ICEL

ICEL

[Siaran Pers] ICEL: Putusan Ini Preseden Buruk Penegakan Hukum Lingkungan atas Proyek Strategis Nasional Jokowi

JAKARTA/BANDUNG, 4 Mei 2018 – Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) menyayangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas perkara gugatan Walhi dan Sarjum melawan Kepala Dinas PMTSP Pemprov Jawa Barat yang menerbitkan izin lingkungan di tahun 2017 kepada PT Cirebon Energi Prasarana. Dalam amar putusannya, 2 Mei kemarin di Bandung, Hakim menyatakan dalam eksepsi bahwa PTUN Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara tersebut sementara dalam pokok perkara menolak seluruh gugatan penggugat.

 

“Ini preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan hidup sebagai elemen pengawasan dalam proyek strategis nasional. ICEL menyayangkan pertimbangan hukum hakim yang tidak memperhatikan aspek substantif dari perlindungan lingkungan hidup dalam putusannya,” kata Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.

 

Menurut Ohiongyi, persoalan pertentangan proyek ini dengan RTRW sesungguhnya bukan hanya persoalan administratif. Sangat jelas bahwa izin lingkungan lama yang diterbitkan telah melanggar RTRW. Namun dengan keluarnya PP 13/2017, seolah-olah pelanggaran yang tersebut menjadi legal. Semestinya peraturan yang baru diterbitkan tidak dapat dilepaskan dari pelanggaran yang terjadi sebelumnya.

 

ICEL memandang putusan ini menimbulkan dua preseden buruk yakni melegitimasi penerbitan izin lingkungan baru dengan mekanisme perubahan izin lingkungan yang telah dicabut oleh Pejabat TUN/Penerbit izin atas perintah putusan pengadilan. Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diatur bahwa Perubahan Izin Lingkungan dapat dilakukan terhadap Izin Lingkungan yang telah diperoleh oleh penanggung jawab usaha. Sedangkan Izin Lingkungan yang sudah dicabut oleh penerbit izin tidak dapat dilakukan perubahan izin lingkungan. Inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim.

 

Sementara preseden buruk kedua adalah, keputusan ini akan menjadi rujukan hukum terhadap kasus serupa di masa mendatang dalam penerbitan izin lingkungan kegiatan pembangunan dalam proyek strategis nasional meski bertentangan dengan tata ruang dan mengesampingkan kelayakan lingkungan, perencanaan tata ruang, dan keadilan sosial dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari dalil-dalil lain yang tidak dipertimbangkan oleh hakim seperti lokasi PLTU berada di dalam kawasan lindung, belum adanya perubahan/penyesuaian RTRW Kabupaten/Kota dan penerbitan izin lingkungan berdasarkan amdal yang cacat subtantif dan tidak valid.

 

“Pertimbangan hakim ini dapat menjadi legitimasi penerapan pasal 114 a sebagai ruang terbuka bagi pemutihan proyek strategis nasional padahal ada pertentangan dengan tata ruang provinsi atau kabupaten/kota. Sementara tata ruang merupakan instrumen pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,” tambah Ohiongyi.

 

“Majelis Hakim gagal mempertimbangkan izin lingkungan dan penataan ruang sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam putusan ini,” kata Ohiongyi.

 

Catatan editor:

  • Rabu, 2 Mei 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung telah menjatuhkan putusan untuk gugatan Izin Lingkungan No. 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Sarjum Bin Madrais melawan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dan PT. Cirebon Energi Prasarana  untuk Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon.
  • Dalam Putusannya, Majelis Hakim menyatakan PTUN Bandung tidak berwenang mengadili, memutus dan memeriksa perkara a quo dan menolak gugatan penguggat untuk seluruhnya. Berikut pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan:

 

  1. Eksepsi nebis in idem (Suatu perkara yang telah diperiksa dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diadili kembali) yang didalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk menyatakan PTUN Bandung tidak berwenang memutus perkara a quo.
  2. Izin lingkungan yang disengketakan termasuk ke dalam jenis keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikecualikan dalam pasal 2 huruf e UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. Izin lingkungan perkara a quo merupakan pelaksanaan asas Contrario Actus, yaitu asas yang menyatakan bahwa ketika mengetahui suatu keputusan tata usaha negara bermasalah, badan yang menerbitkan keputusan tersebut dapat memperbaiki atau membatalkan secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain mengajukan gugatan. Berdasarkan asas ini, maka Tergugat dapat merevisi izin lama dan mengeluarkan izin baru atas dasar putusan pengadilan
  4. Permasalahan putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, yaitu mengenai permasalahan tata ruang telah diselesaikan dengan PP No. 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. RTRW nasional, provinsi, dan kabupaten/kota mempunyai hubungan hierarki dan berjenjang sehingga tata ruang provinsi dan kabupaten/kota harus mengikuti dan menyesuaikan dengan RTRW Nasional.
  5. Bahwa PP No. 13 Tahun 2017 merupakan suatu terobosan dan solusi untuk memberikan kepastian hukum atas ketidaksesuaian antara RTRW nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. PP 13/2017 merupakan suatu dasar hukum untuk percepatan proyek strategis nasional yang pelaksanaannya harus segera dilaksanakan karena menyangkut kepentingan orang banyak.

 

  • Latar belakang gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Sarjum bin Madrais Ini berawal dari Tergugat II Intervensi yaitu PT. Cirebon Energi Prasarana telah memiliki Izin Lingkungan No. 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 untuk Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang dibatalkan melalui putusan No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 19 April 2017. Izin ini dibatalkan karena lokasi proyek PLTU yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Cirebon. Tergugat kemudian mengajukan banding terhadap putusan ini tanggal 21 April 2017. Selanjutnya, tanggal 13 Juli 2017, Tergugat menerbitkan izin lingkungan baru yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo dan tanggal 1 Agustus 2017, Tergugat mencabut permohonan bandingnya. Izin lingkungan baru berisi pembatalan izin lingkungan lama no. 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tersebut sekaligus penerbitan izin baru ini. Izin lingkungan baru diterbitkan berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017 yang terbit pada tanggal 12 April 2017. Pasal 114A PP No. 13 Tahun 2017 pada intinya menyatakan bahwa pasal ini dapat digunakan sebagai dasar izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam rencana tata ruang daerah.

 

 

Kontak:

Kepala Divisi Pesisir dan Maritim, ICEL, Ohiongyi Marino, tel: 085777070735