsumsi.

Memperoleh informasi publik merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh pasal 28 F UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan aturan yang berlaku, sudah seharusnya Badan Publik memberikan kesempatan masyarakat mengakses informasi publik yang berada dalam kekuasaannya sebagai wujud mekanisme check and balances oleh masyarakat terhadap kinerja Badan Publik dalam pemberiaan berbagai perizinan perusahaan atau untuk mengawasi aktivitas perusahaan apakah sudah sesuai dengan perizinan yang diberikan dan mencegah terjadinya KKN.

Atas sikap BLHD dan Distamben Kab. Bartim, maka 26 September 2016, akan digelar sidang mediasi antara Alfrid melawan BLHD dan Distamben oleh Komisi Informasi Prov. Kalteng. ICEL, Walhi Kalteng dan JPIC Kalimantan akan mengawal penyelesaian kasus tersebut dengan terlibat dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dalam mengakses informasi sebagai salah satu bentuk Hak Asasi Manusia.

Contact Person :

Aryo Nugroho Waluyo (Walhi Kalteng) : 085252960916

Ohiongyi Marino (ICEL) : 085777070735

Bama Adiyanto (JPIC Kalimantan) : 081349226040

Alfrid (Masyarakat/Pihak Pemohon Informasi) : 085251688177