ICEL

ICEL

Terbitkan IMB, Langkah Mundur Komitmen Anies Tolak Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Jambi Link)

Jakarta, law-justice.co – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengucap janji kepada warga DKI, khususnya penduduk di pesisir pantai Jakarta, akan menghentikan proyek reklamasi saat  mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Namun, setelah resmi terpilih sebagai pemimpin Kota Jakarta, Anis justru menerbitkan sebanyak 932 surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas lahan buatan tersebut. Hal ini tak pelak sangat mengejutkan para nelayan dan warga pesisir di Teluk Jakarta.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan terbitnya IMB untuk bangunan di diatas Pulau C dan Pu|au D adalah langkah mundur. Penerbitan IMB tidak hanya mengabaikan kepentingan nelayan, masyarakat pesisir dan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dari Gubernur Anies dalam menghentikan reklamasi secara keseluhan.

IMB terbit tanpa adanya kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana tata ruang. Artinya penerbitan IMB dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas terkait peruntukan dan alokasi ruang Pulau C dan Pulau D.

“Dalam syarat penerbitan IMB jelas harus ada kesesuaian fungsi bangunan sesuai dengan rencana tata ruang, sampai dengan saat ini belum ada rencana peruntukan ruang di atas pulau-pulau reklamasi yang telah terbangun. Padahal setiap pembangunaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya didasarkan pada Perda mengenai RZWP-3-K” kata Marthin Hadiwinata, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional indonesia (KNTI) di gedung LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Baca SelengkapnyaTerbitkan IMB, Langkah Mundur Komitmen Anies Tolak Reklamasi

Menanti Ketegasan Pemerintah Setop Reklamasi Teluk Benoa

 

“Resmi! Amdal ditolak. Izin Lokasi PT. TWBI Gugur! Selamat tuk Bali, lebih dari 5 tahun konsisten menolak reklamasi Teluk Benoa Kini tinggal tunggu nyali Jokowi batalkan Perpres 51/2014 warisan SBY….,” begitu cuitan I Gede Ari Astina alias Jerinx pada 27 Agustus 2018, melalui akun sosial medianya, twitter dan instagram.

Jerinx mempertanyakan, keberanian Presiden Joko Widodo mencabut peraturan presiden yang memungkinkan reklamasi Teluk Benoa. Aturan ini, terbit pertengahan September 2014, tak lama sebelum kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berakhir.

Pada 26 Agustus 2018, izin lokasi reklamasi PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), sudah kadaluwarsa. Artinya, proyek reklamasi Teluk Benoa, dapat dinyatakan batal sesuai hukum berlaku.

Perlawanan masyarakat Bali, menolak reklamasi Teluk Benoa, cukup panjang. Penolakan antara lain oleh warga yang tergabung dalan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali).

Warga mulai melawan pada 2012, kala proyek reklamasi muncul lewat Surat Keputusan Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah Perairan Teluk Benoa. Surat itu tertanggal 26 Desember 2012 oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Penerbitan izin ini tanpa sepengetahuan masyarakat dan terkesan sembunyi-sembunyi. Proyek sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 45/2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan sarbagita yang menyebut Teluk Benoa, sebagai kawasan konservasi.

Baca SelengkapnyaMenanti Ketegasan Pemerintah Setop Reklamasi Teluk Benoa

Presiden Didesak Jatuhkan Sanksi Kepada Gubernur Jawa Tengah

SEMARANG, KOMPAS — Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo meminta Presiden, melalui Kementerian Dalam Negeri, untuk memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah karena dianggap dengan sengaja mengabaikan putusan Mahkamah Agung terkait polemik pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

”Pada prinsipnya putusan PK MA melarang penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah,” ujar Henri.

Seperti diwartakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengeluarkan izin lingkungan yang baru untuk PT Semen Indonesia (SI) pada 23 Febuari 2017. Padahal, sebelumnya, MA telah memenangkan gugatan warga Rembang untuk membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kawasan Pegunungan Kendeng. KLHS itu tengah berlangsung dan baru akan diumumkan pada April mendatang.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin lingkungan baru bagi pabrik PT SI di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. ”Tapi, mestinya semua pihak harus tunduk pada hasil KLHS yang merupakan perintah Presiden,” kata Teten.

Baca SelengkapnyaPresiden Didesak Jatuhkan Sanksi Kepada Gubernur Jawa Tengah