ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Komisi Informasi Pusat Menutup Jalan bagi Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan

Hari ini (13/2) dalam sidang ajudikasi yang digelar di Komisi Informasi Pusat (KIP), Majelis Komisioner mengabulkan sebagian permohonan informasi Citra Hartati yang diajukan kepada Kemenhut (kini KLHK). Majelis Komisioner yang terdiri dari John Fresly, Abdulhamid Dipo Pramono dan Rumadi Ahmad menyatakan bahwa informasi peta analisis Citra Satelit Tutupan Hutan di Provinsi NAD tahun 2010-2013 dan seluruh dokumen SK Menhut Penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta lampiran peta dalam format JPEG adalah informasi terbuka, namun demikian Majelis menganggap bahwa peta dalam format shapefile adalah informasi yang dikecualikan.

Citra Hartati, peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) yang bertindak selaku pemohon dalam sengketa ini menyayangkan putusan KIP, “Dengan adanya putusan ini kami tidak dapat mengakses peta shapefile, padahal peta dalam format tersebut sangat kami butuhkan untuk melakukan monitoring terhadap deforestasi, illegal logging dan perubahan tutupan hutan” kata Citra. “Kami jadi tidak bisa melakukan analisis tumpang tindih/overlay berdasarkan data yang akurat sehingga analisis yang kami hasilkan juga tidak akan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, putusan KIP ini telah menutup jalan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan pemerintah di sektor kehutanan sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.” Lebih lanjut Citra juga mengungkapkan bahwa putusan ini tidak sesuai dengan semangat UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP) yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Permohonan informasi Citra didukung oleh Koalisi Penyelamatan Hutan dan Iklim Global yaitu koalisi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap isu penyelamatan lingkungan di seluruh Indonesia.

Putusan KIP ini juga menuai kritik dari Dessy Eko Prayitno, aktivis koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) yang sejak awal diundangkannya UU KIP telah berperan dalam mengawal implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. “Sangat disayangkan bahwa putusan ini hanya mempertimbangkan satu aspek saja, yaitu potensi pemidanaan bagi KLHK jika membuka peta dalam format shapefile. Aspek substansial kenapa peta shapefile harus dibuka sama sekali tidak dipertimbangkan,” kata Dessy Eko selepas sidang. “Putusan ini menunjukkan bahwa, pertama, KIP belum memahami esensi dasar dan tujuan keterbukaan informasi, kemudahahan akses dan keutuhan informasi. Kedua, putusan ini memposisikan masyarakat dalam posisi yang rentan dari ancaman penyalahgunaan informasi, mengingat format informasi yang diberikan tidak dalam akurasi yang tinggi untuk dipergunakan. Ketiga, bahwa potensi pemidanaan tidak hanya berlaku pada KLHK, tetapi juga bagi masyarakat dalam konteks melakukan digitasi ulang dan analisis spasial lanjutan.”

Berkenaan dengan tindak lanjut atas putusan ini, Citra mengungkapkan bahwa ia bersama Koalisi Penyelamatan Hutan dan Iklim Global sedang memikirkan opsi untuk mengajukan keberatan ke PTUN, “Opsi untuk mengajukan upaya hukum tersebut sedang kami pertimbangkan,” tukas Citra.

Jakarta, 13 Februari 2015

Contact Person:

Citra Hartati: 081381260373

Dessy Eko Prayitno: 08159086006