- Koalisi LSM meminta pemerintah menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri, terutama perdagangan dalam jaringan (daring/online).
- Maraknya bisnis merkuri dan emas ilegal daring ini diperkirakan merugikan perekonomian Indonesia lebih dari Rp1 triliun (lebih dari US$65 juta).
- Merkuri adalah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini pada 19 Oktober 2017.
- Pemerintah diminta berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemda menindak pertambangan skala kecil yang masih menggunakan merkuri dan tak berijin.
Sejumlah lembaga meminta pemerintah menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri, terutama dalam jaringan (daring/online). Karena cukup banyak yang masih menjajakan terbuka di lapak-lapak daring (e-commerce) hingga kini.
Salah satu penjual yang menawarkan di beberapa lapak daring ketika dikontak membalas dengan menyebut Mas Awi atau Awi Jogja, menggunakan nama pengguna berbeda namun dagangannya sama. Di akun beberapa lapak itu, nama itu memasang no telpon dan aktif membalas tanya jawab calon pembelinya.
Merkuri adalah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 19 Oktober 2017 dan diperkuat melalui Undang-undang No.11/2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata tentang merkuri.
Sejumlah lembaga lingkungan mengingatkan pemerintah Indonesia dan publik pentingnya menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri segera terutama di sektor pertambangan dalam rangka Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2018 lalu, terutama Hak Dasar untuk Hidup Sehat bagi Semua,
Masawijogja di Shopee misalnya menulis stok barang ada dan no kontaknya pada foto produk yang dipajang. “Penjual di internet yg punya barang ini cuma sy, penjual yg lain pada bodong dan bohong semua,” tulisnya saat diakses Jumat (18/01/2019).
Baca SelengkapnyaMerkuri, Bahan Berbahaya Terlarang Mematikan ini Marak Dijual Online