Basuki Wasis

Pada 17 April 2018, Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, menggelar sidang gugatan kuasa hukum Nur Alam, Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, kepada Basuki Wasis, saksi ahli lingkungan yang menghitung kerugian lingkungan pada perkara korupsi izin usaha pertambangan nikel PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Kuasa hukum sang gubernur menilai, Basuki menyebabkan kerugian buat pelapor.

Siang itu, agenda sidang pemeriksaan kelengkapan administrasi kasus Basuki Wasis. ”Meskipun tergugat tak datang, sidang lanjut karena sudah dipanggil dua kali secara layak. Sidang lanjut dengan mediasi,” kata Muji Kartika Rahayu, Kuasa Hukum Basuki Wasis melalui pesan singkat.

Mediasi ditunda sampai 3 Mei dengan masing-masing pihak menyiapkan kesimpulan. Dalam mediasi ini, katanya, kemungkinan penghentian gugatan selalu ada. “Harapannya penggugat mencabut gugatan,” katanya.

Gugatan perdata dilayangkan Rabu (12/2/18). Putusan pidana korupsi Nur Alam vonis 12 tahun dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan pada 28 Maret 2018. Dia terbukti, memperkaya AHB sekitar Rp1,5 triliun dari pemberian izin tambang.

Baca SelengkapnyaKala Kuasa Hukum Nur Alam Perkarakan Saksi Ahli Lingkungan, Berikut Pandangan Koalisi

Orang orang yang bergerak di bidang lingkungan,

termasuk saksi ahli, harus mendapat perlindangan.

Jika tidak, mereka rawan dikriminalisasi.

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah diminta menerbitkan peraturan pemerintah anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Againts Public Participation) untuk melindungi orang yang bergerak dibidang lingkungan, termasuk saksi ahli terkait lingkungan. Namun, apabila hal ini membutuhkan proses panjang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa menerbitkan peraturan menteri anti-SLAPP.

Peraturan pemerintah anti-SLAPP tersebut sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur hak dan akses kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya hak dan akses berpartisipasi, UU ini juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tuntutan ataupun gugatan hukum.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo dalam konferensi pers Koalisi Anti-Mafia Tambang dengan tema “Selamatkan Basuki Wasis” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Senin (16/4/2018).

Baca SelengkapnyaTerbitkan Peraturan Anti-SLAPP