ICEL

ICEL

Soot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta

Jakarta – Pada 17 Oktober 2018, diselenggarakan dialog publik yang berjudul “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta” di Kantor Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Gedung Sarinah Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), International Council on Clean Transportation (ICCT), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebagai pembicara panel diskusi. Acara ini dibagi ke dalam dua sesi panel diskusi yakni sesi panel diskusi yang pertama mengenai “Peluang dan Tantangan Soot-free Bus di Indonesia” serta sesi panel diskusi yang kedua mengenai “Opsi Teknologi Soot-free Bus di Indonesia (Clean Diesel, CNG Bus, Electrical Bus)”, yang mana kedua sesi tersebut diawali oleh sesi pembukaan. Sayangnya, panel diskusi yang kedua tidak dapat dilaksanakan sehingga direncanakan untuk dijadwalkan ulang oleh KPBB karena seluruh pihak pembicara (Scania/PT. United Tractors, BYD, Hino – Indonesia, Mercedes Indonesia maupun PT. Mobil Anak Bangsa) berhalangan hadir.

 

Low Carbon with Soot-free Bus” sebagai Upaya Penurunan Beban Emisi GRK

Ahmad Safruddin (Puput) dari KPBB membuka uraiannya dengan membahas kondisi banyaknya jumlah kendaraan bermotor baik di tingkat nasional maupun di wilayah Jabodetabek. Untuk kendaraan bermotor roda dua, terdapat hampir 100 juta unit sepeda motor di tingkat nasional dan hampir 21 juta unit di wilayah Jabodetabek. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat, terdapat hampir 30 juta unit di tingkat nasional dan 6 juta unit di wilayah Jabodetabek. Karena tingginya jumlah transportasi yang ada, tak ayal transportasi-transportasi tersebut menyebabkan pencemaran udara. Bahkan, pencemaran udara ini juga memiliki dampak kesehatan, sebagaimana yang baru-baru ini terjadi yakni membuat tingginya biaya kesehatan yang ditagihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemerintah telah membuat upaya penurunan emisi kendaraan bermotor yakni dengan melaksanakan Kebijakan Ganjil-Genap yang sejauh ini sudah dapat menurunkan konsenterasi PM (Particulate Matter) hingga 15%. Adapun upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melalui program “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” ini sebagai bagian dari upaya penurunan beban emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 41% dengan bantuan internasional[1]. Program “Soot-free Bus Urban Fleet Initiative” ini dibantu oleh ICCT dan Bappenas. Dijelaskan juga oleh Puput, yang dimaksud dengan “Soot-free Bus Urban Fleet Initiative” adalah program penyediaan armada bus anti jelaga berbasis listrik oleh pemerintah.

 

Fasilitas Penunjang “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” Harus Dipikirkan Sejak Awal

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Sutanto Suhodo, menyampaikan tantangan di bidang transportasi yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini. Sebagai contoh, armada Bus Transjakarta yang pada awalnya berbahan bakar gas kini kembali ke bahan bakar minyak. Sutanto menyatakan bahwa penambahan armada memang sudah dilakukan dan hal ini relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan persediaan bahan bakarnya sendiri karena persediaan bahan bakar gas di SPBG jumlahnya tidak sebanyak dan aksesnya tidak semudah SPBU untuk bahan bakar minyak. Fasilitas penunjang (semacam SPBG) ini juga harus diperhatikan dan dipikirkan sejak awal potensi masalah maupun solusinya yang kemungkinan dibutuhkan di kemudian hari supaya permasalahan bahan bakar gas dan SPBG yang terjadi terkait Bus Transjakarta tidak berulang kembali di ranah bus anti jelaga yang sedang direncanakan.

Sutanto juga mengakui bahwa meskipun bus anti jelaga ini tidak akan berbahan bakar minyak sehingga diharapkan rendah emisi, namun perlu diperhatikan juga bahwa bus anti jelaga ini akan berbasis listrik sedangkan listrik di Indonesia utamanya disediakan oleh PLTU Batubara (PLTU-B). Dengan demikian, ini bukan berarti gagasan bus anti jelaga akan menghasilkan kondisi rendah atau tanpa emisi, namun yang akan terjadi adalah kondisi rendah atau tanpa emisi di wilayah Jabodetabek namun tinggi atau masih saja ada emisi di wilayah lain yang merupakan wilayah PLTU B (hanya lokasi emisinya saja yang berpindah). Sayangnya, dalam sambutannya ini, Sutanto kemudian memberikan pernyataan yang bertolak belakang bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah dan akan melakukan upaya-upaya untuk melakukan penurunan beban emisi kendaraan bermotor yang salah satunya adalah dengan adanya rencana pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) sebagai bagian dari Kebijakan Waste to Energy yang ramah lingkungan.[2]

Selanjutnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono, menyampaikan sambutan singkat mengenai program “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” ini. Ia menyatakan bahwa program ini saat ini terdapat instrumen hukum terkait transportasi di wilayah Jabodetabek yang baru dibuat yakni Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Perpres 55/2018). Dengan demikian, pelaksanaan program “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” harus sesuai dan tidak terlepas dari Perpres 55/2018 tersebut.

