ICEL

ICEL

citizen lawsuit

Jokowi Divonis Lawan Hukum, Walhi: Presiden Masih Setengah Hati

Jokowi meninjau kebakaran hutan (Biro Pers Istana; news.detik.com)

 

Palangkaraya – Presiden Joko Widodo memilih melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi. Ia menolak divonis melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” kata Arie Rompas.

Hal itu disampaikan dalam siaran pers yang dilansir Walhi, Senin (27/8/2018). Arie merupakan salah satu penggugat prinsipal dan team leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia.

Hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Bahkan kabut asap menyelimuti Pontianak dalam beberapa minggu terakhir sehingga memaksa pemerintah daerah meliburkan sekolah di semua tingkatan.

Baca SelengkapnyaJokowi Divonis Lawan Hukum, Walhi: Presiden Masih Setengah Hati

Presiden Diminta Cabut Kasasi

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Reynaldo Sembiring menyampaikan pandangannya terkait langkah kasasi yang ditempuh pemerintah pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tahun 2015. Minggu (Foto: kompas.id 26/8/2018).

 

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Presiden Joko Widodo membatalkan upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada 2015. Upaya kasasi dinilai akan merugikan masyarakat dan memperlambat penyelesaian masalah tata kelola kasus kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyampaikan permintaan tersebut adalah Green Peace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan perwakilan tim pengacara Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pada 22 Maret 2017, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis presiden, empat menteri, serta Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap kebakaran hutan dan lahan pada 2015. Putusan itu mengabulkan gugatan warga yang diajukan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam GAAs Kalteng. Atas putusan itu, presiden mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Kompas, 23/8/2018)

Dalam putusan itu disebutkan, asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan satu balita, satu anak, dan dua orang dewasa di Kalteng meninggal dunia; 37.744 orang (Agustus-September 2015) menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA); 4.453 orang menderita diare; dan kerugian lainnya.

Baca SelengkapnyaPresiden Diminta Cabut Kasasi

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil: Upaya kasasi akan merugikan masyarakat, pemerintah diminta menjalankan putusan pengadilan demi korban asap kebakaran hutan

      Foto: kompas.id

Jakarta 26 Agustus 2018. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Presiden Joko Widodo mencabut upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Kebakaran hutan dan kabut asap yang selalu terjadi setiap tahun dalam kurun waktu 18 tahun ini telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili 7 orang warga Palangkaraya menggunakan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit).

 

Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi Palangkaraya pada bulan November 2017,[1] namun Presiden memutuskan untuk melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung sehingga kepastian hukum atas hak warga untuk bebas dari kebakaran hutan dan asap masih terus terancam.[2]

 

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” tegas Arie Rompas salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia.  

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil: Upaya kasasi akan merugikan masyarakat, pemerintah diminta menjalankan putusan pengadilan demi korban asap kebakaran hutan