Pada 17 April 2018, Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, menggelar sidang gugatan kuasa hukum Nur Alam, Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, kepada Basuki Wasis, saksi ahli lingkungan yang menghitung kerugian lingkungan pada perkara korupsi izin usaha pertambangan nikel PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Kuasa hukum sang gubernur menilai, Basuki menyebabkan kerugian buat pelapor.
Siang itu, agenda sidang pemeriksaan kelengkapan administrasi kasus Basuki Wasis. ”Meskipun tergugat tak datang, sidang lanjut karena sudah dipanggil dua kali secara layak. Sidang lanjut dengan mediasi,” kata Muji Kartika Rahayu, Kuasa Hukum Basuki Wasis melalui pesan singkat.
Mediasi ditunda sampai 3 Mei dengan masing-masing pihak menyiapkan kesimpulan. Dalam mediasi ini, katanya, kemungkinan penghentian gugatan selalu ada. “Harapannya penggugat mencabut gugatan,” katanya.
Gugatan perdata dilayangkan Rabu (12/2/18). Putusan pidana korupsi Nur Alam vonis 12 tahun dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan pada 28 Maret 2018. Dia terbukti, memperkaya AHB sekitar Rp1,5 triliun dari pemberian izin tambang.