ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Sahabat Pengadilan: Pemerintah Harus Memperhitungkan Dampak Perubahan Iklim dalam Perluasan PLTU Celukan Bawang

BALI/JAKARTA, 26 JUNI 2018 – Sembilan lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait dengan gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali [1]. Proyek tersebut tidak memenuhi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan No.32 tahun 2009 dan merongrong komitmen iklim internasional Indonesia.

 

Pendapat hukum setebal 18 halaman itu menyebutkan bahwa perluasan PLTU Celukan Bawang tidak menyertakan analisis komprehensif terhadap dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan diterbitkannya izin lingkungan. Padahal, izin lingkungan seharusnya didasarkan pada keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menganalisis secara komprehensif bagaimana dampak proyek terhadap lingkungan hidup [2]. Dampak terhadap lingkungan hidup ini selayaknya mencakup dampak perubahan iklim.

 

“Amici meyakini bahwa kewajiban hukum dan ketentuan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berikut turunannya memberikan cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan batal izin lingkungan PLTU Batubara yang tidak mempertimbangkan dampak perubahan iklim,” ujar Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari Indonesian Center for Environmental Law.

 

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang perubahan iklim dan protokol-protokol berikutnya, termasuk Perjanjian Paris. Komitmen iklim internasional Indonesia juga dituangkan dalam NDC [3] yang itu berarti kewajiban memitigasi perubahan iklim harus dilakukan pada setiap proyek pembangunan.

 

Perluasan PLTU ini akan membakar hampir 3 juta ton batubara per tahun. Selama 30 tahun beroperasi, pembangkit ini akan melepaskan lebih dari 200 juta ton CO2 [3]. Dengan memperhitungkan pelepasan emisi dari proyek energi Indonesia 35 GW, dimana 60% di antaranya dari batubara, maka sangat mungkin proyek ini akan menghambat pencapaian komitmen internasional Indonesia untuk pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (atau 41% dengan bantuan internasional) pada 2030.

 

Sarah Burt dari Earthjustice mengatakan, upaya penyelamatan lingkungan global yang dilakukan komunitas internasional telah berhasil membuat preseden hukum yang baik. Baru pada tahun 2017, pengadilan di Afrika Selatan yang menangani kasus perluasan PLTU telah memutuskan bahwa penilaian dampak lingkungan harus memasukan penilaian dampak perubahan iklim yang komprehensif. [4]

 

“Analisis dampak perubahan iklim adalah instrumen penting untuk menstabilkan iklim untuk melindungi terumbu karang, perikanan dan masyarakat pesisir di Bali dan seluruh dunia,” Sarah menjelaskan.

 

“Indonesia akan kesulitan untuk memenuhi komitmen iklim internasionalnya tanpa perhitungan yang akurat mengenai bagaimana pembangunan berbasis bahan bakar fosil seperti PLTU Celukan bawang dapat berkontribusi terhadap emisi,” lanjut Sarah.

 

 

 

Catatan editor:

  1. Kasus No: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS mengenai Gugatan Tata Usaha Negara mengenai Pembatalan Keputusan Gubernur Bali No.660.3 / 3985 / IV-A / DISPMPT Tentang Izin Lingkungan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang diberikan kepada PT. PLTU CELUKAN BAWANG DI DESA YANG BERADA DI KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG. Gugatan diajukan oleh I Ketut Mangku Wijana, Baidi Sufarlan, I Putu Gede Astawa, dan Greenpeace Indonesia (Penggugat) melawan Gubernur Provinsi Bali (Tergugat) dan PT PLTU Celukan Bawang (Tergugat II Intervener)
  2. URL Amici Curiae Brief dapat diunduh di: Amici Curiae Brief (Pendapat Hukum Para Sahabat Pengadilan) dalam Kasus No: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS yang memuat pendapat yang diajukan. Sembilan lembaga hukum lingkungan yang mengajukan Pendapat Hukum ini yakni: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights,  EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, The Access Initiative
  3. Menurut ANDAL, penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya. Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik. Ini akan menghasilkan pelepasan lebih dari 200 juta ton CO2 selama tiga puluh tahun kehidupan pabrik.
  4. Preseden hukum kasus gugatan serupa di negara lain dengan memasukan penilaian dampak perubahan iklim dalam proyek pembangunan yang menghasilkan emisi: Earthlife Africa Johannesburg v Kementerian Lingkungan Hidup dan 4 lainnya 

 

 

Kontak media:

Margaretha Quina, Indonesian Center for Environmental Law, Ph: +6281287991747

Sarah Burt, Earthjustice, E-mail: sburt@earthjustice.org