Foto : Direktur ICEL Henri Subagiyo (tengah) dan Margaretha Quina (kiri) usai acara Catatan Awal Tahun ICEL di Paradigma Kafe, Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat ( Sumber : Liranews)
Jakarta, LiraNews.com — Tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bisa saja, langkah yang diambil presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya.
“ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres, ”terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan pada acara Catatan Awal Tahun ICEL di Paradigma Kafe, Pegangsaan Menteng Jakarta Pusar, Rabu (9/1/2019).
Menurutnya, dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan. Juga narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas.
[INDRAMAYU] Majelis hakim Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan vonis 5-6 bulan penjara kepada tiga petani yang melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Indramayu, terkait dakwaan merendahkan kehormatan bendera negara di Pengadilan Negeri Indramayu, Kamis (27/12).
Ketua Majelis Hakim, Unggul Tri Esthi Muljono menyatakan ketiga terdakwa, masing-masing, Nanto (40), Sawin (50), dan Sukma (34) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemasangan bendera merah putih secara terbalik di Desa Mekarsari, Blok Kuntul, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu pada Kamis, 14 Desember 2017 lalu.
“Menjatuhkan vonis bagi terdakwa satu, Nanto pidana selama enam bulan dikurangi masa tahanan. Terdakwa dua, Sawin dan terdakwa tiga, Nanto dipidana masing-masing selama lima bulan dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Unggul dalam persidangan yang dihadiri puluhan warga Mekarsari.
Sejumlah pihak berfoto usai memberikan keterangan pers Menanggapi Gugatan Korporasi terhadap Saksi Ahli Lingkungan, Jumat (26/10/2018) di Jakarta. Ini dilatarbelakangi gugatan yang dilayangkan terhadap saksi ahli Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis (Institut Pertanian Bogor). Dari kanan ke kiri M Isnur (YLBHI), Raynaldo G Sembiring (ICEL), Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), Hasto Atmojo Suroyo (LPSK), Made Ali (Jikalahari), Tama S Langkun (ICW), Boy Even Sembiring (Walhi), dan Boenk Aldoe (pencetus petisi). (Foto : Kompas/ Ichwan Susanto)
JAKARTA, KOMPAS—Institusi penegakan hukum lingkungan di kepolisian, kejaksaan, dan kementerian terkait agar menciptakan sistem yang melindungi saksi ahli ataupun pembela lingkungan. Hal itu untuk mengantisipasi timbulnya kriminalisasi terhadap masyarakat yang membela lingkungan.
Gugatan perdata seperti dialami pakar dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, memunculkan kesadaran untuk melindungi para pembela lingkungan.
Di ranah peradilan, ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Itu bisa menjadi acuan bagi hakim yang menangani perkara lingkungan agar diputuskan lebih dulu dalam putusan sela.
Raynaldo G Sembiring, Deputi Direktur Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Jumat (26/10/2018), di Jakarta mengatakan, perlindungan bagi pembela lingkungan belum diatur sistematis dan aplikatif. Hak atas perlindungan itu tertera dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Raynaldo bersama Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), Hasto Atmojo Suroyo (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Made Ali (Jikalahari), M Isnur (YLBHI), Boy Jerry Even Sembiring (Walhi), dan Tama Satrya Langkun (ICW) menanggapi gugatan korporasi terhadap saksi ahli lingkungan. Idealnya, antisipasi gugatan ataupun kriminalisasi terhadap pembela lingkungan (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. ”Namun, tak mudah merevisi kedua kitab itu,” ujarnya.
Pada 17 April 2018, Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, menggelar sidang gugatan kuasa hukum Nur Alam, Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, kepada Basuki Wasis, saksi ahli lingkungan yang menghitung kerugian lingkungan pada perkara korupsi izin usaha pertambangan nikel PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Kuasa hukum sang gubernur menilai, Basuki menyebabkan kerugian buat pelapor.
Siang itu, agenda sidang pemeriksaan kelengkapan administrasi kasus Basuki Wasis. ”Meskipun tergugat tak datang, sidang lanjut karena sudah dipanggil dua kali secara layak. Sidang lanjut dengan mediasi,” kata Muji Kartika Rahayu, Kuasa Hukum Basuki Wasis melalui pesan singkat.
Mediasi ditunda sampai 3 Mei dengan masing-masing pihak menyiapkan kesimpulan. Dalam mediasi ini, katanya, kemungkinan penghentian gugatan selalu ada. “Harapannya penggugat mencabut gugatan,” katanya.
Gugatan perdata dilayangkan Rabu (12/2/18). Putusan pidana korupsi Nur Alam vonis 12 tahun dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan pada 28 Maret 2018. Dia terbukti, memperkaya AHB sekitar Rp1,5 triliun dari pemberian izin tambang.
