ICEL

ICEL

Vonis MA Bukan Soal Menang atau Kalah

JAKARTA, KOMPAS — Vonis Mahkamah Agung yang menolak kasasi Presiden dan tergugat lainnya terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah 2015 agar tak dipandang soal menang dan kalah. Presiden dan jajarannya agar memandang vonis tersebut sebagai kemenangan bersama seluruh warga negara untuk bersama-sama menjalankan pencegahan perulangan kebakaran hutan dan lahan serta memberikan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi warganya.

Gugatan warga negara (citizen law suit) tersebut dilayangkan pada tahun 2016 sebagai buntut kebakaran hutan dan lahan hebat di tahun 2015. Saat itu, Kalimantan Tengah menjadi satu dari tujuh provinsi yang mengalami kebakaran lahan yang hebat.

Seluruh tahapan gugatan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan terakhir Mahkamah Agung mengabulkan permohonan penggugat. Hanya satu gugatan yang tak dikabulkan pengadilan yaitu tuntutan agar Presiden meminta maaf kepada warganya atas kebakaran hutan dan lahan.

“Kalau dilihat putusan PN sampai MA sebenarnya memang pemerintah melawan hukum karena tidak menjalankan kewajiban yang telah dimandatkan UU. Tapi ini bukan soal menang atau kalah, substansi vonis MA ini agar Presiden dan jajarannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” kata Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Minggu (21/7/2019), di Jakarta.

Substansi vonis MA ini agar Presiden dan jajarannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan

Ia pun sepakat bahwa putusan MA ini merupakan kemenangan warga dan pemerintah untuk bersama-sama menjalankan undang-undang. Dipandang sisi positif, melalui putusan ini, bisa menguatkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Baca SelengkapnyaVonis MA Bukan Soal Menang atau Kalah

[Siaran Pers Bersama] Kasasi Karhutla Menangkan Warga, Jawaban Atas Visi Indonesia

Jakarta, 21 Juli 2019, MA akhirnya memenangkan Warga dalam gugatan CLS Karhutla di Kalimantan Tengah, pada tingkat kasasi. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden, Menteri KLHK, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Selain Memutuskan bahwa Pemerintah Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, putusan perkara ini juga menghukum Pemerintah Indonesia / tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan Penggugat.

 

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menguraikan bahwa dari ke 10 tuntutan yang dikabulkan Majelis Hakim, pada intinya meminta Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden, Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah untuk 1). Melaksanakan Perintah Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang sejak disahkan tahun 2009 tidak dibuatkan peraturan pelaksananya oleh Pemerintah, sehingga UU tersebut tidak berlaku maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan, berkaitan dengan Karhutla ada 7 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat pemerintah. 2). Pemerintah Indonesia dalam hal ini tergugat untuk membentuk Tim gabungan yang berkewajiban melakukan evaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, Penegakan hukum serta upaya pencegahan kebakaran. 3). Tergugat melakukan upaya yang menjamin keselamatan warga dari dampak Karhutla, dengan mendirikan rumah sakit khusus paru dan dampak asap, membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap. Yang ke 3). Keterbukaan Informasi, bahwa tergugat wajib mengumumkan kepada publik wilayah yang terbakar dan perusahaan yang terlibat, termasuk dana penanggulangan Karhutla oleh perusahaan yang terlibat.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Kasasi Karhutla Menangkan Warga, Jawaban Atas Visi Indonesia

[Siaran Pers Bersama] Kualitas Udara Jakarta Terus Memburuk! Warga Resmi Gugat Gubernur, Menteri hingga Presiden

Jakarta, 4 Juli 2019. Kualitas udara Jakarta kian memburuk di ulang tahunnya yang ke-492. Selama dua pekan terakhir, di antaranya dari 19-27 Juni, Jakarta beberapa kali menempati kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan AQI (indeks kualitas udara) kategori “tidak sehat” dan sudah melebihi baku mutu udara ambien harian (konsentrasi PM 2,5 melebihi 65ug/m3).

Data kualitas udara tersebut terlihat di aplikasi pemantau udara Air Visual. Aplikasi ini merekam data dari dua stasiun pemantau milik Kedutaan Besar Amerika Serikat, satu stasiun milik BMKG, serta empat alat Air Visual (di Pejaten, Rawamangun, Mangga Dua dan Pegadungan).

Melihat kegentingan ini, sejumlah individu akhirnya secara resmi melayangkan gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) kepada sejumlah lembaga pemerintahan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan untuk menuntut hak mendapatkan udara bersih.
Terdapat tujuh tergugat. Mereka adalah Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten .

Istu Prayogi, salah satu penggugat, mengatakan buruknya udara Jakarta berdampak besar bagi kondisi kesehatannya. Istu merupakan warga Depok, yang menghabiskan 30 tahun bekerja di Jakarta.

“ Dokter memvonis bahwa paru-paru saya terdapat bercak-bercak, dan menyatakan bahwa paru-paru saya sensitif terhadap udara tercemar. Dokter kemudian menyuruh saya selalu memakai masker karena saya sensitif terhadap udara kotor. Hal itu sangat tidak nyaman dan mengganggu aktifitas dan kerja saya. Saya yakin di luar sana banyak warga yang mengeluhkan hal yang sama dan menderita penyakit yang serupa dengan saya. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk melakukan gugatan ini bersama-sama, karena kita semua punya hak yang sama untuk menghirup udara sehat ” katanya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Kualitas Udara Jakarta Terus Memburuk! Warga Resmi Gugat Gubernur, Menteri hingga Presiden