ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Kasasi Karhutla Menangkan Warga, Jawaban Atas Visi Indonesia

Jakarta, 21 Juli 2019, MA akhirnya memenangkan Warga dalam gugatan CLS Karhutla di Kalimantan Tengah, pada tingkat kasasi. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden, Menteri KLHK, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Selain Memutuskan bahwa Pemerintah Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, putusan perkara ini juga menghukum Pemerintah Indonesia / tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan Penggugat.

 

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menguraikan bahwa dari ke 10 tuntutan yang dikabulkan Majelis Hakim, pada intinya meminta Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden, Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah untuk 1). Melaksanakan Perintah Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang sejak disahkan tahun 2009 tidak dibuatkan peraturan pelaksananya oleh Pemerintah, sehingga UU tersebut tidak berlaku maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan, berkaitan dengan Karhutla ada 7 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat pemerintah. 2). Pemerintah Indonesia dalam hal ini tergugat untuk membentuk Tim gabungan yang berkewajiban melakukan evaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, Penegakan hukum serta upaya pencegahan kebakaran. 3). Tergugat melakukan upaya yang menjamin keselamatan warga dari dampak Karhutla, dengan mendirikan rumah sakit khusus paru dan dampak asap, membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap. Yang ke 3). Keterbukaan Informasi, bahwa tergugat wajib mengumumkan kepada publik wilayah yang terbakar dan perusahaan yang terlibat, termasuk dana penanggulangan Karhutla oleh perusahaan yang terlibat.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Kasasi Karhutla Menangkan Warga, Jawaban Atas Visi Indonesia

Warga Ancam Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara

Foto : Media Indonesia

 

MASYARAKAT peduli lingkungan yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/12). Mereka menyerahkan notifikasi gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) terkait polusi udara.

Notifikasi CLS dilayangkan untuk meminta pemerintah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kualitas udara.

Mereka menilai sudah bertahun-tahun udara di DKI Jakarta kualitasnya memburuk tanpa intervensi yang tepat untuk memperbaiki kualitas udara yang dihirup warga.

“Melalui notifikasi gugatan ini diharapkan pemerintah dapat menerbitkan strategi dan rencana aksi yang jelas soal pengendalian pencemaran udara,” kata Ketua Tim Advokasi Nelson Nikodemus Simamora.

Baca SelengkapnyaWarga Ancam Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Ajukan Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta

JAKARTA, 5 Desember 2018 – Masyarakat peduli lingkungan yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta guna menyerahkan notifikasi gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Notifikasi CLS dilayangkan sejumlah individu sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah akibat lalai menangani polusi udara di Jakarta. Terdapat tujuh tergugat yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.

Inayah Wahid, salah satu penggugat mengatakan polusi udara Jakarta sangat mengkhawatirkan. “Kami peduli. Karenanya kami meminta pemerintah benar-benar serius menangani polusi udara yang ada sehingga tidak memakan korban terutama kelompok masyarakat yang rentan,” ujarnya dalam keterangan pers.

Hal senada juga dikatakan penggugat lainnya Melanie Subono. “Andai bernafas dengan baik saja sudah tidak menjadi hak kita sebagai manusia, maka sama saja dengan pemerintah membunuh massal masyarakatnya,” tegasnya.

Setidaknya ada 19 orang yang akan melayangkan gugatan. Selain Inayah dan Melanie, terdapat pula Anwar Ma’ruf, Hermawan Sutantyo, Nur Hidayati, Kholisoh, Tubagus Soleh Ahmadi, Sudirman Asun, Ohiongyi Marino, Merah Johansyah, Leonard Simanjuntak, Asfinawati, Elisa Sutanudjaja, Sandyawan Soemardi, Yuyun Ismawati, Sonny Mumbunan, Jalal, Ari Muhammad dan Adhito Harinugroho.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Ajukan Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta

Penyerahan Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta

Foto : WALHI  Jakarta

 

Inayah Wahid, Melanie Subono dan 17 penggugat warga negara lainnya menyampaikan notifikasi gugatan warga negara (citizen law suit) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Notifikasi CLS ini dilayangkan untuk meminta pemerintah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kualitas udara. Alasannya, sudah bertahun-tahun udara di DKI Jakarta terus buruk kualitasnya tanpa intervensi yang tepat sasaran untuk memperbaiki kualitas udara yang dihirup warga Jakarta. Selain dilayangkan kepada Gubernur DKI, notifikasi ini juga dikirimkan kepada Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

 

Download : Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta

 

 

Kualitas Udara Jakarta Memburuk

Foto : Kompas

 

JAKARTA, KOMPAS—Kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya, memburuk sehingga rentan memicu berbagai persoalan kesehatan. Untuk itu, pemerintah dituntut menyiapkan rencana aksi untuk mengatasi persoalan ini didasarkan data saintifik dan terbuka bagi publik.

​“Dari berbagai data yang ada, kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya melebihi ambang batas kesehatan yang disarankan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Namun, sampai sekarang belum ada rencana aksi yang jelas untuk mengatasi hal ini,” kata Pengkampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, di Jakarta, Selasa (4/12).

​Menurut data Greenpeace Indonesia, rata-rata konsentrasi partikel pencemar atau dengan ukuran di bawah 2,5 mikron gram per meter kubik (μg/m3) atau PM 2,5 di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dari tahun 2017 dan2018 menunjukkan peningkatan.

Data yang diolah dari stasiun Kedutaan Besar Amerika Serikat inimenunjukkan, rata-rata konsentrasi PM 2.5 di Jakarta Selatan pada semester pertama tahun 2017 sebesar 26,8 μg/m3 dan Jakarta Pusat 29,09 μg/m3. Sedangkan pada periode sama tahun 2018 di Jakarta Selatan 31,88 μg/m3 dan di Jakarta Pusat 38,34 μg/m3.

Sebagaimana diketahui, pencemaran PM2,5 bisa berdampak pada berbagai masalah kesehatan, mulai dari pernafasan hingga menjadi pemicu kanker. Kualitas udara di Jakarta ini, menurut Bondan, dikhawatirkan memburuk seiring rencana pembangunan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan sumber energi batubara. ​

Baca SelengkapnyaKualitas Udara Jakarta Memburuk