ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun ICEL 2017. Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2017: Ambisi Megaproyek, Minim Perlindungan Lingkungan

Jakarta, 15 Desember 2017 – Tahun 2017 merupakan kesempatan bagi Jokowi-JK memperlihatkan porsi keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan. Sayangnya, keberpihakan itu dinilai minim berdasarkan pengalaman advokasi kasus, penelitian, dan pendampingan yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) selama tahun 2017.

“Kami tidak bermaksud mencari kesalahan pemerintah namun hendak memberikan pesan kritis bahwa proyek strategis yang dilaksanakan pemerintah belum diiringi dengan kebijakan korektif untuk mengamankan kelestarian lingkungan hidup,” ujar Henri. Henri menggarisbawahi 4 tema besar catatan ICEL, yakni: kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup; bidang tata kelola hutan dan lahan; bidang maritim, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan LH.

Pertama, ICEL menilai adanya penghormatan yang rendah terhadap putusan pengadilan dalam kasus lingkungan hidup, seperti lemahnya implementasi putusan kasus gugatan warga negara untuk melakukan kewajiban bidang pengendalian Karhutla, membuat lagi RanPerpres PLTSa baru pasca putusan pengadilan yang membatalkan Perpres sebelumnya, serta menerbitkan izin lingkungan baru pasca putusan membatalkan SK Izin Lingkungan pada kasus PT Semen Indonesia di Kendeng dan PLTU PT Cirebon Energi Prasarana.

Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur bidang Program ICEL menyoroti kekecewaan terhadap geragasnya peraturan yang memuluskan megaproyek. “PP No. 13 Tahun 2017 dan Perpres 58 Tahun 2017 memberikan toleransi yang sangat lebar untuk sedikitnya 248 megaproyek eksploitatif dengan mengesampingkan penapisan pembangunan berkelanjutan, bahkan rencana tata ruang,” ujar Raynaldo,” Aturan ini rawan mengancam kelestarian lingkungan hidup maupun perlindungan hak asasi manusia.”

Pada aspek regulasi, ICEL menyorot PP Instrumen Ekonomi sebagai satu-satunya PP implementasi UU 32/2009 yang diundangkan pada tahun 2017 dari 10 PP yang belum dibuat, bertentangan dengan prinsip pencemar membayar. Fokus PP ini mengatur dana penanggulangan dan pemulihan lingkungan hanya dari APBN, tanpa mengatur kontribusi pencemar untuk menyediakan dana tersebut.

Kedua, ICEL menilai ada stagnansi masalah klise pada aspek transparansi dan akuntabilitas bidang tata kelola hutan dan lahan, dari buruknya pengarsipan dokumen terkait izin bidang sumber daya alam sampai rendahnya kualitas Amdal.  Tren pengusungan kebijakan juga mengecewakan, misalnya dengan menggiring pengaturan yang tidak perlu seperti RUU Perkelapasawitan dan transparansi rendah dalam proses pengundangan RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Di bidang Karhutla, hasil penelitian ICEL menemukan bahwa pelaksanaan pencegahan dan pemulihan yang sangat lemah, lantaran upaya pengendalian yang selama ini dilakukan masih belum sistematis dan terkoordinir. “Indikator penting yang juga perlu disorot adalah kesiapan pemerintah dalam pemulihan gambut secara keseluruhan, termasuk ketegasan terhadap pelaku usaha yang lahannya terbakar,” papar Rika,” Pemerintah juga harus konsisten dalam mempertahankan penegakan hukum perlindungan gambut yang sedang rawan dipreteli misalnya dengan penafsiran keliru tentang fungsi lindung ekosistem gambut yang ditafsirkan tidak terdapat dalam hutan yang berfungsi produksi dalam uji materiil Permen LHK 17 Tahun 2017.“

Ketiga di bidang maritim, pesisir dan pulau-pulau kecil menyoroti ada sekitar 4 proyek reklamasi pulau buatan yang dijalankan tanpa didahului Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Megaproyek juga ditemukan di bidang energi, yang masih fokus pada pengembangan PLTU Batubara di pesisir yang mengabaikan semangat phase-out coal. Lebih menyedihkan lagi adalah standar baku limbah ataupun emisi yang dimiliki saat ini sangat longgar.

“Aspek regulasi maupun kebijakan tidak memihak pada kepentingan masyarakat maupun lingkungan hidup, ditandai misalnya dengan dicabutnya sanksi administrasi terhadap Izin Lingkungan reklamasi teluk Jakarta, pemulusan megaproyek PLTU Batubara di pesisir,” tegas Ohiongyi.

Keempat, pada aspek pengendalian pencemaran, ICEL menekankan tentang urgensi penentuan standar lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kelestarian yang tahun ini cukup gencar digarap pemerintah. “Sayangnya, parameter yang ada dalam draft peraturan tentang standar lingkungan, misalnya standar baku mutu udara ambient yang jauh lebih rendah dari standar WHO,” tegas Margaretha,” Bahkan pemerintah melahirkan Permen LHK No. 7 Tahun 2016 yang digarap kurang dari 3 bulan dengan standar yang tidak layak.”

ICEL mengajak masyarakat sipil juga untuk mengawasi proses penentuan standar baku kualitas air dan tindak lanjutnya yang seharusnya bisa sampai pada evaluasi izin pembuangan limbah cair agar badan air yang sudah terlampaui daya tampungnya tidak semakin tercemar. Berhubungan dengan standar, ICEL juga menyoroti bidang pengelolaan sampah yang seharusnya berfokus pada pengelolaan di hulu, yaitu dengan pengendalian produksi sampah utamanya pengurangan sampah. Inisiatif PLTSa dengan cara bakar justru menimbulkan masalah baru terutama terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

ICEL juga mengajak masyarakat untuk mengantisipasi ekses dari kebijakan megaproyek yang seringkali mengesampingkan aspek kesesuaian dengan penataan ruang maupun penapisan instrumen pencegahan lingkungan hidup sebagaimana diakselerasi dengan berlakunya PP 13 Tahun 2017 dan Perpres 58 Tahun 2017. “Kebijakan megaproyek seharusnya tidak diteruskan selama standar lingkungan dan instrumen pengendalian belum kuat,” tutup Henri.

 

Narahubung:

Rika Fajrini (Kepala Divisi Hutan dan Lahan) – 08112028925

Ohiongyo Marino (Kepala Divisi Maritim, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) – 085777070735

Margaretha Quina (Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH) – 081287991747

Raynaldo Sembiring (Deputi Direktur bidang Pengembangan Program) – 081377671067

Henri Subagiyo (Direktur Eksekutif ICEL) –  081585741001