ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Sahabat Pengadilan: Hakim PTUN Bali Punya Kesempatan Selamatkan Warga dan Iklim Global

Jakarta/Denpasar, 14 Agustus 2018  – Empat juta Warga Bali, masyarakat Indonesia bahkan komunitas internasional, sedang menunggu putusan penting yang akan dibuat oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bali yang dijadwalkan diterbitkan pada Kamis pekan ini.

Keputusan penting ini terkait kasus izin lingkungan PLTU Celukan Bawang, yang di antara sederet masalah lain, tidak menyertakan analisis dampak perubahan iklim dalam Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliknya. Keputusan itu juga akan menjadi ajang pembuktian bagaimana akuntabilitas komitmen Indonesia atas pembangunan rendah karbon seperti yang dijanjikan Presiden Jokowi.

Untuk membantu hakim memutus mengenai perlu tidaknya analisis dampak perubahan iklim dalam AMDAL, sembilan lembaga lingkungan hidup di Indonesia dan internasional telah memasukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) pada 26 Juni 2018. Di antara kesimpulan para Sahabat Pengadilan adalah tidak adanya analisis perubahan iklim yang komprehensif dalam izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Bali itu bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

“Hakim PTUN Bali kini punya kesempatan untuk membuat preseden yang melindungi iklim dan menjamin kelestarian lingkungan dengan memutus bahwa Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang wajib mempertimbangkan dampak perubahan iklim dalam AMDAL,” kata Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan pada Indonesia Center for Environmental Law.

Di sisi lain, Sarah Burt dari Earthjustice yang juga merupakah salah satu organisasi internasional yang mengajukan pendapat hukum tersebut menambahkan, “Jika Indonesia serius mengenai komitmen reduksi emisi gas rumah kacanya, maka harus ada mekanisme penghitungan yang akurat mengenai bagaimana proyek seperti PLTU Celukan Bawang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca,” ujar Sarah.

Sahabat Pengadilan juga mengingatkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di yuridiksi negara lain yakni Afrika Selatan pada 2017. Hasil putusan hakim yang disambut baik oleh masyarakat dunia itu, hakim pada kasus Earthlife Africa Johannesburg melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan empat lainnya memutuskan menolak perluasan PLTU karena tidak menyertakan analisis perubahan iklim.

“PTUN Bali perlu mencontoh judicial activism yang dilakukan pengadilan Afrika Selatan. Analisis dampak perubahan iklim terhadap proyek pembangunan juga telah dilakukan di sejumlah negara termasuk Pakistan, Fiji, Australia, Kanada, Amerika Serikat dan Uni Eropa,” tambah Margaretha.

Kontak media:

Margaretha Quina, Indonesian Center for Environmental Law, Ph: +6281287991747

Sarah Burt, Earthjustice, E-mail: sburt@earthjustice.org