ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) Desak Komisi Informasi Pusat Sikapi Perihal Kebocoran Data Pribadi

Jakarta, 20 Mei 2019. Praktik jual beli data pribadi semakin meresahkan masyarakat. Pertengahan Mei 2019, Harian KOMPAS selama tiga hari berturut-turut mengupas isu tentang jual beli data pribadi. Sebagian besar data pribadi yang diperjualbelikan terkait dengan informasi perbankan. Hasil investigasi KOMPAS menyebutkan data pribadi tersebut bebas diperjualbelikan dengan harga bervariasi di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit. Ragam informasi di dalamnya berisi nama, nomor telepon, alamat, hingga nama ibu kandung. Lebih dari itu, ada pula yang dilengkapi dengan informasi kemampuan finansial pemiliknya. Jenis informasi ini secara resmi seharusnya hanya dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini informasi pribadi tidak hanya diperjualbelikan secara offline namun juga secara online di aplikasi belanja online besar seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Sebetulnya persoalan jual beli data pribadi nasabah bukan isu baru di dunia perbankan. Sebagaimana dikutip KOMPAS, 13 Mei 2019, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hadas mengungkapkan bahwa selama ini penjualan data pribadi nasabah kartu kredit telah menjadi isu dalam industri perbankan. Pendapat serupa diungkapkan oleh pimpinan bank lainnya. Pengawasan terhadap data nasabah di bank telah dilaksanakan secara ketat. Hal ini didukung oleh pengaturan dalam Pasal 40 UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Pengecualian hanya diberikan kepada otoritas resmi yang dimandatkan dalam UU Perbankan seperti pejabat pajak, pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pengadilan,  dan bank lain berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, beberapa pihak telah berulang kali menyuarakan pentingnya untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU ini diharapkan dapat memberikan pengaturan yang tegas terkait perlindungan data pribadi yang semakin tidak terbendung dengan berbagai kemajuan zaman yang menuntut masyarakat untuk menyerahkan data pribadinya kepada pihak lain yang dianggap dapat mempermudah aktivitas sehari-hari. Sebut saja pemanfaatan fasilitas taksi dan ojek online untuk kebutuhan transportasi, penggunaan e-commerce, penggunaan e-money, dan berbagai penggunaan data pribadi lainnya untuk mempermudah aktivitas sehari-hari.

Ahmad Hanafi dari Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) menyampaikan bahwa saat ini RUU Perlindungan Data Pribadi masih menunggu Surpres dari Presiden Jokowi untuk dimulainya pembahasan RUU bersama pemerintah. “Saat ini, RUU Perlindungan Data Pribadi masih menunggu terbitnya Surpres untuk dimulainya pembahasan dengan DPR.” Ahmad Hanafi juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadinya ke pihak lain.

Di sisi lain, Perlindungan Data Pribadi diatur UU KIP yang pada tahun ini genap berusia 11 tahun sudah mengatur mengenai tindak pidana pemberian informasi yang dikecualikan. Masyarakat dapat menggunakan Pasal 54 ayat (1) UU KIP untuk memidanakan oknum-oknum yang dianggap memberikan informasi yang dikecualikan termasuk informasi pribadi. Ancaman pidananya adalah penjara dan denda. Hasil investigasi KOMPAS dan data yang beredar di aplikasi belanja online dapat menjadi pintu masuk mengupayakan laporan pidana ini.

Henri Subagiyo, anggota FoINI yang juga merupakan Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menambahkan: “untuk merespons maraknya jual beli data pribadi ini, Kami berharap Komisi Informasi Pusat RI dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, maupun lembaga keuangan lainnya untuk memperkuat sistem pengamanan data personal nasabah yang dilindungi oleh Pasal 17 huruf h UU KIP di lembaganya. Lebih dari itu, penegak hukum seharusnya menindak tegas kebocoran data personal yang semestinya dikuasai oleh lembaga tertentu.”

FoINI berharap Komisi Informasi Pusat juga terlibat secara aktif dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar dapat memastikan segala hal yang berhubungan dengan irisan antara keterbukaan informasi publik dengan data pribadi dapat berjalan seirama. Khususnya di era industri 4.0 dimana kegiatan ekonomi banyak menggunakan sistem e-commerce yang pada beberapa level mensyaratkan sharing data. Demikian halnya dengan sistem pembayaran. Perlindungan data pribadi diperlukan agar tidak melampaui ‘hak atas privasi’ dari warga negara, dan agar melindungi setiap warga dari penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu tanpa pemberian informasi dan permintaan persetujuan terlebih dahulu (pre prior inform and consent).” pungkas Maryati Abdullah, Koordinator PWYP Indonesia.

Koalisi  Freedom of Information Network Indonesia (FoINI):

Indonesian Parliamentary Center (IPC), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), PATTIRO, Indonesia Corruption Watch (ICW), Seknas FITRA, Perkumpulan Inisiatif Bandung, Perludem, TI Indonesia, YAPPIKA, Perkumpulan Idea Yogyakarta, FITRA Riau, PUSAKO Univ Andalas, PATTIRO Semarang, SOMASI  NTB, Gemawan, Jari Borneo Barat, KOPEL Makassar, KH2 Institute, MaTa Aceh, PATTIRO Banten, FITRA Jatim, FITRA Sumut, Gerak Aceh, PWYP Indonesia, LPI PBJ Banjar Baru, Perkumpulan Integritas.

Narahubung:

Ahmad Hanafi: 08119952737

Henri Subagiyo: 081585741001