ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun Hukum Lingkungan Hidup 2014 : Menyongsong Perlindungan Lingkungan Hidup Lebih Baik: 17 Pekerjaan Rumah Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta, 23 Desember 2014.Tahun 2014 adalah tahun transisi. Transisi dua periode kepemimpinan Pemerintahan SBY dengan Kabinet Indonesia Bersatu-nya kepada Pemerintahan Jokowi-JK dengan Kabinet Kerja yang beberapa bulan lalu dilantik. Sebagai tahun transisi, tahun ini menunjukkan dinamika yang cukup menarik untuk dicermati. Secara politik, Pemerintahan Jokowi-JK yang dianggap “antithesis” dari pemerintahan sebelumnya karena lahir dari poros oposisi dianggap telah memberikan harapan baru bagi perubahan masa depan Indonesia, termasuk dalam isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, tahun ini seharusnya menjadi tahun refleksi bagi pemerintahan baru ini mengingat banyaknya persoalan LH dan SDA yang seharusnya dicermati dalam merumuskan langkah ke depan yang lebih baik.

ICEL memberikan catatan penting terhadap dinamika perlindungan LH dan SDA pada tahun 2014 sebagai berikut: (1) telah terdapat inisiasi bagi perbaikan tata kelola LH dan SDA pada tahun ini namun masih jauh dari harapan dan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Salah satu sebabknya adalah lambannya implementasi keterbukaan informasi sebagai mandat dari UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, muculnya gagasan perumusan RUU Rahasia Negara, lemahnya pelaksanaan keterbukaan informasi proaktif LH dan SDA, lambannya penuntasan agenda moratorium izin kehutanan dan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 K/L; (2) legislasi dan regulasi LH dan SDA yang belum terarah yang diindikasikan oleh lemahnya pembaruan legislasi SDA seperti agenda revisi UU Kehutanan, RUU PSDA, RUU Perlindungan Keanekaragaman Hayati, RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik, dan revisi UU Migas yang secara yuridis sosiologis sangat diperlukan dalam memberikan arah pengelolaan SDA yang lebih baik. Hal ini diperparah oleh lambannya penyusunan regulasi pelaksana di bawah UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang tidak berlangsung optimal dalam kurun waktu 4 tahun; (3) lemah dan belum tuntasnya konsolidasi kelembagaan kementerian LH dan SDA yang kuat dan berintegritas yang menyisakan agenda penting pemerintahan saat ini; (4) penegakan hukum yang pasang surut dimana belum adanya sistem dan kelembagaan penegakan hukum yang mapan dan dapat menjamin penuntasan kejahatan LH dan SDA yang melibatkan pelaku intelektual. Selain itu juga agenda penuntasan kasus/perkara penting yang teracam terbengkalai, misalnya komitmen pemerintahan sebelumnya untuk menuntaskan 43 kasus prioritas dan tindaklanjut atas perusahaan hitam berdasarkan hasil program peringkat kinerja perusahaan (Proper). Hal positif patut dicatat dalam penegakan hukum oleh Presiden Jokowi adalah dengan pemberian grasi terhadap Eva Bande yang memperjuangkan hak-hak petani atau agraria namun keputusan ini belum menunjukkan keputusan yang konsisten mengingat masih banyak aktivis yang mengalami kriminalisasi akibat memperjuangkan hak-hak atas LH dan SDA. Pasang surut penegakan hukum ini juga disebabkan oleh rencana keputusan pemerintah untuk membeli aset lapindo yang kontraproduktif dengan Putusan MK 83/2013.

Berdasarkan catatan-catatan di atas, ICEL merekomendasikan 17 pekerjaan rumah bagi Pemerintahan Jokowi-JK jika serius menyongsong perlindungan LH dan SDA yang lebih baik, yaitu:

  1. Percepatan pelaksanaan mandat UU KIP oleh seluruh pemerintahan baik nasional maupun daerah;
  2. Memperkuat mekanisme penegakan hukum maupun insentif-disinsentif bagi pelanggaran mandat UU KIP;
  3. Mereview UU Ormas dan mengeluarkan usulan RUU Rahasia Negara dalam Prolegnas 2015 – 2019;
  4. Memperkuat Renaksi, mekanisme insentif-disinsentif, dan pelibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan Open Government Partnership (OGP);
  5. Meningkatkan mekanisme transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan hutan dan lahan;
  6. Menuntaskan agenda pelaksanaan NKB 12 K/L dan moratorium izin di bidang kehutanan;
  7. Mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan;
  8. Mendorong perbaikan tata kelola Migas dalam revisi UU Migas dengan memperhatikan masukan masyarakat sipil
  9. Penyusunan agenda prioritas kerja dalam perumusan legislasi dan regulasi LH dan SDA dengan memforkuskan pada perlindungan LH dan tata kelola kehutanan, perkebunan, dan pertambangan (industri ekstraktif)
  10. Mempercepat penuntasan regulasi pelaksana di bawah UU PPLH
  11. Menyelesaikan agenda pembentukan organisasi dan tata laksana kementerian dengan mempertimbangkan penguatan fungsi yang harus diemban baik berdasarkan Nawacita maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Memperkuat mandat koordinasi kementerian dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai implikasi tidak adanya Menteri Koordinasi yang melaksanakan fungsi ini. Mandat ini bisa diberikan kepada Menteri Koordinasi Perekonomian dengan memperhatikan unsur kementerian yang relevan di bawahnya;
  13. Mendorong adanya mekanisme penilain rekam jejak yang melibatkan PPATK dan KPK dalam penentuan pejabat struktural kementerian serta direktur dan komisaris BUMN.
  14. Mengawal dan menuntaskan perbaikan sistem dan kelembagaan penegakan hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan;
  15. Mengawal dan menuntaskan komitmen penanganan kasus atau perkara yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya;
  16. Mengembangkan terobosan kelembagaan guna mempercepat upaya menjerat mafia SDA di semua sektor SDA (hutan, tambang, kebun, dan lingkungan), termasuk mengeluarkan keputusan tegas yang mengoreksi penegakan hukum akibat semburan lumpur sidoarjo.
  17. Mengembangkan perangkat perlindungan bagi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup atau dikenal sebagai Anti-Strategic Law Againts Public Participation (Anti-SLAPP).

 

–Selamat bekerja Kabinet Kerja–

 

Contact person :

Henri Subagiyo 081585741001

Haryani Turnip 081314585728

Dessy Eko Prayitno 08159086006

Astrid Debora 081534449287