ICEL

ICEL

Siaran Pers Satu Tahun Perpres 83/2018: Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut

JAKARTA, 21 September 2019 – Hari ini tepat satu tahun berlakunya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Perpres ini merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% sampai dengan tahun 2025. Namun komitmen pemerintah dalam melaksanakan Perpres ini sangat rendah.  Masih sedikit tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah dalam implementasi Perpres ini.

Sejauh ini, sebagian besar tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah berfokus pada upaya penanggulangan, sedangkan upaya pencegahan masih minim perhatian Pemerintah. ICEL menaruh perhatian besar pada amanat pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perpres ini. Amanat dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut dalam Perpres No. 83 Tahun 2018 adalah membentuk 4 (empat) peraturan perundang-undangan dan 1 (satu) kesepakatan internasional untuk tahun 2018-2019.  Semua peraturan ini masih belum ada atau disahkan oleh Pemerintah. Peraturan dan kesepakatan internasional yang dimaksud adalah:

  1. Peraturan Pemerintah tentang cukai plastik (Penanggungjawab: Kementerian Keuangan)
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen (Penanggungjawab: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
  3. Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Operasional Pengelolaan (SOP) sampah dari kegiatan di destinasi wisata bahari (Penanggungjawab: Kementerian Pariwisata),
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang peningkatan penggunaan sampah plastik sebagai bahan tambahan pembuatan jalan (Penanggungjawab: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan), dan
  5. Kesepakatan internasional mengenai penanggulangan sampah plastik di laut yang mencakup persoalan lintas batas negara (Penanggungjawab: Kementerian Luar Negeri)

“Terutama peraturan tentang cukai plastik, peta jalan, dan SOP pengelolaan sampah sangatlah penting sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan plastik. Apabila Pemerintah hanya fokus pada upaya penanggulangan, hal ini tidak akan menyelesaikan permasalahan utama sampah plastik yaitu mengurangi jumlah timbunan sampah di hulu,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). “Banyaknya timbunan sampah tentu berpotensi besar banyaknya juga sampah yang akan sampai ke laut”, tegas Ohiongyi.

“Baru tahun pertama, kewajiban yang diamanatkan dalam RAN sudah diabaikan. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025. RAN Penanganan Sampah Laut termaktub dalam Perpres sehingga ia memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, Pemerintah pusat dan daerah seharusnya mematuhi kewajiban-kewajiban dalam RAN ini,” tambah Ohiongyi.

Sebagai catatan , saat ini beberapa peraturan dalam proses penyusunan, seperti Peraturan Pemerintah tentang cukai plastik dan PermenLHK tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Tetapi RAN menargetkan keempat peraturan dan satu kesepakatan internasional ini untuk dirampungkan pada tahun ini. Tahun 2019 menyisakan tiga bulan lagi, apakah Pemerintah mampu membentuk seluruh peraturan tersebut dan menyelesaikan kesepakatan internasional dalam waktu yang singkat ini?

Di samping itu, minimnya transparansi tindakan yang telah dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan RAN ini mengakibatkan masyarakat sulit untuk mengawasi kinerja Pemerintah.

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk berpartisipasi dalam mengawasi kinerja Pemerintah menangani sampah plastik di laut.

“Pemerintah harus lebih terbuka terkait tindakan-tindakan yang mereka lakukan termasuk perkembangannya dalam menangani sampah plastik di laut. Dengan demikian, masyarakat dapat turut mengawasi apakah Pemerintah sudah mencapai target yang ditetapkan RAN Penanganan Sampah di Laut atau belum. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendorong pelaksanaan kewajiban pemerintah jika pemerintah tidak terbuka?” tutup Ohiongyi.

Catatan:

Pepres No. 83 Tahun 2018 diundangkan tanggal 21 September 2019 dan berisi tentang RAN Penanganan Sampah Laut. RAN Penanganan Sampah Laut ini memiliki 5 strategi besar penanganan sampah di laut hingga tahun 2025 dengan masing-masing strategi memiliki target keluaran (output) yang terukur setiap tahunnya, institusi yang bertanggung jawab melaksanakan strategi tersebut, dan sumber pendanaan untuk masing-masing kegiatan.

Narahubung:

Ohiongyi Marino – Kepala Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center For Environmental Law (085777070735)