ICEL

ICEL

Tumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Batubara yang tumpah di pantai dari kapal pengangkut. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, merana. Pantai indah andalan pariwisata itu tercemar tumpahan batubara. Setidaknya 7.000 ton batubara yang diangkut kapal tongkang milik perusahaan pabrik semen PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), mencemari pantai itu. Berbagai kalangan mendesak pemerintah segera mengusut tragedi ini dan anak perusahaan PT Holcim Indonesia harus bertanggung jawab segera menangani tumpahan batubara agar tak merusak laut lebih luas.

Henri Soebagio, Direktur Eksekutif Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL) ditemui Mongabay di Jakarta, Senin (6/8/18) mengatakan, pemerintah harus merespon dengan dua hal. Pertama, memerintahkan perusahaan segera membersihkan tumpahan. Kedua, kalau tidak, pemerintah bisa melakukan dulu, lalu perusahaan harus membayar biaya yang keluar.

Dari segi hukum, katanya, sebetulnya UU 32 tahun 2009 memungkinkan pemerintah memberikan sanksi administratif untuk pemulihan. Atau bisa clean up dulu tanpa harus menunggu. Pemerintah clean up dulu, lalu meminta ganti kepada si pelaku,” katanya.

Guna menghindari hal serupa terjadi lagi–mengingat kejadian serupa sudah berulangkali–, katanya, tindakan tegas perlu dilakukan.

Baca SelengkapnyaTumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Standar Emisi dari Energi Batubara Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Standar emisi dari pemakaian batubara dalam pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia dinilai terlalu rendah. Hal itu berdampak pada makin buruknya mutu udara sehingga mengancam kehidupan manusia.

Standar emisi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. Itu mengatur unsur partikel debu (PM) 100 miligram per meter kubik serta masing-masing 750 mg/meter kubik untuk sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2).

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Margaretha Quina menilai standar itu terlalu rendah di tengah inisiatif global menaikkan batas emisi dari pemakaian batubara pada PLTU, termasuk India. “Ada teknologi untuk mereduksi emisi,” kata Margaretha pada diskusi “Standar Emisi bagi Energi Berbasis Batubara”, Selasa (23/5), di Jakarta.

Baca SelengkapnyaStandar Emisi dari Energi Batubara Rendah