ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Peringatan Hari Laut Sedunia
Kekayaan Laut Nusantara dan Miskinnya Regulasi Perlindungannya

Jakarta, 8 Juni 2018 – Pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan laut Indonesia sebagai masa depan dan poros bangsa. Namun, faktanya regulasi-regulasi yang berlaku saat ini tidak dapat mendukung terealisasikannya janji tersebut. Pada hari laut sedunia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah terkait kelemahan kondisi hukum Indonesia yang dapat mengancam masa depan laut kita.

Ada empat isu terkait pencemaran laut yang menjadi perhatian ICEL saat ini, yaitu sampah plastik di laut, PLTU Batubara, penurunan stok ikan di laut, dan kesejahteraan nelayan.

Sampah plastik merupakan isu yang cukup populer saat ini. Indonesia adalah negara terbesar kedua yang berkontribusi terhadap besarnya jumlah sampah plastik di laut. “Pemerintah telah beberapa kali menginformasikan di mata dunia internasional mengenai Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut yang akan mereka susun dan eksekusikan untuk memenuhi janji mereka mengurangi sampah plastik hingga 70% di tahun 2025. Namun, sudah satu tahun sejak rencana tersebut dicanangkan dan belum ada produk hukum yang dihasilkan sampai saat ini,” kata Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.

Isu kedua adalah mengenai PLTU Batubara yang semakin mendominasi jumlah pembangkit listrik di Indonesia. Semakin bertambahnya jumlah PLTU Batubara tidak didukung oleh standard baku mutu air limbah dari PLTU Batubara yang kuat dan tegas untuk menjamin terlindunginya laut dari pencemaran air limbah. “Standard baku mutu air limbah yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 terlalu rendah untuk dapat mendorong terpenuhinya baku mutu air laut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004,” kata Angela Vania, Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim ICEL. Ditambah lagi, PLTU Batubara sebagai salah satu kontributor CO2 terbesar di atmosfer juga akan mengakibatkan pengasaman (asidifikasi) laut yang berujung pada terganggunya rantai makanan di laut.

Permasalahan selanjutnya adalah mengenai penurunan stok ikan di laut akibat penangkapan ikan secara berlebihan (overfishing). Isu overfishing sudah bukan merupakan isu yang baru lagi di kalangan masyarakat dan Pemerintah, tetapi isu ini tidaklah kunjung selesai. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya pembatasan kuota penangkapan ikan bagi setiap pemegang izin penangkapan ikan.

“Pemerintah sudah menetapkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di setiap wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Tetapi tanpa adanya penentuan kuota penangkapan ikan bagi setiap individu, tidak ada jaminan bahwa keberlangsungan sumber daya perikanan di suatu WPP akan terjaga,” kata Ohiongyi.

Membicarakan tentang laut tidak akan terlepas dari nelayan yang mata pencahariannya sangat tergantung pada ekosistem laut. “Masih minim sekali alokasi ruang kehidupan dan akses di wilayah laut untuk kaum nelayan,” ujar Ohiongyi. Alokasi ini seharusnya dituangkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau (RZWP-3-K) yang ditetapkan di tingkat provinsi. Peraturan Menteri KKP No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mewajibkan alokasi ruang dalam RZWP-3-K diprioritaskan untuk Kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses untuk nelayan dan petambak garam kecil.

“RZWP-3-K memiliki peranan penting untuk menjamin bahwa wilayah laut Indonesia diprioritaskan untuk nelayan dan Kawasan konservasi.  Sayangnya, mayoritas provinsi belum menyusun RZWP-3-K sehingga perlindungan hukum bagi para nelayan untuk memanfaatkan laut sangatlah lemah. RZWP-3-K yang sudah berlakupun lebih memprioritaskan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan industri dibandingkan untuk kesejahteraan nelayan,” lanjut Ohiongyi.

“Oleh karena itu, butuh kebijakan yang lebih terukur dan implementatif untuk mengatasi permasalahan minimnya regulasi dan buruknya penerapan regulasi terkait laut yang berlaku saat ini,” tutup Ohiongyi.

 

Narahubung

Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim (085777070735)

Angela Vania, Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim (081382166348)

 

Catatan editor:

  1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut menetapkan baku mutu suhu air laut dengan standard baku mutu adalah alami. Maksud alami di sini adalah kondisi normal suatu lingkungan dan dapat bervariasi setiap saat, misalkan pada siang hari, malam hari, musim hujan, dan musim kemarau. Standard alami ini disertai dengan catatan kecil bahwa diperbolehkan terjadi perubahan suhu sampai dengan <2oC dari suhu alami. Rata-rata suhu air laut di Indonesia adalah 29,5o  Dengan kata lain, peningkatan temperatur yang diperbolehkan dalam KepmenLH No. 51 Tahun 2004 hanyalah mencapai 31,5oC. Sementara Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Laut bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal memperbolehkan temperatur air bahang mencapai 40oC sebelum dibuang ke laut. Rendahnya baku mutu temperature air bahang yang ditetapkan ini akan menyulitkan untuk terpenuhinya baku mutu suhu air laut yang telah ditetapkan dalam KepmenLH No. 51 Tahun 2004.