ICEL

ICEL

PK Jokowi di Kasus Karhutla Dinilai Bakal Sia-Sia

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring menilai upaya¬†Peninjauan Kembali (PK) yang diambil Pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah merupakan usaha yang sia-sia.

Pasalnya, menurut dia, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi merupakan bentuk permintaan pertanggungjawaban Pemerintah untuk menjalankan amanat undang-undang yang memiliki relevansi dengan pencegahan dan penanganan karhutla.

“Kalau mereka mau PK, sampai 10 kali pun itu enggak akan mungkin mereka akan menang. Alangkah lucunya Pemerintah ketika dia melakukan PK untuk meninggalkan kewajiban hukum yang sudah diamanatkan oleh UU,” ujar Raynaldo saat konferensi pers di kantor¬†WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Minggu (21/7).

Baca SelengkapnyaPK Jokowi di Kasus Karhutla Dinilai Bakal Sia-Sia

Jamin Kepastian Hukum Warga, Pemerintah Diminta Penuhi Putusan MA

indopos.co.id – Mahkamah Agung akhirnya memenangkan warga dalam gugatan CLS Karhutla di Kalimantan Tengah, pada tingkat Kasasi. Putusan ini tertuang dalam Nomor Perkara 3555 K/PDT/2018 yang diketok pada 16 Juli 2019. Presiden dan para tergugat diminta mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Selain memutuskan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan perkara ini juga menghukum Pemerintah Indonesia atau tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan penggugat.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati mengatakan, tuntutan yang diminta penggugat memenuhi hak warga atas lingkungan yang baik dan bersih, serta melaksanakan perundangan tentang PPLH yang disahkan sejak 2009 yang tidak dibuatkan peraturan pelaksananya oleh pemerintah.

“Sehingga UU tersebut tidak berlaku maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan Karhutla, ada 7 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dibuat pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati di Jakarta, Minggu (21/7).

Pemerintah Indonesia berkewajiban membentuk tim gabungan melakukan evaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, penegakan hukum serta upaya pencegahan kebakaran. Membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap.

Baca SelengkapnyaJamin Kepastian Hukum Warga, Pemerintah Diminta Penuhi Putusan MA