ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Darurat Lingkungan Menjelang Pemilukada Serentak 2015

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada tahun ini merupakan alarm bagi upaya pelestarian lingkungan hidup. Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 204 wilayah administrasi di Indonesia ini harus dikawal sejak jauh hari, terutama dampaknya terhadap eksploitasi sumber daya alam. Kekhawatiran ini muncul, terutama pada beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, dimana ada potensi pemberian izin secara masif untuk mengumpulkan dana terutama oleh calon incumbent. Keadaan ini sudah menjadi fakta umum, dimana trend pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam meningkat seiring mendekati jadwal Pemilukada. Besarnya biaya bagi calon kepala daerah untuk mengikuti proses pemilihan merupakan salah satu sebab munculnya pemberian izin secara masif. Pemilukada yang akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung diprediksi tetap akan membutuhkan dana yang besar, sehingga tetap ada potensi korupsi dengan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam.

Menyikapi hal ini, Peneliti ICEL, Raynaldo Sembiring mengatakan bahwa pemberian izin pemanfaatan di sektor sumber daya alam selalu memiliki dampak terhadap kondisi lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemberian izin harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi sosial masyarakat, dan aspek terkait lainnya. Dalam hal mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang lebih masif, maka perlu dioptimalkan pengawasan khususnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPK, dan PPATK. Pengawasan ini akan lebih baik dilakukan sejak saat ini, mengingat banyaknya daerah yang akan melaksanakan Pemilukada secara serentak pada akhir tahun ini.

Selain itu terhadap setiap rencana pemberian izin, masyarakat dapat melakukan pengawasan karena masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi terutama dalam penyelenggaraan Amdal.

“Akan lebih baik jika masyarakat melakukan partisipasi dengan secara aktif melakukan pengawasan (citizen control) dalam setiap rencana penerbitan izin pemanfaatan sumber daya alam. Secara sederhana masyarakat dapat meminta informasi jika mengetahui rencana pemberian izin di wilayahnya dan melaporkan jika proses pemberian izin tersebut tidak sesuai dengan prosedur,” jelas Raynaldo.

Pengawasan oleh masyarakat penting dilakukan untuk memperkuat kinerja penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika proses pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam menjelang Pemilukada dilakukan secara intensif, setidaknya ada 2 hal penting yang akan dicapai. Pertama adalah terlindunginya kualitas lingkungan hidup dan Kedua, mengurangi potensi kecurangan, sehingga proses pemilihan akan berjalan lebih demokratis.

Jakarta, 3 Maret 2015

Contact Person:

Raynaldo Sembiring (081-376-670-167)