 

Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” Bebas Jelaga dan Energi-Efisien

Disampaikan oleh Rey Minjares dari ICCT United States (San Francisco, California, alasan-alasan mengapa ICCT memiliki gagasan untuk melaksanakan program “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” yakni: (1) Pencemaran udara adalah permasalahan internasional; (2) Solusi dari pencemaran udara bersifat internasional; dan (3) Terdapat permasalahan-permasalahan dari belahan dunia lain yang juga ditangani ICCT yakni permasalahan pencemaran udara di Mexico City, Bangalore dan Guangzhou. Rey menyatakan bahwa investasi terhadap kendaraan umum akan dapat menurunkan emisi karbon namun bahkan bahan bakar dan mesin yang kotor dapat membuat bus yang terbaik tampil dengan image yang buruk. Sebagai contoh di Bogota, Colombia sudah menerapkan kendaraan umum berupa BRT. Namun diesel exhaust BRT ini mengandung banyak sekali black carbon, yang mana black carbon dapat masuk hingga ke paru-paru manusia.  Untuk itu, kemudian standar-standar seperti Euro V dan VI menjadi sangat penting. Mesin dengan Euro V tidak bebas jelaga (not soot-free emission), sedangkan mesin dengan Euro VI bebas jelaga. Ia kemudian memberikan contoh lain seperti California yang memiliki target yakni semua bus barunya akan bebas emisi tahun 2029 sedangkan semua armada busnya akan bebas emisi tahun 2040. Rey menyatakan bahwa kendaraan berbasis listrik seperti “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” akan lebih efisien secara energi dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak.

Sesi pembukaan di atas kemudian diakhiri oleh penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPBB, BPTJ dan ICCT. Kemudian dilanjutkan dengan panel diskusi “Peluang dan Tantangan Soot-free Bus di Indonesia”. Panel diskusi ini diisi oleh Agusri dari PLN, Rika dari BAPPENAS dan Fajar dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

 

Pasokan Listrik Penunjang “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative

Oleh karena bus anti jelaga dalam program “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” merupakan kendaraan umum berbasis listrik, maka dibutuhkan pasokan listrik yang cukup untuk dapat menunjang program ini. Disampaikan oleh Agusri, salah seorang narasumber dari PLN, akan ada tambahan pembangkit listrik yakni Pembangkit Listrik Jawa 2, Muara Karang dan Lontar. Ia menyatakan akan ada 1661 titik SPLU untuk melayani kebutuhan listrik di tempat umum. Di PLN sendiri, sudah ada program kepeloporan seperti penggunaan motor listrik, charger mobil, dll. Sayangnya, dalam sesi tanya jawab, disampaikan olehnya bahwa listrik tersebut diperoleh dari 46% bahan bakar fosil sedangkan sisanya adalah energi terbarukan.

 

Political Will dalam Program “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative”

Menurut Rika, salah seorang narasumber dari BAPPENAS, permasalahan kendaraan bermotor di Indonesia (khususnya di wilayah Jabodetabek) adalah adanya dominasi kendaraan pribadi di jalan utamanya yakni kendaraan bermotor roda dua. Meskipun demikian, pemerintah sudah membuat alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan rencana adanya Bus Rapid Transit (BRT), Light Rapid Transit (LRT) maupun Mass Rapid Transit (MRT). Untuk program “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” sendiri sudah ada political will dari pemerintah karena sudah tercakup dalam Perpres 55/2018 sehingga hal ini akan bagus dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Pada dasarnya, BAPPENAS sendiri mendukung pelaksanaan program ini.

 

“Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” sebagai Implementasi Transportasi Ramah Lingkungan

Fajar, salah seorang narasumber dari Dishub DKI Jakarta, menyampaikan bahwa regulasi transportasi ramah lingkungan sebenarnya sudah ada di level nasional maupun daerah, contohnya di antaranya seperti Perda 5/2012 maupun Perda Langit Biru. Sayangnya, meskipun sudah ada regulasi-regulasi tersebut, namun belum ada implementasinya. Dengan demikian diharapkan program “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” dapat menjadi salah satu implementasi regulasi yang ada. (Erou)

 

 

[1] Upaya penurunan beban emisi GRK sebesar 29% bila dengan usaha sendiri.

[2] ITF adalah sistem pengolahan sampah dengan menggunakan mesin pembakaran sampah bersuhu tinggi (insinerator). Insinerator dapat menyebabkan pencemaran udara dan membahayakan kehidupan satwa maupun kesehatan manusia. Sistem pengolahan sampah dengan menggunakan insinerator sesungguhnya bukanlah merupakan kebijakan yang ramah lingkungan.