ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Perkuat Perbaikan Tata Kelola Gambut, Upaya Antisipasi Karhutla

Jakarta – Sepanjang tahun 2018, kebakaran hutan hutan dan lahan (Karhutla) selalu menempati urutan teratas dalam kasus lingkungan yang menjadi perhatian publik. Isu Karhutla pada wilayah yang memiliki lahan gambut, khususnya di pulau Sumatera dan Kalimantan tak pernah luput dari laman media baik lokal maupun nasional. Sepanjang sebelas hari pertama Januari 2019 saja Karhutla di Provinsi Riau saja sudah mencapai 108,5 hektar berdasarkan BPBD Riau. Jumlah itu, tersebar diempat kabupaten/kota di Riau.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo menyayangkan kejadian tersebut. Dia menyatakan bahwa meskipun saat ini tren Karhutla tidak separah tahun 2015 namun Pemerintah perlu terus memperhatikan hal ini. Jangan sampai upaya-upaya pengendalian Karhutla yang selama ini dinyatakan berhasil oleh Pemerintah meskipun faktor alam yang turut mendukung paska 2015 justru menurunkan tingkat kepercayaan publik atas keberhasilan tersebut. Pemerintah selama ini dianggap telah melakukan langkah-langkah korektif dalam pengendalian Karhutla, khususnya soal perlindungan gambut. Tidak berlebihan jika hal tersebut perlu dikoreksi kembali untuk melihat letak kelemahannya, setidaknya oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, dan Badan Restorasi Gambut dengan melibatkan pemerintah daerah.

“Terkait dengan lahan gambut, ada persoalan mendasar yang terus harus dibenahi yaitu soal tata kelola gambut yang selama ini salah. Langkah koreksi atas keterlanjuran kebijakan pemerintah perlu terus dilakukan. Saat ini pelaksanaan PP 71 Tahun 2014 yang direvisi PP 57 Tahun 2016 dan langkah moratorium baik di gambut maupun sawit perlu segera dipercepat.”

Terkait dengan hal tersebut, Henri menyarankan agar Pemerintah segera mengambil empat langkah secara terkoordinir sebagai berikut:

 

  1. Segera mengatur lebih lanjut tentang penetapan fungsi ekosistem gambut baik lindung maupun budidaya dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut agar dapat segera diintegrasikan dalam rencana tata ruang;

 

  1. Memonitor kepatuhan para pelaku usaha terkait dengan pemanfaat gambut diareal konsesinya yang harus disesuaikan dengan kebijakan yang ada termasuk penegakan hukumnya;

 

  1. Mempercepat upaya restorasi gambut, khususnya di areal konsesi secara terkoordinir antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN dan Badan Restorasi Gambut dengan melibatkan pemerintah daerah setempat;

 

  1. Memperkuat penegakan hukum secara menyeluruh terhadap Karhutla yang terjadi, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Selama ini peran penegakan hukum oleh Provinsi dan Kab/Kota masih jauh dari harapan. Bisa saja pemerintah daerah yang sengaja tidak melakukan pengawasan dikenakan sanksi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pusat perlu juga melihat kinerja pengawasan yang dilakukan oleh daerah.

“Pemerintah juga perlu mendorong penegakan hukum yang diiringi dengan keterbukaan informasi ke-publik sebagai bagian dari social pressure, misalnya mempublikasi setiap sanksi administrasi dan pidana ke publik,” sambung Henri.

 

CATATAN TAMBAHAN:

 

Karakteristik Lahan Gambut

Lahan gambut merupakan lahan basah yang terdiri dari timbunan materi organik yang berasal dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk. Timbunan tersebut menumpuk selama ribuan tahun hingga membentuk endapan yang tebal. Pada umumnya, gambut ditemukan di area genangan air, seperti rawa, cekungan antara sungai, maupun daerah pesisir. Gambut terbentuk ketika bumi menghangat sekitar tahun 9.600 Sebelum Masehi. Gambut yang terbentuk pada sekitar tahun tersebut dikenal sebagai gambut pedalaman. Seiring meningkatnya permukaan laut, terbentuklah gambut di daerah delta (daratan sekitar sungai) dan pantai. Berbeda dengan gambut pedalaman, gambut di daerah ini mengandung kandungan mineral dari air sungai dan pantai akibat pasang surut air laut dan air sungai .

Lahan gambut mengandung dua kali lebih banyak karbon dari hutan tanah mineral yang ada di seluruh dunia. Ketika terganggu atau dikeringkan, karbon yang tersimpan dalam lahan gambut dapat terlepas ke udara dan menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca.

Mengapa Lahan Gambut Mudah Terbakar?

Kondisi lahan gambut yang kering akan membuatnya mudah terbakar. Hal ini dapat dapat kita lihat dari karakteristik dan terbentuknya lahan gambut tersebut. Ciri khas lahan gambut adalah kandungan bahan organiknya yang tinggi atau lebih dari 65%. Gambut yang terbentuk dapat mencapai kedalaman lebih dari 15 meter. Ketika terjadi kebakaran pada lahan gambut, api di lahan gambut akan merambat di bawah permukaan. Sehingga akan sulit sekali untuk melakukan pemadaman, karena ketika pada satu titik api telah dipadamkan, maka pada titik lain, api tersebut akan muncul kembali.

 

 

Narahubung: Henri Subagiyo +62 815-8574-1001