ICEL

ICEL

Analisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Tahun 2017, sebuah Pengadilan Tinggi di Afrika Selatan memutus batalnya sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU-B) di Gauteng. Kasus tersebut, Earthlife Afrika Johannesburg v. Menteri Lingkungan Hidup dan 4 lainnya, segera mendapat sambutan luas di seluruh dunia. Pasalnya, kasus ini memuat sebuah preseden penting: bahwa pertimbangan perubahan iklim harus dimasukkan ke dalam proses penilaian dampak lingkungan.

 

Logika hakim dalam memutus perkara tersebut cukup sederhana: Undang-undang Lingkungan Hidup Afrika Selatan secara umum mensyaratkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memuat “penilaian terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan.” Dalam perkara Afrika Selatan, menurut hakim hal ini “secara alami mensyaratkan” penilaian dampak perubahan iklim, antara lain mengingat “semua pihak menerima argumen bahwa emisi GRK dari PLTU Batubara adalah pencemaran yang membawa perubahan lingkungan dengan dampak merugikan.” Dengan demikian, perintah untuk mempertimbangkan pencemaran, dampak lingkungan atau degradasi lingkungan secara logis mengharapkan pertimbangan perubahan iklim.

 

Indonesia juga memiliki norma hukum serupa. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa ANDAL harus mengevaluasi semua dampak lingkungan yang signifikan dari suatu proyek. Dan interpretasi terhadap ketentuan ini diuji dalam suatu perkara Tata Usaha Negara yang menggugat izin lingkungan sebuah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Dalam I Ketut Mangku Wijana, dkk v. Gubernur Provinsi Bali dan PT PLTU Celukan Bawang, analisis dampak perubahan iklim kembali hadir sebagai batu uji.

Baca SelengkapnyaAnalisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!