ICEL

ICEL

Gugatan Perusahaan Terhadap Pencabutan IUP di Sumatra Selatan: Serangan Balik?

Pada hari Senin, 2 April 2018 Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan diskusi terbatas mengenai gugatan perusahaan terhadap pencabutan IUP yang dimilikinya. Forum terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat sipil (ICW, YLBHI, PINUS, PWYP Indonesia, ICEL), Fakultas Ilmu Administrasi UI, akademisi, dan KPK. Forum menyoroti upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di Sumatra Selatan yang mengajukan gugatan kepada Pemda ke PTUN dengan objek sengketa SK pencabutan IUP yang dimilikinya. Banyak dari IUP tersebut yang dicabut karena perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah tertuang dalam IUP-nya.

 

LSM PINUS Sumatra Selatan menyampaikan kondisi terkini dari perusahan yang masih menjalani upaya hukum hingga tingkat kasasi saat ini. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut. Pertama, terdapat perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk pembayaran royalti hingga Rp27 miliar (menunggak), namun saat IUP dihentikan sementara dan kemudian dicabut, perusahaan tersebut melakukan “serangan balasan” dengan menggugat Gubernur ke PTUN. Kedua, terdapat perusahaan yang tidak dapat menunjukkan beberapa kelengkapan dokumen seperti SK Pencadangan Wilayah, pematokan batas wilayah IUP, serta belum menyelesaikan pembayaran PNBP, sampai akhirnya IUP-nya dicabut. Ketiga, terdapat perusahaan yang bermasalah status PMA-nya.

Baca SelengkapnyaGugatan Perusahaan Terhadap Pencabutan IUP di Sumatra Selatan: Serangan Balik?

Izin Operasional PLTU Cirebon Dipertanyakan

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan ICEL, Margaretha Quina, (Foto: Teddy Permana/Jabarnews).

 

JABARNEWS | BANDUNG – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama 12 belas ahli hukum, aktivis, dan peneliti lingkungan ajukan pendapat hukum soal izin operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Cirebon Energi Prasarana, di Kecamatan Astanajapura dan Mundu Cirebon.

Pendapat hukum untuk PLTU berkpasitas 1 x 1.000 MW itu menyoal keabsahan keputusan tata usaha negara (KTUN) soal penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemprov Jabar tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional untuk PLTU itu.

Baca SelengkapnyaIzin Operasional PLTU Cirebon Dipertanyakan

[Siaran Pers] ICEL Bersama 12 Ahli Hukum Ajukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) dalam Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW

BANDUNG, 15 Maret 2018 – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama 12 belas ahli hukum, aktivis dan peneliti lingkungan mengajukan pendapat hukum sahabat pengadilan (1) untuk perkara yang menyengketakan keabsahan keputusan tata usaha negara (KTUN) yaitu penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No. 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017  selanjutnya disebut SK Izin Lingkungan 2017.

 

Pagi ini, perwakilan Amici telah menyerahkan berkas kepada Ketua PTUN Bandung serta majelis hakim yang menangani perkara No. 148/G/LH/2017/PTUN-BDG. Penyerahan pendapat hukum sahabat pengadilan ini dilakukan secara paralel dengan agenda persidangan gugatan antara Yayasan Walhi dan Sarjum bin Madrais (Para Penggugat) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Tergugat) dan PT Cirebon Energi Prasarana (Tergugat II Intervensi).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL Bersama 12 Ahli Hukum Ajukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) dalam Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW