ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres

Jakarta, 9 Januari 2019 – Sebagai tahun politik, tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah, termasuk terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah yang diambil Presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya. ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres.” Judul ini diambil dikarenakan minimnya diskusi dan informasi mengenai publik mengenai agenda lingkungan hidup yang menjadi komitmen kedua pasangan calon.

Dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan, narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas. Pengendalian Karhutla pun masih bertitik berat pada peran KLHK, padahal Inpres 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian karhutla memandatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Sementara itu di aspek perhutanan sosial, ICEL mencatat capaian luasan perhutsos yang sebelumnya ditargetkan 12,7 juta ha tidak akan tercapai di tahun 2019, penyesuaian target pun harus diiringi dengan strategi radikal jika ingin memperoleh capaian yang diinginkan. Selain itu, terdapat kabar baik dari pengelolaan sawit dengan diterbitkannya Inpres 8 Tahun 2018 yang lebih populer dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium Sawit. “Penguatan implementasi Inpres Moratorium Sawit lebih strategis menjawab permasalahan perkelapasawitan dibandingkan memaksakan lahirnya UU Perkelapasawitan,” terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan.

Dari isu tata kelola pesisir dan maritim, ICEL memberikan catatan antara lain terkait kebijakan reklamasi, penanganan sampah plastik, kebijakan perlindungan pesisir dan laut dari tekanan PLTU Batubara, dan capaian Kawasan Konservasi Perairan.

Terkait kebijakan reklamasi, Pemerintah masih lebih mementingkan kepentingan investor dibandingkan aspek lingkungan hidup dan sosial. Hal ini terlihat dengan diperbolehkannya reklamasi di RZWP-3-K 14 provinsi, dan diterbitkan kembali izin lokasi reklamasi di Teluk Benoa. Hal yang juga terjadi dalam kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta. “Kebijakan reklamasi masih minim partisipasi masyarakat, namun masif kepentingan investor”, jelas Ohiongyi Marino Kepala Divisi Tata Kelola Maritim dan Pesisir.

Terkait penanganan sampah plastik, ICEL menilai kurangnya komitmen pemerintah dalam manajemen sampah di laut. Tidak adanya wadah hukum penanganan sampah plastik di laut secara komprehensif mengakibatkan tindakan penanganan dilakukan oleh masing-masing kementerian tanpa sinkronisasi kerja antar kementerian. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pencapaian target kawasan konservasi perairan dan perikanan berkelanjutan yang ambisius namun minim praktik dan komitmen dalam mencapainya. Terkhusus utuk kawasan konservasi perairan, penerbitan kebijakan yang memperbolehkan ekpsloitasi di zona inti kawasan konservasi, menjadi hal yang sangat mengecewakan.

Dari isu pengendalian pencemaran, ICEL mencatat 4 isu utama yaitu terkait pengelolaan sampah, pengelolaan bahan beracun dan berbahaya dan limbah beracun dan berbahaya, dan pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara.

Dalam isu pengelolaan sampah, ICEL mencatat kebijakan nasional fokus pada penanganan, namun kurang perhatian terhadap pengurangan sampah. Namun demikian, telah ada perhatian beberapa daerah terhadap isu pengurangan sampah. “Perbedaan fokus ini sangat disayangkan, nasional masih belum memfasilitasi penguatan inisiatif pengurangan sampah oleh daerah, dapat dilihat dari tiadanya panduan teknis pengurangan. Selain itu, orientasi penanganan melupakan hal-hal penting seperti pengangkutan dan pengolahan terpilah, konversi ke sanitary landfill yang dimandatkan UU 18/2008, sehingga pengelolaan sampah secara holistik tidak terwujud.” jelas Margaretha Quina, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran.

ICEL juga mencatat pemerintah punya tren menetapkan target ambisius secara kuantitatif tanpa didasarkan atas kajian bukti yang tepat sehingga kadang sulit dicapai. Pemerintah cenderung bergerak mencapai angka-angka dengan percepatan, tanpa memastikan adanya sarana dan prasarana mendasar seperti instrumen pencegahan dan pengawasan yang memadai serta koordinasi dan sinergi yang bisa mendukung keberlanjutan. Justru, jaring pengaman yang telah ada kerap diacuhkan atau dihapuskan atas nama percepatan.

“Kami berharap, pasangan capres dan cawapres membaca dan mempertimbangkan kembali untuk mengawal isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bulan-bulan terakhir sebelum masyarakat memutuskan pilihannya,” Direktur Eksekutif iCEL, Henri Subagiyo mengawali penjelasannya terkait isu lingkungan hidup secara umum.

Catatan umum dari tahun ke tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah kaitannya dengan  relasi antara kekuasaan dan hukum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa preseden yang menunjukkan hukum sebagai alat untuk ambisi kekuasaan. Pertama, PP 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. ICEL menilai PP ini diterbitkan sekedar untuk memuluskan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana pernah dikemukakan dalam Catatan Akhir ICEL Tahun 2017. Tata Ruang harus dilihat secara keseluruhan, di nasional dan daerah. Kelemahan PP ini adalah, dapat digunakan untuk by pass kebijakan tata ruang di daerah sehingga kontraproduktif dalam kebijakan tata ruang yang komprehensif.

Kedua adalah PP 24 Tahun 2018 atau PP OSS. Lahirnya PP ini kembali menunjukkan bahwa Pemerintah dengan mudah menerabas aturan-aturan yang lebih tinggi. Dari aspek layanan terlihat seolah-olah cepat, namun sesungguhnya tidak menjamin kepastian hukum bagi pengusaha dan masyarakat.

Selain dalam regulasi, komitmen Pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan kembali dipertanyakan dalam beberapa putusan pengadilan. Sebagai contoh putusan pengadilan terkait kasus PT Semen Indonesia, dan kasus PLTU Cirebon yang sudah dimenangkan di pengadilan, tapi dikeluarkan lagi izinnya oleh pemerintah daerah. “Tidak ada upaya apapun dari pemerintah pusat merespons tindakan yang dilakukan pemerintah di daerah. Padahal, dalam UU tata usaha negara, penanggung jawab eksekusi TUN tertinggi itu di pusat. Tidak ada preseden leadership selama ini oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, “tambah Henri.

Terakhir, catatan ICEL terhadap visi misi 2 pasangan capres-cawapres adalah, (1) visi misi masih bersifat umum dan tidak ada target terukur; (2) sudah menekankan isu lingkungan namun masih bias daratan, masih kurang penekanan dalam isu pesisir dan maritim; (3) sudah menyuarakan rehabilitasi lingkungan namun masih minim menunjukkan upaya pencegahan dan penetapan standar kualitas; (4) belum mengintegrasikan adaptasi dan mitigasi bencana dalam kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup di tengah banyaknya bencana alam akibat faktor alami maupun manusia; dan (5) belum menjadikan aspek partisipasi masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan (Anti-Strategic Lawsuit Againts Public Participation (Anti-SLAPP)) sebagai fokus utama.

 

Informasi lengkap dapat dilihat dalam: Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang: dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres.

 

Narahubung:

Rika Fajrini (Kepala Divisi Hutan dan Lahan) – 08112028925

Ohiongyo Marino (Kepala Divisi Maritim, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) – 085777070735

Margaretha Quina (Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH) – 081287991747

Raynaldo Sembiring (Deputi Direktur bidang Pengembangan Program) – 081377671067

Henri Subagiyo (Direktur Eksekutif ICEL) –  081585741001